Connect with us

Politik

Akhmad Syarif Optimis Proses PAW Tuntas di KPU Banjar

Diterbitkan

pada

KPU Banjar Foto : Kanal Kalimantan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MARTAPURA, Akhmad Syarif, calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Derwana Farmei Golles JN otimistis KPU Banjar selesaikan proses PAW 31 Oktober 2018.

Menurut Akhmad Syarif, proses verifikasi factual yang telah dilakukan KPU Banjar kepada PKPI Kabupaten Banjar, ia tinggal menunggu SK untuk menduduki kursi DPRD Banjar yang sudah beberapa bulan kosong tersebut.

“Sudah menerima surat dari KPU Banjar, tertera di surat mereka (KPU Banjar) sudah melaksanakan verifikasi, namun masih belum ada hasil kepastian penunjukan siapa yang akan menjadi PAW Derwana,” ujarnya.

Jika masih tidak ada ketetapan kepastian hingga per 31 Oktober nanti, Syarif mengatakan, ada kemungkinan DPP PKPI akan melayangkan surat mempertanyakan kepastian proses tersebut ke KPU Banjar.

Sementara itu, Divisi Hukum KPU Banjar Abdul Karim Omar mengatakan, pihaknya memang sudah melakukan proses verifikasi kepada beberapa anggota PKPI Banjar.

“Kami sudah selesai melakukan proses verifikasi, walaupun ada yang masih mengakui terdaftar sebagai anggota PKPI dan sebagainya, itu hak mereka dan semua hasil datanya sudah kami serahkan ke PKPI Kabupaten Banjar,” ujarnya.

Karim menambahkan, selama ini banyak yang salah persepsi bahwa penunjukan PAW adalah ditentukan KPU, namun yang memutuskan berhak menjadi PAW bukanlah dari KPU Banjar, melainkan partai bersangkutan.

“Banyak berpendapat begitu, KPU Banjar bukan menentukan siapa yang berhak, namun partailah memutuskan siapa yang akan menjadi PAW Derwana itu,” sahutnya.

Ketika ditanya target hingga 31 Oktober, apakah sudah ada kepastian? KPU Banjar hanya bisa berusaha dan masih akan mengkaji surat balasan dari PKPI sampai dengan mengundang pihak terkait untuk rapat bersama membahas persoalan PAW tersebut.

“Mudah-mudahan tercapai, karena ini tanggalnya mepet, sekarang kita tinggal menunggu jawaban di rapat dengan pihak terkait untuk memutuskan,” pungkasnya.

Sebelumnya keraguan permasalahan ini menyebabkan 1 kursi di DPRD Banjar yang ditinggal Derwana Farmei Golles JN belum terisi. Divisi Teknis Pencalonan KPU Kabupaten Banjar M Zain mengatakan, hingga surat penundaan tersebut dilayangkan, pihaknya terus bekerja untuk menyelesaikan kasus PAW Derwana.

“Kita terus berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut, sekarang kita sudah panggil anggota PKPI untuk dimintai keterangan,” ujarnya. Dijelaskannya, dalam memintai keterangan dalam proses verifikasi faktual, pihaknya menanyakan berbagai pertanyaan. Mulai status keanggotaan, kepemilikan kartu tanda anggota dan berbagai pertanyaan seputar klarifikasi administrasi yang nanti hasilnya akan diserahkan kepartai PKPI.

Dalam melakukan proses verifikasi, dikatakan Zain, tidak semua berjalan dengan lancar. Mengingat dalam pencariannya rata-rata anggota PKPI kebanyakan berada di luar Kabupaten Banjar. Sehingga sulit untuk ditemui langsung dan tentunya memakan waktu yang tidak sebenar.

“Salah satu alasan proses ini masih belum ditetapkan hingga sekarang dan memakan waktu adalah ketika kita mencari orang yang bersangkutan, memang sebagian tempat tinggalnya ada yang di pelosok Kabupaten Banjar hingga luar wilayah kita, bahkan ada juga yang pindah tempat tinggal,” ujarnya.

Sementara ditanya apakah ada deadline untuk proses PAW, Zain masih tidak bisa memastikan kapan proses tersebut akan berakhir. Mengingat proses yang tidak mudah dan ada tahapan-tahapan yang dilalui berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan oleh KPU.

“Kita masih tidak berani mengatakan akan selesainya itu kapan, kita selesaikan dulu proses secara bertahap, nanti kalo verifikasi sudah selesai, hasilnya akan kita serahkan ke partai yang bersangkutan,” pungkasnya.

Perlu diketahui sebanyak 31 anggota PKPI sudah sah diberhentikan dari keanggotaan oleh partai yang bersangkutan sejak 5 Oktober 2018. Hanya menyisakan beberapa anggota yang aktif termasuk Akhmad Syarif, Ketua PKPI Banjar sekarang yang diisukan akan penjadi PAW Dermana. (rendy)

Reporter: Rendy
Editor: Abi Zarrin Al Ghifari

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Politik

Khofifah-Risma ‘Perang’, ‘Rivalitas Politik’ yang Rugikan Rakyat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi grafis Khofifah vs Risma. Foto: grafis Andy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, SURABAYA – Pascakejadian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah-marah menyebut ada sabotase terkait penanganan Covid-19 di Surabaya, beberapa pihak menyebut polemik antara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mestinya bisa diselesaikan dengan duduk bersama.

Pengamat Media Rossi Rahardjo yang karib disapa Cak Rossi, mengatakan permasalahan yang ada selama ini lebih disebabkan miskomunikasi.

“Ini lebih kepada miskomunikasi dan bisa diselesaikan duduk bersama, bicara sambil ngopi-ngopi cantik,” ujar mantan Pemred  Harian Kabar Madura tersebut.

Menurut Rossi, buruknya komunikasi pemimpin dapat menyengsarakan rakyat, terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

“Kuncinya komunikasi dan koordinasi. Jangan sampai ego pemimpin membuat rakyat jadi korban. Jumlah positif Covid-19 di Jawa Timur, terutama Surabaya terus melonjak tajam,” tambah mahasiswa Program Doktoral Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya ini.

Terkait adanya dugaan persaingan jelang Pilkada Surabaya 2020, Rossi yang juga peneliti di Lembaga Kajian Pilkada Nusakom Pratama menyebut hal tersebut sangat tidak patut.

Baca juga: Kronologi Lengkap Wali Kota Risma Ngamuk sampai Gemetar Karena Mobil PCR

Menurutnya, penyebaran Covid-19 sangat cepat dan membahayakan seluruh warga harus menjadi prioritas utama semua pihak dan untuk sementara bisa mengenyampingkan syahwat politik masing-masing.

“Sangat tidak elok dan tidak etis jika ada kepentingan politik dicampuradukkan dalam penanganan Covid-19. Rakyat yang akan jadi korbannya!” imbuh pria yang sudah menerbitkan empat buah buku tersebut.

Rossi Rahardjo dalam sebuah sesi perkuliahan. Foto: dok. pribadi Rossi

Ia mengatakan, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya tidak perlu malu menyontoh daerah lain yang berhasil menekan laju positif Covid-19 seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Tegal bisa menjadi contoh bagaimana adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antarinstitusinya. Saya juga mendengar kabar jika Kota Batu juga berhasil. Mengapa Surabaya justru semakin banyak? Jawabnya karena komunikasi dan koordinasi yang buruk antara Pemprov dan Pemkot,” papar Rossi.

Menurutnya, pemimpin wajib memiliki  logical frame work yang terdiri dari visi, misi, strategi, intervensi,  dan aksi saat menghadapi ancaman. Jika pemimpin tidak dapat melakukan hal tersebut, lalu apa fungsi pemerintah sebagai institusi yang berwenang untuk melindungi rakyatnya?.

Yang dibutuhkan di Jatim-Surabaya saat ini adalah duduk bersama membahas penanganan Covid-19, bukan malah memprovokasi. Ada jembatan komunikasi yang harus dibuka, bukan malah makin disumbat dengan mobilisasi tensi melalui perang di media massa. (kanalkalimantan.com/andy)

Reporter : andy
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Pilkada 2020 Akan Jadi Ajang Calon Kepala Daerah Adu Solusi Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pilkada akan jadi ajang cari solusi penanganan Covid-19 Foto: janushenderson.com Editor: cell
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai gelaran Pilkada serentak tahun 2020 yang rencananya digelar 9 Desember berpotensi membuat penanggulangan virus corona (Covid-19) menjadi lebih optimal di sejumlah daerah. Dia menganggap calon kepala daerah bakal saling membuat terobosan.

Para kepala daerah yang menjadi calon petahana atau incumbent juga dipastikan akan terpacu mengendalikan kasus corona di wilayahnya untuk meraih simpati publik agar kembali dipilih.

“Justru kita balik menjadi peluang untuk makin menekan Covid-19 karena seluruh daerah incumbent akan all out,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II, KPU, Bawaslu dan DKPP melalui sambungan jarak jauh, Rabu (27/5).

Dilansir cnnindonesia.com, Tito memprediksi calon petahana bakal berbuat lebih banyak dalam menangani virus corona karena penantang mencari kelemahan yang ada selama ini. Misalnya soal penyaluran bantuan sosial.

Apabila ada bansos yang tak tepat sasaran, bisa saja menjadi bahan kritik calon kepala daerah penantang. Penyebaran virus corona yang masif juga bisa menjadi bahan calon kepala daerah penantang untuk menurunkan elektabilitas calon kepala daerah petahana.

“Sebaliknya bagi penantang, mereka unlimited, bisa keluarkan gagasan ide ditawarkan ke masyarakat. Kami lihat ini justru bisa mendorong, bukan menghambat,” kata Tito.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan Pilkada Serentak 2020 berpotensi membuat semakin banyak bantuan sosial yang disalurkan kepada warga terdampak virus corona. Sumbangan semakin besar lantaran ada pihak-pihak yang ingin menaikkan elektabilitas.

“Sehingga ada semacam ekonomi yang bisa semakin hidup. Bahkan mungkin ada kerja baru, EO atau event organizer kampanye di tengah Covid-19. Ini bagaimana jaring orang tapi melalui media nonpertemuan akbar,” kata Tito.

Diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Perppu berisi tentang penundaan Pilkada 2020 yang mestinya dihelat September 2020, jadi direncanakan pada 9 Desember 2020.

Sejumlah pegiat pemilu, salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menilai pilkada sebaiknya ditunda hingga 2021. Alasannya, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan masyarakat. (cnnindonesia)

 

Reporter : CNN
Editor : Cell

 

a


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Pilkada Serentak 9 Desember, Mendagri Didukung Kemenkes dan Gugus Tugas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Pilkada tetap digelar 9 Desember Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Pilkada serentak tetap dilaksakan pada 9 Desember seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penundaan Pilkada 2020.

Hal itu ia sampaikan, saat gelaran rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. Dalam pemaparannya, Tito mengungkapkan 47 negara di dunia yang melaksanakan pemilihan umum tahun ini tetap melanjutkan. Meski ada sebagian yang menunda, tetapi penundaan hanya perpindahan bulan bukan tahun. Adapun pelaksaan pilkada serentak, nantinya tetap bakal mematuhi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.

“Belajar dari pengalaman negara lain dan kemudian bagaimana mensiasatinya, pilkada Desember ini tetap kita laksanakan namun protokol kesehatan kita komunikasikan dan kita koordinasikan,” kata Tito, Rabu (27/5/2020) seperti dilansir suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com.

Terkait pelaksanaan pilkada pada Desember mendatang, Tito mengatakan telah melakukam komunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganam Covid-19. Ia mengemukakan, mereka mendukung dengan catatan tahapan Pilkada harus mematuhi protokol kesehatan.

“Kami sudah komunikasikan dengan Kemenkes dan Gugus Tugas, prinsipnya mereka lihat belum selesai 2021 mereka dukung 9 Desember. Namun protokol kesehatan dipatuhi, disusun dengan mengikutsertakan mereka-mereka dan waktu pelaksanaan bersama dan bisa menjadi pendorong,” ujar Tito.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai, Pilkada 2020 yang direncanakan pada Desember bisa saja tetap dilaksanakan, asal dapat memenuhi sejumlah syarat agar pemungutan suara tetap memiliki integritas, meski dilangsungkan saat pandemi Covid-19.

Merujuk kepada Global Comimission on Elections, Democracy and Security, Titi mengungkapkan, untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas maka ada dua aspek yang perlu dipenuhi, yakni hak asasi manusia dan keadilan pemilu.

Ia berujar kedua aspek tersebut harus dapat dipastikan pemenuhannya apabila pemerintah ingin melangsungkan Pilkada pada Desember 2020. Sebelumnya, Titi sendiri memandang pelaksanaan Pilkada pada Desember dirasa tidak memungkinkan karena membutuhkan persiapan yang mau tidak mau dikerjakan saat masa pandemi.

“Jadi kalau Pilkada mau di tengah pandemi boleh-boleh saja toh juga negara ada yang bisa melakukan. Tetapi apakah kita bisa meyakinkan bahwa kita bisa memenuhi hak asasi manusia dan juga electoral justice atau keadilan pemilu?” kata Titi dalam diskusi online, Minggu (17/5/2020).(suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->