Connect with us

Bisnis

AJI-FSPMI: Tolak Tapera karena Menambah Beban Pekerja

Diterbitkan

pada

Pengumuman hasil seleksi Administrasi Calon Komisioner dan Calon Deputi Komisioner Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) periode 2018-2023. Foto: Dokumen Kementerian PUPR
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pemerintah menerbitkan kebijakan janggal di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, pekerja dan perusahaan akan mendapatkan kewajiban baru: membayar iuran tabungan perumahan rakyat.

Dalam pasal 15 ayat 1 peraturan itu disebutkan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Pasal 15 ayat mengatur besaran simpanan untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja 2,5 persen.

Pada tahap awal, Tapera akan diwajibkan untuk aparatur sipil negara dan mulai membayar iuran mulai Januari 2021. Berikutnya, pada 2022-2023, peserta Tapera diperluas ke pekerja di perusahaan BUMN, BUMD dan BUMDes, serta TNI-Polri. Pekerja swasta, sektor informal, dan pekerja mandiri juga diwajibkan menjadi peserta Tapera paling lambat tujuh tahun sejak PP Tapera berlaku.

Kewajiban ini akan semakin menambah beban bagi pengusaha dan pekerja. Apalagi, selama ini masyarakat, baik pengusaha maupun pekerja sudah dibebani berbagai macam iuran, antara lain iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan jaminan sosial lain yang hingga kini pengelolaannya masih amburadul.

Kewajiban negara memenuhi kebutuhan papan masyarakat sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Huruf H Ayat 1 yang menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam PP Nomor 25 Tahun 2020, kewajiban negara menyediakan tempat tinggal bagi warganya itu dilimpahkan kembali kepada masyarakat.

Di sisi lain, ada keraguan besar soal kredibilitas pemerintah dan/atau badan usaha yang terafiliasi pada pemerintah untuk mengelola iuran dari nasabah atau pesertanya. Adanya dugaan kerugian negara di Jiwasraya dan Asabri dalam beberapa waktu terakhir merupakan salah satu bukti belum kredibelnya lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam mengelola iuran peserta. Bukan tak mungkin preseden serupa terjadi dalam Tapera ini, bila manajemen pengelolaan investasi dan dana tak dilakukan secara hati-hati dan transparan.

Menyikapi hal itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) menyatakan menolak pemberlakuan PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera karena akan menambah beban masyarakat, terutama pekerja maupun pemberi kerja.

“Kami menolak rencana pemerintah menggalang dana besar-besaran dengan cara memungut upah dari para pekerja dan pengusaha dalam jangka panjang,” kata AB Kurniawan, Ketua Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia dalam keterangan pers, Senin (22/6/2020) malam.

Saat ini harga perumahan semakin tak terjangkau oleh masyarakat. Kenaikan upah juga tak sebanding dengan melonjaknya harga properti sehingga banyak pekerja yang tak mampu memenuhi kebutuhan untuk memiliki tempat tinggal.

“Mendesak pemerintah untuk fokus menangani pandemi Covid-19 dan membuat kebijakan yang mempriotaskan upaya penuntasan wabah, bukan menambah beban masyarakat, khususnya pekerja,” tandasnya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement
Komentar

Bisnis

Horee! Bioskop Seluruh Indonesia Mulai Buka 29 Juli

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi bioskop. Foto: Pexels
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Bioskop di seluruh Indonesia mulai buka 29 Juli 2020 mendatang pasca tutup selama wabah corona. Hal itu dipastikan Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin.

Pembukaan bioskop terkait dengan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020 tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

“Para pelaku industri bioskop telah berdiskusi dan bersepakat untuk kembali melakukan kegiatan operasional terhitung mulai Rabu 29 Juli 2020, serentak di seluruh Indonesia,” ujar Djonny melalui keterangan persnya, Rabu (8/7/2020).

Dibutuhkan waktu sekira 2 sampai 3 minggu bagi seluruh pengusaha bioskop untuk menyiapkan penerapan protokol kesehatan di dalam bioskop.

Persiapan tersebut berupa materi komunikasi dan sosialisasi penerapan protokol kenormalan baru di lingkungan bioskop, proses edukasi dan pelatihan internal terkait penerapan protokol kenormalan baru di lingkungan bioskop kepada seluruh karyawan yang akan bertugas.

Serta komunikasi kepada rumah-rumah produksi terkait kesiapan film serta materi promosi yang akan dilakukan setelah bioskop dapat kembali aktif beroperasi.

“Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar setiap persiapan dapat berjalan dengan baik sehingga bioskop dapat kembali melakukan kegiatan operasional dan dapat kembali memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif khususnya industri perfilman tanah air,” kata Djonny.

Jaringan bioskop yang tergabung dalam GPBSI adalah Cinema XXI, CGV, Cinepolis, Dakota Cinema, Platinum dan New Star Cineplex. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

SOFA Resmi Jadi Emiten Baru di Bursa Efek Indonesia  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

PT Boston Furniture Industries Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi furnitur resmi menjadi emiten di Bursa Efek Jakarta. foto: boston furniture indonesia
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Dengan menggunakan kode “SOFA”, pada hari Selasa (7/7/2020) PT Efek Indonesia sebagai emiten tercatat ke-31 di tahun 2020 dan ke-695 secara keseluruhan.

PT Boston Furniture Industries Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi furnitur, yang mempunyai tradisi untuk menghasilkan furnitur yang indah, bercita rasa seni dan berkualitas tinggi dengan harga yang sangat kompetitif dikarenakan memproduksi sendiri produk-produknya.

PT Boston Furniture Industries Tbk telah melaksanakan Penawaran Umum pada tanggal 30 Juni-1 Juli 2020. Dari penawaran yang telah dilakukan, terlihat antusias dari masyarakat untuk dapat berinvestasi ke saham PT Boston Furniture Industries Tbk. Hal tersebut terlihat dari jumlah oversubscribed saham pooling yang mencapai lebih dari 100 kali.

PT Boston Furniture Industries Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi furnitur resmi menjadi emiten di Bursa Efek Jakarta. foto: boston furniture indonesia

Melalui Penawaran Umum ini, PT Boston Furniture Industries Tbk menawarkan 400 juta lembar saham atau sekitar 24,24% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga per lembar saham yang ditawarkan adalah Rp100 sehingga dana yang terhimpun dari masyarakat adalah senilai Rp40 milIar. Selain saham, PT Boston Furniture Industries Tbk juga menerbitkan waran dengan perbandingan 1:1 sebagai insentif bagi para investor yang turut membeli saham PT Boston Furniture Industries Tbk. Dalam rangka proses IPO ini, PT Danatama Makmur Sekuritas bertindak sebagai lead underwriter atau penjamin pelaksana emisi efek.

Menurut Direktur Utama dari PT Boston Furniture Industries Tbk Hardy Satya, pihaknya memiliki komitmen untuk meneruskan tradisi sebagai penghasil furnitur yang dapat menjadikan tempat tinggal pelanggan menjadi lebih indah dan nyaman.

“Setiap furnitur yang dihasilkan oleh kami selalu melalui proses yang telah kami lakukan dan kembangkan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, setiap furnitur yang dihasilkan selalu memiliki desain yang indah dengan kualitas tertinggi dan detail yang terperinci,” ujarnya.

“Kami percaya dengan melantainya PT Boston Furniture Industries Tbk, kami dapat mengembangkan perusahaan kami sehingga bisa menjadi produsen furnitur yang menjadi kebanggaan Indonesia. Oleh karena itu, dalam proses pencapaian tersebut, kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk dapat menjadi bagian dari perjalanan kami tersebut,” jelasnya.

Kedepannya, PT Boston Furniture Industries Tbk sendiri berencana untuk memperluas pangsa pasar dengan cara meningkatkan kapasitas serta efisiensi produksi serta melakukan inovasi secara terus menerus pada produk furnitur yang dihasilkan. (rilis/suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Kurangi Beban Bisnis, Lion Air Grup Pecat Hingga Potong Gaji Karyawan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Maskapai Lion Air Group mengurangi karyawan imbas pandemi Covid-19. foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Maskapai Lion Air Group yang terdiri Lion Air, Wings Air, Batik Air dan anggota afiliasi lainnya member of Lion Air Group melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pegawai pegawai asingnya.

Metode pengurangan berdasarkan masa kontrak kerja berakhir dan tidak diperpanjang.

“Keputusan berat tersebut diambil dengan tujuan utama sebagai strategi sejalan mempertahankan kelangsungan bisnis dan perusahaan tetap terjaga, merampingkan operasi perusahaan, mengurangi pengeluaran dan merestrukturisasi organisasi di tengah kondisi operasional penerbangan yang belum kembali normal sebagai dampak pandemi Covid-19,” ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro dalam keterangannya, Kamis (2/7/2020).

Dalam tindakan proaktif berdasarkan mitigasi guna menjaga kelangsungan dimaksud, pada kondisi pendapatan yang sangat minimal, karena terjadi pembatasan perjalanan dan penghentian sementara operasional penerbangan.

Sejak mulai beroperasi kembali yang dijalankan secara bertahap, Lion Air Group rata-rata mengoperasikan 10-15 persen dari kapasitas normal sebelumnya yakni rerata 1.400 – 1.600 penerbangan per hari.
Pada tahun ini, pandemi Covid-19 menjadikan industri penerbangan mati suri atau tidak beroperasi normal di jaringan domestik dan internasional.

Sementara, biaya-biaya yang harus ditanggung tanpa beroperasi masih cukup besar, sehingga menimbulkan kesulitan yang sangat berat.
Selain itu, tambah Danang, Lion Air Group melakukan pembicaraan bersama mitra-mitra usaha serta melakukan pemotongan pengahasilan seluruh manajemen dan karyawan dengan nilai prosentase bervariasi, semakin besar penghasilan semakin besar nilai nominal potongannya.

Kebijakan-kebijakan tersebut telah mulai dilaksanakan dan diterapkan tahun ini pada Maret, April, Mei, Juni sampai waktu yang belum ditentukan.
Lion Air Group berencana, apabila di waktu mendatang kondisi perusahaan kembali pulih dan lebih baik secara bisnis, operasional serta pendapatan, maka karyawan dimaksud (yang tidak diperpanjang kontrak kerja) akan diprioritaskan untuk memiliki kesempatan kembali bekerja di Lion Air Group.
Lion Air Group masih terus memonitor, mengumpulkan data dan informasi, mempelajari situasi yang terjadi seiring mempersiapkan strategi dan langkah lainnya yang akan diambil guna tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan sekaligus meminimalisir (mengurangi) beban yang ditanggung selama pandemi Covid-19. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->