Connect with us

MEDIA

AJI Balikpapan Kecam Intimidasi terhadap 5 Jurnalis Peliput UU Omnibus Law Cipta Kerja

Diterbitkan

pada

AJI Balikpapan mengecam intimidasi terhadap jurnalis Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, SAMARINDA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Balikpapan menyoroti aksi kekerasan dan intimidasi terhadap sejumlah jurnalis oleh aparat kepolisian di Mapolresta Samarinda, Kamis (8/10/2020) malam.

Ketika itu, sejumlah jurnalis ingin meliput penahanan 12 peserta demonstrasi Tolak Omnibus Law yang dilaksanakan Aliansi Kaltim Menggugat.  AJI Balikpapan yang membawahi biro Samarinda dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menganggap intimidasi dalam bentuk apapun dan tindakan menghalang-halangi proses peliputan melanggar UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Dari data yang dihimpun, sebanyak lima jurnalis lokal mengalami kekerasan fisik saat menjalankan tugas jurnalistik di Samarinda. Mereka adalah Samuel Gading (Lensa Borneo/dijambak), Mangir (Disway Nomersatu Kaltim/diinjak kakinya), Kiky (Kalimantan Tv/dipukul bagian dada), Yuda Almeiro (IDN Time/Diintimidasi), dan Faishal Alwan Yasir (Koran Kaltim/Ditahan sementara di Polres),” kata Ketua AJI Balikpapan Devi Alamsyah.

Atas dasar itu, AJI Balikpapan mendesak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) untuk memberikan penjelasan dan mengevaluasi personel yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.



“Jika terbukti bersalah, kami mendesak agar aparat kepolisian melayangkan permintaan maaf dan menanggung semua kerugian materiil dan fisik para korban. Jika tak ada jaminan pelakunya diproses tentu menjadi preseden buruk dan bisa berulang di kemudian hari. Artinya, kebebasan pers dalam ancaman bahaya,” tegasnya.

Menurut Devi, kekerasan fisik dan intimidasi terhadap pers salah satu pertanda gagalnya negara menjamin kebebasan pers dalam mencari dan menyebarkan informasi. Kekerasan fisik dan intimidasi terhadap pewarta bisa diproses pidana karena secara nyata dan terbuka menghalangi-halangi kerja-kerja pers.

Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40/1999 tentang Pers menyebutkan, Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta. Kata setiap orang dalam pasal itu, termasuk polisi.

“AJI Balikpapan terus mendampingi para jurnalis yang menjadi korban kekerasan, termasuk dalam hal pelaporan polisi,” katanya. Soal kekerasan fisik, sepanjang April 2019-Mei 2020, AJI mencatat ada 31 kasus yang dilakukan oleh anggota Polri.

Dua momen kekerasan terjadi ketika jurnalis meliput demonstrasi besar di bulan Mei dan September tahun lalu. Ditarik lebih jauh, medio 2006-September 2020, AJI mencatat ada 785 jurnalis jadi korban kekerasan.

Kekerasan fisik nangkring di nomor satu kategori jenis kekerasan (239 perkara); disusul pengusiran/pelarangan liputan (91); dan ancaman teror (77). Dalam ranah pelaku, 65 orang merupakan anggota polisi, 60 massa, dan 36 orang tidak dikenal.

AJI juga meminta kepolisian menghormati Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri terdaftar dengan Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Atas dasar itu, AJI Balikpapan meminta agar aparat kepolisian menghentikan tindakan intimidatif terhadap jurnalis dalam melaksanakan proses peliputan. Baik itu mengancam, merusak fasilitas jurnalis hingga melakukan tindakan kekerasan.

AJI juga meminta polisi menghargai jurnalis sebagai seorang profesi yang dilindungi oleh Undang-Undang. Sama halnya dengan Polri, kendati memiliki fungsi dan tanggungjawab yang bebeda. “Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk menindak pelaku kekerasan terhadap jurnalis di lapangan.

Karena itu bagian dari pembungkaman terhadap sistem demokrasi. Dan juga merusak citra Polri. Serta menyampaikan permohonan maaf dan menanggung semua beban kerugian jurnalis yang diintimidasi, baik moril maupun materil,” ungkapnya.(Kanakalimantan.com/ril)

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MEDIA

Siaran di Medsos Bebas! MK Tolak Gugatan RCTI soal Siaran Berbasis Internet

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Antara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA Suara.com – Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Kamis (14/1/2021).

Permohonan judicial review itu diajukan PT Visi Citra Mulia (INEWS TV) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) terkait siaran berbasis internet.

Dalam persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi yang disiarkan secara daring, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan internet bukan media atau transmisi pemancarluasan siaran.

Mahkamah Konstitusi menilai media lainnya yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran bukanlah internet.



Diketahui Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran selengkapnya berbunyi “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

“Ketidaksamaan karakter antara penyiaran konvensional dengan penyiaran yang berbasis internet tersebut tidak berkorelasi dengan persoalan diskriminasi yang menurut para pemohon disebabkan oleh adanya multitafsir pengertian atau definisi penyiaran,” ujar Arief Hidayat membacakan pertimbangan.

Ia menuturkan layanan over the top (OTT/berbasis di jaringan internet) tidak dapat disamakan dengan penyiaran hanya dengan cara menambah rumusan pengertian dengan frasa baru.

Memasukkan begitu saja penyelenggaraan penyiaran berbasis internet ke rumusan pengertian atau definisi penyiaran tanpa perlu mengubah secara keseluruhan undang-undang dikatakannya justru akan menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum.

Dengan ditolaknya permohonan itu, masyarakat tetap dapat memanfaatkan fitur siaran sejumlah media sosial. (suara)

Editor: suara

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

MEDIA

Selama Pandemi, Radio Masih Memiliki Tempat di Hati Pendengarnya

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Erick Tohir Ketua Umum PRSSNI. Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Radio masih memiliki tempat di hati pendengarnya bahkan di masa pandemi seperti saat ini.

Survey Nielsen menunjukkan jumlah pendengar radio periode April-Juni 2020 untuk Jakarta mengalami kenaikan lebih dari setengah juta pendengar. Begitu pula jumlah pendengar di 10 kota di Indonesia mengalami kenaikan lebih dari satu juta pendengar dari periode Januari-Maret 2020 (sebelum pandemi).

Data Radio Advertising Expenditure (Radex) yang diterbitkan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) pada Desember ini diharapkan dapat memberikan gambaran seberapa besar industri radio masih dipercaya oleh pengiklan untuk mempromosikan produknya.

Realisasi belanja iklan radio periode Januari hingga Oktober 2020 sebesar Rp947 miliar. Angka itu memperlihatkan bahwa belanja iklan radio di setiap bulan pada periode tersebut mengalami naik turun.




Kabar baiknya adalah pada September dan Oktober 2020 memperlihatkan adanya tren positif, dimana belanja iklan radio mengalami kenaikan mendekati pencapaian di bulan Januari 2020.

Data Radex PRSSNI menunjukkan produk minuman, produk kesehatan dan sosialisasi program pemerintah merupakan tiga kategori produk yang paling banyak beriklan di radio selama periode Januari-Oktober 2020.

Ketua Umum PRSSNI Erick Thohir berujar, “Data Radex yang dikeluarkan oleh PRSSNI mencakup hampir 60% dari jumlah kota yang memiliki Kepengurusan Daerah PRSSNI, dengan jumlah radio yang dimonitor sebanyak 20% dari 580 radio anggota PRSSNI. Dan PRSSNI akan terus berupaya memperbanyak jumlah kota dan jumlah radio agar data Radex bisa semakin mewakili nilai belanja iklan radio yang sesungguhnya.”

Pada ulang tahun ke-46 yang jatuh pada 17 Desember 2020, PRSSNI sebagai organisasi radio siaran swasta mengadakan edisi spesial ZOOMPA, yaitu kegiatan ngobrol bareng radio siaran se-Indonesia, membahas beragam topik diskusi untuk memajukan radio melalui platform Zoom Webinar.

Presiden Joko Widodo turut mengapresiasi eksistensi radio di Indonesia dengan memberikan ucapan selamat ulang tahun dan ungkapan terima kasih kepada seluruh radio swasta di Indonesia. “Radio telah menjadi partner efektif bagi pemerintah memerangi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Selain itu juga ada ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota PRSSNI dari Ketua Umum PRSSNI, Erick Thohir. “PRSSNI telah mengambil posisi strategis sebagai partner pemerintah, berkolaborasi memerangi Covid-19.

Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh pendengar radio Indonesia, beserta seluruh stakeholder industri radio Indonesia,” ujar Erick.

Dalam rangka HUT ke-46, PRSSNI juga menyelenggarakan lomba iklan layanan masyarakat (ILM) Radio Lawan Covid-19. Lomba ini khusus bagi radio anggota PRSSNI serta lomba ILM terkait sosialisasi 3M; mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak untuk para pendengar radio dengan total hadiah puluhan juta rupiah. (kanalkalimantan.com/andy)

Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->