Connect with us

HEADLINE

34 Kg Narkotika Jaringan Internasional Dimusnahkan Polda Kalsel, 12 Tersangka Diamankan

Diterbitkan

pada

Polda kalsel memusnahkan narkoba 34 kg hasil tangkapan Januari lalu Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Jajaran Dit Resnarkoba Polda Kalsel memusnahkan barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang yang merupakan tangkapan narkoba Januari lalu. Pemusnahan sendiri dilakukan di Mapolda Kalsel di Banjarmasin, Jumat (14/2/2020) pagi.

Kapolda Kalsel Irjen Yazid Fanani melalui Direktur Resnarkoba Polda Kalsel Kombes Wisnu Widarto mengungkapkan, barang bukti yang berhasil disita oleh jajarannya mencapai 34.340,43 gram atau 34,34 kilogram.  Terdiri dari sabu seberat 27,98 kilogram, ekstasi sebanyak 9.267 butir dengan berat 3,52 kilogram, pil sabu sebanyak 19.900 butir dengan berat 2,1 kilogram, kapsul ekstasi sebanyak 600 butir dengan berat 0,2 kilogram, dan serbuk ekstasi seberat 0,5 kilogram.

“Ini dari 6 kasus dengan jumlah tersangka 12 orang. Jadi total yang dimusnahkan setelah dikurangi untuk laboratorium forensik dan barang bukti di persidangan adalah 34,27 kilogram,” kata Kombes Wisnu.



 

 

 

 

 

 

Ia tidak menampik, ungkapan kasus narkoba jaringan internasional ini merupakan yang terbesar sejak berdirinya Polda Kalsel. Jika dirunut dari data Dit Resnarkoba Polda Kalsel, ungkapan ini menduduki peringkat ketiga di Pulau Kalimantan. “Sebelumnya di Kalimantan Barat seberat 100 kilogram yang diungkap BNN, kemudian di Kalimantan Timur seberat 38 kilogram, dan kita di nomor tiga selama ini,” tambah Kombes Wisnu.

Ungkapan narkoba sebesar ini, diprediksi mampu menyelamatkan sebanyak 274.724 jiwa terhindar dari bahaya obat terlarang ini. Dengan asumsi, 1 gram sabu dikonsumsi sebanyak 8 orang, dan 1 butir ekstasi dikonsumsi oleh 1 orang.

“Pengungkapan ini murni di daerah kita sendiri (Kalsel), kalau di tahun 2018 kita jemput bola ke luar daerah tapi itu belum tentu barang masuk ke sini. Tapi kemarin setelah kita analisa, dengan keyakinan kita bahwa ada peredaran di Kalsel sendiri juga begitu besar setelah kita fokus ternyata terbukti,” jelasnya.

Apa yang diungkapkan Kombes Wisnu tidak salah. Pada akhir Januari lalu, pihaknya berhasil mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional dengan membekuk tersangka dengan inisial NAZ pada Sabtu (18/1/2020) silam. “Kita ungkap (narkoba) dengan berat 32,5 kilogram sabu di wilayah kita. Dari catatan tersangka sudah dua tahun bekerja dan sudah 600 kilogram atau setengah ton lebih sabu yang beredar di Kalsel,” katanya. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Kampanye Paslon Gencar Via Medsos, Bawaslu Kalsel Belum Punya Rincian Aturan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Anggota Bawaslu Kalsel Nur Kholis Majid. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Masa kampanye Pilkada di Kalsel sudah berjalan, selama 71 hari sejak Sabtu (26/9/2020) kemarin. Salah satu cara yang digunakan oleh pasangan calon (paslon) baik di Pilgub Kalsel maupun Pilbup dan Pilwali adalah kampanye melalui media sosial (medsos).

Lantas, bagaimana mekanisme pengawasan kampanye melalui medsos?

Ditemui pada Senin (28/9/2020) siang, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel Nur Kholis Majid mengatakan, jika ingin berkampanye di medsos, maka harus mendaftarkan akun dan jadwal kampanye kepada KPU Provinsi Kalsel. Sehingga, memudahkan Bawaslu Provinsi Kalsel melakukan pengawasan kampanye melalui media sosial.

“Kita akan lakukan kajian lebih mendalam bagaimana proses itu sendiri. Karena memang dari Peraturan Bawaslu sendiri terhadap kampanye di medsos belum dirincikan. Sehingga, langkah strategisnya yaitu melakukan pemetaan terlebih dahulu apabila ini terjadi (pelanggaran kampanye di medsos),” kata Majid, Senin (28/9/2020).



Jika akun yang digunakan untuk kampanye di medsos terdaftar dan bersifat publik (tidak dalam keadaan privat), maka Bawaslu akan mudah masuk untuk melakukan tracking. Ini berbeda jika akun yang digunakan adalah akun pribadi, maka Bawaslu akan mengkaji apakah termasuk unsur pelanggaran atau tidak. Jika memang didapati ada dugaan pelanggaran kampanye di medsos.

“Jika konten kampanye mengandung unsur yang melanggar seperti merendahkan calon (kepala daerah) yang lain, akan kita telaah,” imbuhnya.

Diakuinya, untuk menghimpun bukti dugaan pelanggaran kampanye di medsos, akan lebih mudah jika ada tangkapan layar (screenshot) namun berbentuk video dengan menggunakan screen recorder.

Namun, akan menjadi tantangan jika akun pribadi di media sosial merupakan akun yang dikelola pribadi, seperti aparatur sipil negara (ASN). “Harus ada proses screening,” singkatnya.

Medsos sendiri, secara praktis akan digunakan oleh paslon sebagai sarana untuk berkampanye dengan efektif. “Kalau medsos Instagram lebih mudah, karena kita bisa lakukan tracking. Jika terbuka untuk umum,” tandas Majid. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter: Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

242 Jurnalis dan Pekerja Media Positif Virus Corona

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sejumlah jurnalis terlihat mengabaikan protokol Covid-19 di tengah merebaknya virus corona saat mewawancarai tokoh buruh di Gedung DPR, Jakarta, 16 Juli 2020. (Foto: VOA/Sasmito Madrim)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Jurnalis Radio Suara Surabaya, Abdi (bukan nama sebenarnya), tidak menyangka bisa terjangkit virus corona. Ia mengetahui informasi ini setelah melakukan pemeriksaan cepat (rapid test) dan tes usap pada awal September. Tes ini dilakukan lantaran terdapat belasan orang di kantor yang memiliki gejala yang sama, yakni demam dan batuk selama enam hari. Hasilnya menunjukkan 18 orang media Suara Surabaya dinyatakan positif terjangkit virus corona, 12 di antaranya berasal dari divisi yang sama dengan Abdi bekerja.

“Tes swab pada waktu itu, akhirnya tanggal 2 September keluar hasilnya dan ternyata yang positif ada 12 orang di divisi saya,” jelas Abdi saat dihubungi VOA, Sabtu (26/9).

Abdi menjelaskan perusahaan media Suara Surabaya telah memiliki dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat untuk mencegah penularan virus corona. Protokol tersebut di antaranya menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan bekerja dari rumah bagi sebagian pekerja.

Kantor Radio Suara Surabaya. (Foto: Courtesy)

Abdi menegaskan memang sebagian besar pekerja bekerja dari kantor selama pandemi virus corona. Namun, menurutnya ia hanya turun ke lapangan jika ada liputan yang penting atau tidak bisa dilakukan dengan daring.



“Kita sudah buat protokolnya sedemikian rupa, wajib pakai hand sanitizer, masker, jaga jarak sudah ada, tapi tetap saja kebobolan,” tambah Abdi.

Redaksi Radio Suara Surabaya merupakan satu di antara perusahaan media yang terbuka pada publik terkait status pekerjanya yang positif Covid-19. Melalui berita di suarasurabaya.net berjudul “Akhirnya Benteng Pertahanan Kami Jebol Juga…” pada 7 September 2020, tim redaksi menyampaikan 18 pekerja mereka positif Covid-19.

Sejumlah jurnalis mengenakan masker di lingkungan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, meski dipastikan tidak ada kasus virus corona. (Foto:VOA/ Nurhadi)

Pekerja yang terpapar sebagian besar berasal dari Divisi New Media, yang menangani www.suarasurabaya.net dan sosial media. Sedangkan divisi on airnewsroom, reporter, dan departemen non-produksi, dinyatakan negatif dari uji usap gelombang dua, tiga, dan empat. Redaksi kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dan memindahkan 18 pekerja mereka ke Hotel Asrama Haji Surabaya untuk mendapatkan perawatan.

“SDM adalah aset perusahaan yang tidak bisa dinilai atau digantikan dengan apapun. Mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik, bahkan sampai ke keluarganya kami data,” jelas CEO Suara Surabaya Media Errol Jonathans melalui keterangan tertulis (7/9/2020).

Pemerintah Abai Terhadap Keselamatan Jurnalis dari Covid-19

Pengurus Bidang Advokasi AJI, Musdalifah Fachri, menyoroti sikap abai pemerintah terhadap protokol kesehatan dalam sejumlah kegiatan yang melibatkan jurnalis. AJI mencatat setidaknya ada tujuh kegiatan konferensi pers secara langsung, yang tidak menaati protokol kesehatan pada Juli-Agustus 2020.

Beberapa kegiatan tersebut antara lain konferensi pers Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Gorontalo pada Juli 2020 dan Bupati Ogan Ilir Sumatera Selatan yang mengundang wartawan untuk mengumumkan dirinya positif virus corona. Di samping itu, sejumlah kementerian dan lembaga juga menggelar konferensi pers tatap muka yang mengabaikan protokol kesehatan.

“Kami merekomendasikan pejabat pemerintah dan lembaga negara harus menggelar konferensi pers secara online dan mengirimkan data atau informasi melalui email atau aplikasi online,” jelas Musdalifah Fachri kepada VOA, Kamis (24/9).

Para wartawan mengenakan baju pelindung saat kunjungan media ke Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi, Kementerian Kesehatan, setelah merebaknya wabah virus corona, Jakarta, 11 Februari 2020. (Foto: Reuters)

Musdalifah juga mendorong perusahaan media untuk memperhatikan keselamatan jurnalis dan pekerja media mereka. Salah satunya dengan tidak mengirim jurnalis ke konferensi pers tatap muka dan memberikan alat pelindung diri bagi jurnalis yang meliput ke wilayah yang berpotensi tertular virus corona.

AJI mencatat setidaknya ada 242 jurnalis dan pekerja media yang dinyatakan positif virus corona sejak 30 Maret hingga 18 September 2020. Namun, tidak banyak perusahaan media yang mempublikasikan diri seperti halnya Radio Suara Surabaya terkait status positif virus corona pekerja mereka.

Satgas Penanganan Covid: Perkantoran Jadi Klaster Baru

Pada kesempatan lain, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta perusahaan-perusahaan swasta melindungi pekerja mereka agar tidak terpapar Covid-19. Hal ini disampaikan Wiku mengacu kepada klaster baru di perkantoran DKI Jakarta.

Data 12 September menunjukkan ada klaster perkantoran sebanyak 3.194 karyawan. Sedangkan berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Jakarta, ada 88 pegawai kantor MNC Group yang positif terjangkit virus corona.

“Banyaknya ditemukan klaster perkantoran ini serta pabrik, serta beberapa pejabat negara yang menjadi positif Covid-19, menjadi bukti bahwa penerapan protokol kesehatan masih lengah. Sudah seharusnya kita melakukan evaluasi di semua tempat agar hal ini tidak terjadi,” jelas Wiku saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Selasa (22/9).

Sekelompok wartawan di Posko Liputan Covid-19 Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah, 29 Maret 2020. (Foto: Courtesy/Sugi Efendy)

Sedangkan untuk aktivitas perkantoran pemerintah, Wiku mengklaim sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Misalnya, dengan menghentikan aktivitas sementara di beberapa kantor kementerian dan pemerintah provinsi setelah ditemukan kasus positif.

“Jangan merasa malu apabila ada (karyawan) yang positif karena orang-orang tersebut perlu dilindungi, dirawat agar sembuh dan sehat kembali,” tambahnya.

Ia mengingatkan biaya perawatan dan pengobatan pekerja swasta yang positif Covid-19 akan ditanggung pemerintah. [sm/em/ah]

Reporter: Sasmito
Editor: Eva/VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->