41 Bumdes Baru Beromzet Awal Rp 5 Miliar

MARTAPURA, Kabupaten Banjar saat ini memiliki 89 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang tersebar di 15 kecamatan. Pada akhir tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar mencatat ada 41 Bumdes baru yang berdiri dengan penyertaan modal awal mencapai angka Rp 5.061.546.981.

Bumdes dengan penyertaan modal awal terbesar adalah Bumdes Bersama di Desa Tambak Baru Ulu, Kecamatan Martapura. Bumdes Bersama ini mengelola jenis kegiatan usaha tunggal sewa tenda dan mempunyai nilai penyertaan modal dari desa sebesar Rp 425.000.000.

Menurut Noor Baiti, Kasi Bumdes dan UEM untuk mendirikan Bumdes, ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa terutama kepala desa sebagai komisaris Bumdes nantinya.

“Tahapan pendirian Bumdes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa,” katanya.

Ada tahapan yang bisa dilalui oleh kepala desa bersama pihak panitia pembentukan Bumdes untuk proses pembentukan secara ideal, seperti membangun kesepakan antar masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian Bumdes yang dilakukan melalui musyawarah desa atau rembug desa.

“Untuk mendirikan Bumdes tidaklah susah tinggal diajukan saja ke kami dan nantinya akan kami proses untuk bisa disetujui atau tidak, serta apakah perlu diberikan bimbingan dan pengelolaan BUMDES itu sendiri nantinya,” ungkap Baiti.

Menurut Baiti, diantara 89 Bumdes yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjar, Bumdes Harapan Massa di Desa Pasar Lama, Kecamatan Gambut merupakan contoh Bumdes yang mempunyai rate tersukses dan berkembang.

“Dinilai sukses karena meraih omset yang besar yaitu mencapai ratusan juta rupiah, ada sebanyak 11 jenis kegiatan usaha yang mereka jalankan, seperti unit usaha isi ulang air minum, unit usaha penggilingan pakan, unit usaha toko pakaian, unit usaha kerajinan manik, unit usaha menjahit, unit usaha makanan cemilan, unit usaha las, unit usaha sablon, unit usaha cuci motor, unit usaha pupuk dan unit usaha sapi dengan penyertaan modal awal Rp 73.717.824 pada tahun 2017 yang lalu,” beber Baiti.

Pada struktur Bumdes ada Dewan Pengawas yang diambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang kompeten. Selain itu setiap tahun Pengelola Bumdes harus membuat Laporan Pertanggung jawaban yang harus disampaikan ke Pengawas dan Penasehat. Selanjutnya pengelola Bumdes harus menyampaikan kinerja Bumdes di forum Musyawarah Desa.

“Banyaknya Bumdes yang ada di Kabupaten Banjar harus dapat meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa untuk kesejahteraan warga dan meningkatkan pendapatan asli desa sehingga menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi warga desa,” pungkas Baiti. (rendy)