Kemendagri: Anggaran Sudah Terealisasi 93%, Tak Mungkin Undur Pilkada

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Di tengah ancaman kluster Pilkada, Kemendagri menegaskan tidak akan mengundur jadwal. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Saydiman Marto mengatakan, beberapa pertimbangan pilkada dilanjutkan.

Pertama, adalah potensi kekosongan pejabat daerah. “Pilkada ini akan diikuti 270 daerah, dan ada 200 kepala daerah yang habis masa jabatannya dan terjadi kekosongan jika ditunda,” kata Saydiman dilansir BBCIndonesia.

Kekosongan jabatan itu akan diisi oleh pejabat sementara yang memiliki kewenangan terbatas, dan tidak bisa mengambil maupun mengeksekusi kebijakan strategis, tambahnya.

Muncul kekhawatiran pelaksanaan pilkada yang tak mematuhi protokol kesehatan akan menambah angka kasus virus corona.

“Bisa saja melaksanakan tapi harus izin Kemendagri, bayangkan 270 daerah ini semuanya meminta izin untuk kegiatan strategis. Kedua, pejabat sementara ini tidak akan pernah mampu konsentrasi mengisi dua jabatan bersamaan. Akhirnya pemerintahan tidak fokus,” ujar Saydiman.

Alasan kedua adalah pilkada akan mendorong perputaran roda ekonomi di tingkat bawah yang terdampak pandemi.
“60% anggaran pilkada digunakan untuk tiga juta lebih penyelenggara pilkada, 40% untuk logistik. Anggaran itu salah satu perangsang bagi UMKM, seperti pengadaan masker, kaca muka, dan perekonomian lainnya,” katanya.

Lebih dari itu, Saydiman mengatakan akan ada banyak pasang calon di 270 daerah melakukan pengadaan dan pemesanan atribut kampanye yang kemudian akan menggerakkan roda ekonomi di daerah.

“Saya kira dengan tahapan yang sudah dilakukan mari kita bersama-sama bersikap optimis dalam pelaksanaan protokol kesehatan, Insya Allah, kegiatan pilkada dapat berjalan lancar dan kita akan mendapatkan kepala daerah yang memang secara legitimasi kuat untuk menanggulangi dampak Covid dan sosial ekonomi,” tambahnya.

Selain itu, berdasarkan perkembangan data hingga 7 September lalu, total anggaran pelaksanaan pilkada sebesar Rp15,23 triliun di mana 93,27% sudah terealisasi ke KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan.

“Artinya proses penyelenggaran pemilu sudah memenuhi untuk ketersediaan anggaran,” kata Saydiman.

Kemudian, Kemendagri juga telah mengeluarkan teguran kepada 69 kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Ada dua potensi penumpukan massa ke depan yaitu pengumuman dan kampanye. Kami telah melakukan antisipasi, salah satunya dengan memberikan teguran yang akan terus berlanjut dan semakin tegas jika pelanggaran terus terjadi,” katanya. (Kanalkalimantan.com/cel)

Editor: cell