Connect with us

Hukum

Ada Tugas Lain, Dalih Jaksa Fedrik Absen Sidang Kasus Polisi Peneror Novel

Diterbitkan

pada

Fedrik Adhar dan Novel Baswedan. Foto: Instagram, Suara.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fedrik Adhar Syaripudin telah dua kali absen alias tidak hadir dalam sidang lanjutan perkara kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Fedrik tak lagi terlihat batang hidungnya usai membacakan tuntutan satu tahun penjara terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.

Tuntutan tersebut pun menuai banyak kritikan dari publik khususnya warganet lantaran dinilai terlalu ringan dan tidak adil. Sejumlah warganet bahkan sempat menelusuri rekam jejak para jaksa, salah satunya Fedrik yang diketahui ternyata hidup dalam bergelimang harta.

Seusai menuai kritik dan jadi sorotan publik terkait kehidupan pribadinya, Fedrik pun tak lagi terlihat di persidangan. Pertama dalam persidangan pada Senin (15/6/2020) pekan lalu dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari kedua terdakwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis. Kedua pada hari ini Senin (22/6/2020) dengan agenda pembacaan jawaban atau replik JPU atas pledoi kedua terdakwa.

Terkait hal itu, Jaksa Satria Irawan enggan berkomentar banyak.

Sambil berjalan berusaha menghindar pertanyaan awak media, Satria Irawan mengklaim bahwa Fedrik tidak hadir dalam dua persidangan terkahir karena sedang melaksanakan tugas lain.

“Enggak-nggak, dia (Jaksa Fedrik) lagi melaksanakan tugas lain. Udah ya udah,” kata Satria Irawan usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (22/6/2020).

Satria Irawan pun enggan berbicara saat awak media hendak memastikan apakah Fedrik akan hadir dalam sidang pekan depan dengan agenda jawaban atau duplik kuasa hukum terdakwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis atas replik JPU.

Seperti diketahui, Fedrik menjadi sorotan publik khususnya warganet selama beberapa hari terakhir ini. Publik menilai tuntutan yang diberikan kepada dua anggota Brimob Polri selaku terdakwa penyiram air keras terhadap Novel itu tidak adil.

Publik lantas melayangkan protes melalui media sosial. Mereka mengecam peranan Jaksa Fedrik, bahkan mulai mencari-cari rekam jejaknya di masa lalu.

“Kalau kamu searching nama Jaksa Penuntut Umum (Roberto Fredrik Adhar Syaripuddin) yang bilang penyiraman ini #GakSengaja kamu bakal tahu kalau dia dari 2016 emang udah jadi JPU bermasalah,” kata akun Twitter @zombot95.

“Saking penasarannya gue dengan alasan GAK SENGAJA ini, jadi gue cari track record JPU Fredik Adhar yang ngurusin persidangan kasus #NOVELBASWEDAN,” tulis @bulls_rian.

Aelain menuntut hukuman satu tahun penjara bagi terdakwa penyiraman air keras terhadap Novel, Fedrik ternyata juga diketahui memiliki rekam jejak yang kontroversial.

Salah satunya pada tahun 2016. Ketika itu, melalui akun Facebook-nya, Jaksa Fredrik menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanyalah pencitraan. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement
Komentar

Hukum

Kejari Banjarbaru Kembalikan Rp268 Juta ke Negara, MN Seorang PNS Balittra Turut Dipidana!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

: kejari Banjarbaru mengembalikan yang Rp 268 juta ke negara dalam kasus korupsi Balittra. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Tim Jaksa Eksekutor pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru kembali melakukan penyelamatan keuangan negara atas kasus tindak pindana korupsi di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) Banjarbaru.

Kepala Kejari Banjarbaru Andri Irawan, mengatakan pada kali ini pihaknya mengembalikan uang negara sebesar Rp 268.636.705. Uang ini berasal dari pembayaran denda para terpidana dan pembayaran uang pengganti.

“Kita mengembalikan uang negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp268.636.705 yang berasal dari pembayaran uang denda sebesar Rp50.000.000, dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 218.636.705 dari terpidana SF,” katanya, Senin (6/7/2020) pagi.

Sebagaimana diketahui, kronologi tindak korupsi ini terjadi pada 2015, saat Balittra Banjarbaru melaksanakan sejumlah proyek pekerjaan. Seperti pembuatan jalan usaha tani baru, pengerasan jalan, pengaspalan jalan utama kebun, serta pembangunan 11 unit jembatan. Seluruh proyek ini, memiliki total nilai kontrak sebesar Rp 1,2 miliar atau lebih rincinya Rp 1.208.460.000.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, SF dan DA sebagai kontraktor pelaksana dalam proyek-proyek tersebut, terbukti melakukan korupsi. Kasus ini sendiri mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp298.636.703.

Kepala Kejari Banjarbaru mengatakan selain dua kontraktor pelaksana yang ditetapkan sebagai terpidana, kasus ini juga rupanya turut melibatkan seorang PNS -pegawai negeri sipil- di Ballitra Banjarbaru. “Benar, PNS di Balittra Banjarbaru juga turut telibat dalam perkara korupsi ini. Yang bersangkutan berinisal MN,” tuturnya.

Sebelumnya, pada Kamis (2/7/2020) kemarin, Kejari Banjarbaru juga telah melakukan pemulihan uang negar dengan nominal mencapai Rp 80 juta. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

KPK Tetapkan Bupati Kutai Timur dan Istri Tersangka Korupsi Infrastruktur Bersama Tiga Pejabat  

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dua Tersangka Pemberi Suap dari Kontraktor


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

KPK menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur tahun 2019-2020, Jumat (3/7/2020). Foto: Suara.com/Welly Hidayat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur, tahun 2019-2020, Jumat (3/7/2020). Selain Ismunandar, istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Ungaria juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian turut ditetapkan tersangka yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Musyafa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah dan Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Aswandini.

Sedangkan pemberi suap dari pihak kontraktor yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto.

“KPK menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2020).

Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang digelar tim penindakan KPK sejak Kamis (2/7/2020) malam.

Nawawi mengatakan awalnya tim penindakan melakukan pengejaran di Jakarta, Samarinda hingga Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dimana KPK mengamankan sebanyak 16 orang.

Dalam operasi senyap tersebut KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang Rp 170 juta, buku tabungan dengan nilai Rp 4.8 miliar dan Deposito senilai Rp 1.2 miliar.

Untuk penerima suap Ismunandar dan empat orang lainnya dijerat pasal Pasal 12 a atau b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1, juncto Pasal 65 KUHP.

Sedangkan pemberi suap, Aditya dan Deky melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf A atau B atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Ditangkap KPK Bareng Istri, Ini Profil Bupati Kutai Timur Ismunandar  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bupati Kutai Timur Ismunandar. foto: kutaitimurkab.go.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Bupati Kutai Timur Ismunandar terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) pada Kamis (2/7/2020) malam. Ismunandar yang ditangkap oleh KPK bersama sang istri diduga terlibat korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa.

Dalam OTT KPK, Ismunandar diamankan bersama 7 orang lainnya termasuk sang istri dan Kepala Bappeda Kutai Timur. Ada delapan orang yang ditangkap di Samarinda dan Kutai Timur, serta sebanyak 7 orang diamankan di Jakarta.

Sosok Ismunandar sendiri sudah tak asing dalam pemerintahan Kalimantan Timur. Sebelum dilantik menjadi Bupati Kutai Timur periode 2016-2021 bersama wakilnya Kasmidi Bulang, suami dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Encek UR Firgasih ini beberapa kali menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Dikutip dari laman resmi Kutaitimurkab.go.id, Jumat (3/7/2020), Ismunandar memulai kariernya sebagai seorang birokrat dengan menduduki posisi sebagai Kasie Pengujian Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur pada 1999. Dua tahun berselang tepatnya 2001, ia berganti posisi menjadi Kasie Perencanaan dan Program Dinas PU Kalimantan Timur.

Masih di tahun yang sama, pria lulusan S2 Universitas Gadjah Mada jurusan Perencanaan Kota dan Daerah ini terkena mutasi menjadi Kabag TU Dinas PU Pemkot Bontang. Hanya 4 bulan berselang, Ismunandar langsung dipromosikan jabatan menjadi Kadis PU Pemkot Bontang.

Di Pemkot Bontang, Ismunandar juga sempat menjadi Asisten Administrasi Pembangunan. Kemudian pada 2003 ia dimutasi menjadi Kadis PU Pemkab Kutai Timur.

Sejak itulah karier Ismunandar di pemerintahan Kutai Timur semakin cemerlang. Ismunandar juga pernah menduduki posisi sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan Kutai Timur 2004-2006, kemudian Ismunandar juga dipercaya menjadi Asisten Ekonomi Pembangunan Kutai Timur selama empat tahun yakni sejak 2006 hingga 2010.

Kedudukan Ismunandar semakin memuncak. Ia didapuk menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur pada 2010 hingga 2015 hingga akhirnya ia memberanikan diri maju dalam Pilkada Kutai Timur dan sukses meraih posisi orang nomor satu di Kutai Timur.

Tak hanya malang melintang di dunia birokrasi, Ismunandar juga memiliki riwayat organisasi yang cukup banyak. Hingga kini, Ismunandar dipercaya menjadi Ketua PC Nahdlatul Ulama Kutai Timur sejak 2006.

Ismunandar juga menjadi Ketua Dewan Kesenian Daerah Kutai Timur dan Ketua Umum PSSI Kutai Timur sejak 2011. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->