Connect with us

HEADLINE

20 Tahun Kota Banjarbaru, Derap Langkah Menuju ‘Aero City’

Diterbitkan

pada

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Tiga tahun kepemimpinan Walikota Nadjmi Adhani dan Wakil Walikota Darmawan Jaya Setiawan, Kota Banjarbaru semakin meneguhklan posisinya sebagai kota modern. Selain telah merealisasikan smart city di kota berjuluk Kota Idaman ini, kini satu lagi target besar akan diraih. Yakni mewujudkan megaproyek ‘Aero City’ yang nantinya membentuk suatu kawasan kota baru berbasis Bandara Udara.

Saat ini, Banjarbaru terus berkembang dengan pesat dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalsel. Hal ini disebabkan perpindahan penduduk dari luar Kota Banjarbaru, baik dari Kalimantan sendiri maupun dari luar Kalimantan. Selain itu perkembangan Banjarbaru ini juga diikuti meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang terlihat dari nilai IPM Banjarbaru yang juga tertinggi di Kalsel yaitu 78,65.

Perkembangan ini menyebabkan semakin terbukanya kawasan sekitar, baik sebagai kawasan permukiman, pusat perkantoran Pemprov Kalsel, kawasan perdagangan, jasa, serta industri.  Bahkan, kehadiran Bandar Udara Syamsudin Noor di Banjarbaru yang saat ini sedang dibangun menjadi bandara bertaraf internasional, menjadi magnet pertumbuhan yang kuat untuk kemajuan di Banua.

Diungkapkan Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani, perkembangan bandara ini perlu disikapi baik dari dukungan maupun manfaat untuk masyarakat dan pemerintah. Terkait posisinya yang sentral, maka perlu didesain pengembangan Kota Baru di sekitar kawasan bandara dengan bandara sebagai pusat pengembangannya.

“Melihat berbagai keunggulan itulah Pemko Banjarbaru sangat optimis bahwa Kota Banjarbaru akan menjadi Kota Masa Depan, khususnya di Provinsi Kalsel,” tegasnya.

STRATEGI PERENCANAAN KOTA BANJARBARU MASA DEPAN

Penyusunan Master Plan Kota Baru oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.
Penetapan Deliniasi Kawasan Kota Baru Banjarbaru oleh Bappeda Kota Banjarbaru (Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/248/KUM/2018 tentang Penetapan Delineasi Kawasan Kota Baru di Kota Banjarbaru tanggal 24 Mei 2018.
Penysunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Baru oleh Kementerian Agraria dan Penataan Ruang/BPN (tahap pelaksanaan).
Penyusunan Master Plan, Development Plan Kawasan, Pra Studi Kelayakan Sistem Jaringan Infrastruktur Dan Perumahan Permukiman Di Kota Baru Banjarbaru (tahap pelaksanaan).

POTENSI BANJARBARU DALAM MENDUKUNG ‘KOTA BARU’

Potensi Transportasi : Bandar udara Syamsudin Noor, Terminal Liang Anggang, Terminal Sub Idaman, Terminal Simpang Empat.
Potensi Industri : Lokasi industri Kota Banjarbaru berlokasi dekat dengan jalan-jalan utama Kota Banjarbaru, berupa Pergudangan dan Industri menengah dan besar dan diarahkan ke industri teknologi tinggi seperti semi konduktor, startup dan lain-lain.
Potensi Agro Produksi : Pertanian hasil holtikultura di kawasan deliniasi menyumbang sebesar 35 % dari total lahan pertanian hasil hortikultura di Kota Banjarbaru yang mengarah ke pertanian dala arti luas.
Potesi Scenic View, yang terlihat dengan adanya perkebunan hortikultura, lapangan Golf, landasan Pesawat dan natural Setting Kawasan.
Market Center
Health Center
Pertahanan dan Keamanan
Potensi Telekomunikasi : Sistem Jaringan Kabel berupa telepon fixed line, Sistem Jaringan Nirkabel berupa Base Transceiver Station (BTS).
Kelistrikan, dimana jaringan energi listrik mengalami surplus setiap tahunnya
Potensi Wisata

PROGRAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN ‘KOTA BARU’

Pembangunan Jalan Lingkar Utara
Pembangunan Embung Lokudat Landasan Ulin
Pembangunan Embung Liang Anggang
Peningkatan dan Normalisasi Sungai dan Saluran, diantaranya Sungai Lokudat, Sungai Kemuning, Sungai Pulantan, Sungai Rimba, Saluran Tegal Arum, dan saluran Sido Rukun.
Penataan Kawasan Permukiman.

ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN ‘KOTA BARU’A

Pengembangan lingkungan permukiman dan perumahan.
Pengembangan infrastruktur ekonomi dan sosial budaya yang diharapkan dapat menjadi penggerak aktifitas masyarakat di wilayah tersebut.  Keberadaan Bandara Syamsudin Noor harus menjadi center point dalam merencanakan berbagai kebutuhan infrastruktur ekonomi di wilayah tersebut.
Pengembangan ruang publik dan Kawasan wisata seperti MICE, sport center, Ruang Terbuka Hijau dan lain-lain.

Platform Kota Baru yang rumuskan nanti yakni menjadikan Banjarbaru sebagai kota yang terus tumbuh dan berkembang. Sebuah kota lengkap yang direncanakan dan dibangun dalam rangka meningkatkan kemampuan dan fungsi permukiman atau kota kecil di sekitar kota induk dalam rangka pengembangan wilayah.

Selain itu, Banjarbaru ke depan juga berfungsi sebagai kota mandiri, yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dan kegiatan usaha bagi penduduknya. Suatu lingkungan permukiman berskala besar yang direncanakan dan dibangun untuk mengatasi perumahan di kota-kota besar.

Menurut Walikota Nadjmi, rencana pengembangan Kota Baru di Kota Banjarbaru merupakan bagian dari pengembangan 10 kawasan perkotaan baru di Indonesia yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019.

“Fokusnya pengembangan sebagai pusat permukiman baru yang layak huni dan didukung oleh fasilitas ekonomi dan sosial budaya yang lengkap guna mencegah terjadinya permukiman tidak terkendali (urban sprawl) akibat urbanisasi di kota otonom terdekatnya,” lanjut Nadjmi.

Dalam kegiatan pengembangan Kota Baru ini, Pemko Banjarbaru telah menetapkan bahwa kawasan ini akan mengiring tema ‘Aero City.’ Yakni sebuah kawasan yang akan terintegrasi dan memanfaatkan keberadaan bandara sebagai daya ungkit pertumbuhan wilayah.  Luas kawasan yang direncanakan adalah kurang 5.620,08 hektare.

Pengembangan Kota Baru tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarbaru.  Adapun Kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.(rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Kalsel Tak Lagi Zona Aman Terorisme, Ulama Perlu Bentengi Anak Muda dari Paham Radikalisme

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Perlu peran ulama dalam memberikan pemahaman ajaran agama yang benar pada anak-anak muda agar tak terpapar radikalisme/ilustrasi. Foto: langgam.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penyerangan di Mapolsek Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Senin (1/6/2020) dini hari lalu, membuka mata banyak orang! Bahwa ancaman aksi terorisme di Kalimantan Selatan (Kalsel) saat ini bukan ilusi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar didampingi Tim Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK)‎,‎ dalam kunjungannya ke Kalsel, Sabtu (6/6/2020) mengatakan, aksi tersebut menjadi kasus pertama penyerangan terbuka oleh jaringan terorisme di Provinsi Kalimantan Selatan!

Mirisnya, aksi teror dilancarkan AR, yang baru berusia 20 tahun. Komjen Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya ingin mendalami secara langsung aksi teror untuk mengkaji bagaimana upaya pencegahan agar terorisme di Kalsel tidak terjadi lagi. Salah satu upayanya ialah melalui pendekatan agama.

“Tersangka aksi teror ini adalah seorang remaja. Itu artinya yang harus kita upayakan adalah bagaimana caranya agar anak-anak muda tidak terpapar paham radikalisme. Kita harus patahkan pemikiran dan pemahaman sesat dengan pendekatan agama,” ujarnya kepada Kanalkalimantan.com.

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar saat datang di Kalsel. Foto: kanalkalimantan/Rico

Aksi teror di Mapolsek Daha Selatan, kata Kepala BNPT, adalah bentuk pelaku menebarkan kebencian tidak pada tempatnya. Untuk itu, BNPT mengajak seluruh alim ulama di Provinsi Kalsel, untuk meluruskan paham-paham ini, agar kasus yang sama tidak terulang.

Ditanya apakah Provinsi Kalsel akan ditetapkan dalam zona merah teroris, Kepala BNPT membantah wacana tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa status di Kalsel hanya ditingkatkan dalam kategori waspada.

“Tidak zona merah. Kita hanya meningkatkan kewaspadaan saja,” tungkasnya. Di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalsel, Hafiz Anshari mengecam aksi teror yang terjadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dirinya, secara tegas mengatakan bahwa apapun tindakan kekerasan meskipun mengatasnamakan agama, tidak pernah dibenarkan.

“Saya tekankan di agama Islam, bahkan di semua agama, tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan. Dengan adanya kasus ini, provinsi Kalsel bukan lagi zona aman dari aksi teror. Jadi ini kewajiban kita semua untuk menanggulanginya,” katanya.

Sebelumnya, dalam suatu acara ‘Bersama Mencegah Radikalisme dan Terorisme di Kalimantan Selatan’ yang digelar oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalsel pada Selasa (31/12/2019), disebutkan bahwa sepanjang 2019, skala masyarakat Kalsel yang terpapar paham radikalisme dan terorisme berada pada angka 55.

Berdasarkan besaran angka yang didapatkan dari hasil riset dan suvei FKPT Kalsel tersebut, maka ancaman tersebut dikatakan masih dalam ambang menengah.

Sekretaris FKPT Kalsel, Mariatul Asiah menyebutkan, skala tersebut berarti paham radikalisme maupun terorisme di Bumi Lambung Mangkurat masih berada pada posisi tengah. “Masih sebatas pemikiran masyarakatnya, tidak ada aksi-aksi radikal yang ditemukan,” katanya ketika itu.

Namun demikian, posisi itu bukan berarti Kalsel yang dikenal kondusif ini dikategorikan aman dari paham-paham tersebut. “Kita harus tetap waspada agar Kalsel yang kondusif ini tetap bisa terjaga, serta yang terpenting bagaimana agar kita selalu mensinergikan semua elemen maupun kelompok masyarakat guna bersama-sama menangkal paham radikalismen dan terorisme,” tuturnya.

Sejauh ini, FKPT Kalsel telah melakukan berbagai upaya guna mencegah paham-paham tersebut supaya tidak tumbuh ataupun mengakar di kalangan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dituangkan dalam riset tentang kearifan lokal sebagai daya tangkal berkembangnya paham radikalisme dan terorisme.(Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

BREAKING NEWS. BNPT: 5 Terduga Teroris terkait Penyerangan Mapolsek Daha Selatan Ditangkap!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala BNPT Komjen Baoy Rafli Amar dalam kunjungannya ke Kalsel terkait kasus penyerangan Mapolsek Daha Selatan Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, KANDANGAN– Kasus penyerangan Mapolsek Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Senin (1/6/2020) dini hari lalu, menjadi perhatian khusus Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar didampingi Tim Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK)‎,‎ melakukan kunjungan ke Mapolsek Daha Selatan, Sabtu (6/6) guna melakukan supervisi kasus terorisme yang menyebabkan gugurnya seorang anggota polisi.

Terkait kasus tersebut, Komjen Boy Rafli Amar juga menyampaikan telah melakukan penangkapan beberapa terduga teroris pada Jumat (5/6/2020) di sejumlah lokasi. Dimana penangkapan tersebut masih terakait dengan aksi penyerangan di Polsek Daha Selatan yang dilakukan oleh AR, warga lokal yang mengaku sebagai simpatisan ISIS.

Komjen Boy mengatakan, penangkapan tersebut hasil pengembangan pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Semuanya dirunut dari awal adanya kegiatan perencanaan penyerangan Mapolsek Daha Selatan, hingga bantuan yang dilakukan sejumlah pihak. Diduga dari mereka yang diamankan adanya unsur perbantuan terhadap AR yang tewas usai melakukan aksinya tersebut.

“Ada lima orang yang telah diamankan dan saat ini dalam pemeriksaan pihak kepolisian, unsur perbantuan ini diberikan malam hari kepada pelaku sebelum kemudian melakukan penyerangan,” kata Komjen Boy, ditemui wartawan saat kunjungan ke Kecamatan Daha Selatan.

“Pemeriksaan kepada rekan-rekan tersangka masih kita lakukan. Termasuk kita juga mendalami waktu dan hari terjadinya aksi teror itu, yang mana bertepatan dengan hari lahir Pancasila,” tambahnya.

Terkait profil pelaku aksi teror yang mengklaim dirinya terafiliasi jaringan ISIS, Kepala BNPT belum banyak berkomentar. Namun, yang jelas dirinya membenarkan bahwa pelaku AR memang terafiliasi jaringan terorisme.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifa’i, mengungkapkan bahwa 4 hingga 5 orang yang diamankan tersebut, tersebar di wilayah Provinsi Kalsel. “Kemungkinan jumlahnya akan bertambah,” tuturnya.

Sebelumnya, penyerangan Markas Polisi Sektor (Mapolsek) Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) diduga dilakukan oleh AR yang terindikasi jaringan ISIS. Dalam keterangan resminya pada Senin (1/6/2020) siang, Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Moch Rifa’i membeberkan kronologi penyerangan Mapolsek Daha Selatan yang mengakibatkan satu personel bernama Brigadir Leonardo Latupapua (30) gugur dalam tugas.

Sekitar pukul 02.15 Wita Bripda M Azmi mendengar keributan di ruang SPKT, pada saat itu posisi Bripda M Azmi berada di ruangan unit reskrim. Kemudian mendatangi ke ruangan SPKT dan melihat keadaan Brigadir Leonardo Latupapua sudah mengalami luka bacok, kemudian Bripda M Azmi mendatangi Kanit Intel Brigadir Djoman Sahat Manik Raja untuk meminta pertolongan dan bersama sama mendatangi ruang SPKT.

“Kemudian OTK tersebut mengejar kedua anggota yang mendatangi ruang SPKT tersebut dengan sajam jenis samurai yang sudah terhunus,” kata Kombes Rifa’i.

Lebih lanjut ia menjelaskan, anggota yang dikejar tersebut lari ke ruang Intel dan Binmas serta mengunci ruangan dari dalam sambil meminta bantuan menelpon ke Polres Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, OTK tersebut bersembunyi di ruangan unit Reskrim, hingga bantuan dari Polres HSS datang, OTK tersebut tidak mau menyerah.

Sehingga aparat kepolisian mau tidak mau mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap OTK tersebut dengan menghadiahkan tembakan, hingga akhirnya dinyatakan tewas saat dirujuk ke RSUD Hasan Basry Kandangan.

“Atas kejadian tersebut Kapolri Jenderal Pol Idham Azis turut berbelasungkawa dan memberikan santunan kepada keluarga korban Brigadir Leonardo Latupapua dan menaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada korban.

Di samping itu Kapolda Kalsel Irjen Pol Nico Afinta juga mengunjungi RSUD Hasan Basry Kandangan dan mengunjungi rumah almarhum dan memberikan santunan kepada keluarganya,” tutur Kombes Rifa’i.

Kombes Rifa’i menambahkan, selain melakukan olah TKP, aparat kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Konflik Satwa Liar dan Manusia, Bekantan Masih Menjadi yang Utama

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Koloni bekantan Tanjung Pedada Tua, suaka margasatwa Kuala Lupak. Foto: BKSDA via bksdakalsel.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Konflik antara manusia dan satwa liar menjadi ancaman yang mengakibatkan menurunnya populasi beberapa jenis satwa liar. Konflik melibatkan perebutan sumberdaya yang terbatas antara manusia dan satwa liar pada suatu daerah, menyebabkan kerugian bagi satwa liar atau manusia tersebut.

Konflik tersebut terjadi akibat perubahan hutan menjadi kawasan produktif seperti pemukiman, pertanian, perkebunan, dan industri kehutanan. Hal itu menyebabkan berkurangnya kantong populasi dan mempersempit luasan area jelajah satwa liar. Konflik juga terjadi akibat perburuan berlebihan terhadap satwa liar.

Kalimantan Selatan sendiri mencatat data cukup besar akan konflik satwa liar dan manusia yang terjadi. Bekantan menjadi satwa liar yang paling sering berkonflik dengan manusia di wilayah Kalimantan Selatan.

Bekantan merupakan hewan endemik pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa dan hutan pantai. Penyempitan wilayah habitat utama bekantan dan perluasan wilayah permukiman, perkebunan dan tambang menjadi faktor utama penyebabnya.

Berbicara dengan Kanalkalimantan.com kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel Dr Ir Mahrus Aryadi MSc menyampaikan konflik manusia dan bekantan yang terjadi di Kalsel sebagian besar terjadi di lokasi dimana habitat bekantan sebagian besar sudah tidak kompak (terfragmentasi) dan beralihfungsi menjadi berbagai bentuk pemanfaatan lain.

Data sampai bulan Juni 2020 tercatat, ada 6 kasus bekantan yang keluar habitat dan masuk wilayah manusia. Enam kasus terjadi di Balangan, Sengayam (Tanah Bumbu), Banjarmasin (dua kasus), dan Tanah Laut (dua kasus).

“Beragam faktor yang memaksa bekantan keluar habitat.  Faktor-faktor tersebut antara lain perkebunan, tambang, pembangunan (pemukiman, kantor dan lain-lain). BKSDA Kalsel telah mengambil langkah strategis, baik yang bersifat preventif maupun kuratif,” ungkapnya.

Kawasan Hutan Mangrove Suaka Marga Satwa Kuala Lupak. Foto: BKSDA via bksdakalsel.com

Mitigasi Konflik dan Penyadaraan Masyarakat

Menurut Mahrus, persoalan konflik manusia dan satwa liar (bekantan) merupakan persoalan yang multi sektoral dan multilanskap.

BKSDA Kalsel telah mengambil langkah strategis, baik yang bersifat preventif maupun kuratif.

Langkah preventif antara lain:

– Mengintensifkan perlindungan habitat bekantan di Kawasan konservasi melalui patrol kawasan dan monitoring populasi bekantan.

– kerjasama multipihak dengan instansi lain (Dinas Kehutanan, Pemprov/Pemda, swasta) untuk mengalokasikan lahan di luar kawasan konservasi sebagai kawasan ekosistem esensial (KEE) yang salah satu fungsinya untuk habitat bekantan. KEE yang sudah ada: lahan di desa Panjaratan Tanah Laut,  KEE Kuala Lupak, Barito Kuala.

– Sosialisasi melalui berbagai media, Website, Sosmed (FB, IG, Twiter), Poster, spanduk dll, untuk menyadarkan masyarakat agar turut berperan dalam pelestarian bekantan.

Kuratif:

– Melakukan penyelamatan bekantan yang terlibat konflik oleh tim Satgas BKSDA Kalsel

– Penegakan hukum terhadap tindakan ilegal terhadap satwa liar dilindungi bekerjasama dengan aparat penegak hokum Polda dan Polres  (banyak kasus yang sudah berhasil diungkap).

Lebih lanjut Mahrus mengatakan “Persoalan konflik manusia dan satwa liar (bekantan) merupakan persoalan yang multi sektoral dan multilanskap. Artinya pemecahan permasalahan konflik bekantan dan manusia harus melibatkan banyak instansi karena cakupannya tidak mengenal batas administrasi. Konflik satwa bukan hanya urusannya BKSDA Kalsel/KLHK saja tapi perlu dukungan pihak/instansi lain”

Sebagian besar habitat bekantan (60% lebih) berada di luar kawasan konservasi, yang kewenangannya berada di Pemprov/Pemda. Untuk itu peran multipihak sangat diharapkan dalam mencegah dan mengurangi konflik di masa depan.

“Kedepan kami BKSDA Kalsel, sebagai kepanjangan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ada di daerah berharap pihak-pihak terkait mau untuk memikirkan masa depan bekantan yang ada di luar kawasan konservasi. Peran yang diharapkan adalah dengan melindungi habitat yang saat ini masih ada. Habitat-habitat ini agar ditetapkan dalam RTRW Pemprov/Pemda sebagai areal lindung yang tidak boleh dibuka,” pungkas Mahrus. (kanalkalimantan.com/andy)

 

Reporter : Andy
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->