Connect with us

Politik

Akhmad Syarif Pertanyakan Kepastian Proses PAW di DPRD Banjar

Diterbitkan

pada

Proses verifikasi KPU menyebabkan PAW atas Derwana oelh Ahmad Syarif belum pasti. Foto : rendy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MARTAPURA, Akhmad Syarif, calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Derwana Farmei Golles JN, resah tidak adanya kejelasan bagaimana proses verifikasi yang telah dilakukan KPU Banjar. Ia pertanyakan sampai kapan proses PAW tersebut ditunda.

Pasca dilayangkannya surat surat penundaan PAW Dermana Fermei Golles JN hingga 31 Oktober 2018 oleh KPU Banjar ke Sekretariat DPRD Banjar pada Senin (8/10) lalu dengan alasan masih melakukan verifikasi faktual terlebih dahulu mengenai siapa pengganti Derwana dari PKPI. Keraguan dan polemik atas permasalahan ini menyebabkan kursi DPRD Banjar ditinggal Derwana Farmei Golles JN belum terisi.

Sebenarnya persoalan tersebut telah dibahas KPU dan Bawaslu Banjar bersama DPRD dan PKPI pada rapat pekan lalu. Hasil dari rapat Bawaslu Banjar merekomendasikan agar KPU Banjar untuk konsultasi ke KPU Pusat dan melakukan verifikasi faktual.

Sebelumnya KPU Banjar juga diminta Bawaslu Banjar agar tak terburu-buru memproses pengajuan PAW usulan PKPI, terkait nama Akhmad Syarif menjadi calon pengganti Derwana Farmei Golles JN di DPRD Banjar.

Hal ini dibuktikan dalam rapat bersama antara KPU dan Bawaslu Banjar yang difasilitasi DPRD Banjar di Martapura, Senin (1/10) lalu. Pada rapat tersebut terjadi silang pendapat antara dua lembaga penyelenggara pemilu itu. Utamanya, menyikapi usulan PAW yang berasal PKPI dari dapil berbeda.

Komisioner Bawaslu Banjar, Fajeri Tamjidillah mengatakan, pihaknya ingin semua proses PAW yang dilakukan parpol dan KPU Banjar sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU).  Ia mengatakan pihaknya mengapresiasi DPRD Banjar yang telah mengundang Bawaslu, KPU dan PKPI untuk membahas calon PAW pasca Derwana mengundurkan diri sebagai anggota dewan.

“Yang jelas kami melihat ada keragu-raguan DPRD Banjar untuk melantik calon PAW yang telah diajukan PKPI. Sehingga untuk memastikannya, maka digelar rapat hari ini,” jelasnya.

Fajeri juga memaparkan, berdasarkan pandangan lembaga, PAW dari PKPI ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebab, diisi dari luar dapil dan juga tidak ada lagi anggota PKPI yang aktif pasca Pemilu 2014. “Untuk itu, kami rekomendasikan kepada KPU Banjar untuk konsultasi dengan KPU Provinsi Kalsel dan KPU RI. Hal ini untuk memastikan semuanya sesuai aturan,” pungkasnya.

Di sisi lain Ketua Dewan Pimpinan Provinsi PKPI Kalsel Ahmad Zaki pernah berikan penjelasan alasan penetapan Akhmad Syarif calon PAW Derwana Farmei, Menurut Zaki, DPP PKPI Kalsel telah punya waktu selama dua bulan untuk proses PAW Derwana. Namun, selama waktu itu tidak ada satupun ada tanggapan dari calon PAW selain Akhmad Syarif.

“Berkat pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Kabupaten berupa hasil rapat pleno, yang menyampaikan mereka tidak lagi menjadi anggota PKPI. Atas dasar itu kami menetapkan Bapak Akhmad Syarif sebagai calon PAW,” jelas Zaki.

Ketua DPP PKPI Kalsel ini menyatakan, walaupun mengacu pada PKPU, bahwa bisa diambil dari Dapil terdekat, namun kalau tidak ada anggota lagi tentu tidak bisa juga. Apalagi sekarang ini PKPI sekarang berbeda dengan PKPI dulu, sebab legalitas PKPI sekarang berada ditangan AM. Hendropriyono.

“Bagi saya, kalau ada yang mengaku anggota PKPI hanya omong kosong, sebab dimana mereka pada saat verifikasi parpol. Bagi saya, Nonsense kalau mengaku masih anggota PKPI,” pungkasnya.

Ahmad Syarif ditetapkan DPP PKPI Kalsel dan disetujui KPU Banjar menggantikan Derwana pada PAW di DPRD Kabupaten Banjar. Polemik muncul, karena Akhmad Syarif berasal dari Dapil yang berbeda dan bukan berada di posisi pertama pada perolehan suara.

Resah tidak ada kepastian Akhmad Syarif, yang juga merupakan ketua PKPI Kabupaten Banjar tersebut mengharapkan ada deadline penundaan yang dilakukan dalam tahap verifikasi. “Kita pertanyaan penundaan PAW yang dilakukan oleh KPU Banjar itu sampai kapan jeda waktunya karena tidak ada kejelasan yang pasti akan hal tersebut,” ujarnya.

Walaupun begitu dirinya mengaku menghargai penundaan yang telah dilakukan oleh KPU Banjar walaupun dengan alasan masih melaksanakan berbagai proses yang dilakukan seperti proses verifikasi.

“Sebenarnya bagaimana sistem verifikasi yang dilakukan oleh KPU Banjar itu, apakah menanyakan status keanggotaan kepada beberapa mantan anggota partai PKPI, saya dengar prosesnya seperti itu? Jika itu dipertanyakan KPU, maka itu percuma mengingat sebanyak 31 anggota PKPI yang akan dimintai keterangannya tersebut sudah sah diberhentikan sejak 5 Oktober lalu,” jelasnya.(rendy)

Reporter : Rendy
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Politik

Khofifah-Risma ‘Perang’, ‘Rivalitas Politik’ yang Rugikan Rakyat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi grafis Khofifah vs Risma. Foto: grafis Andy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, SURABAYA – Pascakejadian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah-marah menyebut ada sabotase terkait penanganan Covid-19 di Surabaya, beberapa pihak menyebut polemik antara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mestinya bisa diselesaikan dengan duduk bersama.

Pengamat Media Rossi Rahardjo yang karib disapa Cak Rossi, mengatakan permasalahan yang ada selama ini lebih disebabkan miskomunikasi.

“Ini lebih kepada miskomunikasi dan bisa diselesaikan duduk bersama, bicara sambil ngopi-ngopi cantik,” ujar mantan Pemred  Harian Kabar Madura tersebut.

Menurut Rossi, buruknya komunikasi pemimpin dapat menyengsarakan rakyat, terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

“Kuncinya komunikasi dan koordinasi. Jangan sampai ego pemimpin membuat rakyat jadi korban. Jumlah positif Covid-19 di Jawa Timur, terutama Surabaya terus melonjak tajam,” tambah mahasiswa Program Doktoral Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya ini.

Terkait adanya dugaan persaingan jelang Pilkada Surabaya 2020, Rossi yang juga peneliti di Lembaga Kajian Pilkada Nusakom Pratama menyebut hal tersebut sangat tidak patut.

Baca juga: Kronologi Lengkap Wali Kota Risma Ngamuk sampai Gemetar Karena Mobil PCR

Menurutnya, penyebaran Covid-19 sangat cepat dan membahayakan seluruh warga harus menjadi prioritas utama semua pihak dan untuk sementara bisa mengenyampingkan syahwat politik masing-masing.

“Sangat tidak elok dan tidak etis jika ada kepentingan politik dicampuradukkan dalam penanganan Covid-19. Rakyat yang akan jadi korbannya!” imbuh pria yang sudah menerbitkan empat buah buku tersebut.

Rossi Rahardjo dalam sebuah sesi perkuliahan. Foto: dok. pribadi Rossi

Ia mengatakan, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya tidak perlu malu menyontoh daerah lain yang berhasil menekan laju positif Covid-19 seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Tegal bisa menjadi contoh bagaimana adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antarinstitusinya. Saya juga mendengar kabar jika Kota Batu juga berhasil. Mengapa Surabaya justru semakin banyak? Jawabnya karena komunikasi dan koordinasi yang buruk antara Pemprov dan Pemkot,” papar Rossi.

Menurutnya, pemimpin wajib memiliki  logical frame work yang terdiri dari visi, misi, strategi, intervensi,  dan aksi saat menghadapi ancaman. Jika pemimpin tidak dapat melakukan hal tersebut, lalu apa fungsi pemerintah sebagai institusi yang berwenang untuk melindungi rakyatnya?.

Yang dibutuhkan di Jatim-Surabaya saat ini adalah duduk bersama membahas penanganan Covid-19, bukan malah memprovokasi. Ada jembatan komunikasi yang harus dibuka, bukan malah makin disumbat dengan mobilisasi tensi melalui perang di media massa. (kanalkalimantan.com/andy)

Reporter : andy
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Pilkada 2020 Akan Jadi Ajang Calon Kepala Daerah Adu Solusi Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pilkada akan jadi ajang cari solusi penanganan Covid-19 Foto: janushenderson.com Editor: cell
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai gelaran Pilkada serentak tahun 2020 yang rencananya digelar 9 Desember berpotensi membuat penanggulangan virus corona (Covid-19) menjadi lebih optimal di sejumlah daerah. Dia menganggap calon kepala daerah bakal saling membuat terobosan.

Para kepala daerah yang menjadi calon petahana atau incumbent juga dipastikan akan terpacu mengendalikan kasus corona di wilayahnya untuk meraih simpati publik agar kembali dipilih.

“Justru kita balik menjadi peluang untuk makin menekan Covid-19 karena seluruh daerah incumbent akan all out,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II, KPU, Bawaslu dan DKPP melalui sambungan jarak jauh, Rabu (27/5).

Dilansir cnnindonesia.com, Tito memprediksi calon petahana bakal berbuat lebih banyak dalam menangani virus corona karena penantang mencari kelemahan yang ada selama ini. Misalnya soal penyaluran bantuan sosial.

Apabila ada bansos yang tak tepat sasaran, bisa saja menjadi bahan kritik calon kepala daerah penantang. Penyebaran virus corona yang masif juga bisa menjadi bahan calon kepala daerah penantang untuk menurunkan elektabilitas calon kepala daerah petahana.

“Sebaliknya bagi penantang, mereka unlimited, bisa keluarkan gagasan ide ditawarkan ke masyarakat. Kami lihat ini justru bisa mendorong, bukan menghambat,” kata Tito.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan Pilkada Serentak 2020 berpotensi membuat semakin banyak bantuan sosial yang disalurkan kepada warga terdampak virus corona. Sumbangan semakin besar lantaran ada pihak-pihak yang ingin menaikkan elektabilitas.

“Sehingga ada semacam ekonomi yang bisa semakin hidup. Bahkan mungkin ada kerja baru, EO atau event organizer kampanye di tengah Covid-19. Ini bagaimana jaring orang tapi melalui media nonpertemuan akbar,” kata Tito.

Diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Perppu berisi tentang penundaan Pilkada 2020 yang mestinya dihelat September 2020, jadi direncanakan pada 9 Desember 2020.

Sejumlah pegiat pemilu, salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menilai pilkada sebaiknya ditunda hingga 2021. Alasannya, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan masyarakat. (cnnindonesia)

 

Reporter : CNN
Editor : Cell

 

a


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Pilkada Serentak 9 Desember, Mendagri Didukung Kemenkes dan Gugus Tugas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Pilkada tetap digelar 9 Desember Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Pilkada serentak tetap dilaksakan pada 9 Desember seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penundaan Pilkada 2020.

Hal itu ia sampaikan, saat gelaran rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. Dalam pemaparannya, Tito mengungkapkan 47 negara di dunia yang melaksanakan pemilihan umum tahun ini tetap melanjutkan. Meski ada sebagian yang menunda, tetapi penundaan hanya perpindahan bulan bukan tahun. Adapun pelaksaan pilkada serentak, nantinya tetap bakal mematuhi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.

“Belajar dari pengalaman negara lain dan kemudian bagaimana mensiasatinya, pilkada Desember ini tetap kita laksanakan namun protokol kesehatan kita komunikasikan dan kita koordinasikan,” kata Tito, Rabu (27/5/2020) seperti dilansir suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com.

Terkait pelaksanaan pilkada pada Desember mendatang, Tito mengatakan telah melakukam komunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganam Covid-19. Ia mengemukakan, mereka mendukung dengan catatan tahapan Pilkada harus mematuhi protokol kesehatan.

“Kami sudah komunikasikan dengan Kemenkes dan Gugus Tugas, prinsipnya mereka lihat belum selesai 2021 mereka dukung 9 Desember. Namun protokol kesehatan dipatuhi, disusun dengan mengikutsertakan mereka-mereka dan waktu pelaksanaan bersama dan bisa menjadi pendorong,” ujar Tito.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai, Pilkada 2020 yang direncanakan pada Desember bisa saja tetap dilaksanakan, asal dapat memenuhi sejumlah syarat agar pemungutan suara tetap memiliki integritas, meski dilangsungkan saat pandemi Covid-19.

Merujuk kepada Global Comimission on Elections, Democracy and Security, Titi mengungkapkan, untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas maka ada dua aspek yang perlu dipenuhi, yakni hak asasi manusia dan keadilan pemilu.

Ia berujar kedua aspek tersebut harus dapat dipastikan pemenuhannya apabila pemerintah ingin melangsungkan Pilkada pada Desember 2020. Sebelumnya, Titi sendiri memandang pelaksanaan Pilkada pada Desember dirasa tidak memungkinkan karena membutuhkan persiapan yang mau tidak mau dikerjakan saat masa pandemi.

“Jadi kalau Pilkada mau di tengah pandemi boleh-boleh saja toh juga negara ada yang bisa melakukan. Tetapi apakah kita bisa meyakinkan bahwa kita bisa memenuhi hak asasi manusia dan juga electoral justice atau keadilan pemilu?” kata Titi dalam diskusi online, Minggu (17/5/2020).(suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->