Connect with us

NASIONAL

Ada Motif Pidana di Kebakaran Kejagung, Sebanyak 131 Saksi Diperiksa Polisi

Diterbitkan

pada

Polri membidik adanya unsur pidana di balik kebakaran gedung Kejagung Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Badan Reserse Kriminal Polri mulai membidik tersangka dalam penyidikan kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung pada 22 Agustus 2020 lalu.

Penyidik telah memeriksa 131 saksi terkait kasus itu.

Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa kepolisian bakal mengusut setiap pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Kami berkomitmen sepakat untuk tidak ragu-ragu memproses siapapun yang terlibat,” kata Listyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/9/2020).



“Kami melakukan penyidikan, dan memeriksa potential suspect (berpotensi menjadi pelaku) kami akan memburu tersangka,” ujarnya.

Kesimpulan itu didasarkan hasil penyelidikan tim kepolisian berdasarkan temuan di tempat lokasi kejadian dan pemeriksaan terhadap 131 orang saksi.

“Sementara penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana,” katanya.

“Puslabfor menyimpulkan bahwa sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek namun diduga karena open flame atau nyala api terbuka,” lanjutnya.

Dalam hal ini, Listyo mengungkapkan bahwa para saksi yang diperiksa berasal dari unsur petugas kebersihan, office boy gedung, hingga pegawai kejaksaan.

Mantan ajudan Jokowi ini mengatakan bahwa penyidik juga sempat melakukan pra-rekonstruksi terhadap perkara itu pada 28 Agustus lalu. Listyo menuturkan bahwa dalam kegiatan itu penyidik menghadirkan saksi yang berada di lokasi api berasal, yakni lantai 6 Gedung Kejagung.

Saksi-saksi itu diduga sedang berada di lantai 6 lantaran sedang melakukan renovasi terhadap gedung.

“Kami dapati, fakta ada saksi yang berusaha memadamkan api. Namun karena tidak didukung sarana dan prasarana sehingga api semakin membesar hingga minta bantuan ke pemadam kebakaran,” ujar Listyo.

Dia mengatakan bahwa api merembet dengan cepat lantaran terdapat banyak akseleran atau zat yang bisa mempercepat proses pembakaran di gedung. Misalnya, cairan pembersih yang mengandung senyawa hidro karbon, serta penyekat ruangan berbahan gypsum, lantai parkit, panel HPL, dan bahan mudah terbakar lainnya.

Dalam perkara ini, penyidik akan menerapkan pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kesengajaan memicu kebakaran.

“Hukuman maksimal 12 sampai 15 tahun bahkan seumur hidup kalau ada korban,” pungkas Jenderal berbintang tiga itu.

Polisi menyatakan kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung merupakan ranah pidana. Dari sejumlah barang bukti kebakaran gedung Kejagung, penyidik menaikkan status perkara menjadi penyidikan.

Polisi mengamankan barang bukti berupa DVR CCTV, abu barang sisa kebakaran atau yang dikenal dengan hidrokarbon, potongan kayu sisa kebakaran. Barang bukti lainnya yaitu botol plastik berupa cairan, jiriken berisi cairan, kaleng bekas lem, kabel instalasi listrik, dan minyak pembersih atau dust cleaner (minyak lobi dengan merek TOP). (cnnindonesia)

Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

NASIONAL

Hari Sumpah Pemuda, Ini Pesan Pangeran Khairul Saleh

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pangeran Khairul Saleh (istimewa)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Perjalanan sumpah pemuda telah memasuki 92 tahun sejak diikrarkan oleh pemuda dan pemudi Indonesia dengan penuh semangat dan keberanian pada 28 oktober 1928.

Mencermati isi dari sumpah pemuda itu pada hakekatnya adalah pengakuan diri sebagai bangsa indonesia yang selalu mengembangkan rasa persatuan yang sudah barang tentu harus dijunjung tinggi dan dijadikan pijakan untuk melangkah ke depan. Semua menyadari bahwa masa depan bangsa ada di tangan pemuda sebagai generasi penerus bangsa.

“Oleh karena itu pemuda harus siap menghadapi berbagai tantangan dengan meningkatkan kompetensinya terutama di era industri 4.0 yang mengedepankan adanya daya saing,” ujar anggota DPR Pangeran Khairul Saleh, Rabu (28/10/2020).

Menurut dia, kita juga masih mengalami tantangan arus globalisasi di berbagai aspek kehidupan yang kalau tidak waspada akan menggerus nilai-nilai persatuan dan budaya bangsa.



 

“Saat ini juga Indonesia masih diliputi masalah pandemi COVID 19 yang menimbulkan dampak di berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan ekonomi masalah pengangguran dan lain-lain.

Karenanya, tegas dia, Komisi III mengharapkan agar peringatan sumpah pemuda ini para pemuda dan pemudi harus optimistis , berpikiran jernih, visioner dan selalu mengedepankan persatuan untuk menghadapi segala tantangan dan menjadi pelopor untuk bangkit membangun Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

“Ingat pesan Bung Karno yang mengatakan berilah aku 10 pemuda maka aku akan mengguncang dunia. Sekali lagi kami mengajak pemuda untuk menjadi garda terdepan membangun Indonesia yang lebih maju. Jayalah Indonesiaku,” tegas dia. (kanalkalimantan.com/dhani)

Reporter : Dhani
Editor : Dhani


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Diadukan ke Dewas KPK Terkait OTT Kemendikbud, Ini Deretan Kesalahan Firli

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua KPK kembali dilaporkan karena dugaan pelanggaran kode etik. Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK pada Senin (26/20/2020) lantaran dianggap melanggar kode etik.

Selain Firli, ICW turut melaporkan Deputi Penindakan KPK Karyoto.

“Pada hari ini, Senin 26 Oktober 2020, Indonesia Corruption Watch melaporkan Firli Bahuri selaku Ketua KPK dan Karyoto selaku Deputi Penindakan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku ke Dewan Pengawas,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhan, Senin.

Kurnia menyebut dua jenderal polisi itu melakukan pelanggaran etik terkait tak memahami proses operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang turut melibatkan sejumlah pejabat di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), beberapa waktu lalu.



“Berdasarkan petikan putusan Aprizal (Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK), diduga terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keduanya,” ucap Kurnia.

Kurnia menyebut ICW, memiliki empat catatan terkait dugaan pelanggaran etik terhadap Firli dan Karyoto.

Pertama, Firli memaksa untuk mengambil alih penanganan yang saat itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Aprizal sudah menjelaskan bahwa setelah Tim Pengaduan Masyarakat melakukan pendampingan, ternyata tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara negara.

“Sehingga, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK, maka tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian itu,” ucap Kurnia.

Kedua, Firli menyebutkan bahwa dalam pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengaduan Masyarakat terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditemukan tindak pidananya.
Ia (Firli) diduga tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Sehingga menjadi janggal jika Firli langsung begitu saja menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dan dapat ditangani oleh KPK,” ungkap Kurnia.

Ketiga, proses penerbitan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan kasus kepada polisi dianggap tidak melalui proses gelar perkara di Internal KPK.

“Dalam aturan internal KPK telah diatur bahwa untuk dapat melakukan dua hal tersebut mesti didahului dengan gelar perkara yang diikuti oleh stakeholder kedeputian penindakan serta para Pimpinan KPK,” kata dia.

Terakhir, tindakan Firli Bahuri untuk mengambil alih penanganan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diduga atas inisiatif pribadi tanpa melibatkan atau pun mendengar masukan dari Pimpinan KPK lainnya. Di mana, dalam aturan Pasal 21 UU KPK menyebutkan bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

“Berdasarkan hal di atas ICW menduga tindakan keduanya telah melanggar. Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korups,” ucapnya.

Kurnia pun meminta Dewan Pengawas menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli dan Karyoto.

“Dewan Pengawas memanggil dan meminta keterangan dari keduanya serta saksi-saksi lainnya yang dianggap relevan dengan pelaporan ini,” kata dia.(Kanalkalimantan.com/suara)

Reporter : Suara
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->