Connect with us

Politik

Antisipasi Kematian Petugas Ad Hoc Pemilu, KPU RI Perketat Persyaratan Petugas

Diterbitkan

pada

Peluncuran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin di Siring Menara Pandang, Kamis (14/11) siang. Foto : fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Tingginya angka kematian petugas saat Pemilu 2019 lalu (PPS, PPK dan KPPS) menjadi perhatian KPU RI, fenomena serupa tentu harus terjadi pada Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, pihaknya akan merevisi peraturan KPU tentang ad hoc.

“Salah satunya adalah kita mungkin akan membatasi usia. Karena kalau batas minimal sudah ada 17 tahun di UU RI Nomor 7 Tahun 2017. Namun untuk batas maksimal tidak ada,” kata Ilham di sela-sela peluncuran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin di Siring Menara Pandang, Kamis (14/11) siang.

SKPU RI telah berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI untuk menyetujui batas maksimal petugas ad hoc. Baik itu PPS, PPK dan KPPS. Kendati demikian, Ilham belum bisa memastikan berapa batasan usia maksimal petugas ad hoc.



Tidak hanya itu, KPU juga berencana menjalin kerjasama dengan dinas kesehatan setempat, untuk pemeriksaan bagi petugas ad hoc. “Di hari H akan ada standby satu dokter atau paramedis untuk memastikan kondisi kesehatan berjalan dengan baik dan tidak ada masalah,” tambahnya.

Langkah ini diambil, menurut Ilham, sebagai langkah preventif jika ada petugas PPS, PPK dan KPPS yang sakit dan lantas meninggal dunia ketika sedang atau selesai bertugas dalam pemungutan suara.

Kendati demikian, Ilham berkilah, tingginya angka kematian petugas ad hoc pada Pemilu 2019 lalu, lantaran adanya penyakit bawaan yang diidap oleh petugas ad hoc itu sendiri. Hal ini berdasarkan hasil penelitian independen yang digelar oleh sejumlah pihak, seperti Universitas Gajah Mada dan Komnas HAM.

“Entah itu gula, jantung dan memang memicu penyakit itu kambuh. Selain itu juga kecelakaan dan mengantuk akibat kelelahan,” sebutnya.

Padahal, pada Pemilu 2019 lalu, pihaknya sudah mensyaratkan agar petugas ad hoc melakukan medical check up. Lantas, Ilham kembali berkilah tingginya biaya check up daripada honor petugas ad hoc itu sendiri, sehingga banyak petugas ad hoc yang tidak melakukannya. “Mereka komplain dan kita downgrade persyaratannya yaitu mereka periksa di puskesmas dan surat keterangan dikeluarkan oleh pihak puskesmas,” terangnya.

“Ini sedang kita bicarakan apakah medical check up atau cukup pemeriksaan dasar-dasar saja untuk mengetahui bahwa mereka betul-betul sehat,” pungkasnya.
Selain itu, Ilham menjanjikan ada kenaikan honor bagi petugas ad hoc pada Pilkada serentak mendatang. Baik itu PPS, PPK dan KPPS.

“Ada surat dari Kementerian Keuangan untuk membuat kenaikan honor bagi PPS, PPK dan KPPS. Sementara beberapa teman di provinsi, kabupaten dan kota sudah menandatangani NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) dengan harga yang sama di tahun 2019. Tinggal dibicarakan dengan pemda, melaksanakan addendum dan sedang proses,” kata Ilham.
Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Kalsel Edy Ariansyah menyebut, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak terkait untuk meringankan beban kandidat badan ad hoc dalam mengikuti seleksi PPS, PPK dan KPPS, yang dijadwalkan akan dibuka pada Januari 2020 mendatang.

“Di Pilkada ini sedang dikonstruksi melalui Peraturan KPU tentang pembentukan badan ad hoc dan badan kerjanya, bagaimana nanti KPU kabupaten dan kota bekerjasama meringankan beban kandidat badan ad hoc dalam mengikut seleksi anggota PPS, PPK dan KPPS,” kata Edy.

“Kita nanti betul-betul meng screen kesehatan calon anggota melalui instansi terkait, sehingga didapatkan calon anggota PPS, PPK dan KPPS yangs sehat,” jelas Edy.

Kendati demikian, Edy mengakui, anggaran yang tersedia di KPU sangat terbatas untuk meng-cover biaya medical check up. Sehingga, pihaknya berharap adanya dukungan dari pemerintah setempat melalui dinas kesehatan untuk bisa memfasilitasi kesehatan calon anggota PPS, PPK dan KPPS dalam proses rekrutmen.

“Biaya ringan, yang terseleksi benar-benar sehat sesuai dengan standar yang kita butuhkan,” tegasnya. (fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Politik

Ini Janji Wakil Rakyat Kalsel Terkait Penolakan UU Ciptaker

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua DPRD Kalsel H Supian HK. Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.OM, BANJARMASIN – Wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalsel berjanji penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tuntutan pendemo mahasiswa gabungan akan disampaikan ke Jakarta.

Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, setelah bertemu dengan para pengunjuk rasa di depan gedung DPRD mengaku akan bertolak segera ke Jakarta menyampaikan langsung aspirasi para pengunjuk rasa kepada Sekretariat Kepresidenan. DPRD Kalsel sangat mendukung aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa.

“Bulan Januari kemarin sudah kami sampaikan. Fungsi kami kan terbatas, ini kan ranahnya DPR RI dan Presiden. Tapi karena kami adalah wakil rakyat Kalimantan Selatan, maka kami menjembatani. Sudah 6 kali pertemuan bersama BEM kami laksanakan membahas penolakan ini,” kata kader Partai Golkar ini kepada awak media, Kamis (8/10/2020) siang.

Supian HK menambahkan, DPRD Kalsel telah menyerahkan nota penolakan kepada Fraksi PKS yang juga menolak pengesahan UU Cipta Kerja ini.  Ditambahkannya, hari ini sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalsel akan ke Jakarta untuk kembali menyampaikan nota penolakan UU Omnibus Law tersebut.



Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Lutfi Saifuddin. Foto: fikri

“Hari ini juga perwakilan kami akan berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan nota penolakan ini kepada Sekretariat Presiden. Karena ini ranahnya bukan lagi DPR RI, tapi sudah ke ranah Presiden,” tambah Supian.

Masih menurut pria asli Danau Panggang, Hulu Sungai Utara ini, pihaknya akan memfasilitasi 3 orang perwakilan mahasiswa untuk ikut berangkat ke Jakarta. “Jadi nanti disampaikan saja item-item mana yang dianggap merugikan para pekerja, dibawa saja nanti ke judicial review di Mahkamah Konstitusi,” lugas Supian

Senada dengan Supian HK, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel H Lutfi Saifuddin juga mengatakan, pihaknya akan bertolak langsung ke Jakarta untuk menyampaikan nota penolakan UU Cipta Kerja ini kepada Sekretariat Kepresidenan.

Pada intinya, pihaknya menegaskan bahwa kami di DPRD Provinsi Kalsel, menolak dengan tegas Omnibus Law karena dinilai merugikan masyarakat khususnya kaum pekerja.  “Dan kami siap memfasilitasi tuntutan dari adik-adik mahasiswa,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Senada dengan Supian HK, Lutfi juga menambahkan, pihaknya akan berangkat ke Jakarta sekitar jam 15.00 Wita dan akan meminta pemerintah pusat untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Omnibus Law.

“Sore ini jam 15:00 Wita rencananya kami akan berangkat ke Jakarta, sesuai dengan tuntutan mereka kan hari ini. Tadi kami menawarkan agar perwakilan mahasiswa sebanyak 3 orang untuk ikut kami, tapi terserah mereka saja mau ikut atau tidak. Yang jelas nanti kami akan sampaikan bukti-bukti bahwa kami telah memenuhi tuntutan mereka,” pungkas Lutfi. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter: Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Partai Dukung Ciptaker Bisa Ditinggalkan Pemilih di Pilkada!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

penolakan tas UU Cipta Kerja terus bergaung di tanah air Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Gejolak buruh, mahasiswa, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, menurut analis politik dari lembaga Political Public Policy Studies Jerry Massie akibat UU Cipta Kerja yang dikebut di tengah pandemi Covid-19.
“Ada hukum akibat yakni berbuat sesuatu ada efek dan akibatnya,” kata alumnus American Global University kepada Suara.com, Rabu (7/10/2020).
Jerry menyoroti kejanggalan dalam insiden mikrofon dimatikan ketika anggota Fraksi Demokrat Irfwan Fecho interupsi sebelum pengesahan UU Cipta Kerja, kemudian aksi debat yang membuat anggota Fraksi Demokrat Benny K. Harman akan diusir dari ruang sidang. “Ini sungguh memalukan,” kata Jerry.
Tetapi Jerry dukung langkah anggota Fraksi Demokrat yang menolak UU Cipta Kerja dan walk out dalam sidang pengesahan UU Cipta Kerja.
Sebanyak 18 anggota dewan dan 40 tenaga ahli DPR terpapar Covid-19 juga menjadi sorotan Jerry. Menurut prediksi Jerry, demonstrasi menentang UU Cipta Kerja akan terus berlanjut. “Mulai dari serikat guru menolak lantaran bagi mereka UU ini bertentangan dengan UUD 45 terkait pendidikan dijadikan komoditas perdagangan,” kata dia.
Jerry mempertanyakan siapa sesungguhnya pengusung UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja didukung oleh tujuh fraksi. Hanya Demokrat dan PKS yang menolak. “Saya lihat ini berdampak di Pilkada partai pengusung UU ini akan ditinggalkan pemilih, terutama Golkar,” kata dia.
“Bayangkan STM pun ikut melawan, bukan hanya mahasiswa. Saya nilai pemimpin kita bukan menyembuhkan penyakit, malahan menambah penyakit,” Jerry menambahkan.
Dalam kondisi bangsa diterjang pandemi corona, muncul demonstrasi dimana-mana. Jerry memprediksi akan berdampak pada munculnya klaster-klaster baru Covid-19: klaster omnibus law. “Kasihan juga paling relawan Covid-19 dan gugus tugas yang bekerja keras lagi,” kata dia.(Kanalkalimantan.com/suara)
Reporter : Suara
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->