Connect with us

NASIONAL

729 Ribu Jiwa Meninggal Akibat Ganasnya Covid-19

Diterbitkan

pada

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Jumlah kasus infeksi virus corona di penjuru dunia hingga Minggu (9/8) telah mencapai 19.804.408 jiwa.

Berdasarkan data statistik Worldometers, pasien yang telah meninggal dunia akibat virus Covid-19 tercatat sebanyak 729.586 jiwa.

Sementara itu, pasien yang telah sembuh hingga kini tercatat berjumlah 12.721.186 jiwa.

Amerika Serikat (AS) masih menjadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di dunia, dengan total 5.149.723 kasus. Di Negara Paman Sam, sebanyak 165.070 jiwa telah meninggal dunia, dan sebanyak 2.638.470 jiwa dinyatakan sembuh.



Brasil menyusul di bawah AS, dengan total 3.013.369 kasus. Di Negara Samba, sebanyak 100.543 jiwa telah meninggal dunia, dan sebanyak 2.094.293 jiwa telah dinyatakan sembuh.

India menempati posisi ketiga dengan total 2.152.020 kasus. Sebanyak 43.453 jiwa telah meninggal dunia, dan sebanyak 1.479.804 jiwa telah dinyatakan sembuh.

Lima besar negara dengan jumlah kematian tertinggi saat ini ialah AS, Brasil, Meksiko, Inggris, dan India.

Di Timur Tengah, Iran menjadi negara tertinggi kasus virus corona dengan catatan 324.692 kasus, 18.264 kematian, dan 282.122 kesembuhan.

Sementara di Asia Tenggara, Filipina menjadi negara tertinggi dengan total 126.885 kasus, 2.209 kematian, dan 67.117 kesembuhan.

Indonesia, yang berada di peringkat ke-23 dalam kategori jumlah kasus sedunia, berada tepat di bawah Filipina dengan 123.503 kasus, 5.658 kematian, dan 79.306 kesembuhan. Kasus kematian akibat virus corona di Indonesia masih di bawah Swedia dan masih di atas Irak.

 

Sementara untuk kasus kesembuhan, Indonesia masih berada di bawah Prancis dan masih di atas China. Virus corona merebak pertama kali pada akhir 2019 di kota Wuhan, China.

Diduga virus berasal dari hewan lalu menular kepada manusia. Virus itu kemudian menyebar ke penjuru negeri dan bahkan lintas negara. Sejauh ini vaksin dinilai sebagai cara paling efektif untuk menghentikan penyebaran Covid-19. (Kanalkalimantan.com/dtc)

 

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

NASIONAL

Amnesty International Soroti 2 Eks Tim Mawar Diangkat Jadi Anak Buah Prabowo di Kemhan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Amnesti Internasional mempertanyakan pengangkatan bekas anggota Tim Mawar dianggat Prabowo sebagai pejabat di Kemhan Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Amnesty International Indonesia menyoroti pergantian pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dua nama pejabat yang ditunjuk Menhan Prabowo Subianto merupakan eks anggota Tim Mawar.

Dua nama yang disorot Amnesty International adalah Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus.

Brigjen Dadang Hendrayudha diangkat jadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, sementara Brigjen TNI Yulius Selvanus ditunjuk jadi Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.

Dilansir detik, pengangkatan keduanya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan.



Keppres itu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 September 2020.

Berdasarkan putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 yang ditampilkan di situs Kontras, ada 11 eks anggota Tim Mawar yang dijatuhi hukuman. Brigjen Dadang Hendrayudha dan Brigjen Yulius Selvanus termasuk di antaranya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai dua nama tersebut memiliki kaitannya dengan Tim Mawar dan penculikan aktivis pada 1997.

“Berikut tanggapan saya atas keputusan Menhan Prabowo yang mengangkat dua pejabat baru yang pernah terimplikasi kasus Tim Mawar,” kata Usman Hamid dalam keterangan persnya, Jumat (25/9/2020).

Dia menilai pergantian pejabat yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto itu dinilai melanggar janji pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

“Dengan langkah Menhan tersebut, Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini,” katanya.

“Presiden baru saja menyerahkan kendali kekuatan pertahanan negara kepada seseorang yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penghilangan paksa, oleh komisi hak asasi manusia (HAM) Indonesia sendiri.

Dan sekarang orang tersebut melanjutkannya dengan mengangkat orang-orang yang terimplikasi hukum atas Kasus penculikan yang pernah diadili di Mahkamah Militer,” sambungnya.

Lebih lanjut Usman menilai langkah yang dilakukan Prabowo itu mengirimkan sinyal sebagai upaya untuk melupakan pelanggaran HAM masa lalu.

Dia juga mengungkit Prabowo dalam tuduhan penyiksaan dan penganiayaan aktivis sebelum reformasi.

“Perkembangan ini mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan bahwa para pemimpin Indonesia telah melupakan hari-hari tergelap dan pelanggaran terburuk yang dilakukan di era Soeharto.

Ketika Prabowo memimpin pasukan khusus, para aktivis menghilang dan banyak tuduhan penyiksaan dan penganiayaan lainnya,” kata dia.

Lebih lanjut Usman menilai pemerintah memberikan jabatan kepada orang yang harusnya bertanggung jawab terhadap kejahatan HAM masa lalu. Dia menyebut pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM harusnya tidak diberi jabatan.

“Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggaran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan.

Ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap hak asasi manusia yang ditetapkan pada era Reformasi. Mereka yang terlibat pelanggaran HAM seharusnya tidak diberikan posisi komando di Militer maupun jabatan strategis dan struktural di pemerintahan,” jelas Usman.

Usman kemudian meminta pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu serta memberikan ganti rugi kepada keluarga.

“Amnesty menyerukan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu diselidiki secara menyeluruh, diselesaikan sepenuhnya sesuai keadilan hukum, dan korban hilang dijelaskan nasib dan keberadaannya, serta diberi ganti rugi yang efektif,” katanya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahni Anzar Simanjuntak, mengatakan pergantian jabatan adalah hal biasa. Dia menyebut pergantian itu dalam rangka penyegaran organisasi.

“Pergantian tersebut hal biasa, dalam rangka penyegaran organisasi Kemhan dan tour of duty,” kata Dahnil saat dihubungi terpisah. (kanalkalimantan.com/detik)

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Pemerintah Butuh Rp 70 T Buat Beli Vaksin Corona Tahun Depan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemerintah akan menganggarkan sekitar 70 triliun untukpembelian vaksin Covid-19. Foto: cottonbro/Pexels
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede menyebut pemerintah butuh anggaran hingga Rp70 triliun untuk membeli vaksin virus Corona pada 2021 mendatang.

“Tahun depan sebetulnya harapan kita adalah bahwa nanti biaya kesehatan ini akan jauh lebih besar dari yang dianggarkan, karena akan ada tambahan mungkin biaya untuk pembelian vaksin, itu bisa mencapai Rp 50 bahkan sampai Rp 70 triliun,” kata dia.

Hal itu sekaligus menjawab mengapa pemerintah mengurangi anggaran sektor kesehatan pada tahun ini. Raden menyebut, anggaran kesehatan disesuaikan dari Rp 87,55 triliun menjadi Rp 84,02 triliun atau berkurang Rp 3,53 triliun.

Jadi, realokasi anggaran dilakukan agar anggaran yang ada bisa dialokasikan untuk hal-hal yang pada tahun ini bisa dipercepat, yakni untuk perlindungan sosial dan dukungan UMKM.



“Oleh karena itu daripada (anggaran) ini tidak terserap dengan baik, sementara perlindungan sosial menjadi perlu dan itu juga bisa menggerakkan ekonomi maka kita relokasikan ke situ (perlindungan sosial dan dukungan UMKM). Itu yang terjadi. Jadi penjelasannya adalah kesehatan itu kita kurangi sekarang tapi sebetulnya tahun depan akan meledak dia,” jelasnya.

Anggaran perlindungan sosial mengalami penambahan dari Rp 203,9 triliun menjadi Rp 242,01 triliun. Lalu dukungan UMKM naik dari Rp 123,46 triliun menjadi Rp 128,05 triliun.

“Bahwa memang perlindungan sosial ini, ini pipa-pipa di perlindungan sosial ini makin lama makin baik. Jadi yang sebelumnya kita agak lambat perlindungan sosial, sekarang makin bagus dan makin lancar makanya kita alihkan kepada yang lancar,” tambahnya.(Kanalkalimantan.com/suara)

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->