Connect with us

Bisnis

AJI-FSPMI: Tolak Tapera karena Menambah Beban Pekerja

Diterbitkan

pada

Pengumuman hasil seleksi Administrasi Calon Komisioner dan Calon Deputi Komisioner Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) periode 2018-2023. Foto: Dokumen Kementerian PUPR

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pemerintah menerbitkan kebijakan janggal di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, pekerja dan perusahaan akan mendapatkan kewajiban baru: membayar iuran tabungan perumahan rakyat.

Dalam pasal 15 ayat 1 peraturan itu disebutkan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Pasal 15 ayat mengatur besaran simpanan untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja 2,5 persen.

Pada tahap awal, Tapera akan diwajibkan untuk aparatur sipil negara dan mulai membayar iuran mulai Januari 2021. Berikutnya, pada 2022-2023, peserta Tapera diperluas ke pekerja di perusahaan BUMN, BUMD dan BUMDes, serta TNI-Polri. Pekerja swasta, sektor informal, dan pekerja mandiri juga diwajibkan menjadi peserta Tapera paling lambat tujuh tahun sejak PP Tapera berlaku.

Kewajiban ini akan semakin menambah beban bagi pengusaha dan pekerja. Apalagi, selama ini masyarakat, baik pengusaha maupun pekerja sudah dibebani berbagai macam iuran, antara lain iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan jaminan sosial lain yang hingga kini pengelolaannya masih amburadul.



Kewajiban negara memenuhi kebutuhan papan masyarakat sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Huruf H Ayat 1 yang menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam PP Nomor 25 Tahun 2020, kewajiban negara menyediakan tempat tinggal bagi warganya itu dilimpahkan kembali kepada masyarakat.

Di sisi lain, ada keraguan besar soal kredibilitas pemerintah dan/atau badan usaha yang terafiliasi pada pemerintah untuk mengelola iuran dari nasabah atau pesertanya. Adanya dugaan kerugian negara di Jiwasraya dan Asabri dalam beberapa waktu terakhir merupakan salah satu bukti belum kredibelnya lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam mengelola iuran peserta. Bukan tak mungkin preseden serupa terjadi dalam Tapera ini, bila manajemen pengelolaan investasi dan dana tak dilakukan secara hati-hati dan transparan.

Menyikapi hal itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) menyatakan menolak pemberlakuan PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera karena akan menambah beban masyarakat, terutama pekerja maupun pemberi kerja.

“Kami menolak rencana pemerintah menggalang dana besar-besaran dengan cara memungut upah dari para pekerja dan pengusaha dalam jangka panjang,” kata AB Kurniawan, Ketua Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia dalam keterangan pers, Senin (22/6/2020) malam.

Saat ini harga perumahan semakin tak terjangkau oleh masyarakat. Kenaikan upah juga tak sebanding dengan melonjaknya harga properti sehingga banyak pekerja yang tak mampu memenuhi kebutuhan untuk memiliki tempat tinggal.

“Mendesak pemerintah untuk fokus menangani pandemi Covid-19 dan membuat kebijakan yang mempriotaskan upaya penuntasan wabah, bukan menambah beban masyarakat, khususnya pekerja,” tandasnya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 

Bisnis

Mengenal Apa Itu Resesi Ekonomi dan Faktor Penyebabnya?

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Indonesia resmi memasuki resesi ekonomi Foto: freepik

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Resesi ekonomi saat ini menghantui negara-negara di dunia, bahkan Indonesia telah resmi memasukinya. Resesi adalah menurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dan berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.

Dikutip dari Forbes, resesi ekonomi terjadi ketika produk domestik bruto (PDB) negatif, meningkatnya pengangguran, penurunan penjualan ritel dan kontransi pendapatan dan manufaktur untuk jangka waktu yang lama.

Pada tahun 1974, ekonom Julius Shiskin memberikan beberapa aturan praktis untuk mendefinisikan resesi yakni penurunan PDB selama dua kuartal berturut-turut.

Ekonomi yang sehat tentunya berkembang dari waktu ke waktu, sehingga dua perempat produksi yang menyusut menunjukkan adanya masalah mendasar yang serius, menurut Shiskin.



Definisi resesi ini menjadi standar umum selama bertahun-tahun. Resesi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama “guncangan” ekonomi yang mengganggu kinerja finansial.

Pada 1970-an, OPEC pernah memutuskan pasokan minyak ke AS tanpa pemberitahuan yang menyebabkan resesi di negara tersebut. Saat ini, wabah virus corona atau Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia, menjadi salah satu penyebab resesi di berbagai negara, misalnya Singapura dan Korea Selatan.

Kedua, utang yang berlebihan. Ketika individu atau bisnis memiliki terlalu banyak utang, dan tak mamput membayar tagihan mereka, dapat menyebabkan kebangkrutan kemudian membalikkan perekonomian.

Ketiga gelembung aset. Hal ini terjadi ketika investasi didorong oleh emosi. Misalnya pada 1990-an saat pasar saham mendapat keuntungan besar.

Mantan Pemimpin FED, Alan Greenspan sering mengungkapkan istilah dengan nama “kegembiraan irasional.” Investasi yang didorong oleh emosi ini menggembungkan pasar saham, sehingga ketika gelembungnya pecah, maka akan terjadi panic selling yang tentunya dapat menghancurkan pasar dan menyebabkan resesi.

Keempat, inflasi yang tinggi. inflasi adalah tren harga yang stabil dan naik dari waktu ke waktu. Inflasi bukanlah hal yang buruk bagi ekonomi. Tetapi inflasi yang “berlebihan” dapat membahayakan resesi.

Bank Sentral AS maupun Bank Indonesia, umumnya menaikkan suku bunga untuk menekan aktivitas ekonomi. Inflasi yang tak terkendali adalah masalah yang pernah dialami AS pada tahun 1970-an.

Kelima, deflasi yang tinggi. Meskipun inflasi yang tak terkendali dapat menyebabkan resesi, deflasi dapat menjadi lebih buruk. Deflasi adalah saat harga turun dari waktu ke waktu, yang menyebabkan upah menyusut, yang selanjutnya menekan harga.

Ketika deflasi lepas kendali, orang dan bisnis berhenti berbelanja, mana hal ini berdampak pada ekonomi suatu negara. Deflasi yang tak terkendali pernah dialami Jepang yang menyebakan resesi. Jepang berjuang sepanjang tahun 1990-an untuk keluar dari resesi tersebut.

Upaya Mengatasinya dan Sampai Kapan?

Juru bicara Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan bahwa pemerintah telah mencoba upaya terbaiknya agar penyaluran stimulus-stimulus dan anggaran, yang tercakup dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 695,20 triliun rupiah, efektif di lapangan.

“Stimulus fiskal yang sudah dikeluarkan pemerintah, satu per satu mulai diimplementasikan, tentunya dengan berbagai dinamika di lapangan, mengingat pertama, peristiwa [pandemi Covid-19] ini shocking, kepada kita semua, di mana kita harus cepat-cepat menyiapkan uang dan tata kelolanya juga.

“Jadi saya kira semua pihak mencoba at their best effort untuk melakukan hal ini,” kata Rahayu.

Ia menambahkan, Kemenkeu telah menyiapkan tim yang khusus memonitor dan mengevaluasi penyaluran stimulus dalam program PEN tersebut.

“Per tiga hari kita melakukan konsolidasi dan setiap minggu ini dibicarakan dengan Menkeu untuk dicarikan solusi-solusinya seperti apa.

“Ini supaya penyerapan terjadi lebih cepat dari anggaran yang sudah dialokasikan. Kedua supaya cepat sampai ke beneficiaries atau mereka yang menikmati manfaat [program] tersebut. Kita tidak punya luxury time berlama-lama dan ini butuh kolaborasi bersama,” ujar Rahayu.

Terakhir kali Indonesia mengalami krisis ekonomi masif adalah pada krisis moneter 1997-1998. Enny Sri Hartati mengatakan Indonesia membutuhkan waktu lebih dari lima tahun untuk bangkit.

“Berdasarkan pengalaman kita menghadapi krisis ’97-’98 saja tidak cukup lima tahun untuk benar-benar pulih. Dampak pandemi itu jauh lebih berat daripada krisis ’97-’98.

“Karena krisis ’97-’98 itu hanya beberapa sektor yang berdampak, kali ini dampaknya seluruh sektor,” kata Enny.

Meski demikian, Enny mengatakan pemerintah nampaknya telah mengantisipasi krisis ekonomi akibat pandemi akan berlangsung selama tiga tahun, jika melihat dari sikap pemerintah yang menerbitkan aturan soal relaksasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang membolehkan defisit APBN di atas 3% selama tiga tahun.

Defisit APBN terjadi apabila pengeluaran negara lebih besar dari pendapatannya. Dalam krisis ekonomi, pemerintah mungkin menggontorkan pengeluaran yang lebih besar untuk merangsang daya beli masyarakat lewat program-program seperti bantuan sosial atau pengurangan bunga atas cicilan kredit masyarakat.

“Artinya mereka memprediksi dalam tiga tahun minimal [ekonomi] bisa pulih, artinya ‘pulih’ itu adalah kegiatan ekonomi sudah mulai normal.

“Tapi kalau pulih yang benar-benar mampu untuk akselerasi [pertumbuhan] dan sebagainya, itu tergantung pada respon kebijakan pemulihan ekonomi selama 2-3 tahun [ke depan] ini,” jelas Enny.(Kanalkalimantan.com/berbagai sumber)

 

Editor: Cell

 

Lanjutkan membaca

Bisnis

Pemerintah Telah Salurkan Banpres Rp 2,4 juta ke 5,9 Juta Usaha Mikro

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemerintah salurkan Banpres Rp 2,4 juta ke 5,9 juta usaha mikro Foto: suara

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pemerintah mengklaim telah menyalurkan bantuan presiden (banpres) produktif ke pelaku Usaha mikro. Hingga saat ini, hampir 6 juta pelaku usaha mikro mendapatkan banpres sebesar Rp 2,4 juta itu.

Staf Khusus Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah (Kemenkop-UKM) Riza Damanik mengungkapkan, hingga 21 September sebanyak 5,9 juta usaha mikro yang mendapatkan banpres tersebut.

“Untuk tahap pertama, pemerintah memberikan bantuan kepada 9,1 juta usaha mikro. Dari 9,1 juta usaha mikro ini, per 21 September 2020, 64,50 persen atau 5,9 juta usaha mikro sudah mendapatkan bantuan,” ujar Riza dalam sebuah diskusi secara virtual, Selasa (22/9/2020).

Adapun, lanjut Riza, total dana yang telah disalurkan pada Banpres produktif tahap pertama sebannyak Rp 14,1 triliun. Saat ini, sebanyak 3,2 juta usaha mikro masih menunggu Banpres.



“Jadi, usaha mikro yang belum dapat bantuan pada tahap pertama ini tinggal 3,2 juta ,” kata dia.

Riza menjelaskan, pemberian banpres produktif ini akan diberikan secara bertahap. Pada 23 September nanti, tutur Riza, sebanyak 1,7 juta usaha mikro mendapat Banpres produktif tersebut.

“Dengan begitu, ditargetkan sudah 72,85 persen bantuan untuk usaha mikro yang tersalurkan,” ucap Riza.

Dalam hal ini, Riza menargetkan, penyaluran Banpres tahap pertama akan tersalurkan 100 persen paling lambat 30 September. “Diharapkan, paling lambat 30 September 2020 sudah tersalurkan semua,” pungkas Riza.(suara)

 

Editor: Cell

Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->