Kalimantan Selatan
780 Anggota PPK se Kalsel Dilantik, Bertugas 8 Bulan
![](https://www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-17-at-13.51.41-scaled.jpeg)
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi dilantik serentak pada Kamis (16/5/2024) kemarin.
Keseluruhan jumlah anggota PPK se Kalsel 780 orang dari 106 kecamatan pada 13 Kabupaten dan Kota. Dimana setiap kecamatan berisi lima anggota PPK.
Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kalsel mengingatkan agar anggota PPK yang telah resmi dilantik memegang teguh prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang.
Hal itu disampaikan Komisioner KPU Kalsel, Fahmi Failasopa saat menghadiri pelantikan PPK di Kota Banjarbaru, Kamis (16/5/2024) malam.
Baca juga: Pipa Bocor, Suplai Air Bersih di Banjarmasin Barat dan Tengah Terhenti
“Menjalankan 11 poin yang sudah mereka nyatakan dalam fakta integritas. Jadi 11 poin itu harus dipegang teguh dalam menjalankan tugas dan kewajiban selama Pilkada 2024,” ingat Fahmi Failasopa.
Fahmi mengatakan bahwa pelantikan PPK ini serentak dilakukan seluruh Indonesia.
![](https://www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-17-at-13.51.47-1-scaled.jpeg)
Komisioner KPU Kalsel, Fahmi Failasopa. Foto : wanda
“Dan di Kalsel, hanya PPK Banjarmasin dan Banjarbaru yang melaksanakan pelantikan pada malam hari,” sebut dia.
Secara geografis untuk Kota Banjarbaru tidak ada ditemukan tantangan yang berarti dalam pelaksanaan Pilkada 2024 nanti.
Baca juga: 25 Anggota PPK Kota Banjarbaru Dilantik, Langsung Bekerja Membentuk Sekretariat
Namun, karena Banjarbaru sudah sebagai Ibu Kota Provinsi Kalsel, atmosfir pelaksanaan Pilkada 2024 akan berbeda dengan kabupaten dan kota lain.
“Sehingga kami tekankan kepada para anggota PPK untuk menjunjung tinggi integritas dan netralitas. Jangan sampai terpengaruh terhadap oknum yang berupaya memanipulatif,” tegasnya.
PPK mulai bertugas terhitung setelah dilantik hingga 27 Januari 2025 atau kurang lebih 8 bulan masa kerja.
“Kurang lebih 8 bulan, namun bisa ditambah kalau hasil Pilkada ditemukan gugatan di MK, itu bisa ditambah masa kerja hingga dua bulan,” tuntas Fahmi. (Kanalkalimantan.com/wanda)
Reporter : wanda
Editor : bie
![](https://i1.wp.com/www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-kanal-1.png?w=450&ssl=1)
-
HEADLINE1 hari yang lalu
Kadisdikbud Kalsel Masih Tak Kunjung Muncul ke Publik
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Pejabat ke Luar Daerah Diduga Tanpa Izin, Pj Sekda Banjarbaru Meradang
-
Kota Banjarbaru1 hari yang lalu
KPU Banjarbaru Beri Waktu 3 Hari Perbaikan Persyaratan Paslon
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Unjuk Rasa di Kantor Gubernur, Pendemo Minta Pencopotan Kadisdikbud Kalsel
-
Kota Banjarmasin22 jam yang lalu
Belum Memenuhi Syarat, Tiga Paslon Pilwali Banjarmasin Diberi Waktu Perbaikan
-
Hukum3 hari yang lalu
Mantan Ketua KPU Banjarbaru Divonis 6 Bulan Penjara, Kasus ‘Jualan’ Tambahan Suara Caleg