DPRD BANJARBARU
Raperda Fasilitasi Pontren Tertunda, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Banjarbaru
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru mempertanyakan salah satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diminta untuk ditunda oleh Pemerintah Kota (Pemko) yaitu Raperda Fasilitasi Pondok Pesantren.
Penundaan pembahasan Raperda tersebut juga disebabkan oleh keuangan daerah yang masih belum stabil.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Taufik Rachman mengatakan Raperda tersebut ditunda karena kemampuan keungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang masih belum stabil.
“Kita juga harus melihat pada kedua sisi keadaan, jadi bukan hanya Perdanya saja tapi kemampuan keuangan kita,” ujarnya.
Baca juga: Vaksinasi Dosis Lengkap di Lapas Banjarbaru 100 Persen
Taufik mengungkapkan di tahun 2022 mendatang Raperta yang merupakan inisiatif dari DPRD Kota Banjarbaru akan masuk pembahasan terkait Fasilitasi Pondok Pesantren (Pontren) yang ditunda, dikatakan Politisi Partai Golkar ini, Raperda tersebut akan masuk list dalam pembahasan Raperda di tahun 2022.
“Sudah dimasukkan di 2022, Raperda itu salah satu yang akan kita bahas. Menjadi list yang akan dibahas,” ungkapnya.
Diharapkan Taufik di tahun 2022 Kota Banjarbaru mengalami peningkatan dari segi ekonomi, serta keadaan keungan menjadi bagus, sehingga Raperda Fasilitasi Pontren akan dibahas serta ditindaklanjuti.
Dilanjutkannya, karena dengan adanya Ralerda ini akan ada biaya atau dana yang dikeluarkan untuk menunjang berjalanya Perda tersebut Karena harus ada perhatian seperti sarana dan prasarana serta guru.
Baca juga: Vaksinasi Dosis Lengkap di Lapas Banjarbaru 100 Persen
Lebih jauh Taufik tidak berani berstatement kalau terjadi penundaan Raperda Fasilitasi Pontren disebebkan mekanisme Raperda tersebut akan ada dipembahasan.
“Nanti kita tunggu di pembahasan, dari beberapa fraksi nanti bisa menilai apakah ini sudah layak dilanjutkan atau perlu ditunda, kita belum tahu,” tandasnya.(kanalkalimantan.com/ibnu)
Reporter : ibnu
Editor : bie
-
HEADLINE3 hari yang lalu
Naik 6,5 Persen, Upah Minimum Kalsel 2025 Rp3,4 Juta
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Koordinator Posko Tim Banjarbaru Hanyar Diancam Dihabisi, Dikirimi Dua Surat Kaleng
-
HEADLINE2 hari yang lalu
KPU Banjarbaru Siap Hadapi Gugatan MK
-
Satpol PP Kab Banjar2 hari yang lalu
Satpol PP Banjar Dapati 7 Penjual Anakan Ikan
-
DPRD KOTABARU2 hari yang lalu
Sowan ke Bakti Kementerian Komdigi, Komisi II dan Diskominfo Kotabaru Perjuangkan Akses Internet
-
Kota Banjarbaru1 hari yang lalu
Serahkan Eco Office Eco School Award 2024, Ini Kata Wali Kota Aditya