Aksi Saling Dorong dengan Polisi Warnai Demo Mahasiswa di DPRD Kalsel

BANJARMASIN, Aksi mahasiswa menyoal terpuruknya ekonomi ini kembali digelar, Kamis (20/9). Puluhan mahasiwa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan berupaya masuk ke gedung DPRD Kalsel untuk menyampaikan aspirasi. Namun sayang, upaya mereka memasuki rumah rakyat tersebut justru dihadang pagar betis polisi.

Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat pun sempat terjadi. Untungnya, suasana panas yang terjadi siang tadi tak berbuntut bentrok lebih juah, karena Ketua Komisi II DPRD Kalsel Suwardi Sarlan dan Ketua Komisi III DPRD Supian HK, didampingi perwakilan dari Bank Indonesia (BI) dan Setdaprov Kalsel datang menemui pendemo.

Tapi sayang, kedatangan mereka ditolak pendemo yang berasal dari sejumlah elemen mahasiswa dari Lingkar Studi Ilmu Sosial Kemasyarakatan (LSISK) Dewan Mahasiswa (Dema) Fakultas Syariah dan Dema Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Antasari, BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), BEM Uniska, BEM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, BEM Universitas Ahmad Yani, BEM Universitas STIH Sultan Adam, STIMIK dan lainnya.

“Kami datang baik-baik untuk melakukan dialog dengan dewan. Kami tidak mau kalau pertemuan dilangsungkan di sini,” tegas korlap aksi Taho Retop.

Permintaan mahasiswa pun akhirnya diakomodir dewan dengan mengizinkan 10 perwakilan untuk melakukan dialog. Namun upaya ini ditolak oleh mahasiswa yang menginginkan semua bisa masuk. “Kami tidak akan anarkis. Kami ingin baik-baik menggelar dialog dan menyampaikan aspirasi,” katanya.

Karena tidak ada kata sepakat, mahasiswa pun melanjutkan aksinya di luar gedung dewan dengan penjagaan ketat polisi. Pada aksi tersebut, ada delapan tuntutan yang diminta mahasiwa. Pertama, mereka menuntut Presiden Jokowi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat.  Selain itu, pemerintah juga didedsk untuk segera meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.

Tuntutan lainnya yang disampaikan adalah mendesak pemerintah untuk menggalakkan ekonomi kerakyatan. Pemerintah juga dituntut agar segera menstabilkan harga pangan dalam negeri, termasuk bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG), tarif dasar listrik (TDL) dan lainnya.

Mahasiswa dari berbagai organisasi intra kampus ini juga mendesak pemerintah menasionalisasi aset negara yang dikelola pihak asing secara tegas. Serta, pemerintah harus memenuhi janji untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Demikian juga dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diharapkan bisa segera dihapus.