Anggaran Terbatas, Dinas LH Tertatih Pertahankan Adipura Banjar

MARTAPURA, Terbatasnya anggaran yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Banjar mejadi kendala Pemkab Banjar untuk mempertahan Adipura. Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPRD Banjar HM Yunani D, saat mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dinas LH tentang pengelolaan TPA dan target Adipura di DPRD Banjar, Rabu (1/8).

“Pertahankan target Adipura, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar terkendala Anggaran yang semakin berkurang,” kata Yunani.

Dia mengatakan, saat ini anggaran di LH tidak seberapa. Sementara di sisi lain, target pemerintah derah yang salah satunya adalah dapat mempertahankan Adipura harus bisa dicapai. “Untuk mempertahankan Adipura ini tidak semudah apa yang kita ucapkan. Tapi memerlukan anggaran. Jika anggarannya ini setiap tahunnya harus dipangkas, kasian mereka (Dinas LH),” ujarnya.

Menurut Yunani, mestinya pemerintah lebih memilih skala prioritas dalam distribusi anggaran kepada dinas. Ia mencontohkan seperti agenda promosi ke luar negeri oleh Dinas Pariwisata yang dirasa kurang tepat dilakukan.

“Kenapa harus promosi ke luar negeri. Itu berarti pemborosan anggaran, alihkan saja anggarannya ke yang lebih perlu seperti ke Dinas Lingkungan Hidup. Karena target Adipura itu banyak itemnya yang harus ditangani,” jelas Yunani.

Misalnya saja, selama ini unit angkutan sampah juga dirasa masih sangat kurang. Yakni belum bisa melayani seluruh kecamatan ada di Kabupaten Banjar. “Kita menghimbau untuk pemerintah derah, berikanlah pos angaran memadai kepada Dinas Lingkungan Hidup,” pintanya.

Sementara itu masih di tempat sama, menurut Kepala Dinas LH Kabupaten Banjar Boyke W. Triestiyanto, sekarang ini proses penilaian Adipura sudah selesai dilaksanakan. Namun hasilnya masih belum diserahkan mengingat tahun ini akan dikaitkan dengan Kabupaten/Kota yang sudah selesai menyusun Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah.

“Mengapa hingga sekarang Adipura belum diumumkan karena pemerintah pusat juga tahu bahwa Jakstrada di Kabupaten Kota masih belum selesai, dan berdasarkan peraturan pemerintah akan selesai hingga bulan Oktober nanti, sehingga mungkin adipuranya diserahkan pada bulan November nanti” jelas Boyke.

Tambahnya untuk menjaga kebersihan di Kabupaten Banjar, pihaknya masih terkendala angkutan sampah. Dari 38 angkutan truk sampah yang dimiliki, hanya bisa menangani 9 kecamatan dari 20 kecamatan. Itu pun masih kerepotan terutama pada saat hari-hari besar seperti Haul Guru Sekumpul yang mana volume sampah akan naik beberapa kali-lipat.

“Ke depan kita usahakan mudah-mudahan akan ada penambahan angkutan, sehingga bisa melayani lebih dari Sembilan Kecamatan dan juga pada saat-saat acara tertentu yang volume sampahnya banyak pengan  gkutannya tidak lama penyelesaiannya,” harapnya.

Di sisi lain, Boyke juga pernah mengakui, jumlah kendaraan angkutan sampah yang dimiliki DLH Kabupaten Banjar masih belum ideal.  “Saat ini untuk armada pengangkut sampah DLH Kabupaten Banjar sebanyak 38 unit truk dan hanya bisa melayani 9 kecamatan dari 20 kecamatan, sedangkan kendaraan roda tiga ada 14 unit,” akunya pada Senin (23/7) yang lalu.

Menurut Boyke, jumlah armada yang dimiliki saat ini masih jauh dari kata ideal dari 38 unit truk itu, seharusnya ada penambahan 15 truk lagi. Sedangkan dari sebanyak 14 unit roda tiga itu idealnya satu RT ada satu kendaraan angkutan roda tiga tersebut.

“Untuk kendaraan roda tiga ini diperuntukan untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa dilewati kendaraan roda empat, dan kedepan akan mengembangkan untuk diadakan sepeda sampah yang mana sepeda sampah ini bisa masuk ke gang-gang, kalau kendaraan roda tiga tidak bisa menjangkau tempat tersebut,” jelasnya. (rendy)