80% Sampah Plastik di Laut Berasal dari Darat, Luhut Minta Kepala Daerah Peduli!

BANJARMASIN, Kondisi laut yang tercemar sampah plastik menjadi sorotan dunia. Bukan hanya mengancam ekosistem laut saja, tetapi kondisi ini juga bisa berbuah bencana kesehatan bagi manusia. Mengingat banyak budidaya hasil laut seperti ikan, garam, dan lainnya saat ini terpapar pencemaran sampah plastik!

Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat membuka Rapat Koordinasi II Penanganan Sampah Padat di Kawasan Regional, Perkotaan, dan Destinasi Pariwisata di Banjarmasin, Rabu (31/10).

Luhut menegaskan, saat ini 80% kebocoran sampah plastik berasal dari darat dan dari keseluruhan sampah yang ada di laut, 30-40%-nya merupakan sampah plastik. Kondisi ini, tak bisa dianggap remeh karena kandungan mikroplastik di perairan dapat dengan mudah dimakan oleh hewan air. (Baca: Saat Manusia Akhirnya ‘Memakan’ Plastik).

“Plastik tak terurai yang dimakan oleh ikan akan terkontaminasi biota perairan karena mikroplastik dapat menyerap dan melepaskan bahan kimia beracun dan berbahaya. Dan konsumen akhirnya adalah manusia,” kata Luhut.

Dilansir Tirto.id, Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O LIPI) sebelumnya merilis hasil penelitian yang menyebutkan bahwa 30-40 % sampah di laut adalah plastik. Hal ini disampaikan peneliti P20 LIPI Reza Cordova yang mengatakan hasil tersebut setelah melakukan penelitian di 6 kawasan di Indonesia, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Lombok, serta Papua. (Baca: Sedotan Plastik dan Bahaya yang Diremehkan).

“Ini berkaitan erat dengan pola masyarakat membuang sampah. Jadi dalam hal ini, ketika musim hujan, relatif masyarakatnya membuang sampah ke sungai, dibandingkan di musim kemarau. Jadi masyarakat masih menganggap sungai sebagai tempat sampah. Padahal sungai itu ujung-ujungnya ke laut,” kata Reza.

Dalam penelitian yang dilakukan Reza sejak 2015 hingga 2016 itu, seluruh area laut dan pesisir Indonesia, seluruhnya tercemar oleh mikroplastik, tapi jumlahnya tak lebih banyak bila dibandingkan dengan Cina dan California. Meski begitu, Reza mengungkapkan bahwa sebagian besar ikan kecil di lautan Indonesia telah terkontaminasi oleh mikroplastik.

“Kalau di ikan jadi sedikit masalah, kurang lebih 75 persen ikan kecil seperti ikan teri, ikan kepala timah, itu mengkonsumsi mikroplastik. Untuk ikan ukuran besar, kami belum selesai analisis, karena harus satu per satu,” ujar Reza.

Penelitian tentang cemaran mikroplastik pada ikan juga pernah dilakukan oleh Sofi H Amirulloh, dkk. Dalam studi tersebut, mereka meneliti 179 sampel dari 90 spesies, 70 genera, dan 44 famili, yang diambil dari beberapa pasar ikan di Terate, Karangantu, dan Domas, dan ditemukan hasil bahwa lebih dari 80 persen ikan laut konsumsi di Teluk Banten mengandung partikel mikroplastik.

“Pada level spesies, 73 spesies dari 90 spesies observal terdeteksi mengkonsumsi mikroplastik (81%), top 3 spesies tersebut yaitu Scatophagus argus, Kathala axillaris, dan Epinephelus coioides. Pada level genera, 58 dari 70 genera (82%) terdeteksi mengakumulasi mikroplastik. Sedangkan pada level suku (family), 38 dari 44 family (86%) telah mengkonsumsi mikroplastik,” tulis Amirulloh, dkk.

Peneliti Laboratorium Data Laut dan Pesisir Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Widodo S. Pranowo menyampaikan bahwa mikroplastik patut diwaspadai. Widodo mengatakan masyarakat tak hanya patut mewaspadai mikroplastik, tapi juga nanoplastik.

“Yang justru sekarang teman-teman waspadai itu yang nanoplastik. Itu juga wajib kita waspadai, karena secara logika, yang mikro bisa jadi nano, kalau nano itu kemungkinan bisa masuk ikan tinggi, jadi kalau nano kemungkinan bisa masuk ke dalam daging. Beberapa peneliti fokus ke situ,” ujar Widodo.

Di Indonesia, terdapat 3 jalur pelayaran internasional yang disebut Arus Lintas Kepulauan Indonesia (ALKI). Dari ketiga wilayah tersebut, Jalur ALKI 1 (Selat Malaka, Natuna, dan Selat Karimata) dan ALKI 2 (Laut Sulawesi, Selat Makassar, Persimpangan Laut Jawa-Laut Bali, Selat Lombok, dan Samudera Hindia) memiliki cemaran mikropastik lebih tinggi jika dibandingkan dengan ALKI 3 (Halmahera, Laut Banda, dan Nusa Tenggara). Masuk akal, sebab pada jalur ALKI 1 dan ALKI 2 terdapat lalu lintas laut yang ramai.

Apresiasi Langkah Pemko Banjarmasin

Menyikapi hal tersebut, Luhut mengaku meminta kepala daerah berupaya menangani sampah yang baik dan tepat. Di antaranya mengumpulkan, memilah hingga mendaur ulang sampah. Termasuk juga  pemanfaatan limbah sampah untuk energi listrik dan lainnya.

Guna menangani permasalahan tersebut, Luhut ingin mengganti kantong plastik dengan bahan baku alami seperti menggunakan bahan singkong, rumput laut, dan minyak kelapa. Dengan begitu, diharapkan plastik dengan mudah bisa terurai.

Pada kesempatan tersebut, Luhut mengapresiasi kebijakan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina yang telah melakukan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam peraturan Wali Kota Nomor 18 tahun 2016 yang berlaku sejak 1 Juni 2016.

Betapa tidak, adanya peraturan tersebut berhasil mengurangi sampah kantong plastik sebanyak satu ton perhari. “Saat ini sampah plastik menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera diselesaikan. Peran serta berbagai pihak dituntut untuk dapat bekerja sama dalam mencari solusi dari permasalahan sampah plastik ini,” terang Walikota Ibnu Sina.

Ibnu Sina mengungkapkan peraturan tersebut berhasil mengurangi sampah kantong plastik sebanyak satu ton perhari.

Sebagai gantinya, Ibnu Sina mendorong masyrakat menggunakan bakul purun. Yang dinilai bisa digunakan beberapa kali dan tidak mudah hancur. Disamping ramah lingkungan, juga bisa mendorong industri kreatif masyarakat pengelolaan purun. “Jadi selain menyelamatkan lingkungan juga mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat,” ungkapnya. (mario/tirto)