KPK RI Dorong Legislatif dan Eksekutif di HSU Tingkatkan Pencegahan Korupsi

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI mendorong Pemkab Hulu Sungai Utara (HSU) melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) agar capaian kinerja program pencegahan korupsi dapat meningkat.

Hal itu seperti disampaikan Azril Zah, Spesialis Kordinasi dan Supervisi KPK RI didampingi Ben Hardy Saragih, Staf Direktorat LHKPN Deputi Pencegahan KPK RI saat menggelar sosialisasi anti korupsi kepada legislatif dan eksekutif di lingkungan Pemkab HSU, Selasa (14/11/2023).

Azril Zah mengatakan, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya penindakan akan tetapi juga pencegahan, sesuai dengan program utama KPK yaitu melakukan upaya-upaya pencegahan supaya tidak terjadi korupsi.

Baca juga: Pastikan Aman dari PMK, DKP3 Banjarbaru Rutin Cek Hewan Ternak di Kandang

“Program kami tidak hanya sosialisasi atau program laporan saja, tetapi kami juga melakukan pendampingan, kami siap melakukan pendampingan terkait dengan pencegahan korupsi, siap misalnya ada pertanyaan, ada kendala, ada masalah yang mungkin KPK bisa turun,” tegasnya.

Ia menjelaskan fungsi pencegahan akan lebih diutamakan, sehingga KPK RI membuat program MCP dengan delapan area intervensi hasil identifikasi titik rawan korupsi pada pemerintah daerah.

Yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, area pengelolaan dan tata kelola keuangan desa, diharapkan dapat memberikan sesuatu indikasi yang baik.

Kemudian ditegaskan dalam kegiatan SPI yaitu survei yang secara nyata akan dilakukan untuk menguji bagaimana dari MCP menjadi sesuatu yang realita.

Baca juga: Fraksi DPRD Soroti Raperda APBD 2024, Ini Jawaban Pj Bupati HSU

Azril berharap, dorongan kepada jajaran eksekutif dan legislatif Pemkab HSU menjadikan daerah yang maju bebas dari korupsi, serta pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati HSU, Zakly Aswan memberikan apresiasi kepada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI atas prakarsa dan penyelenggaraan kegiatan kali ini.

“Karena kita sadari bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas, agar efektif upaya pemberantasan korupsi tidak cukup peraturan hanya dengan perundang-undangan membuat saja, namum juga yang lebih penting adalah membangun mental orang-orang yang dapat memberantas korupsi itu sendiri,” jelas Zakly.

Baca juga: Menjaga Kontestasi Aman Damai, Kapolres HSU Ajak Tokoh Ngobrol Santai

Dikatakannya, tanpa membangun sumber daya manusia (SDM) yang baik dan berintegritas, mustahil pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal.

“Melalui kegiatan sosialisasi semoga dapat menambah pemahaman ini, dan pengetahuan kita mengenai pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi serta dapat melahirkan upaya dan inovasidalam pencegahan korupsi di level daerah,” imbuhya.

Capaian MCP Kabupaten Hulu Sungai Utara per 13 November 2023 masih kisaran 44,49 persen dan untuk tata kelola desa mencapai 76,20 persen. Perlu tenaga extra untuk mengejar target pemenuhan di sisa waktu kurang dari 2 bulan ini.

Baca juga: Dipanggil Bawaslu Kalsel, Kadisdikbud Muhammadun Akui Ajakan Coblos Golkar Hanya Spontanitas

“Oleh karena itu saya perintahkan kembali kepada seluruh SKPD terkait untuk segera memenuhi indikator dalam MCP tersebut bersama inspektorat daerah kabupaten HSU,” pungkasnya.

Disamping Pj Bupati HSU, hadir Sekda HSU Adi Lesmana, beserta pimpinan SKPD, Ketua DPRD HSU Almien Ansar Safari beserta para anggota legislatif. (Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter  dew
Editor : bie