Connect with us

Advertorial

Ada ‘Petasan’ di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Banjar

Diterbitkan

pada

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MARTAPURA, Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar merilis sistem baru bidang pelayanan perijinan, Kamis (19/10).

‘Petasan’, begitu sistem anyar yang digadang-gadang akan mempermudah perijinan bagi para pelaku usaha ini dinamai. Bukan petasan dalam arti sebenarnya, ‘Petasan’ di DPMPTSP Kabupaten Banjar adalah akronim dari ‘Perizinan Tanpa Persyaratan’.

Disampaikan A H Fahri, Kepala DPMPTSP Kabupaten Banjar saat launching yang dihadiri Bupati Banjar H Khalilurrahman di pelataran Kantor DPMPTSP, ‘Petasan’ merupakan inovasi yang sengaja diciptakan untuk mempermudah proses pengurusan perpanjangan izin berjenjang.

“Untuk jenis izin berjangka dan sudah jatuh tempo, akan otomatis diperpanjang. Dengan begitu tak ada alasan lagi bagi pelaku usaha untuk tidak memperpanjang izin usahanya,” kata Fahri.



Tak hanya itu, ujar Fahri, berkas izin yang sudah otomatis diperpanjang, akan diantar langsung ke alamat pemohon menggunakan jasa perusahaan penyedia jasa pengiriman. Utamanya pemohon izin yang beralamat di sekitar Kabupaten Banjar, Banjarbaru, dan Banjarmasin.

Dengan ‘Petasan’ pula, Fahri optimis pendapatan asli daerah (PAD) perizinan dapat ditingkatkan hingga 150 persen. Karena dari 59 jenis perizinan yang dilayani di Kantor DPMPTSP, 42 di antarnya jenis perizinan berjenjang.

“Target PAD dari layanan perizinan tahun ini sebesar Rp200 juta. Dengan penerapan ‘Petasan’, tahun depan kami optimis target PAD  yang direalisasi mencapai 150 persen,” kata Fahri.

Sementara itu, Bupati Banjar H Khalilurrahman mengantakan, setiap warga negara berhak mendapat pelayanan dari pemerintah. Tak terkecuali para pelaku usaha. ‘Petasan’, salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banjar melalui DPMPTSP memberikan pelayanan bagi pelaku usaha.

“Pelayanan perizinan salah satu pelayanan publik yang harus diberikan perintah. Dan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, pelayanan publik menjadi agenda penting. Presiden bahkan mengharuskan pelayanan perizinan paling lambat rampung sepekan,” kata H Khalilurrahman. (rudiyanto/adv)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Advertorial

Walikota Banjarbaru Melantik 126 Pejabat, Kepala Diskominfo Masih Diisi PLT

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

: Walikota Nadjmi melantik ratusan pejabat Pemko Banjarbaru Foto: Rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Sebanyak 126 pejabat lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dilantik dan diambil sumpah jabatannya, Selasa (31/12). Upacara ini sendiri dipimpin langsung oleh Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani didampingi Wakil Walikota Darmawan Jaya Setiawan.

Bertempat di Aula Gawi Seberataan, upacara ini turut dihadiri  Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru H Said Abdullah, seluruh FORKOPIMDA Kota Banjarbaru, dan pimpinan kepala SKPD se Kota Banjarbaru.

Adapun 126 pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya, terdiri dari 6 pejabat pimpinan tinggi pratama, 33 pejabat administrator,  92 pejabat pengawas dan 2 pejabat fungsional.

Tentunya, pejabat yang dilantik hari ini sudah melalui pertimbangan yang matang, khususnya bagi pejabat administrator yang promosi ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Seluruh dsri  mereka telah melewati tahapan seleksi terbuka yang cukup ketat mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi bidang, seleksi kompetensi manajerial dan penelusuran rekam jejak, serta persetujuan/ rekomendasi dari komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).



Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani dalam mengatakan dari 126 pejabat yang dilantik, yang terdiri dari 6 pejabat pimpinan tinggi pratama, 33 pejabat administrator,  92 pejabat pengawas dan 2 pejabat fungsional.

“Kepada para pejabat fungsional yang dilantik, jabatan fungsional merupakan jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelayanan fungsional dan memiliki karateristik tertentu. ketika seorang ASN memantapkan diri untuk berkarier di jabatan fungsional, berarti telah siap untuk menjadi ASN yang profesional pada bidang masing-masing,” katanya.

Nadjmi menerangkan, dilakukannya upacara pelantikan pada hari ini lantaran adanya pejabat yang pensiun pada tahun 2020 dan saat ini lah waktu yang tepat untuk melaksanakan pelantikan. Pasalnya, bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 diberikan batas waktu untuk melantik pejabatnya sebelum tanggal 7 Januari.

“Jadi, kita semua mengacu pada aturan karena kami diawasi oleh komisi ASN yang tidak ingin ada intervensi politik didalam ini hasil pelaksanaan ini dilaporkan kemudian dilakukan pelantikan mutasi ini mengisi semua posisi,” katanya.

Dia menerangkan, dalam proses pelantikan ini benar-benar untuk keperluan organisasi. Sampai kemudian setelah dilantik setelah pejabat Walikota definitif tahun depan. Baru boleh melantik pejabat lagi, usai 6 bulan menjabat.

Sampai saat ini, semua Dinas sudah dijabat oleh Kepala Dinas definitif, kecuali Diskominfo dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kadiskominfo. Alasannya, waktu yang mepet sehingga tidak sempat open biding. Alahasil, masih dijabat oleh Plt Kadiskominfo

H Nadjmi Adhani berharap, pelantikan hari ini tidak hanya bersifat seremonial dan hanya mengisi kekosongan jabatan belaka, namun lebih dari itu harus dimaknai sebagai momentum untuk memulai kinerja dan pengabdian yang lebih progresif, lebih profesional, dan lebih inovatif, kepada saudara-saudara yang telah dilantik dan telah mengucapkan sumpah dan janji, saya harapkan agar apa yang saudara ucapkan tadi dapat benar-benar dilaksanakan dan diimplementasikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Kepada saudara-saudara sekalian yang di mutasi ataupun promosi untuk segera menyesuaikan diri pada satuan kerja dan unit kerja masing-masing, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran dan waktu yang telah ditentukan, sempurnakan apa yang sudah berjalan dengan baik,” harapnya. (Rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Advertorial

Karhutla Terus Meluas, DPRD Banjarbaru Prioritaskan Antisipasi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wakil ketua DPRD Banjarbaru Neni Hendriyawati Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Kebakaran hutan & lahan (Karhutla) di wilayah Banjarbaru terus meluas. Tercatat, dari bulan Januari hingga Agustus 2019 sudah 1.832 hektare lahan dan hutan yang terbakar dan masih terus meluas.

Sayangnya, selain karena faktor alam karena puncak musim kemarau. Beberapa faktor penyebab Karhutla juga turut terjadi lantaran ada ulah oknum pembakar lahan. Biasanya dalihnya untuk membuka lahan perkebunan ataupun perumahan.

Melihat polemik ini, wakil ketua DPRD Banjarbaru, Neni Hendriyawaty turut angkat suara. Menurut Neni, sudah seharusnya warga secara intens diberi penyuluhan soal bahaya Karhutla. “Karena saya melihat masih ada beberapa warga yang mindsetnya jika dengan membakar lahan dapat membuat tanahnya subur pasca dibakar. Nah ini yang harus diberi pandangan,” kata Neni.

Legislator Partai Gerindra Banjarbaru ini pun menyarankan agar SKPD terkait ataupun melalui tingkat RT RW bisa memberikan pemaparan secara berkala. Yakni soal merubah pandangan tersebut. “Ini bentuk pencegahan yang efektif di luar dari faktor alam. Karena informasinya ada beberapa oknum diduga pembakar lahan yang sudah diamankan,” ucapnya.



Ia pun berharap agar pemerintah langsung menindaklanjuti soal antisipasi Karhutla ketimbang penanganan ketika sudah kejadian Karhutla. “Intinya masyarakat ini harus diberi penyuluhan dahulu agar mengerti soal bahaya membakar lahan. Kalau memang sudah diberi pemahaman tapi masih melanggar, maka sudah sepatutnya ditindak,” pungkasnya. (Rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->