HEADLINE
Tolak Kebijakan Tapera dan UKT, Mahasiswa Unjuk Rasa di Rumah Banjar
![](https://www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-19.01.07.jpeg)
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Gelombang penolakan terkait rencana kebijakan pemerintah soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sampai ke Kalimantan Selatan (Kalsel).
Penolakan Tapera disuarakan mahasiwa yang tergabung dalam Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalsel.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Rumah Banjar alias gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin (10/6/2024) siang.
Massa HMI memandang kebijakan Tapera yang memotong langsung gaji bulanan pegawai sebesar 3 persen justru akan memberatkan kalangan pekerja. Dan manfaatnya bagi rakyat dipertanyakan.
Baca juga: MK Tolak Dua Gugatan Penggelembungan Suara Caleg DPR RI Dapil Kalsel
Mereka meminta anggota DPRD Kalsel sebagai penampung aspirasi rakyat menyampaikan ke pemerintah pusat, agar kebijakan Tapera tidak diberlakukan.
Tak hanya soal Tapera, unjuk rasa yang dikomandoi Ketua Umum Badko HMI Kalsel, Abdi Aswandi juga menyoroti soal Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di beberapa kampus yang sempat akan dinaikan, sebelum akhirnya dibatalkan oleh Kemendikbudristek RI.
HMI Kalsel, kata Abdi, menolak komersialisasi pendidikan dengan menaikan besaran UKT kepada mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama.
Baca juga: Resiko Rentan Jurnalis Mendapat Serangan Kekerasan Berbasis Gender Online
Menurut Abdi, APBN sebesar Rp665,2 triliun yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan tahun 2024 harus dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah.
“Anggaran pendidikan sangat besar, tapi masih saja ingin diberatkan dengan UKT,” ujar Abdi.
Satu tuntutan lainnya yang juga disampikan HMI Kalsel yaitu soal kriminalisasi aktivis, mereka menyayangkan ada seorang aktivis yang dibui karena melakukan kritik.
Baca juga: Pengunjung THM Pakai Narkoba Dibawa ke Mapolres Banjarmasin
“Mengenai Tapera, kriminalisasi aktivis, dan UKT dibatalkan tiga poin tersebut,” tegas Abdi.
Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supain HK yang menemui massa unjuk rasa berjanji akan menindaklanjuti tuntutan HMI Kalsel tersebut.
Setelah mendengarkan tuntutan, kata Supain HK, wakil rakyat sepakat dengan tuntutan yang disampaikan massa HMI.
Baca juga: Sosok Dibalik Rancang Bangun Gerbang Selamat Datang Banjarmasin
“Yang pertama soal Tapera itu kita sepakat menolak, soal kriminalisasi kita juga sependapat, dan soal kenaikan UKT itu sangat memberatkan,” kata Ketua DPRD Kalsel.
Aspirasi yang disampaikan, janji Supain HK, akan dibawa ke pusat dengan mengutus perwakilan DPRD Kalsel dan salah satu dari perwakilan HMI Kalsel. (Kanalkalimantan.com/rizki)
Reporter : rizki
Editor : bie
![](https://i1.wp.com/www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2021/10/logo-kanal-1.png?w=450&ssl=1)
-
HEADLINE1 hari yang lalu
Kadisdikbud Kalsel Masih Tak Kunjung Muncul ke Publik
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Pejabat ke Luar Daerah Diduga Tanpa Izin, Pj Sekda Banjarbaru Meradang
-
Kota Banjarbaru1 hari yang lalu
KPU Banjarbaru Beri Waktu 3 Hari Perbaikan Persyaratan Paslon
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Unjuk Rasa di Kantor Gubernur, Pendemo Minta Pencopotan Kadisdikbud Kalsel
-
Kota Banjarmasin23 jam yang lalu
Belum Memenuhi Syarat, Tiga Paslon Pilwali Banjarmasin Diberi Waktu Perbaikan
-
Hukum3 hari yang lalu
Mantan Ketua KPU Banjarbaru Divonis 6 Bulan Penjara, Kasus ‘Jualan’ Tambahan Suara Caleg