Connect with us

NASIONAL

Amnesty International Soroti 2 Eks Tim Mawar Diangkat Jadi Anak Buah Prabowo di Kemhan

Diterbitkan

pada

Amnesti Internasional mempertanyakan pengangkatan bekas anggota Tim Mawar dianggat Prabowo sebagai pejabat di Kemhan Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Amnesty International Indonesia menyoroti pergantian pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dua nama pejabat yang ditunjuk Menhan Prabowo Subianto merupakan eks anggota Tim Mawar.

Dua nama yang disorot Amnesty International adalah Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus.

Brigjen Dadang Hendrayudha diangkat jadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, sementara Brigjen TNI Yulius Selvanus ditunjuk jadi Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.

Dilansir detik, pengangkatan keduanya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan.



Keppres itu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 September 2020.

Berdasarkan putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 yang ditampilkan di situs Kontras, ada 11 eks anggota Tim Mawar yang dijatuhi hukuman. Brigjen Dadang Hendrayudha dan Brigjen Yulius Selvanus termasuk di antaranya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai dua nama tersebut memiliki kaitannya dengan Tim Mawar dan penculikan aktivis pada 1997.

“Berikut tanggapan saya atas keputusan Menhan Prabowo yang mengangkat dua pejabat baru yang pernah terimplikasi kasus Tim Mawar,” kata Usman Hamid dalam keterangan persnya, Jumat (25/9/2020).

Dia menilai pergantian pejabat yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto itu dinilai melanggar janji pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

“Dengan langkah Menhan tersebut, Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini,” katanya.

“Presiden baru saja menyerahkan kendali kekuatan pertahanan negara kepada seseorang yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penghilangan paksa, oleh komisi hak asasi manusia (HAM) Indonesia sendiri.

Dan sekarang orang tersebut melanjutkannya dengan mengangkat orang-orang yang terimplikasi hukum atas Kasus penculikan yang pernah diadili di Mahkamah Militer,” sambungnya.

Lebih lanjut Usman menilai langkah yang dilakukan Prabowo itu mengirimkan sinyal sebagai upaya untuk melupakan pelanggaran HAM masa lalu.

Dia juga mengungkit Prabowo dalam tuduhan penyiksaan dan penganiayaan aktivis sebelum reformasi.

“Perkembangan ini mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan bahwa para pemimpin Indonesia telah melupakan hari-hari tergelap dan pelanggaran terburuk yang dilakukan di era Soeharto.

Ketika Prabowo memimpin pasukan khusus, para aktivis menghilang dan banyak tuduhan penyiksaan dan penganiayaan lainnya,” kata dia.

Lebih lanjut Usman menilai pemerintah memberikan jabatan kepada orang yang harusnya bertanggung jawab terhadap kejahatan HAM masa lalu. Dia menyebut pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM harusnya tidak diberi jabatan.

“Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggaran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan.

Ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap hak asasi manusia yang ditetapkan pada era Reformasi. Mereka yang terlibat pelanggaran HAM seharusnya tidak diberikan posisi komando di Militer maupun jabatan strategis dan struktural di pemerintahan,” jelas Usman.

Usman kemudian meminta pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu serta memberikan ganti rugi kepada keluarga.

“Amnesty menyerukan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu diselidiki secara menyeluruh, diselesaikan sepenuhnya sesuai keadilan hukum, dan korban hilang dijelaskan nasib dan keberadaannya, serta diberi ganti rugi yang efektif,” katanya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahni Anzar Simanjuntak, mengatakan pergantian jabatan adalah hal biasa. Dia menyebut pergantian itu dalam rangka penyegaran organisasi.

“Pergantian tersebut hal biasa, dalam rangka penyegaran organisasi Kemhan dan tour of duty,” kata Dahnil saat dihubungi terpisah. (kanalkalimantan.com/detik)

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

NASIONAL

Diadukan ke Dewas KPK Terkait OTT Kemendikbud, Ini Deretan Kesalahan Firli

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua KPK kembali dilaporkan karena dugaan pelanggaran kode etik. Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK pada Senin (26/20/2020) lantaran dianggap melanggar kode etik.

Selain Firli, ICW turut melaporkan Deputi Penindakan KPK Karyoto.

“Pada hari ini, Senin 26 Oktober 2020, Indonesia Corruption Watch melaporkan Firli Bahuri selaku Ketua KPK dan Karyoto selaku Deputi Penindakan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku ke Dewan Pengawas,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhan, Senin.

Kurnia menyebut dua jenderal polisi itu melakukan pelanggaran etik terkait tak memahami proses operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang turut melibatkan sejumlah pejabat di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), beberapa waktu lalu.



“Berdasarkan petikan putusan Aprizal (Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK), diduga terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keduanya,” ucap Kurnia.

Kurnia menyebut ICW, memiliki empat catatan terkait dugaan pelanggaran etik terhadap Firli dan Karyoto.

Pertama, Firli memaksa untuk mengambil alih penanganan yang saat itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Aprizal sudah menjelaskan bahwa setelah Tim Pengaduan Masyarakat melakukan pendampingan, ternyata tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara negara.

“Sehingga, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK, maka tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian itu,” ucap Kurnia.

Kedua, Firli menyebutkan bahwa dalam pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengaduan Masyarakat terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditemukan tindak pidananya.
Ia (Firli) diduga tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Sehingga menjadi janggal jika Firli langsung begitu saja menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dan dapat ditangani oleh KPK,” ungkap Kurnia.

Ketiga, proses penerbitan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan kasus kepada polisi dianggap tidak melalui proses gelar perkara di Internal KPK.

“Dalam aturan internal KPK telah diatur bahwa untuk dapat melakukan dua hal tersebut mesti didahului dengan gelar perkara yang diikuti oleh stakeholder kedeputian penindakan serta para Pimpinan KPK,” kata dia.

Terakhir, tindakan Firli Bahuri untuk mengambil alih penanganan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diduga atas inisiatif pribadi tanpa melibatkan atau pun mendengar masukan dari Pimpinan KPK lainnya. Di mana, dalam aturan Pasal 21 UU KPK menyebutkan bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

“Berdasarkan hal di atas ICW menduga tindakan keduanya telah melanggar. Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korups,” ucapnya.

Kurnia pun meminta Dewan Pengawas menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli dan Karyoto.

“Dewan Pengawas memanggil dan meminta keterangan dari keduanya serta saksi-saksi lainnya yang dianggap relevan dengan pelaporan ini,” kata dia.(Kanalkalimantan.com/suara)

Reporter : Suara
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

56 Jurnalis Diintimidasi saat Liput Demo, AJI: Pelakunya Adalah Polisi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Polisi melakukan pengamanan saat sejumlah massa melakukan aksi tolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Suara.com/Angga Budhiyanto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat sebanyak 56 jurnalis menjadi korban kekerasan dari aparat kepolisian saat meliput aksi demonstrasi menolak Omnibus Law – Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah sepanjang 7 hingga 21 Oktober 2020.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibanding laporan awal yang disampaikan AJI Indonesia pada 10 Oktober 2020, yakni sebanyak 28 kasus.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim mengemukakan bahwa kasus kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi di Malang yakni sebanyak 15 kasus. Kemudian, Jakarta delapan kasus, dan Surabaya enam kasus.

Sementara, dari jenis kasus kekerasan yang dihadapi jurnalis, sebagian besar berupa intimidasi, yakni 23 kasus. Selanjutnya, perusakan, perampasan alat atau data hasil liputan 13 kasus dan kekerasan fisik 11 kasus.



“Kekerasan terhadap jurnalis ini dikategorikan sebagai pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ironisnya, pelaku dari semua peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap jurnalis ini adalah polisi, institusi yang seharusnya menegakkan hukum,” kata Sasmito dalam keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Senin (26/10/2020).

Sasmito menyampaikan bahwa laporan tersebut menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. Misalnya, saat terjadi aksi demonstrasi mahasiswa menolak revisi Undang-Undang KPK, RUU KUHP pada akhir September 2019 lalu, tercatat ada 10 kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Mirisnya, beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis yang telah dilaporkan ke pihak kepolisian ketika itu hingga kekinian belum menemui titik terang kelanjutannya.

Atas hal itu, Sasmito menyampaikan bahwa AJI Indonesia mendesak Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz segera memproses hukum personelnya yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap jurnalis.

“Sebab, kekerasan terhadap jurnalis merupakan tindak pidana yang itu diatur dalam pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan, setiap tindakan yang menghambat atau menghalangi jurnalis mencari dan memperoleh informasi bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta,” tegasnya.

Di sisi lain, AJI Indonesia juga mendesak Idham untuk mengkaji materi pendidikan di lembaga pendidikan kepolisian khususnya terkait bagaimana personel polisi menangani aksi unjuk rasa. Menurut Sasmito, tindakan personelnya yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis, dan juga terhadap pengunjuk rasa, mencerminkan adanya ketidakpahaman personel kepolisian terhadap undang-undang.De

“Sebab, jurnalis yang meliput dan massa yang berunjuk rasa sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Tugas polisi sebagai aparat penegak hukum membuat hak itu bisa dilaksanakan dan hanya melakukan penindakan jika ada peristiwa pidana,” katanya.

Selain itu, AJI Indonesia juga mendesak Komisi III DPR untuk mempertanyakan kinerja Polri dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Sebagai institusi yang memiliki mandat untuk melaksanakan fungsi pengawasan, DPR dinilai Sasmito perlu memastikan bahwa Polri bekerja secara profesional dalam menegakkan hukum, termasuk memproses hukum personelnya yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk kekerasan terhadap jurnalis.

“Mendesak sejumlah lembaga negara seperti Kompolnas, Ombudsman, dan Komnas HAM untuk memastikan polisi bekerja secara profesional, termasuk melakukan proses hukum terhadap personel kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Sebab, kekerasan oleh polisi terhadap jurnalis ini merupakan peristiwa yang kerap berulang tapi para pelakunya hampir tidak ada yang diproses pidana,” pungkas Sasmito.(suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->