Connect with us

HEADLINE

Ada 1,3 Juta Pemilih Perempuan, Akademisi ULM: Kontrol Patriarkis Masih Cukup Besar!

Diterbitkan

pada

Pengamat ULM Varinia Pura Damaiyanti mengatakan pemilih perempuan cenderung kurang percaya diri di politik/ilustrasi. Foto: VOA
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Besarnya angka pemilih dari kalangan perempuan di Pilkada Kalsel, berdasarkan daftar pemilih sementara (DPS) yang dirilis oleh KPU Provinsi Kalsel sebanyak 1.395.267 pemilih perempuan, tentu menjadi potensi tersendiri bagi pasangan calon (paslon) di PIlkada Kalsel. Tentunya, harus menjadi perhatian bagi paslon yang terjun dalam Pilkada.

Akademisi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Varinia Pura Damaiyanti membeberkan strategi untuk menggaet suara dari kaum perempuan, yang disebut dengan Gender Trends. Menurutnya, Gender Trends ini melihat bahwa sifat serta perilaku pemilih perempuan berbeda dengan pemilih laki-laki.

Menurut Varinia, pemilih perempuan cenderung kurang independen dalam menentukan pilihannya. Dimana, mereka lebih suka dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dari pihak lain atau bahkan mengikuti pihak lain dalam menentukan pilihannya.

“Misalnya, perempuan cenderung akan mengikuti pilihan dari suaminya. Apalagi di Kalsel yang cenderung patriarkis dimana keputusan suami wajib diikuti oleh istri. Maka kecenderungan seorang istri untuk mengikuti pilihan suaminya atas calon tertentu sangat besar kemungkinannya,” kata Varinia kepada Kanalkalimantan.com, Rabu (16/9/2020) pagi.



Ditambahkan Arin -sapaannya, lingkungan komunitas juga menjadi pertimbangan seorang perempuan untuk menjatuhkan pilihannya. Pertimbangan dari kawan-kawan dekat sepergaulan mengenai siapa yang akan dipilih dalam Pilkada, disebut Arin, juga punya peran besar sebagai referensi pilihan seorang perempuan.

Sementara itu, dari sisi penyelenggara pemilu, Arin berpandangan bahwa, KPU baik KPU Provinsi Kalsel maupun kabupaten/kota, harus melakukan pemetaan tentang kelompok-kelompok target pemilih perempuan.

Sehingga nanti strategi atau model sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dapat menyesuaikan dengan karakteristik kelompok tersebut.

“Kedua, penting untuk mengangkat karakteristik atau kearifan lokal dalam sosialisasi. Misalnya dalam sosialisasi Pilkada ini, KPU dapat menggunakan bahasa-bahasa yang erat dengan kehidupan perempuan atau para emak-emak.

Hal ini bisa dilakukan melalui media massa atau iklan. Konten pada iklan sosialisasi tersebut bisa menggunakan perempuan dengan berbahasa Banjar dan menampilkan keseharian seorang emak-emak,” terang dosen Prodi Sosiologi FISIP ULM ini.

Kemudian, Arin membeberkan, pembentukan relawan demokrasi yang menyasar target pemilih perempuan. Dimana, relawan demokrasi inilah yang bergerak secara personal pendekatan ke masyarakat khususnya pemilih perempuan untuk dapat meningkatkan suara pemilih perempuan.

“Kemudian penting kiranya relawan demokrasi yang menyasar pemilih perempuan ini berasal dari kelompok perempuan tersebut. Misalnya apabila yang disasar para ibu rumah tangga, maka relawan demokrasi yang bergerak juga harus dari kalangan ibu rumah tangga. Agar sosialisasi dapat berjalan lebih mudah dan efektif,” pungkas Arin.

Sebelumnya, disebutkan perempuan akan menjadi kunci kemenangan bagi para pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di pemilihan gubernur maupun bupati/wali kota. Data KPU Kalsel mengungkap, jumlah pemilih perempuan di Pilkada 2020 lebih didominasi perempuan.

Dari data yang disampaikan KPU saat launcing daftar pemilih sementara (DPS) beberapa waktu lalu, perbandingkan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, masih lebih besar pemilih perempuan.

Total ada sebanyak 1.392.357 pemilih laki-laki dan 1.395.267 pemilih perempuan yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel.

Sementara itu, berdasarkan sebarannya, pemilih perempuan juga mononjol di lebih dari separuh jumlah kabupaten/kota. Seperti halnya di Kota Banjarmasin, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 219.002 orang, sedangkan pemilih perempuan sebanyak 228.610 orang.

Pun demikian di Kota Banjarbaru. Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 81.267 orang, sedangkan pemilih perempuan 85.772 orang. Di Balangan, pemilih laki-laki 45.595, perempuan 45.746 orang. Di Tabalong pun sama, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 82.867 orang, sedangkan perempuan 83.785 pemilih.

Di Hulu Sungai Tengah (HST), pemilih laki-laki 92.093 orang, sedangkan perempuan 93.189 pemilih, di Hulu Sungai Selatan (HSS) pemilih laki-laki 82.703 orang, perempuan 83.556 orang, dan di Kabupaten Tapin, jumlah pemilih laki-laki 65.524 orang, perempuan 66.658 orang. (Kanalklaimantan.com/fikri)

 

Reporter: Fikri
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Demam dan Hilang Penciuman, Kepala BPBD Banjarbaru Terpapar Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Banjarbaru Zaini Syahranie. foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Satu lagi pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru harus tumbang akibat gelombang penyebaran Covid-19. Kabar terbaru Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Banjarbaru Zaini Syahranie dinyatakan terinfeksi virus corona lewat hasil tes swab, Sabtu (24/10/2020) kemarin.

Dihubungi secara langsung oleh Kanalkalimantan, Zaini membenarkan kabar ihwal dirinya yang saat ini terpapar Covid-19. Ia menceritakan awalnya mengalami beberapa gejala, hingga akhirnya memutuskan untuk menjalani tes swab akhir pekan kemarin.

“Jumat saya menjalani tes swab dan hari Sabtu hasilnya keluar. Di situ saya telah dinyatakan positif terkonfirmasi Covid-19,” ceritanya.

Masih di hari yang sama, kata Zaini, dirinya saat itu memutuskan untuk langsung menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Banjarbaru. Hal itu dilakukan, lantaran dirinya mulai mengalami deman dan merasakan indera penciumannya mulai berkurang.



“Sabtu sore itu saya meminta dirawat. Jujur khawatir karena selain deman, saat itu saya kurang bisa mencium aroma. Hingga saat ini saya masih menjalani karantina di RSD Idaman Banjarbaru,” tuturnya.

Kekinian, tim medis RSD Idaman Banjarbaru menyatakan kondisi Zaini terus membaik, namun tetap harus menjalani perawatan. Kabar baiknya lagi, deman yang dialami oleh Kepala BPBD Banjarbaru itu juga sudah berangsur-angsur menurun.

Bagi Zaini, apa yang dialaminya saat ini menjadi sinyal peringatan bagi masyarakat Banjarbaru, untuk lebih waspada dalam menjalankan setiap aktivitas khususnya di luar rumah. Ditegaskannya, potensi penularan Covid-19 masih menjadi ancaman yang nyata hingga sampai saat ini.

“Saya minta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jangan anggap virus corona sudah tidak ada. Saya adalah bukti nyata bahwa penularan virus masih sangat berpotensi terjadi. Untuk itu masyarkat harus disiplin, baik itu mengenakan masker, mencuci tangan, dan saling menjaga jarak satu sama lain,” ujarnya menganjurkan.

Menyusul terpaparnya sang pemegang tongkat komando, rencananya seluruh pegawai staf di BPBD Banjarbaru akan menjani tes swab yang dijadwalkan pada Senin (26/10/2020) pagi. Termasuk, pihak keluarga dari Kalak BPBD Banjarbaru sendiri. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terjadinya penularan virus yang lebih meluas. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, 3 Paslon Pilkada Banjarbaru Dipanggil Bawaslu

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru AR Iwansyah (kiri) bersama Calon Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin (kanan) memenuhi panggilan Bawaslu Banjarbaru, Sabtu (24/10/2020). Foto : Rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Suhu politik Pilkada di Kota Banjarbaru kembali menghangat. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru melakukan pemanggilan terhadap tiga pasangan calon (Paslon) yang berkontestasi di Pilkada 2020, Sabtu (24/10/2020) siang.

Kepada Kanalkalimantan, Ketua Bawaslu Banjarbaru Dahtiar mengungkapkan bahwa pemanggilan ketiga paslon tersebut menyusul adanya kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pelanggaran pasal 188 jo pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 UU No 10 tahun 2016, tentang Pilkada.

“Tanggal 22 Oktober kemarin, kami menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pemilihan. Laporan itu sudah memenuhi syarat baik secara formil dan materil. Dan hari ini kita tindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan, dari terlapor, saksi dan penyenggara pemilu,” katanya.

Ditanya ihwal siapa paslon yang dilaporkan dalam kasus ini, Dahtiar memilih irit bicara. Ia hanya menegaskan bahwa pemanggilan ketiga paslon sekadar melakukan proses klarifikasi saja.



Calon Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin. Foto : rico

“Untuk sekarang kita belum bisa membukanya. Intinya, kasus ini sedang ditangani Sentra Gakkumdu Banjarbaru, yang beranggotakan Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan,” sebut Dahtiar.

Jika menilik pasal dan ayat yang disangkakan oleh Bawaslu Banjarbaru, maka pelanggaran dalam kasus ini diduga menyangkut penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan oleh salah satu paslon saat aktif menjabat sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota Banjarbaru.

Seperti dimuat dalam Pasal 188 jo pasal 71 ayat 3, yakni Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pantauan di kantor Bawaslu Banjarbaru, pemanggilan ketiga paslon dilakukan pada jam yang berbeda. Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 3, Darmawan Jaya Setiawan, menjadi orang pertama yang hadir. Lalu disusul oleh Calon Wali Kota Banjarbaru nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin dan Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 3, AR Iwansyah.

Calon Wakil Wali Kota nomor urut 3, Darmawan Jaya Setiawan saat dikonfirmasi terkait pemanggilannya, memilih menutup diri. “Konfirmasi langsung ke Bawaslu lah,” tulisnya melalui via WhatsApp.

Dikonfirmasi terpisah, Calon Wali Kota Banjarbaru nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin, mengungkapkan bahwa dirinya hanya diminta klarifikasi dalam kasus ini. Ia turut membenarkan bahwa memang ada salah satu paslon yang diduga telah melakukan pelanggaran tersebut.

“Memang benar jika di antara kami ada yang diduga telah menyalahgunakan wewenang program pemerintahan untuk menyukseskan kemenangan di Pilkada. Itu berdasarkan laporan dari masyarakat. Kami sama sekali tidak terlibat dalam hal ini,” terangnya.

Menurut Aditya, penyalahgunaan wewenang tentu sangat merugikan, baik pihaknya maupun paslon lain. Apalagi, memanfaatkan sistem pemerintahan yang notabene berasal dari uang rakyat.

“Kita sebagai paslon, menjunjung tinggi asas pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Tentu kami menuntut keadilan, jika memang ada program dan kewenangan di pemerintahan kota Banjarbaru yang disalahgunakan. Tapi kita lihat dulu dari pemeriksaan Bawaslu apakah benar ada unsurnya atau tidak,” tegas Aditya.

Senada, Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 1, AR Iwansyah menyayangkan apabila dugaan penyalahgunaan tersebut memang terbukti. Ia menuturkan bahwa setiap paslon seharusnya sudah mengetahui aspek apa saja yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti ajang pesta demokrasi.

“Saya tadi malam diberi perintah oleh pak Gusti Iskandar, untuk memenuhi panggilan Bawaslu. Memang ada salah satu paslon yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Hari ini saya memberikan keterangan sebenar-benarnya terhadap Bawaslu bahwa kami memang dirugikan,” tegasnya.

Adapun sanksi yang ditegakkan apabila kasus ini terbukti, maka paslon yang dilaporkan terancam dibatalkan sebagai peserta Pilkada 2020 oleh KPU Banjarbaru. Hal itu sebagaimana tertera dalam pasal 188 jo pasal 71 ayat 5, yakni dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->