Para Figuran di Panggung Pilkada Kalsel, ‘Mualaf’ Politik yang Mengharap Kursi Kepala Daerah

BANJARBARU, Pilkada bukan hanya cerita soal elite parpol, figur publik, maupun incumbent yang berebut kursi gubernur maupun bupati/walikota. Mereka, yang disebut pengamat sebagai tokoh utama yang memiliki kans dalam pertarungan politik lokal lima tahunan. Tapi Pilkada juga pentas bagi para figuran yang notabene ‘mualaf’ alias baru berkecimpung di dunia politik untuk sekadar mencoba peruntungan!

Di Kalsel, pendaftaran calon kepala daerah yang dibuka partai politik beberapa waktu lalu hingga saat ini, menjadi daya tarik tersendiri. Kilau kursi kepala daerah, dengan gampang mengundang mereka datang menyodorkan lamaran. Mereka tak hanya datang dari pejabat, mantan pejabat, pengusaha, kalangan profesi, ketua ormas, dokter, wartawan, tim sukses, hingga petualang politik yang tak pernah absen di setiap ajang Pilkada seperti ini.

Di antara mereka, tak sedikit yang baru dikenal masyarakat. Siapa dia, dari mana asal-usulnya, tak banyak yang tahu. Bahkan nama mereka juga tak pernah terlintas sebagai kandidat yang dibaca oleh survei politik, baik lokal maupun nasional. Tapi sekali lagi, Pilkada adalah hajad setiap orang!

Bertebarannya para figuran ini kadang hadir dengan berbagai alasan. Mulai adanya klaim dukungan masyarakat, tokoh politik, hingga spontan karena merasa tertantang untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Fenomena munculnya calon Kurang dikenal publik ini terjadi juga di Banjarbaru. Adalah pasangan Edy Saifuddin-Astina Zuraida, yang sebelumnya mendeklarasikan pencalonannya untuk menandingi pasangan incumbent Nadjmi Adhani-Darmawan Jaya Setiawan dan penantang utama Aditya Mufti Ariffin-AR Iwansyah.

Edy-Astina, resmi menyataan diri sebagai kandidat yang akan maju dalam pertarungan Pilkada Banjarbaru. Kabar majunya Edy sebagai kandidat Bacalon Walikota Banjarbaru telah lama berhembus. Meski begitu, seiring berjalannya waktu Edy tidak terlalu eksis dalam isu Pilwali Banjarbaru.

Edy yang seorang aktivis lingkungan dan pengusaha ini mengakui jika deklarasi yang dilakukannya terlambat. Namun, dirinya juga memastikan bahwa langkah-langkah untuk menempuh jalur Parpol telah dilakukannya. “Kenapa deklarasi terlambat, karena memang kita mencari kesiapan dulu. Beberapa minggu terakhir ini kita sudah menyatakan siap dan betul-betul fight maju sebagai kandidat Bacalon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru. Kita juga sudah melamar ke partai-partai walupun saat itu belum deklarasi,” katanya.

Pencalonan Edy-Astina di Pilkada Banjarbaru. Foto : rico/fikri

Saat ini, telah ada dua Parpol yang dilamar Edy yakni PDIP dan Nasdem. Tapi jika toh nanti tak dapat tiket parpol, mereka masih antusias berjuang melalui jalur independen. Meski nanti ia harus berjibaku mengumpulkan minimal 15.635 KTP sebagai syarat yang ditetapkan KPU.

Hal sama juga dilakukan kandidat lain, dr Abdul Halim yang gencar mendekati sejumlah parpol. Usai mendekati PKS, kini dia melangkahkan kaki ke Partai Nasdem dan Gerindra. Ia bahkan menjadi orang pertama yang mengembalikan formolir ke Partai Nasdem.

Tidak hanya itu, keseriusan untuk maju di Pilwali Banjarbaru dinyatakan Halim yang siap melepas statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “Saya mengikuti aturan dari KPU. Kalau memang harus mundur dari ASN, maka saya mundur. Tapi kalau bisa cuti, itu juga lebih bagus. Intinya harus siap mengambil resiko,” tegasnya.

Di Kabupaten Banjar juga ada Adi Permana, wartawan koran lokal yang diantaranya berani maju sebagai kandidat. Langkah Adi tersebut dilakukan secara spontan, setelah sebelumnya Tim Penjaringan Bakal Cabup/Wabup Banjar dari Partai Golkar, mempersilakan kalangan jurnalis untuk turut meramaikan bursa penjaringan.

Nah, Adi yang saat itu bersama jurnalis lainnya meliput jumpa pers Penjaringan Bakal Cabup/Wabup Banjar di sekretariat DPD Golkar Banjar di Jalan A Yani, Martapura, langsung maju mendekati meja Tim. Ia pun mengambil formulir pendaftaran. “Saya merasa tertantang oleh tawaran pengurus Golkar. Jadi, spontan saya membulatkan tekad untuk maju mewakili teman-teman jurnalis di Banjar,” tegasnya kepada wartawan kala itu.

Meski demikian, Adi mengaku tetap serius terkait pilihannya untuk mendaftar sebagai kandidat di Pilkada Banjar. “Mungkin beginilah memang jalannya, secara spontan. Tapi saya sungguh-sungguh maju untuk posisi bakal calon wakil bupati,” ungkapnya.

Hal sama juga dilakukan Sekda Banjarbaru H Said Abdullah yang menyatakan akan maju dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Banjar 2020. Bahkan, ia siap melepas jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru. “Jabatan saya sebagai Sekda yang seharusnya sampai tahun 2025. Siap saya tinggalkan untuk maju di Pilbup Banjar,” tegasnya kepada kanalkalimantan.

Menurut Said Abdullah, saat ini pembangunan dan kesejahteraan Kabupaten Banjar harus terus ditingkatkan. Hal tersebut diyakininya sebagai salah satu alasan dirinya maju sebagai salah satu calon Bupati Banjar. “Keputusan saya sudah bulat dan penuh pertimbangan. Apalagi saya juga bertempat tinggal di Kabupaten Banjar. Kita akan membuat Kabupaten Banjar jadi lebih baik dan lebih sejahtera,” lanjutnya.

Tapi, sampai saat ini belum ada kepastian juga parpol mana yang akan mengusung dia. Meskipun beberapa waktu lalu sempat agresif mendatangi Gerindra. Manuver Said pun terbilang hanya hangat di pertama, namun saat ini tak terdengar lagi gebrakan pencalonannya.

Sementara di Banjarmasin, sejumlah tokoh baru juga meramaikan Pilkada. Arsitek senior Subhan Syarief mendatangi kantor DPC Partai Gerindra Banjarmasin, beberapa waktu lalu. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalsel ini mengambil formulir pendaftaran bakal calon Walikota Banjarmasin. Sebelumnya, dia juga mendatangi DPD PKS Banjarmasin. Walau ia tahu, PKS memiliki kedekatan dengan incumbent Ibnu Sina.

Hal sama juga dilakukan mantan Relawan 02 Prabowo-Sandi, Syahmardian. Beberapa waktu lalu, dia juga melamar ke DPC Partai Gerindra Banjarmasin. “Yang pasti, saya serius untuk maju dalam pemilihan Walikota-Wakil Walikota Banjarmasin. Saya juga siap menantang calon petahana,” ucap Syahmardian.

Yang menarik, adalah langkah Sekdaprov Kalsel Haris Makkie maju ke bursa Pilkada Banjarmasin. Politik senyap Ketua PWNU Kalsel ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Serius atau tidak. Setelah mendaftar di PDIP, arah politik Haris Makkie menyasar Partai Golkar. Tapi semua itu dilakukan tanpa ingin diketahui oleh wartawan.

Kepada Kanalkalimantan.com, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin M. Syarkawi membenarkan, bahwa Ketua PWNU Kalsel ini mengambil formulir pendaftaran dengan cara dikirim melalui email. “ak Haris lewat utusan beliau menerima softcopy formulir (pendaftaran) lewat sekretaris tim penjaringan,” kata Syarkawi beberapa waktu sebelumnya.

Haris Makkie malah berkelit dan menyebut, dirinya belum mengambil keputusan soal keikutsertaannya di perebutan kursi walikota Banjarmasin.“Saya sampai hari ini belum menentukan keputusan, mendaftar atau tidak, mencalon atau tidak. Tulis saja itu,” kata Haris ketika puncak peringatan Hari Santri Nasional di Kompleks Universitas NU Kalsel, Gambut, Selasa (22/10) pagi.

“Saya belum mengambil keputusan,” tegasnya. “Saya tidak mengambil keputusan. bisa iya atau tidak,” tambahnya.

Sementara untuk Pilgub, Mantan Kadis PUPR Kalsel Martinus juga tertarik untuk mencoba peruntungan dengan mendaftar ke Ketua DPW Nasdem Kalsel. “Saya berharap mendapat dukungan penuh Partai Nasdem untuk maju sebagai wakil gubernur di Pilgub Kalsel 2020,” ujarnya.

Untuk lebih meyakinkan komitmennya, Martinus juga mengajukan permohonan untuk menjadi Kader Partai Nasdem.

Selain itu, muncul juga sejumlah calon lain seperti Nindya Nazara Baharuddin, Gusti Iskandar, Sofwat Hadi, dan Rosehan NB. Menarik dicatat adalah sosok Gusti Iskandar. Ia mendaftar di banyak partai untuk posisi Gubernur, Wakil Gubernur, hingga Bupati Banjar.

Perlu Bangun Brand Image

Fenomena sejumlah tokoh baru yang turut serta mendaftar di partai politik, menurut pengamat politik ULM Dr H Budi Suryadi Msi, satu sisi menunjukkan adanya partisipasi politik dari kalangan masyarakat yang meningkat.

Kehadiran tokoh yang belum dikenal masyarakat yang turut serta meramaikan penjaringan bakal calon kepala daerah ini, tentu memiliki motivasi yang tidak datang secara tiba-tiba. “Jadi bukan sesuatu keinginan yang tiba-tiba. Ini adalah sesuatu yang sudah lama yang akan dilakukan oleh si calon,” katanya.

Namun, tantangan bakal calon kepala daerah yang belum dikenal oleh masyarakat sangat besar. Terutama, dalam membangun brand image mereka, agar mudah dikenal setidaknya oleh calon pemilih. “Tantangannya sangat besar. Karena, misalnya untuk di Kota Banjarbaru, si calon harus berhadapan dengan pertahana,” katanya. “Bagi calon-calon yang tidak banyak punya background (politik ataupun pemerintahan), akan lebih bekerja keras dibandingkan calon pertahana yang punya nilai plus,” tambahnya.

Pengamat politik ULM Dr H Budi Suryadi Msi. Foto : rico/fikri

Implikasinya, si calon bakal kepala daerah yang belum memiliki brand imahe di masyarakat, harus membutuhkan cost politik yang cukup besar. Kendati demikian, Budi menegaskan, cost politik bisa diatur seefisien mungkin. “Mudah saja di-manage supaya lebih efisien. Tapi cost politik tidak menjadi penentu, karena sosok profil si calon (bakal kepala daerah) bisa jadi pemikat,” jelasnya.

Menurut dosen di program studi Ilmu Pemerintahan FISIP ULM ini, meski para bakal calon kepala daerah yang belum memiliki brand image ini bertarung di Pilkada, masih ada kemungkinan akan terpilih. “Yang belum dikenal masyarakat ada kemungkinan besar, dengan kemampuannya bisa terpilih. Dengan catatan jika jumlah calonnya banyak,” paparnya.

Di sisi lain, Budi menyebut bakal calon kepala daerah yang mendaftar di lebih dari satu tempat sebagai “volunter”. Nah, jika si bakal calon yang mendaftar di lebih dari satu tempat seperti halnya Gusti Iskandar, Budi menekankan, sang calon harus memilih salah satu di antaranya.

“Bagaimanapun mereka tentu mereka akan memilih di salah satu posisi mana yang mereka punya kans yang besar dan punya pasangan, terangnya.

Kendati demikian, langkah ujicoba seperti yang dilakoni oleh Gusti Iskandar saat ini, merupakan langkah yang berani. “Ini memang ujicoba yang berani, karena mereka yang menawarkan posisi untuk menempati bakal calon atau wakilnya,” jelas Budi yang juga akademisi di Prodi Pemerintahan FISIP ULM Banjarmasin ini.

Sehingga, Budi memandang, hal tersebut adalah wajar terutama di era sekarang ini. “Suatu yang wajar saja, karena ini sebenarnya yang kita harapkan. Paling tidak meningkatkan partisipasi politik individu dalam proses-proses demokrasi,” tambahnya.

Budi juga melihat, bakal calon kepala daerah yang mendaftar di lebih dari satu level, apalagi seperti Gusti Iskandar, menjadi bukti bahwa tidak ada keraguan yang menghambat tumbuhnya demokrasi di dalam individu. “Sah saja mereka mencalon di banyak level secara bersamaan dengan menempati posisi tertentu,” katanya. (rico/fikri)