Connect with us

NASIONAL

Menkeu Finalisasi Diskon Tiket Pesawat 30 Persen untuk Dongkrak Pariwisata!

Diterbitkan

pada

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku masih akan memfinalisasi keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan diskon tiket pesawat 30 persen. Ia membenarkan bahwa diskon diberikan dalam rangka merangsang industri pariwisata yang sedang terpukul wabah virus corona.

Diketahui, virus corona yang mewabah dari Wuhan, Hubei, China, merenggut banyak nyawa dan lebih dari 66 ribu kasus orang terinfeksi. Virus ini menyebar lintas negara hingga membuat berbagai negara dan maskapai menghentikan penerbangan tujuan China dan sebaliknya.

“Kami sedang berkoordinasi, dengan Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, dan Menteri BUMN. Tujuannya, untuk menjaga momentum gairah wisatawan dalam dan luar negeri. Mengenai hitungan masih akan difinalisasi, antara lain diskon 30 persen,” terang Sri Mulyani di Istana Presiden, Senin (17/2).

Hal lain yang masih difinalisasi terkait destinasi wisata dalam negeri yang mendapatkan insentif diskon tiket pesawat, termasuk juga biro perjalanan wisata. Yang pasti, Sri Mulyani menuturkan, perusahaan BUMN terkait, seperti PT Pertamina (Persero) dan Angkasa Pura I dan II juga turut memberikan insentif. Demikian dilansir CNNIndonesia.com.

Insentif, lanjut dia, dalam bentuk service charge atas tarif yang mereka pungut dalam penerbangan. Sehingga, insentif dapat dibuat dalam satu paket menjadi diskon tiket pesawat. “Yang tadi disampaikan, diskon tiket pesawat 30 persen sudah kami kalkulasi. Kemudian, kapan berlaku dan berapa lama berlaku juga akan ditetapkan, sedang difinalisasi,” kata Sri Mulyani.

Diskon tiket pesawat, ia menambahkan akan berlaku untuk maskapai BUMN, temasuk non-BUMN. “Oh semuanya. Yang penting trafik masyarakat untuk mencapai tujuan wisata yang kami tetapkan,” imbuh dia.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan memberikan diskon 30 persen tiket pesawat untuk wisatawan domestik dan mancanegara, termasuk diskon 50 persen untuk biro perjalanan. “Nanti, kami putuskan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama menaksir wabah virus corona berisiko merugikan sektor pariwisata hingga US$4 miliar atau sekitar Rp54,6 triliun (kurs Rp13.650 per dolar AS) dalam satu tahun. “Ini bicara kerugian potensi satu tahun ya. Kami kan tidak tahu kapan (wabah virus corona) ini kelar, mudah-mudahan ini cepat,” terang Wishnutama.

Jika dirinci, sekitar US$2,8 miliar atau sekitar Rp38,2 triliun berasal dari hilangnya pemasukan devisa wisatawan asal China. Ia menuturkan rata-rata kunjungan turis China ke Indonesia mencapai 2 juta kunjungan per tahun dengan rata-rata pengeluaran US$1.400 per kunjungan.

Tak cuma kunjungan turis China, ia mengingatkan wabah virus corona juga mempengaruhi keputusan berwisata warga negara lain ke Indonesia. Kementerian Perhubungan telah menunda sementara penerbangan dari dan ke seluruh destinasi China. Penundaan berlaku mulai Rabu, 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB, sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Larangan sementara ini juga berlaku bagi bagi maskapai asing yang melakukan penerbangan dari China menuju Indonesia, termasuk penerbangan transit dari China. (pris/bir/cnnindonesia)

 

 

Editor : CNN Indonesia

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

NASIONAL

Mohon Maaf Sri Mulyani Tak Buka CPNS Baru Hingga 2024  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: antara foto/wahyu putro
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.

Poin utama PMK tersebut menyebut, pihak Kementerian Keuangan melakukan moratorium atau pemberhentian sementara perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru dan mahasiswa STAN untuk 5 tahun ke depan, tepatnya pada periode 2020-2024.

 

“Kebutuhan SDM aparatur Kementerian Keuangan untuk jangka waktu 5 tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi existing SDM Kementerian Keuangan,” tulis PMK 77/2020 seperti dikutip, Rabu (8/7/2020).

Beleid ini merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kementerian Keuangan untuk periode lima tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Dokumen ini juga menjadi acuan dalam menyusun peta strategis, rencana kerja, dan rencana strategis unit organisasi di Kementerian Keuangan.

“Kementerian Keuangan berupaya mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang optimal untuk mewujudkan SDM yang adaptif dan technology savy,” katanya.

Berdasarkan baleid itu, Menteri Keuangan untuk menerapkan kebijakan minus growth mulai tahun 2020. Salah satunya pelaksanaan moratorium rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN pada tahun 2020-2024.

Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan pegawai keluar non pensiun sampai dengan lima tahun ke depan.

Nantinya, jumlah prediksi pegawai BUP berdasarkan pada data per Januari 2020. Pemenuhan pegawai baru tahun 2020 berasal dari rekrutmen umum tahun 2019. Kecukupan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Penundaan RUU P-KS: Semakin Ditunda, Semakin Banyak Korban

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ratusan orang, perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok, turun ke jalan-jalan protokol di Jakarta mendesak pengesahan RUU P-KS, 8 Desember 2018. Foto: VOA/Rio Tuasikal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Puluhan organisasi yang tergabung dalam GERAK Perempuan mengecam langkah DPR yang menunda pembahasan RUU P-KS ini. Perwakilan GERAK perempuan, Lini Zurlia, menilai bahwa DPR tidak memiliki kehendak politik dan tidak peduli dengan para korban kekerasan seksual. “Menutup mata dan nggak punya kepedulian. Ini benar-benar nggak punya kepedulian,” tegasnya kepada VOA.

Lini menduga, RUU P-KS ditunda karena dinilai tidak menguntungkan anggota dewan. Hal ini berbeda dengan pembahasan revisi UU Pertambangan dan Mineral Batubara dan Omnibus Law yang sangat cepat dan telah disahkan. “Aku sih menduganya, karena UU ini tidak menguntungkan anggota dewan dan para koleganya. Kedua, apabila RUU disahkan memang sebenarnya akan menyedot banyak dana APBN (untuk rehabilitasi korban),” tambahnya.

Tagih Komitmen Pemerintah

GERAK Perempuan juga mengkritik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang diam saja atas penundaan ini. Padahal kementerian ini telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk membahas RUU P-KS bersama parlemen. “Seharusnya kan mendorong memberikan dorongan. Tapi ternyata begitu (RUU) ditunda, adem-adem saja tuh. Artinya memang kami melihat ini nggak ada political will dari pemerintah maupun DPR,” tegasnya.

Seorang aktivis anti-kekerasan terhadap perempuan dalam unjuk rasa memprotes pelecehan dan kekerasan perempuan di kampus, di luar kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Foto: AFP via VOA

Melihat absennya kehendak politik, GERAK Perempuan akan menggelar aksi mingguan di Jakarta dan berbagai kota. Aksi dengan protokol kesehatan ini, ujar Lini, akan dilakukan sampai DPR mengesahkan RUU itu jadi undang-undang. Hal ini penting untuk mengawasi kerja para wakil rakyat.

“Sebagai sebuah upaya untuk benar-benar mengawal proses, jadi nggak kayak DPR dilepas begitu saja. Jadi kami punya aksi mingguan setiap selasa sampai RUU ini diundangkan,” tukasnya.

Korban Tidak Bisa Menunggu

DPR menunda pembahasan RUU P-KS ini di tengah terus meningkatnya kasus kekerasan seksual. Komnas Perempuan mencatat, terdapat 4.898 laporan kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2019. Sementara kasus kekerasan seksual naik hampir 8 kali lipat sejak 2007.

Kelompok pendamping korban kekerasan seksual mengatakan, semakin RUU ini ditunda, semakin banyak orang menjadi korban.

Ira Imelda dari Women Crisis Center (WCC) Pasundan Durebang di Kota Bandung, Jawa Barat, mengatakan, dengan hukum yang berlaku sekarang, susah bagi korban untuk mencari keadilan.

“Perkosaan atau pelecehan seksual itu sulit untuk menemukan bukti yang masih baru, Karena biasanya korban perkosaan itu jarang yang langsung melaporkan. Hal-hal yang kayak gitu nggak bisa kalau belum ada RUU P-KS ini,” tegasnya dihubungi terpisah.

Ira menggarisbawahi bagaimana hukum yang berlaku saat ini belum mengakomodir ragam kekerasan seperti eksploitasi seksual. Dia mencontohkan, seorang perempuan inisial PA di Garut Jawa Barat, yang merupakan korban eksploitasi seksual, malah dikriminalisasi sebagai pelaku pornografi.

“Nah yang kayak gitu, kalau misalnya tidak ada payung hukum yang benar-benar melindungi korban, maka korban akan selalu dikriminalisasi,” tambah Ira yang juga tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Perempuan Korban Kekerasan.

Selain memperluas jenis kekerasan seksual, RUU P-KS juga mengatur tentang pemulihan korban. Selama ini korban kekerasan seksual harus menanggung sendiri biaya konseling atau perawatan kesehatan. Padahal, menurut Ira, negara harus membantu korban. “Kalau pun ada pelaku yang dihukum lalu denda, denda masuk kas negara. Sementara lembaga layanan masyarakat dananya terbatas. Itu harusnya jadi tanggung jawab negara,” pungkasnya.

Enam Tahun Terus Ditunda

RUU P-KS resmi masuk ke DPR pada 2014 untuk mengatasi kebuntuan hukum terkait kekerasan seksual. Selama ini kekerasan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) hanya meliputi pencabulan dan pemerkosaan. Sementara RUU P-KS akan mengatur spesifik sembilan jenis kekerasan seksual lainnya, meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemerkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

Namun, dalam pembahasannya, RUU ini terus mengalami penundaan. (rt/em)

Reporter : Rio
Editor : VOA/Eva



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Tuai Kontroversi, Kalung Antivirus Corona akan Diganti Nama

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kalung antivirus coron. foto: dok Kementerian Pertanian
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan, Fadjry Djufry angkat suara perihal polemik kalung antivirus corona yang jadi buah bibir di tengah masyarakat.

Dalam konfrensi pers melalui video teleconference, Senin (6/7/2020) Fadjry meluruskan pemberitaan yang ada, menurut dia kalung antivirus corona ciptaan lembaganya merupakan kalung aksesoris yang berguna untuk kesehatan.

“Kalung ini sebagai aksesori kesehatan. Ini bukan jimat, tidak ada klaim antivirus di situ,” kata Fadjry.

Tak hanya itu kata Fadjry tulisan ‘Anti Virus Corona’ dalam contoh produk yang telah diperkenalkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tersebut juga akan diganti dengan tulisan yang lain.

“Produksi massal nanti ini (tulisannya) akan diganti menjadi ‘aromaterapi eucalyptus,” kata Fadjry.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kalung yang akan diproduksi merupakan racikan dari ramuan antivirus dengan menggunakan bahan baku dalam negeri, salah satunya pohon kayu putih. Adapun antivirus dengan bentuk kalung ini merupakan hasil riset dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

“Ini antivirus hasil Balitbangtan, eucalyptus, pohon kayu putih. Dari 700 jenis, satu yang bisa mematikan corona hasil lab kita. Dan hasil lab ini untuk antivirus. Dan kita yakin. Bulan depan ini sudah dicetak, diperbanyak,” ujarnya di kantor Kementerian PUPR, Jumat lalu.

Pria yang akrab disapa SYL ini mengungkapkan bahwa antivirus tersebut telah diuji coba. Menurutnya, antivirus tersebut dapat membunuh virus corona dalam waktu 15 menit.

“Kalau kontak 15 menit dia bisa membunuh 42 persen dari Corona. Kalau dia 30 menit maka dia bisa 80 persen. Ini ada roll-nya. Kalau kita kena iris pisau, berdarah, kasih ini bisa tertutup lukanya,” ucapnya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->