9 DPC PKS Banjar Tolak Ketua DPD PKS yang Baru

MARTAPURA, Ketua DPD PKS Kabupaten Banjar Ahdiat Nurhan SPi diberhentikan DPW PKS Kalsel dan DPP PKS tanpa alasan. Akibatnya, 9 DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Banjar membuat surat pernyataan penolakan pelantikan terhadap Rudi Firdaus SAg sebagai Ketua DPD PKS Banjar beserta jajaran pengurus baru, Sabtu (12/1).

Menurut Ketua DPC PKS Simpang Empat Asriansyah, sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan pergantian Ketua DPD PKS Banjar tersebut, tiba-tiba saja ada pelantikan yang  digelar di DPW PKS Kalsel pada Sabtu (5/1) lalu, tentu hal tersebut membuat 9 dari 13 DPC Kabupaten Banjar geram dan sangat kecewa.

“Kami 9 dari 13 DPC yang ada di Kabupaten Banjar menolak atas pergantian Ketua DPD PKS Banjar tersebut. Mengingat kami sebelumnya tidak ada pemberitahuan sama sekali, harusnya ada rapat dahulu, tentunya kami kecewa atas putusan itu,” aku Asriansyah dalam jumpa pers di kantor DPD PKS Kabupaten Banjar, Jalan A Yani Km 39,8, Komplek Pertokoan Istana Permata, Kelurahan Jawa Martapura.

Lebih jauh Asriansyah mengatakan, hingga sekarang masih tidak mengetahui apa alasan dan penyebab DPW PKS Kalsel memberhentikan Ketua DPD PKS Banjar. Para pengurus kecamatan ini menilai DPD PKS Kalsel sepihak dalam mengambil keputusan tersebut.

“Itu yang menjadi pertanyaan kami, apakah sebenarnya alasan dan penyebab persis DPW PKS Kalsel hingga menggantikan Ketua DPD PKS Banjar dengan sepihak,” ujarnya.

Apa yang akan dilakukan DPC PKS Banjar jika DPW PKS Kalsel tetap pada pendirian dan menunjuk Rudi Firdaus sebagai Ketua DPC PKS Banjar baru, berdasarkan pelantikan yang telah digelar pada minggu yang lalu? Asriansyah mengatakan, masih akan mempertimbangan lagi langkah apa yang harus dilakukan ke depan. Namun pihaknya sebagai DPC PKS Banjar tetap sepakat masih menginginkan Ahdiat Nurhan sebagai Ketua DPD PKS Banjar.

“Jika DPW PKS Kalsel tetap bersikukuh terhadap SK itu, kami tentunya masih akan mempertimbangkan lagi langkah selanjutnya, namun kami juga sepakat untuk menginginkan Ketua DPD Ahdiat Nurhan sebagai ketua DPD PKS Banjar tetap seperti dulu,” pungkasnya.

Perlu diketahui 9 DPC yang menolak atas putusan DPW PKS Kalsel tersebut adalah

DPC Kecamatan Beruntung Baru, DPC Kecamatan Tatah Makmur, DPC Kecamatan Aluh-aluh, DPC Kecamatan Pengaron, DPC Kecamatan Simpang Empat, DPC Kecamatan Martapura Kota, DPC Kecamatan Martapura Timur, DPC Kecamatan Astambul dan DPC Kecamatan Karang Intan.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Banjar Ahdiat Nurhan SPi ketika dikonfirmasi Kanalkalimantan mengatakan, hingga sekarang dirinya masih belum mengetahui secara persis apa alasan DPW PKS Kalsel, mengingat hingga sekarang belum menerima surat pemberhentian sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Banjar.

“Saya sendiri juga masih mempertanyakan hal itu, surat pemberhentian masih belum diterima dan saya lihat hingga sekarang,” akunya.

Ketika ditanya apakah ada kesewenangan pelanggaran AD/ART partai terhadap putusan yang telah dilakukan DPW PKS Kalsel? Ahdiat mengatakan bisa saja hal itu terjadi mengingat tidak ada alasan dan pembicaraan sebelumnya dari beberapa pihak tersebut.

“Saya tidak ada merasa kesalahan, ternyata dipecat, saya sendiri juga tidak tahu alasan pastinya,” ujarnya.

Lebih jauh Ahdiat mengatakan, memang sebelumnya ada persoalan yang cukup lama terjadi di PKS terkait persoalan perbedaan pendapat di DPP tentang penilaian beberapa orang yang menjadi simpatisan Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) sejak dua tahun lalu, namun dirinya menilai persoalan tersebut tidak perlu dibawa-bawa ke daerah sehingga berimbas.

“Memang sejak dulu ada persoalan perbedaan pendapat di DPP, kita yang dibawah ini harusnya tidak terlibat atas persoalan seperti ini, namun karena ada intruksi dari DPP supaya tidak ikut dalam ikut kegiatan itu otomatis kita dibawah jadi bertanya-tanya atas persoalan ini,” jelasnya.

Ahdiat tidak menampik, dirinya ikut dan mendukung GARBI –gerakan dibawah kendali Fahri Hamzah- namun menurutnya organisasi tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah Pilpres 2019. “Iya saya ikut GARBI, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Pilpres,” pungkasnya. (rendy)