1.608 Surat Suara Kurang di Seluruh TPS di Banjar, Pemilih Terancam Gagal Coblos

MARTAPURA, Di hari H Pemilu 17 April 2019 di Kabupaten Banjar, puluhan Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Banjar sibuk datangi Kantor KPU Kabupaten Banjar. Mereka minta surat suara yang kurang di TPSnya masing-masing. Waktu terus bergulir ratusan warga terdaftar sebagai pemilih terancam tidak tersalurkan hak suaranya.

Diketahui Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kabupaten Banjar banyak didapati kekurangan surat suara. Baik itu untuk Presiden-wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota.

“Di tempat saya banyak yang kurang surat suaranya ada 6 TPS seperti halnya Surat suara Presiden, DPRD RI,  dan DPRD Kabupaten, untuk jumlah keseluruhan saya lupa,” ujar Ketua PPS Desa Sungai Simpai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Berdasarkan data yang diperoleh Kanalkalimantan.com, di KPU Banjar adapun hingga pukul 12.30 Wita ada sebanyak 15 PPK yang datang ke kantor KPU Banjar untuk memita kekurangan surat suara berasar dari berbagai Kecamatan. Seperti Kecamatan Martapura, Gambut, Mataraman, Simpang Empat, dan Kecamatan Sambung Makmur.

Total ada 1.608 surat suara yang diambil PPK untuk selanjutnya kembali diserahkan ke TPSnya masing-masing. Adapun surat suara tersebut terdiri dari 156 surat suara Presiden, 569 DPD RI, 531 DPRD provinsi, 41 surat suara DPR RI, dan 491 surat suara untuk DPRD Kabupaten/kota. Sementara untuk surat suara kurang terbanyak ada didapati di daerah Kecamatan Martapura.

Menanggapi hal tersebut Ketua KPU Banjar Muhaimin mengatakan berkenaan dengan surat suara yang kurang, KPU Banjar akan memberikan kekurangan surat suara dengan berita acara, dan akan digantikan dengan kuota yang ada. “Memang ada beberapa kecamatan yang kurang surat suaranya, kita gantikan surat suara yang kurang itu sesuai dengan koutanya,” ujarnya.

Ditanya penyebab kurangnya surat suara tersebut, Muhaimin mengatakan adanya perubahan data pemilih dengan kesesuaian data logistik yang ada sebelumnya. “Kita sadari antara data logistic dan data pemilih ada perubahan, kami sulit ketika perubahan itu diujung waktu, karena ini diluar kendali kami, antara penyiapan data dan penyaluran logistic,” pungkasnya. (rendy)