Connect with us

HEADLINE

1.506 Orang Terpapar Masih Dirawat, Presiden Jokowi Tunjuk Luhut ‘Tangani’ Covid-19 di Kalsel!

Diterbitkan

pada

Presiden Jokowi tunjuk Luhut tangani Covid-19 di Kalsel. Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Hingga Kamis (17/9/2020) penambahan kasus positif Covid-19 di Kalimantan Selatan kembali terjadi. Data terbaru yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalsel mencatat, tercatat 9.547 kasus positif Covid-19 di Kalsel, dengan attack rate (AR) sebesar 221,818 per 100 ribu penduduk.

Tercatat pula, ada 1.506 kasus positif Covid-19 atau sebesar 15,8 persen masih menjalani perawatan. Baik di rumah sakit maupun pusat karantina di beberapa kabupaten/kota di Kalsel.

Sebagaimana diketahui, tingginya kasus Covid-19 di Kalsel menjadi perhatian khusus pemerinah pusat. Bahkan Kalsel, menjadi salah satu dari 9 provinsi yang mendapat penanganan khusus karena tak kunjung ada pelandaian kasus!

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo untuk menangani kenaikan kasus Covid-19 di Kalsel.



 

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan Luhut dan Doni nantinya akan membantu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

“Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada menko marves Yaitu Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB yaitu bapak Doni monardo untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan,” ujar Wiku dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Selasa (15/9/2020), lalu.

Kesembilan provinsi yang memiliki sumbangan terbesar terhadap jumlah total nasional kasus Covid-19 yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Wiku menuturkan, pelibatan Luhut dan Doni Monardo diharapkan dapat mengendalikan kasus Covid-19 dengan tiga fokus utama yaitu menurunkan penambahan kasus, meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian provinsi-provinsi tersebut.

“Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian nomor 1, nomor 2 adalah peningkatan angka kesembuhan dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian,” tutur dia.

Wiku menuturkan, Presiden Jokowi memberi target kepada Doni dan Luhut agar dapat mengendalikan kasus Covid-19 di sembilan provinsi itu dalam dua minggu kedepan. “Diminta oleh Presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu 2 minggu kedepan,” ucap dia.

Sementara itu, usai mendapatkan perintah Jokowi, Luhut yang juga menjabat Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual.

“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate,” kata Luhut.

Mengenai perintah Presiden untuk berkonsetrasi lebih dahulu kesembilan provinsi tersebut adalah karena kedelapan provinsi itu berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif. Di luar delapan provinsi tersebut ditambahkan juga Provinsi Papua.

Luhut menyebutkan bahwa untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan Covid 19 di kesembilan provinsi utama itu pihaknya telah menyusun tiga strategi.

Operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol Kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik kluster-kluster Covid-19 di setiap provinsi,” kata dia.

“Kita harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik,” kata Luhut.

Di sisi lain, Juru Bicara GTPP Covid-19 Kalsel M. Muslim dalam laporan hariannya mengatakan, hari ini ada penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 36 orang. “Didominasi dari Kota Banjarmasin 9 orang dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 8 orang,” katanya.

Penambahan kasus positif Covid-19 di Kalsel juga terjadi di Kabupaten Kotabaru 6 orang dan Kota Banjarbaru 5 orang. Disusul masig-masing 3 orang dari Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Tengah, dan 2 orang dari Kabupaten Barito Kuala.

Selain itu, kasus positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh juga bertambah, Seluruhnya berasal dari pusat karantina di beberapa kabupaten dan kota di Kalsel. Hari ini, total ada 7.645 kasus atau 80,1 persen yang dinyatakan telah sembuh dari Covid-19.

“Pasien Covid-19 yang dilaporkan sembuh hari ini sebanyak 29 orang. Mayoritas dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah 13 orang,” imbuh Muslim.

Kasus positif Covid-19 yang sembuh juga disumbang dari Kabupaten Kotabaru 8 orang dan Kabupaten Tapin 4 orang.

Disusul 2 orang dari Kota Banjarmasin dan masing-masing 1 orang dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong.

Sedangkan kasus positif Covid-19 yang dilaporkan meninggal dunia bertambah 2 orang. Masing-masing 1 orang dari Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Selatan.

Sehingga kini sudah ada 396 kasus positif Covid-19 yang dilaporkan meninggal dunia, dengan case fatality rate (CFR) 4,15 persen.

Sementara itu, hingga kini tercatat ada 633 orang di Kalsel yang tercatat sebagai suspek atau diduga terpapar Covid-19.

Aturan Main

Menkopolhukam Mahfud MD mengingatkan perlunya perubahan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar polisi dapat menerapkan aturan pidana pada operasi yustisi.

“Operasi yustisi itu kaitannya dengan penegakan hukum pidana, sementara menurut UU, pergub atau perbub atau perwali tidak boleh memuat sanksi pidana,” kata dia.

Dia menyarankan agar para kepala daerah segera memproses perubahan pergub, perbub atau perwali tersebut menjadi perda ke DPRD.

Mahfud mengatakan saat ini di seluruh Indonesia hanya dua pergub yang telah menjadi perda. “Tetapi seumpama polisi mau melakukan hukuman pidana itu diluar Pergub masih memungkinkan, misalnya pakai UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,” kata dia.

Dengan memakai UU tersebut, kata Mahfud, polisi dapat menuntut pelanggar dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta.

Sejak awal pekan ini, operasi yustisi telah diterapkan secara serentak di kesembilan provinsi. Namun demikian, ada beberapa provinsi yang sebelumnya juga telah menerapkan operasi yustisi untuk menindak tegas pelanggar protokol Covid-19 sebelum keluar perintah Presiden Jokowi hari itu.

Provinsi tersebut antara lain Provinsi Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Luhut menegaskan dalam dua hari mendatang sejak mendapat perintah, rapat-rapat teknis dengan semua provinsi akan digelar secara intensif.

“Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya siapa berbuat apa dan kita deploy semua sumber daya yang kita miliki,” tegas Luhut. (kanalkalimantan.com/fikri/suara)

Reporter : Fikri/Suara
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, 3 Paslon Pilkada Banjarbaru Dipanggil Bawaslu

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru AR Iwansyah (kiri) bersama Calon Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin (kanan) memenuhi panggilan Bawaslu Banjarbaru, Sabtu (24/10/2020). Foto : Rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Suhu politik Pilkada di Kota Banjarbaru kembali menghangat. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru melakukan pemanggilan terhadap tiga pasangan calon (Paslon) yang berkontestasi di Pilkada 2020, Sabtu (24/10/2020) siang.

Kepada Kanalkalimantan, Ketua Bawaslu Banjarbaru Dahtiar mengungkapkan bahwa pemanggilan ketiga paslon tersebut menyusul adanya kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pelanggaran pasal 188 jo pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 UU No 10 tahun 2016, tentang Pilkada.

“Tanggal 22 Oktober kemarin, kami menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pemilihan. Laporan itu sudah memenuhi syarat baik secara formil dan materil. Dan hari ini kita tindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan, dari terlapor, saksi dan penyenggara pemilu,” katanya.

Ditanya ihwal siapa paslon yang dilaporkan dalam kasus ini, Dahtiar memilih irit bicara. Ia hanya menegaskan bahwa pemanggilan ketiga paslon sekadar melakukan proses klarifikasi saja.



Calon Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin. Foto : rico

“Untuk sekarang kita belum bisa membukanya. Intinya, kasus ini sedang ditangani Sentra Gakkumdu Banjarbaru, yang beranggotakan Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan,” sebut Dahtiar.

Jika menilik pasal dan ayat yang disangkakan oleh Bawaslu Banjarbaru, maka pelanggaran dalam kasus ini diduga menyangkut penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan oleh salah satu paslon saat aktif menjabat sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota Banjarbaru.

Seperti dimuat dalam Pasal 188 jo pasal 71 ayat 3, yakni Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pantauan di kantor Bawaslu Banjarbaru, pemanggilan ketiga paslon dilakukan pada jam yang berbeda. Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 3, Darmawan Jaya Setiawan, menjadi orang pertama yang hadir. Lalu disusul oleh Calon Wali Kota Banjarbaru nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin dan Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 3, AR Iwansyah.

Calon Wakil Wali Kota nomor urut 3, Darmawan Jaya Setiawan saat dikonfirmasi terkait pemanggilannya, memilih menutup diri. “Konfirmasi langsung ke Bawaslu lah,” tulisnya melalui via WhatsApp.

Dikonfirmasi terpisah, Calon Wali Kota Banjarbaru nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin, mengungkapkan bahwa dirinya hanya diminta klarifikasi dalam kasus ini. Ia turut membenarkan bahwa memang ada salah satu paslon yang diduga telah melakukan pelanggaran tersebut.

“Memang benar jika di antara kami ada yang diduga telah menyalahgunakan wewenang program pemerintahan untuk menyukseskan kemenangan di Pilkada. Itu berdasarkan laporan dari masyarakat. Kami sama sekali tidak terlibat dalam hal ini,” terangnya.

Menurut Aditya, penyalahgunaan wewenang tentu sangat merugikan, baik pihaknya maupun paslon lain. Apalagi, memanfaatkan sistem pemerintahan yang notabene berasal dari uang rakyat.

“Kita sebagai paslon, menjunjung tinggi asas pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Tentu kami menuntut keadilan, jika memang ada program dan kewenangan di pemerintahan kota Banjarbaru yang disalahgunakan. Tapi kita lihat dulu dari pemeriksaan Bawaslu apakah benar ada unsurnya atau tidak,” tegas Aditya.

Senada, Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 1, AR Iwansyah menyayangkan apabila dugaan penyalahgunaan tersebut memang terbukti. Ia menuturkan bahwa setiap paslon seharusnya sudah mengetahui aspek apa saja yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti ajang pesta demokrasi.

“Saya tadi malam diberi perintah oleh pak Gusti Iskandar, untuk memenuhi panggilan Bawaslu. Memang ada salah satu paslon yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Hari ini saya memberikan keterangan sebenar-benarnya terhadap Bawaslu bahwa kami memang dirugikan,” tegasnya.

Adapun sanksi yang ditegakkan apabila kasus ini terbukti, maka paslon yang dilaporkan terancam dibatalkan sebagai peserta Pilkada 2020 oleh KPU Banjarbaru. Hal itu sebagaimana tertera dalam pasal 188 jo pasal 71 ayat 5, yakni dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Buntut Camat SE Hadiri Kampanye, Cabup Banjar Diperiksa Bawaslu

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

H Saidi Mansyur : Beliau Tidak Diundang, Beliau Secara Spontan Ikut Dalam Kegiatan Tersebut


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Cabup Banjar H Saidi Mansyur memenuhi panggilan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Banjar, Sabtu (24/10/2020). foto: tim
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Calon Bupati Banjar H Saidi Mansyur dipanggil Bawaslu Kabupaten Banjar, Sabtu (24/10/2020) siang, klarifikasi kehadiran Camat Aluh-aluh SE yang nongol di kampanye tatap muka terbatas.

Calon Bupati (Cabup) Banjar H Saidi Mansyur memenuhi panggilan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Banjar, buntut pelaporan dugaan pelanggaran netralitas ASN.

H Saidi Mansyur mengakui dirinya dicecar sekitar 30 pertanyaan dari penyidik di Sentra Gakkumdu Bawaslu Banjar. Ia pun menjelaskan kronologi kehadiran Camat Aluh-aluh SE saat kampanye Paslon H Saidi Mansyur-Said Idrus Alhabsyi di Desa Pemurus Dalam pada Kamis (15/10/2020) lalu.

Setelah memberikan keterangan kepada penyidik di Sentra Gakkumdu Banjar, Cabup Banjar H Saidi Mansyur mengatakan, pihaknya tidak mengundang Camat Aluh-aluh SE pada kampanye, Kamis tanggal 15 Oktober 2020 itu.



Menurut H Saidi Mansyur, Camat Aluh-aluh SE hadir secara spontan di wilayah yang dipimpinnya itu. “Beliau (SE) tidak diundang, beliau secara spontan ikut  dalam kegiatan tersebut,” jelasnya, Sabtu (24/10/2020).

Kampanye tatap muka terbatas yang diduga melibatkan ASN Pemkab Banjar di Kecamatan Aluh-aluh. Foto : ist

Camat Aluh-aluh, kata H Saidi Mansyur hadir untuk menyampaikan tentang adanya Pilkada di Kabupaten Banjar yang diikuti 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati.

“Beliau mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam menyemarakan pesta demokrasi dan pada hari H tidak golput,” pungkas Cabup Banjar nomor urut 1 H Saidi Mansyur.

Kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN dan pidana pemilu bermula dari laporan warga Kecamatan Aluh-aluh Kasmayuda. Camat SE dilaporkan melanggar netralitas sebagai seorang ASN yang hadir di kampanye Paslon Bupati Banjar Nomor Urut 1 H Saidi Mansyur-Habu Idrus Alhabsyi. Pelapor menyerahkan sejumlah berkas dan bukti dukung berupa foto hingga video kegiatan kampanye yang diduga melibatkan kehadiran Camat SE.

Sekadar diketahui Pemerintah Kabupaten Banjar sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor : 800/458PPK.2/BKDPSDM tentang netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang langsung diturunkan dan diteken oleh Bupati Kabupaten Banjar H Khalilurrahman kepada seluruh SKPD di Pemkab Banjar.

*Klik disini untuk baca atau download SE Pemkab Banjar tentang netralitas ASN dalam Pilkada (red)

Jika terbukti melanggar netralitas, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Banjar, Camat Aluh-aluh SE bakal kena sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (kanalkalimantan.com/tim)

Reporter : tim
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->