Connect with us

HEADLINE

Akhirnya Gerindra Banjarbaru Buka Suara, 60% Pilih Usung Incumbent Nadjmi-Jaya!

Diterbitkan

pada

Arah dukungan Gerindra lebih cenderung ke incumbent Nadjmi-Jaya, seperti diakui Ketua DPC Gerindra Kota Banjarbaru Dr Syahriani Syahran saat pelantikan pimpinan DPRD Banjarbaru pada Senin (4/11). foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Peta kekuatan parpol jelang Pilkada Banjarbaru mulai terbentuk. Partai Gerindra Banjarbaru kemungkinan akan satu kubu dengan Partai Nasdem mengusung calon incumbent Nadjmi Adhani-Darmawan Jaya Setiawan. Arah dukungan Gerindra ini disampaikan Ketua DPC Syahriani Syahran, Senin (4/11).

“Isu-isu itu kemungkinan besar benar, sinyal ke petahana,” ujarnya saat ditemui awak media seusai pelantikan Pimpinan DPRD Kota Banjarbaru, di Aula Graha Paripurna, Senin (4/11). “Untuk persentasenya 60 persen lah,” sambungnya.

Syahriani mengatakan, incumbent memiliki kriteria yang diharapkani Gerindra. “Kriteria kami, orang yang memiliki prestasi, berpengalaman, dan memiliki rekam jejak yang baik,” katanya.

Dari beberapa nama yang mendaftar ke partai Gerindra yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah petahana. “Saat ini yang masuk baru petahana dan dr Halim, tapi posisi dr Halim wakil sedangkan kita dari kader masih belum ada mencalonkan,” jelasnya.

Ia mengatakan, DPP Gerindra memang sebelumnya menghendaki mengusung kader sendiri. Namun pihaknya mengaku tidak siap jika mengajukan nama.

Sempat disinggung soal mengenai adanya mahar politik yang mesti disiapkan untuk dibayar ke partai Gerindra, ia dengan tegas mengatakan itu tidak benar. “Semua persyaratan sebagaimana di formulir, apalagi yang menyangkut mahar, itu tidak ada. Baik di DPC maupun DPD,” tegasnya.

Walhasil, dengan sinyal dukungan Gerindra ini maka incumbent Nadjmi-Jaya kemungkinan besar bisa melaju melalui jalur parpol. Berbekal dukungan 6 kursi Gerindra, ditambah 4 kursi Nasdem, maka saat ini petahana mengantongi 10 kursi. Jumlah tersebut lebih dari cukup sebagai syarat bagi Nadjmi-Jaya untuk mendaftar ke KPU sebagai calon walikota-wakil walikota melalui jalur parpol.

Sebagaimana diketahui, sinyal dukungan Nasdem sebelunya juga didapat Nadjmi-Jaya dari Ketua Umum Surya Paloh. Pertemuan yang berlangsung di kantor DPP Nasdem tersebut berlangsung Jumat (25/10) lalu. Surya Paloh nampak memberikan apresiasi terhadap calon incumbent ini dengan ungkapan pelukan kepada Nadjmi-Jaya.

Nadjmi pun mengatakan kesan positif pada pertemuan tadi. Ia mengatakan, pertemuan tersebut memiliki nilai penting bagi langkah mereka untuk maju kembali dalam Pilkada di Banjarbaru 2020 nanti. “Beliau (Surya Paloh) merupakan sosok negarawan sekaligus tokoh politik hebat yang dimiliki bangsa ini. Banyak hal kami dapatkan dari beliu dari pertemuan tadi. Tapi intinya, Bapak Surya Paloh sangat menghargai pemimpin yang mau bekerja keras untuk daerah, bangsa, dan negara,” kata Nadjmi kepada Kanalkalimantan.com.

Ia mengatakan, Surya Paloh juga menyampaikan bahwa Nasdem membuka pintu lebar bagi dirinya untuk menatap Pilwali Banjarbaru 2020 mendatang. Sebelumnya, Nadjmi-Jaya telah mengantarkan formulir perdaftaran ke DPD Partai Nasdem Banjarbaru, Rabu (9/10) siang.

Selain kedua parpol tersebut, tak menutup kemungkinan PKS juga akan bergabung ke Nadjmi-Jaya. Apalagi, sebelumnya kedua pasangan tersebut juga telah mendaftar ke partai yang juga menjadi koalisi bersama Gerindra di Pilpres 2019 lalu. PKS yang memiliki 2 kursi di DPRD Banjarbaru, akan menambah amunisi bagi Nadjmi-Jaya.

Sementara itu, kubu penantang Aditya Mufti Ariffin-AR Iwansyah juga dipastikan mampu mengamankan tiket parpol. Berbekal 5 kursi Partai Golkar dan 4 kursi PPP, pasangan ini diatas kertas telah mengantongi 9 kursi sebagai modal awal mendaftar ke KPU nanti.

Tapi, koalisi pendukung kubu penantang dipastikan juga akan bertambah. Sinyal PDIP untuk merapat ke Aditya-Iwansyah cukup kuat. 3 kursi PDIP akan menambah suara dari pasangan ini. Ditambah lagi kemungkinan dukungan dari PKB yang juga mengantongi 3 kursi dan PAN yang mengantongi 2 kursi. Sehingga, pasangan ini kemungkinan akan maju berbekal sokongan 17 kursi.

Meski suara parpol cukup signifikan, namun di Pilkada nanti bukan berarti akan menentukan segalanya. Pilihan utama masih ada di tangan pemilih. Beberapa faktor juga mempengaruhi, terutama menyangkut personifikasi kandidat dan visi misi yang diusungnya.

Merujuk pada hasil survei Indikator Politik Indonesia beberapa waktu lalu yang mengupas sejumlah aspek elektoral di Pilkada Banjarbaru (meliputi popularitas, aspek kinerja, efek elektoral, dan lainnya), secara umum masih memposisikan incumbent masih di atas penantang. Hal tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan Indikator pada tanggal 4-9 Oktober 2019.

Seperti dalam rilis yang disampaikan Burhanudin Muhtadi, survei tersebut dilakukan pada warga Banjarbaru yang punya hak pilih dalam pemilihan umum. “Yaitu yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 410 responden,” terangnya.
Survei dilakukan dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 410 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error — MoE) sekitar ±5% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh kecamatan yang terdistribusi secara proporsional.

Dari hasil survei, petahana Nadjmi Adhani merupakan tokoh dengan popularitas paling tinggi, hampir semua pemilih tahu Nadjmi Adhani, 94%. Kemudian Aditya Mufti Ariffin, namanya sudah dikenal oleh sekitar 82% pemilih Kota Banjarbaru. Dan Darmawan Jaya Setiawan, Wakil Walikota petahana ini juga sudah cukup populer di kalangan pemilih, 68%. Sementara nama lain popularitasnya masih jauh lebih rendah, secara umum baru sekitar 20% atau lebih rendah.

Selain paling populer, Nadjmi Adhani juga memiliki tingkat kedisukaan paling tinggi di antara pemilih yang mengenal masing-masing nama. Sekitar 83% pemilih yang mengenal sekaligus suka kepada Nadjmi Adhani. Darmawan Jaya Setiawan disuka oleh 75% yang mengenalnya, dan Aditya Mufti Ariffin disuka oleh sekitar 69% pemilih yang mengenalnya.

Kedua petahana memiliki tingkat kedisukaan yang cenderung tinggi karena memiliki citra kepemimpinan yang cenderung positif di mata publik. Hal ini terutama karena didorong oleh evaluasi publik atas kinerja kepemimpinannya di Kota Banjarbaru yang juga positif. Pelaksanaan pemerintahan dan kondisi perekonomian cenderung dinilai positif oleh publik.

“Di antara warga yang bisa menilai, pemerintahan Kota Banjarbaru di bawah kepemimpinan pasangan Nadjmi Adhani dan Darmawan Jaya Setiawan dinilai cukup bersih dari praktek korupsi dan suap,” kata Burhanuddin.(cel/tim)

Reporter : Cel/tim
Editor : Chell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Jalur Zonasi PPDB Online Bermasalah, Cuma Jarak 400 Meter Burhanuddin Ditolak Masuk SMA

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Burhanuddin (kanan) calan siswa bersama sang ibu bingung syarat jalur zonasi terpenuhi tapi ditolak sistem PPDB. foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Berbagai kendala ditemukan selama proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2020/2021, yang digelar secara daring (online). Seperti halnya yang dirasakan salah seorang calon siswa Burhanuddin, kala mendaftar ke SMA Negeri 2 Banjarbaru.

Pada Jumat (10/7/2020) pagi, Burhanuddin ditemani ibunya mendatangi pihak SMAN 2 Banjarbaru untuk mengadukan keluhannya. Ia mengaku bahwa pendaftaraan di SMAN 2 Banjarbaru melalui situs PPDB telah ditolak tanpa adanya keterangan yang jelas.

Kepada Kanalkalimantan.com, sejak awal dimulainya PPDB pada 29 Juni lalu, dirinya langsung mendaftar dengan melampirkan berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hingga akhirnya pada Selasa (7/7/2020) kemarin, ia baru mengetahui namanya telah ditolak dalam sistem PPDB.

“Tidak tahu pendafataran saya ditolak karena apa. Kalau misalnya ada berkas persyaratan yang kurang, bisa saya lengkapi. Tapi di website pendaftaran tidak diberikan keterangan apa-apa,” keluhnya.

 

Lebih bingung lagi ibu Burhanuddin, Sumyani, awalnya meyakini bahwa anak bungsunya tersebut memenuhi syarat untuk diterima di SMAN 2 Banjarbaru melalui jalur zonasi. Raut wajah kecewa begitu tersirat, mengingat tak ada lagi sekolah yang bisa menerima anaknya.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbilang sulit, tentu sangat memberatkan bagi Sumyani untuk memasukan anak ke sekolah-sekolah swasta. Pasalnya, ia hanya sendiri menafkahi anak-anaknya, dengan berkerja sebagai pembantu rumah tangga.

“Rumah kami masih berada satu kelurahan dengan SMAN 2 Banjarbaru. Seharusnya anakku keterima melalui jalur zonasi. Kalau gak diterima di sini, tidak tahu anakku harus mendaftar kemana. Teman-temanya sekolah semua, masa dia nggak,” beber sang ibu.

Persoalan yang dihadapi Burhannudin tersebut nyatanya telah diketahui oleh pihak sekolah. Dalam hal ini Kepala SMAN 2 Banjarbaru Eksan Wasesa mengungkapkan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk menerima Burhannudin sebagai siswa di sekolahnya.

Ditegaskan Eksan, Burhannudin telah memenuhi syarat PPDB di SMAN 2 Banjarbaru melalui jalur zonasi. Walaupun tak sedikit masyarakat yang kurang bisa mengakses internet saat melakukan proses pendaftaran, namun dirinya tetap mempertanyakan situs PPDB online yang menolak pendaftaran Burhannudin.

“Lokasi rumah siswa dan sekolah, jaraknya 410 meter. Itu sudah masuh radius jalur zonasi. Jadi, siswa ini berhak dan kami harus menampungnya,” tegas Eksan.

Pengumuman di SMAN 2 Banjarbaru terkait penerimaan siswa baru. foto: rico

Tak hanya itu, Eksan juga menuturkan bahwa sekolah akan menanggung seluruh biaya Burhannudin. Temasuk juga mengusulkan ke pemerintah agar Burhannudin menerima beasiswa. “Selama ini, mereka tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Maka dari itu, semaksimal mungkin kita akan bantu siswa ini,” lanjutnya.

Faktanya, beberapa kasus serupa seperti yang dialami Burhannudin memang kerap kali ditemukan. Eksan mengakui ada beberapa calon siswa telah ditolak dalam sistem PPDB, padahal menurut ketentuan jalur zonasi seharusnya diterima masuk.

“Kita sudah mendapati beberapa kasus serupa. Calon siswa yang sudah memenuhi syarat jalur zonasi, seharusnya sudah pasti diterima. Untuk itu, kita pihak sekolah mengambil kebijakan khusus untuk para calon siswa yang mengalami masalah seperti ini,” lugasnya.

Perlu diketahui, pada PPDB tahun ini, SMAN 2 Banjarbaru menerima 10 rombongan belajar dengan total 324 siswa. Mengacu pada aturan pusat, dari total jumlah siswa tersebut, difokuskan penerimaan siswa pada jalur zonasi sebesar 50 persen. Lalu, disusul 30 persen jalur prestasi, 15 persen jalur afirmasi dan 5 persen untuk jalur mutasi atau perpindahan orang tua. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Menyoal Rapid Test, ‘Tarik Menarik’ Manfaat Deteksi Covid-19 dengan Tudingan Komersialisasi!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan soal batasan tarif Rapid test yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat. Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Surat Edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait batasan tarif rapid test antibodi untuk Covid-19 dengan biaya tertinggi hanya Rp 150 ribu, menuai pro kontra di tengah masyarakat. Sebagian menganggap aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi itu mampu meminimalisir terjadinya komersialisasi. Tapi lainnya menganggap penetapan tarif tersebut tak sesuai dengan realitas operasional di lapangan hingga menegaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi lahan bisnis.

Keluarnya SE Menkes tersebut, menyusul adanya kebijakan Terawan yang mewajibkan seluruh awak dan calon penumpang angkutan laut maupun udara melampirkan surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan rapid test antibodi saat membeli tiket perjalanan.

Kritik adanya dugaan rapid test menjadi lahan bisnis disampaikan anggota Ombudsman Alvin Lie dan Pakar Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono. Keduanya sepakat bahwa biaya rapid test atau tes PCR telah dikomersialkan oleh sejumlah pihak.

Alvin mengatakan seseorang yang telah melakukan rapid test tidak menjamin bahwa orang tersebut terbebas dari virus. Hal tersebut dikarenakan, rapid test antibodi ini tidak mendeteksi virus dalam tubuh seseorang. “Ini juga membuktikan bahwa rapid test itu tidak mendeteksi apakah seseorang itu tertular Covid atau tidak, hanya test antibodi,” kata Alvin kepada wartawan, Rabu (8/7/2020) seperti dilansir detik.com.

 

Sementara Pandu mengatakan, biaya Rp 150 ribu rapid test yang ditetapkan Kemenkes dinilai masih terbilang mahal. Menurutnya, harga itu hanya untuk menebus alat rapid testnya saja. “Seharusnya di bawah Rp 100 ribu kalau perlu Rp 100 ribu aja,” katanya.

Pandu mengatakan biaya Rp 150 ribu untuk sekali rapid test belum termasuk dengan biaya untuk membayar jasa pelayanan tenaga medisnya. Dia menyebut jika diakumulasikan untuk biaya rapid test tersebut bisa mencapai Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. “Nanti ada tambahan-tambahan lagi, Itu kan harga testnya aja. Ongkos petugasnya, layanannya? Jadi masih jalan untuk tetap mengkomersialkan,” katanya.

Alvin menambahkan, syarat menyertakan surat keterangan pemeriksaan PCR atau rapid test bagi calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan di dalam negeri dinilai sudah tidak relevan lagi diterapkan. Seharusnya aturan tersebut hanya berlaku untuk perjalanan ke luar negeri.

“Dengan adanya ini justru kita pertanyakan apakah masih relevan melakukan test antibodi ini sebagai syarat bepergian bagi penumpang pesawat udara, kereta api, maupun kapal. Karena sebenarnya rapid test ini tidak ada gunanya untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Alvin.

“Perlu diingat bahwa hanya di Indonesia yang mensyaratkan calon penumpang pesawat udara maupun kereta api untuk mempunya sertifikat uji Covid. Negara lain tidak ada yang mensyaratkan itu, syarat itu hanya untuk lintas negara bukan untuk penerbangan domestik atau rute dalam negeri,” lanjutnya.

Komitmen agar rapid test tak menjadi ajang bisnis juga ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan rapid test virus corona (Covid-19) tak dijadikan sebagai ajang bisnis oleh sejumlah oknum. Pemerintah pun perlu serius mengawasi agar biaya rapid test ini tak dibanderol melebihi yang sudah ditetapkan Kemenkes.

Infografis: kanalkalimantan/yuda

Infografis: kanalkalimantan/yuda

Mufida mengatakan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan dan Agus Putranto harus turun tangan mengawasi langsung pelayanan rapid test di lapangan. Menurutnya, pemerintah bertugas memastikan rakyat mendapat pelayanan rapid test terbaik.

Mufida mengapresiasi langkah Kemenkes menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi. Namun ia meminta pemerintah serius melakukan pengawasan agar tak ada yang melanggar batasan maksimal biaya rapid test.

Setiap fasilitas kesehatan yang menggelar rapid test harus menandatangani persetujuan mematuhi aturan itu, kata Mufida. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah memastikan tarif rapid test di lapangan sesuai dengan aturan.

“Monitoring bisa dilakukan secara sampling dengan sidak atau secara rutin. Bagus kalau Kemenkes dan jajaran di daerah membuka hotline pengaduan harga rapid test di lapangan,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Kalsel, Depi Hariyanto, menyatakan keberatan dengan aturan surat bebas Covid-19 untuk masuk ke suatu daerah. Sementara biaya sekali pemeriksaan, menurut Depi, sekitar Rp 500 ribu. “Itu artinya perusahaan harus menyiapkan sekitar Rp 2 juta untuk satu sopir setiap bulannya,” kata Branch Manager JNE Banjarmasin tersebut.

Syarat Rapid Test Digugat

Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dilaporkan ke Ombudsman RI terkait syarat rapid test bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan transportasi publik di tengah pandemi virus corona (covid-19). Sebelumnya ia telah menggugat aturan syarat rapid test tersebut ke Mahkamah Agung.

Syarat rapid test ini tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat, kereta api, maupun kapal laut. “Kami mengadukan Gugus Tugas ke Ombudsman terkait aturan perubahan kewajiban rapid test bagi penumpang transportasi umum seperti diatur dalam SE Nomor 9 Gugus Tugas,” ujar pelapor, Muhammad Sholeh.

Diketahui, ketentuan dalam Surat Edaran tersebut mengubah masa berlaku rapid test yang semula 3 hari menjadi 14 hari. Ketentuan ini berlaku pula untuk masa berlaku tes PCR yang semula 7 hari menjadi 14 hari.

Sholeh tak mempermasalahkan masa berlaku tes tersebut. Namun menurutnya kewajiban rapid test itu menyusahkan penumpang yang akan bepergian. “Meski sudah diubah dari tiga hari menjadi 14 hari tetap menyusahkan penumpang. Kami menuntut dihapus kewajiban rapid test, bukan diubah masa berlakunya,” katanya.

Sholeh menilai, Gugus Tugas tak berwenang mengatur syarat penumpang. Menurutnya, ketentuan tentang penumpang yang akan bepergian di tengah pandemi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

“Kebijakan rapid test berbiaya mahal ini sangat merugikan calon penumpang. Sebab tidak semua penumpang orang kaya,” ucap Sholeh.

Sholeh sebelumnya telah menggugat kewajiban rapid test ke Mahkamah Agung (MA) dengan berpedoman pada SE Gugus Tugas Nomor 7 Tahun 2020. Dalam Surat Edaran tersebut masih mengatur masa berlaku hasil rapid test negatif tiga hari dan tes PCR tujuh hari.

Tak lama muncul Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah masa berlaku hasil rapid test dan tes PCR menjadi 14 hari. (Kanalkalimantan.com/cel/dtc/suara)

 

Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Hampir Tembus 4.000, 108 Kasus Baru Covid-19 di Kalsel Didominasi Hasil Tracing

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Rapid test terus dilakukan untuk mencegah Covid-19 yang terus bertambah Foto: gugus tugas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Jumlah kasus positif Covid-19 di Kalimantan Selatan terus bertambah. Bahkan, hingga Kamis (9/7/2020) sore, berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalsel mencatat, jumlah kasus Covid-19 keseluruhan mencapai 3.926 kasus, atau hamper mencapai 4 ribu kasus.

Menurut Juru Bicara GTPP Covid-19 Kalsel Muhamad Muslim, tercatat ada penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 108 kasus. Di mana, sebanyak 13 kasus diantaranya disumbang dari pasien dalam pengawasan (PDP) yang terkonfirmasi positif Covid-19. Terdiri dari 8 kasus dari RSUD Ulin Banjarmasin, 2 kasus dari RSUD H Boejasin Pelaihari, serta masing-masing 1 kasus dari RS Bhayangkara Banjarmasin, RSUD Ratu Zalecha Martapura dan RS Sari Mulia Banjarmasin.

“Sisanya sebanak 95 kasus baru merupakan hasil tracing kontak yang dilakukan oleh Surveilans. Oleh karena itu, kasus baru hasil tracing ini berkisar 88 persen,” kata Muslim di ruang kerjanya di Banjarmasin, Kamis (9/7/2020) sore.

 

Hasil tracing sendiri, didominasi dari Kota Banjarmasin sebanyak 40 kasus dan Kota Banjarbaru sebanyak 18 kasus. Disusul dari Kabupaten Tanah Laut sebanyak 13 kasus, Kabupaten Banjar sebanyak 8 kasus, Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 7 kasus, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 6 kasus dan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 4 kasus.

Saat ini, ada 2.555 kasus positif Covid-19 yang menjalani perawatan. Dari jumlah itu, 317 kasus menjalani perawatan di beberapa rumah sakit, sedangkan 2.238 kasus lainnya menjalani perawatan pada karantina khusus maupun isolasi mandiri.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel ini memastikan ada penambahan kasus positif Covid-19 yang sembuh. Sehingga, angkanya merangkak menjadi 1.162 kasus. “24 orang ini merupakan hasil perawatan di beberapa tempat. Diantaranya karantina khusus Bapelkes Kalsel di Banjarbaru sebanyak 4 orang, yang terdiri dari warga Kabupaten Banjar 2 orang, warga Banjarmasin 1 orang dan warga Barito Kuala 1 orang,” beber Muslim.

Disusul 7 orang yang sembuh dari RSUD Ulin Banjarmasin, terdiri dari 6 warga Banjarmasin dan 1 warga Kabupaten Tanah Laut. Kemudian, kasus sembuh lainnya disumbang dari karantina khusus di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 10 orang dan karantina mandiri di Kota Banjarbaru sebanyak 2 orang.

Angka kematian akibat Covid-19 sendiri, masih bertengger di angka 209 kasus. “Hari ini, tidak ada yang dilaporkan meninggal dunia,” lugas Muslim. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->