Connect with us

Hukum

2,7 Kg Sabu Gagal Edar, Berhasil Diungkap Polresta Banjarmasin

Diterbitkan

pada

Sabu 2,7 Kg yang diamankan Polresta Banjarmasin. Foto : fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Jajaran Satnarkoba Polresta Banjarmasin berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 2,7 kilogram.

Dalam keterangan persnya, Kapolresta Banjarmasin Kombes Sumarto mengungkapkan, kasus ini diungkap berdasarkan laporan dari masyarakat, jajaran Satnarkoba berhasil mengungkap peredaran barang haram ini.

“Barang bukti berupa 2.790 gram. Dan ini masih kita kembangkan,” kata Kombes Sumarto, sembari menunjukkan barang buktinya kepada awak media, Kamis (10/10).

Kombes Sumarto melanjutkan, berdasarkan pengakuan tersangka yang diketahui berinisial AFS diketahui sudah dua kali melakukan aksinya. “Kita bersyukur berhasil mengungkap,” ucapnya.

Diketahui, sabu seberat 2,7 Kg yang berhasil diamankan aparat kepolisian itu dapat menyelamatkan sedikitnya 41.580 jiwa. “Seandainya sudah tersebar menjadi paket hemat,” katanya.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Banjarmasin Kompol Wahyu Hidayat menambahkan, pelaku AFS telah dua kali melaksanakan aksinya. “Informasinya pertama 4 kilogram, yang kita amankan 2,7 kilogram. Hasil barang sementara kami selidiki,” kata Kompol Wahyu.

Kompol Wahyu menegaskan, status AFS merupakan seorang kurir. Sementara, AFS sendiri merupakan warga  Jalan Mangga Komplek Ar Rahim RT 26 Kelurahan Kebun Bunga Banjarmasin. “Kurir, pelaku warga Banjarmasin, pekerjaannya mahasiswa. Dan dia pekerja juga di perkreditan,” katanya. Diketahui, pelaku AFS diciduk di kawasan Mahat Kasan Banjarmasin pada Rabu (9/10).

Pelaku AFS sendiri, menurut Kompol Wahyu, diberi imbalan Rp10 juta setiap menjalankan aksinya. “Informasinya diupah (sebesar) Rp10 juta. Sebagai perantara,” tambahnya.

Kasus ini sendiri, masih terus didalami jajaran Satnarkoba Polresta Banjarmasin. Adapun pasal yang dikenakan kepada pelaku AFS yakni Pasal 112 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkoba. (fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Hukum

Tiga Hakim Perempuan Memutus Presiden Melanggar Hukum Dalam Pemblokiran Internet di Papua

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Majelis hakim PTUN Jakarta yang memimpin sidang putusan gugatan internet Papua. Foto: Courtesy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Jakarta memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika telah melanggar hukum dalam pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Persidangan ini dipimpin oleh Hakim Ketua Nelvy Christin dengan dua anggotanya Baiq Yuliani dan Yeni Yeaniwilda.

Hakim Ketua Nelvy Christin juga menghukum presiden dan menteri kominfo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.457 ribu secara bersama atau tanggung renteng.

“Menghukum tergugat satu dan tergugat dua untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457 ribu,” ucap Nelvy Christin saat membacakan putusan secara online pada Rabu (3/6).

Putusan majelis hakim ini sesuai dengan permohononan yang diajukan Tim Pembela Kebebasan yakni menyatakan tindakan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak eksepsi atau bantahan dari Kementerian Kominfo dan Presiden RI mulai dari tenggang waktu, mekanisme gugatan hingga kejelasan gugatan.

 

Sementara dalam pokok perkara, majelis hakim menilai Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE yang dijadikan dasar pemerintah dalam memutus internet tidak tepat. Sebab, pembatasan internet, menurut pasal tersebut, hanya dapat dilakukan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum, tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet.

Majelis hakim juga menyatakan pembatasan HAM hanya dibolehkan jika sesuai undang-undang. Karena itu, pemerintah semestinya menggunakan UU tentang keadaan bahaya jika hendak melakukan pembatasan hak. Namun pada praktiknya, pemerintah tidak pernah menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU tentang Keadaan Bahaya tersebut.

Tanggapan Penggugat dan Tergugat

Tim Pembela Kebebasan Pers ini terdiri dari AJI, Safenet, LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam dan ICJR. Gugatan ini diajukan ke PTUN Jakarta pada 21 September 2019 setelah pemerintah tidak menanggapi keberatan TIM Pembela Kebebasan Pers.

Adapun tindakan pemblokiran yang dipersoalkan adalah pelambatan akses internet (bandwidth throttling) di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019. Kedua, pemblokiran layanan data atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kota/kabupaten di Papua Barat, pada 21 Agustus-4 September 2019.

Dan terakhir, perpanjangan pemblokiran layanan data dan pemutusan akses internet di empat kabupaten/kota Papua dan dua kabupaten/kota di Papua Barat pada 4 September hingga 9 September 2019.

Kuasa Hukum Tim Pembela Kebebasan Pers Ade Wahyudin mengapresiasi keputusan majelis hakim yang menyatakan tindakan pemerintah sebagai perbuatan melanggar hukum. Ia berharap putusan ini dapat membawa iklim yang baik bagi kebebasan internet di Indonesia.

“Gugatan ini sangat baik dan akan menjadi preseden yang bagus juga untuk kebebasan berekspresi, khususnya kebebasan berinternet di Indonesia. Kita dengar dalam pertimbangan hakim, pertimbangan HAM sangat mendominasi,” jelas Ade kepada VOA pada Rabu (3/6).

Ade menjelaskan gugatan dialamatkan ke presiden karena dianggap melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar hukum di Papua dan Papua Barat. VOA sudah berusaha meminta tanggapan kementerian komunikasi dan informatika, serta juru bicara presiden terkait putusan ini. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pemerintah. (sm/ab)

Reporter : Sasmito
Editor : VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Pernah Tes Urine Narkoba di Basarnas Banjarmasin, Kepala Kantor Basarnas: Waktu Itu Tidak Ditemukan Ada Pegawai Positif

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penangkapan IS (36) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Basarnas Banjarmasin atas dugaan pemakaian narkoba, mengejutkan seluruh unsur jajaran di Lembaga pemerintah non kementrian tersebut.

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin Sunarto mengaku tak menyangka bahwa ASN di Basarnas Banjarmasin tersebut tersandung penyalahgunaan narkotika. Mengingat, IS dalam kesehariannya berkerja selayaknya petugas yang taat aturan.

“Kesehariannya bekerja dan aktifitasnya di sini berjalan baik. Siaga piket juga selalu masuk. Memang kita tidak memonitoring secara langsung kegiatannya di luar, tapi saya tidak menduga kejadian ini,” akunya, Selasa (2/6/2020) siang.

Baca juga: BREAKING NEWS. Oknum ASN di Basarnas Banjarmasin Ditangkap, Diduga Tersandung Kasus Narkoba

Sebenarnya antisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, kata Sunarto, selalu dilakukan dengan melakukan tes urine. Dalam hal ini, Basarnas Banjarmasin menggandeng pihak BNN.

“Dua bulan lalu, bersama BNN kita mengadakan tes urine. Tapi saat itu hasilnya petugas kita tidak ada yang dinyatakan mengkonsumsi narkoba. Makanya, saya kaget dengan kejadian ini,” lanjut Sunarto.

Seperti yang diberitakan, IS ditangkap Satres Narkoba Polres Banjarbaru, pada Senin (1/6/2020) kemarin. Informasi yang dihimpun, IS menjabat di bidang humas Kantor Basarnas Banjarmasin, ditangkap di pinggir jalan, usai membeli serbuk kristal dari seorang pengedar. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Sejumlah Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak Puluhan Triliun ke Negara

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Di Kalimantan Ada Penambangan Dilakukan di Belakang Kantor KPU.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Tangkapan layar live streaming Youtube Penutupan Sidang Rakyat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan sejumlah perusahaan tambang mineral dan batu bara menunggak pembayaran royalti, penerimaan negara bukan pajak/PNBP kepada negara. Tunggakan pajak perusahaan-perusahaan tambang itu sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang.

Hal tersebut dibeberkan Laode dalam Sidang Paripurna Pembacaan Putusan dan Penutupan Sidang Rakyat dengan topik Membatalkan Undang-undang Minerba yang baru melalui live streaming, Senin (1/6/2020).

“Waktu saya di KPK masih ada puluhan triliun pajak/PNBP yang belum mereka bayar sampai sekarang,” kata Laode.

Dia mengkritisi UU Minerba yang baru hasil produk pemerintah dan DPR tersebut. Sebab Uu tersebut merugikan rakyat dan bernuansa melanggengkan perusakan lingkungan oleh perusahaan tambang minerba di tanah air.

Banyak permasalahan yang dilahirkan dari eksploitasi pertambangan selama ini. Mulai dari masalah kerusakan lingkungan, konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat dan sebagainya.

“UU Minerba yang baru itu juga tidak menjawab masalah keadilan antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, Uu yang baru tersebut lebih menguntungkan investor pertambangan. Banyak perusahaan tambang di berbagai daerah yang izin AMDAL-nya bermasalah.

“Bahkan di Kalimantan, ada penambangan dilakukan di belakang kantor KPU. Lalu di Sulawesi lokasi tambangnya di lingkungan sekolah,” katannya.

Dia menambahkan, pada tahun lalu saat masih menjabat Wakil Ketua KPK, pihaknya menerima laporan 10 perusahaan tambang bonafit izin kontrak karyanya berakhir pada akhir 2019 dan 2020. Sementara itu Uu Minerba yang baru justru memfasilitasi dan memudahkan para perusahaan tambang tersebut untuk bebas untuk mengeksploitasi alam berikutnya.

“Jadi presiden dan DPR tidak memihak lingkungan dan kepentingan rakyat,” katanya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->