Connect with us

MEDIA

AJI: Omnibus Law Ciptaker Rugikan Pekerja dan Ancam Demokratisasi Penyiaran

Diterbitkan

pada

AJI menyatakan UU Ciptaker rugikan pekerja Foto: dok kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – DPR mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang meski pembahasannya mendapat kecaman luas publik.

Pengesahan yang berlangsung saat Indonesia masih di bawah tekanan pandemi ini didukung mayoritas fraksi di DPR, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahannya.

Undang-undang sapujagat ini berusaha mengubah sejumlah undang-undang sekaligus. Semula akan mencakup 79 undang-undang, belakangan ada yang dikeluarkan dari pembahasan namun ada juga yang dimasukkan lagi menjelang akhir.

Undang-undang yang berhubungan dengan jurnalis dan media yang diubah adalah Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang Undang Ketenagakerjaan. Undang Undang Pers kemudian dikeluarkan dari pembahasan.



“Kritik terbesar publik terhadap pembahasan ini adalah pada soal prosedur pembahasan yang cenderung mengabaikan aspirasi publik yang terdampak langsung oleh regulasi ini.

Meski Indonesia dilanda pandemi, yang itu diikuti dengan adanya sejumlah pembatasan bergerak untuk mencegah penyebaran virus, pemerintah dan DPR tetap meneruskan pembahasan,” kata Ketua AJI Abdul Manan, dalam rilis yang diterima Kanalkalimantan.com.

Ia mengatakan, ada tekanan kuat agar pembahasannya dihentikan agar negara ini fokus pada penanganan Covid-19 dan mengurangi kegaduhan publik, namun aspirasi itu tak diengarkan pemerintah dan DPR.

Selain dari aspek prosedur pembahasan, penolakan publik terutama pada substansi dari Omnibus Law yang dinilai sangat merugikan buruh dan kepentingan negara dalam jangka panjang.

Pemerintah merevisi cukup banyak pasal Undang Undang Ketenagakerjaan, yang semangatnya terlihat untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha tapi itu justru merugikan pekerja.

Undang-undang baru ini juga melonggarkan kebijakan untuk mendorong investasi namun akan memiliki implikasi yang membahayakan lingkungan dalam jangka panjang.

Menyikapi pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja tersebut, AJI menyatakan sikap:

1. Mengecam pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena dilakukan secara tergesa-gesa, tidak transparan dan mengabaikan aspirasi publik.

Pembahasan undang-undang dipersoalkan sejak awal karena rendahnya partisipasi publik dalam pembahasannya, terutama dari kelompok yang terdampak langsung dari regulasi tersebut, di antaranya adalah buruh.

Pertanyaan soal partisipasi itu makin besar karena DPR dan pemerintah ngotot tetap melakukan pembahasan pada saat negara ini menghadapi pandemi. Saat undang-undang ini disahkan, kasus infeksi sudah lebih dari 311.000 dan lebih dari 11.000 meninggal.

Sikap ngotot pemerintah dan DPR ini menimbulkan pertanyaan soal apa motif sebenarnya dari pembuatan undang-undang ini.

Kami menilai bahwa pembahasan yang cenderung tidak transparan dan mengabaikan aspirasi kepentingan publik ini karena pemerintah ingin memberikan insenstif yang besar kepada pengusaha agar investasi makin besar meski mengorbankan kepentingan buruh dan membahayakan lingkungan hidup.

Pemerintah Joko Widodo sendiri sejak awal memang menggadang-gadang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini untuk menggenjot investasi.

2. Mengecam pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena merevisi pasal-pasal dalam Undang Undang Ketenagakerjaan yang justru mengurangi kesejahteraan dan membuat posisi buruh lebih lemah posisinya dalam relasi ketenagakerjaan.

Hal ini ditunjukkan dari revisi sejumlah pasal tentang pengupahan, ketentuan pemutusan hubungan kerja, ketentuan libur dan pekerja kontrak.

Omnibus law ini membolehkan PHK dengan alasan efisiensi, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi pada 2012 melarang PHK dengan alasan efisiensi.

Omnibus Law juga menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak dan menyerahkan pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah.

Praktek ini tentu saja bisa merugikan pekerja media yang cukup banyak tidak berstatus pekerja tetap. Ketentuan baru ini membuat status kontrak semacam ini akan semakin luas dan merugikan pekerja media. Omnibus law juga mengurangi hari libur, dari semula bisa dua hari selama seminggu, kini hanya 1 hari dalam seminggu.

Pasal soal cuti panjang juga dihapus dan menyebut soal pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Ketentuan soal ini juga disebut harus diatur dalam perjanjian kerja bersama. Padahal kita tahu bahwa mendirikan serikat pekerja di media itu sangat besar tantangannya sehingga sebagian besar media kita tidak memiliki serikat pekerja.

Omnibus Law juga menghapus pasal sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan, Ini bisa menjadikan kesejahteraan jurnalis makin tidak menentu karena peluang pengusaha memberikan upah layak semakin jauh karena tidak ada lagi ketentuan soal sanksi.

3. Mengecam pengesahan Omnibus Law karena merevisi Undang Undang Penyiaran dengan ketentuan baru yang tidak sejalan dengan semangat demokratisasi di dunia penyiaran.

Omnibus Law ini akan membolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional, sesuatu yang dianggap melanggar oleh Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Padahal, larangan siaran nasional ini justru untuk mendorong semangat demokratisasi penyiaran, yaitu memberi ruang pada budaya dan ekonomi lokal bertumbuh.

Omnibus Law juga memberi kewenangan besar kepada pemerintah mengatur penyiaran. Sebab, pasal 34 yang mengatur peran KPI dalam proses perizinan penyiaran, dihilangkan.

Dihapusnya pasal tersebut juga menghilangkan ketentuan batasan waktu perizinan penyiaran yaitu 10 tahun untuk televisi dan 5 tahun untuk radio dan juga larangan izin penyiaran dipindahtangankan ke pihak lain.

Ketentuan penting lain yang diubah Omnibus Law adalah diberikannya wewenang migrasi digital sepenuhnya kepada pemerintah.

Padahal migrasi digital bukan hanya semata alih teknologi tetapi juga perubahan tata kelola penyiaran yang selayaknya diatur negara pada tingkat UU, bukan di Peraturan Pemerintah. (Kanalkalimantan.com/cel)

 

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MEDIA

Mengusung Tema “Never Give Up”, Summit XIII Forum Diskusi Radio Digelar Virtual

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Summit XIII FDR 2020 akan berlangsung virtual. Foto: FB FDR
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Summit XIII Forum Diskusi Radio (FDR) sejatinya digelar di Banjarmasin, namun hadirnya pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan Summit XIII ini dialihkan secara virtual.

Berbicara dengan Kanalkalimantan.com Herru Soleh, Vice President FDR menyampaikan, situasi pandemi Covid-19 membuat Summit XIII diputuskan untuk digelar secara virtual.

“Mengingat mobilisasi manusia yang rentan saat pandemi Covid-19 ini dan penerapan protokol kesehatan yang tidak memungkinkan, maka pada September diputuskan digelar secara virtual,” ucapnya.

Herru Soleh atau yang karib disapa Babe ini menyampaikan dengan tetap digelarnya Summit walau secara virtual, tidak mengurangi semangat anggota FDR dalam berbagi strategi bisnis radio kala pandemi maupun nanti di masa yang akan datang.



 

FDR Summit XII, 15-17 November 2019 di Banyuwangi. Foto: FB Forum Diskusi Radio

Sekadar diketahui saja, Forum Diskusi Radio (FDR) adalah sebuah perkumpulan insan radio yang resmi berdiri pada 17 November 2007 silam.

“Kondisi pandemi membuat situasi radio menjadi pasang-surut, sejak Maret 2020 lalu radio mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Summit XIII FDR tetap dijalankan dengan mengusung tema Never Give Up, dimana peserta melakukan aktivasi dengan dengan membayar Rp 100 ribu dan akan mendapatkan akses webinar beserta kaos Summit FDR XIII,” ujar Babe.

Sementara itu, Bonny Prasetya menambahkan pendaftaran sudah dibuka sebulan yang lalu, dan sudah ada 170 pendaftar yang siap ikut di Summit virtual, pada Sabtu 28 November 2020 pukul 13.00 WIB.

“Ini tentu melebihi target peserta, berarti memang mereka sangat antusias mengikuti summit ini dan di masa pandemi. Kami dari FDR tentu saja mengajak teman-teman radio untuk tetap semangat, meskipun kita tahu pandemi ini meluluhlantakkan semua aspek ekonomi, begitu juga radio pasti terkena dampaknya, namun kami yakin, potensi radio di tahun-tahun mendatang ketika pandemi selesai, akan sangat melaju pesat,” ujarnya optimis.

“Semua membahas atau sharing soal cara mereka bertahan di masa pandemi, karena masing-masing radio punya kiat sendiri untuk menghadapi masa pandemi,” pungkas Bonny

Rangkaian acara dan pembicara Summit XIII FDR 2020 nanti adalah

Pembicara : Errol J (CEO-Suara Surabaya Media)
Guest Speaker : Meli (Ganie Radio Simalungun)
Moderator : Mamiek

Sesi Kedua
Pembicara : Iwoch Imansyah (masima radionet)
Guest Speaker : Rofiq Huda (Andika FM kediri)
Moderator : Wien

Sesi Ketiga
Pembicara : Denny Sompie
Guest speaker : Aris
Moderator : Wilsa

Tentang Forum Diskusi Radio

Forum Diskusi Radio (FDR) resmi berdiri pada 17 November 2007 silam. Forum ini hadir untuk menumbuhkan rasa percaya diri, semangat juang para insan radio di tanah air tercinta. Harley Prayudha (Presiden FDR) menyebut para anggota FDR dengan “Taliban” radio. Dikutip dari majalah Info (edisi 4 2014), dalam sambutannya di acara FDR Summit VII, 7-9 November 2014, di Kota Batu, Malang. Pria bernama lengkap Harliantara Prayudha mengungkapkan bawa berdirinya Forum Diskusi Radio merupakan sebuah kebetulan saja.

Herru Soleh (kiri) dan Harley Prayudha (kanan) dua orang pencetus berdirinya Forum Diskusi Radio. Foto: FB Forum Diskusi Radio.

Diawali pada tahun 2007, saat Harley terpilih sebagai ketua HPPI (Himpunan Praktisi dan Penyiar Radio Indonesia) Daerah Jawa Timur. Pertemuannya dengan Heru Soleh, merupakan awal sebuah diskusi kecil-kecilan membahas perkembangan radio dan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya.

Tak lama berjalan dari pertemuan kedua insan radio yang telah lebih berkecimpung lebih dari 10 tahun di dunia radio, mereka pun bertemu dengan Bony Prasetya dari Yogyakarta, kemudian Agung menyusul. Hebatnya, Agung adalah seorang pembaca dari buku yang dituliskan oleh Harley, yakni “Pengantar Praktik Penyiaran Radio” tahun 2005.

Tak pelak setiap kali bertemu dengan Harley, Agung selalu membedah isi buku tersebut dengan penulisnya langsung. Mereka akhirnya memutuskan untuk membuat milist, sebagai media diskusi di dunia maya. Selain memudahkan untuk menjaring para insan radio di seluruh pelosok Indonesia, melalui milist berbagai kendala yang dialami oleh para insan radio di tanah air pun terungkap.

Mulai dari manajemen pengelolaan, teknis, hingga kesulitan menaikan rating.
Milist akhirnya mewadahi para insan radio untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan akan dunia penyiaran radio, tak heran pula jika jumlah anggotanya semakin banyak. Dan yang paling mereka tunggu-tunggu dari kegiatan diskusi adalah “Kopdar” yang diadakan satu tahun sekali dalam kemasan FDR Summit.

Tentang Summit Forum Diskusi Radio

FDR Summit, pertemuan para “Taliban” radio tahun demi tahun anggota FDR pun bertambah, terlebih ketika diselenggarakan pertemuan kecil-kecilan yang dikenal dengan Summit. Menurut Heru Soleh, Vice president FDR, istilah summit diambil agar terdengar lebih sederhana dan menarik. Teristimewa dalam setiap gelaran summit FDR adalah peserta dan pembicara datang dengan biaya sendiri, bertemu, berdiskusi dan saling berbagi disetiap kesempatan saat Summit.

Dibandingkan menggunakan istilah seminar yang cenderung statis, terlebih di dalam Summit diadakan coaching clinic, seminar dan diskusi yang mendatangkan narasumber yang kompeten di bidang penyiaran, juga terdapat demo aplikasi mutakhir yang mendukung dunia penyiaran radio. Di tahun pertamanya, FDR Summit I 2007 diselenggarakan di DIY Yogyakarta, pesertanya masih sedikit. Namun dengan militansi “Taliban” berdarah ‘R’ (Radio), peserta dan anggota FDR Summit pun bertambah.

Hingga kini Forum Diskusi Radio sudah melaksanakan 13 Summit yang diantaranya: Summit I Yogyakarta (2008), Summit II Surabaya (2009), Summit III Bandung (2010), Summit IV Bogor (2011), Summit V Semarang (2012), Summit VI Solo (2013), Summit VII Batu Malang (2014), Summit VIII Bali (2015), Summit IX Pekanbaru (2016), Summit X Jakarta (2017), Summit XI
Padang (2018), Summit XII Banyuwangi (2019), Summit Virtual XIII (2020). (kanalkalimantan.com/andy)

Reporter : Andy
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

MEDIA

AJI Balikpapan Kecam Intimidasi terhadap 5 Jurnalis Peliput UU Omnibus Law Cipta Kerja

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

AJI Balikpapan mengecam intimidasi terhadap jurnalis Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, SAMARINDA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Balikpapan menyoroti aksi kekerasan dan intimidasi terhadap sejumlah jurnalis oleh aparat kepolisian di Mapolresta Samarinda, Kamis (8/10/2020) malam.

Ketika itu, sejumlah jurnalis ingin meliput penahanan 12 peserta demonstrasi Tolak Omnibus Law yang dilaksanakan Aliansi Kaltim Menggugat.  AJI Balikpapan yang membawahi biro Samarinda dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menganggap intimidasi dalam bentuk apapun dan tindakan menghalang-halangi proses peliputan melanggar UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Dari data yang dihimpun, sebanyak lima jurnalis lokal mengalami kekerasan fisik saat menjalankan tugas jurnalistik di Samarinda. Mereka adalah Samuel Gading (Lensa Borneo/dijambak), Mangir (Disway Nomersatu Kaltim/diinjak kakinya), Kiky (Kalimantan Tv/dipukul bagian dada), Yuda Almeiro (IDN Time/Diintimidasi), dan Faishal Alwan Yasir (Koran Kaltim/Ditahan sementara di Polres),” kata Ketua AJI Balikpapan Devi Alamsyah.

Atas dasar itu, AJI Balikpapan mendesak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) untuk memberikan penjelasan dan mengevaluasi personel yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.



“Jika terbukti bersalah, kami mendesak agar aparat kepolisian melayangkan permintaan maaf dan menanggung semua kerugian materiil dan fisik para korban. Jika tak ada jaminan pelakunya diproses tentu menjadi preseden buruk dan bisa berulang di kemudian hari. Artinya, kebebasan pers dalam ancaman bahaya,” tegasnya.

Menurut Devi, kekerasan fisik dan intimidasi terhadap pers salah satu pertanda gagalnya negara menjamin kebebasan pers dalam mencari dan menyebarkan informasi. Kekerasan fisik dan intimidasi terhadap pewarta bisa diproses pidana karena secara nyata dan terbuka menghalangi-halangi kerja-kerja pers.

Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40/1999 tentang Pers menyebutkan, Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta. Kata setiap orang dalam pasal itu, termasuk polisi.

“AJI Balikpapan terus mendampingi para jurnalis yang menjadi korban kekerasan, termasuk dalam hal pelaporan polisi,” katanya. Soal kekerasan fisik, sepanjang April 2019-Mei 2020, AJI mencatat ada 31 kasus yang dilakukan oleh anggota Polri.

Dua momen kekerasan terjadi ketika jurnalis meliput demonstrasi besar di bulan Mei dan September tahun lalu. Ditarik lebih jauh, medio 2006-September 2020, AJI mencatat ada 785 jurnalis jadi korban kekerasan.

Kekerasan fisik nangkring di nomor satu kategori jenis kekerasan (239 perkara); disusul pengusiran/pelarangan liputan (91); dan ancaman teror (77). Dalam ranah pelaku, 65 orang merupakan anggota polisi, 60 massa, dan 36 orang tidak dikenal.

AJI juga meminta kepolisian menghormati Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri terdaftar dengan Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Atas dasar itu, AJI Balikpapan meminta agar aparat kepolisian menghentikan tindakan intimidatif terhadap jurnalis dalam melaksanakan proses peliputan. Baik itu mengancam, merusak fasilitas jurnalis hingga melakukan tindakan kekerasan.

AJI juga meminta polisi menghargai jurnalis sebagai seorang profesi yang dilindungi oleh Undang-Undang. Sama halnya dengan Polri, kendati memiliki fungsi dan tanggungjawab yang bebeda. “Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk menindak pelaku kekerasan terhadap jurnalis di lapangan.

Karena itu bagian dari pembungkaman terhadap sistem demokrasi. Dan juga merusak citra Polri. Serta menyampaikan permohonan maaf dan menanggung semua beban kerugian jurnalis yang diintimidasi, baik moril maupun materil,” ungkapnya.(Kanakalimantan.com/ril)

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->