Kabupaten Hulu Sungai Utara
Aisyiyah HSU Ikuti Munas Perempuan 2024
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ikut memastikan partisipasi perempuan dan kelompok rentan lainnya dapat diakui dalam perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah.
Hal itu ditegaskan Koordinator Inklusi Aisyiyah Kabupaten HSU, Ismiyati saat mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan 2024 yang digelar mitra Inklusi bersama dengan Bappenas/KPAPO dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, 26-27 Maret 2024 secara online.
Ismiyati menyebutkan bahwa Inklusi Aisyiyah Kabupaten HSU telah bersiap dengan berbagai usulan penting dari para perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Usulan tersebut dirangkum setelah sebelumnya diadakan Musyawarah Perempuan dan Kelompok Rentan yang telah dilaksanakan pada 29 Februari 2024 lalu, di Aula Dinas Sosial Kabupaten HSU, bekerjasama dengan Bappeda, DPPPA, Dinsos Kabupaten HSU.
Baca juga: Modal Menang Pileg 13 Kursi, Golkar Pede Calon Sendiri di Pilgub Kalsel 2024
Adapun berbagai usulan tersebut antara lain, terkait soal kemiskinan, kesehatan perempuan, dan kelompok rentan atau anak, disabilitas dan kelompok minoritas.
Akses pendidikan, ketenagakerjaan perempuan, dan kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan kelompok rentan.
Pencegahan perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kepemimpinan perempuan, hingga terkait soal lingkungan.
“Kami harapkan usulan yang telah merangkum suara perempuan dan kelompok rentan dapat diterima, sehingga memberi pengaruh bagi penyusunan kebijakan di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten,” ungkap Ismiyati.
Baca juga: Penumpang di Pelabuhan Sampit Mulai Alami Lonjakan, KSOP Siapkan Lima Kapal
Sementara dalam Musrenbangnas Perempuan 2024 tersebut, diikuti peserta yang terdiri dari perempuan akar rumput dan kelompok marginal dari 477 desa, 163 kabupaten/kota dan 35 provinsi se Indonesia.
Inklusi Aisyiyah Kabupaten HSU mengikuti kegiatan ini dengan dihadiri para perempuan anggota Balai Sakinah Aisyiyah (BSA) 6 desa di 3 kecamatan, bertempat di aula meeting room Japri Umar Komplek Masjid Muhammadiyah Al Amin Alabio, Sungai Pandan.
Titi Eko Rahayu, Plt Sekretaris Kemen PPPA menyampaikan bahwa Munas Perempuan 2024 ini sangat strategis untuk memastikan bahwa suara perempuan, disabilitas, kelompok rentan, dan kelompok marginal lain dapat diakui dan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah.
“Hal ini penting terutama karena berdasarkan fakta yang adadi lapangan, terjadi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses partisipasi dan kontrol manfaat pembangunan masih nyata,” katanya.
Baca juga: Sidang Kasus Prostitusi di Banjarbaru, Dua PSK Dihukum Denda Rp250 Ribu
Sementara itu, Missiyah, Ketua Panitia Munas Perempuan 2024 dari organisasi Kapal Perempuan menyebut, Munas Perempuan 2024 mewadahi partisipasi aktif dan bermakna perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal untuk merumuskan isu-isu dan menganalisis usulannya. (Kanalkalimantan.com/dew)
Reporter : dew
Editor : bie
-
HEADLINE3 hari yang lalu
KPU Banjarbaru Mengubur Demokrasi, Meniadakan Pilkada Banjarbaru 2024
-
HEADLINE3 hari yang lalu
KPU Kalsel: Pilwali Banjarbaru Tidak Masuk Klasifikasi Kotak Kosong
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Pilwali Banjarbaru: Coblos Paslon Dibatalkan Terhitung Suara Tidak Sah
-
HEADLINE2 hari yang lalu
#Save Demokrasi Banjarbaru: Hak Pilih Warga Dibungkam
-
HEADLINE13 jam yang lalu
Nyoblos di TPS 026 Sungai Besar, Lisa Halaby: “Insya Allah, Apapun Hasilnya Nanti Kita Lihat”
-
Kalimantan Selatan2 hari yang lalu
Alih Fungsi Lahan Tantangan Utama Swasembada Pangan di Kalsel