Connect with us

Bisnis

Aplikasi E-Bupot Tawarkan Kemudahan bagi Wajib Pajak

Diterbitkan

pada

Aplikasi e bupot untuk kemudahan wajib pajak. foto: KPP Pratama Banjarbaru
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa melakukan perubahan secara terus menerus ke arah lebih baik, memastikan wajib pajak mendapatkan layanan berkualitas, mudah, murah, dan cepat.

Melalui sosialisasi online via webinar KPP Pratama Banjarbaru menyampaikan detail mengenai E-Bupot bagi wajib pajak, Kamis (16/7/2020).

Salah satu terobosan yang paling ditunggu oleh wajib pajak adalah aplikasi bukti potong PPh Pasal 23/26 elektronik disebut dengan e-Bupot 23/26. Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan Dirjen Pajak dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Sebenarnya aturan mengenai  e-Bupot 23/26 sudah ditetapkan sejak 31 Maret 2017 melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta bentuk bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26.



 

Namun aturan tersebut belum diakomodasi dengan aplikasi e-Bupot 23/26 itu sendiri, sehingga untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26 belum dapat terealisasikan bagi seluruh wajib pajak. Untuk wilayah kota Banjarbaru E-Bupot sendiri akan berlaku pada bulan Agustus 2020.

Dalam rangka tertib administrasi maka terdapat standardisasi dalam penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 elektronik. Adapun standar penomoran Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 diantaranya sebagai berikut.

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, yang dimaksud dengan Sertifikat Elektronik (Digital Certificate) adalah sertifikat yang bersifat elektronik memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Sedangkan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Meskipun belum dapat diaplikasikan untuk seluruh wajib pajak, namun aplikasi e-Bupot 23/26 merupakan terobosan jitu DJP untuk menyederhanakan proses bisnis yang terjadi di KPP. Mengingat dunia ke depan yang serba digital serta tuntutan untuk menjadi lebih baik, kehadiran aplikasi ini sangat dibutuhkan. Usaha yang dilakukan DJP ini patutlah diberikan apresiasi. Meskipun belum sepenuhnya terwujud, namun secara perlahan dan pasti aplikasi e-Bupot 23/26 akan menjadi inovasi yang andal demi peningkatan kualitas pelayanan bagi wajib pajak. (kanalkalimantan.com/andy)

Reporter : andy
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

Bisnis

Ketua Dekranasda HSU Optimis Kerajinan Purun Bisa Bangkit

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Dekranasda HSU Hj Anisah Rasyidah Wahid. foto: dew
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Hj Anisah Rasyidah Wahid meyakini kerajinan purun asal HSU bisa bangkit di masa adaptasi kebiasaan baru.

Purun merupakan tumbuhan rawa yang banyak yang dijumpai di Kabupaten HSU karena hampir 80% di seluruh wilayah HSU dikelilingi rawa, sehingga tumbuhan purun mampu di manfaatkan oleh sebagian masyarakat HSU.

Anisa menjelaskan, kerajinan purun merupakan salah satu produk Industri Kecil Menengah (IKM) dari Kabupaten HSU yang telah banyak dikenal baik di dalam daerah hingga nasional.

Purun sampai kini menjadi sumber ekonomi selain bertani bagi sebagian masyarakat desa di HSU karena sudah membudaya dikalangan masyarakat HSU.



“Tanpa harus dipaksa, banyak tangan yang terampil membuat kerajinan khas alam ini,” kata Anisah.

Anisah menambahkan dari purun berbagai kerajinan dapat dihasilkan oleh para pengrajin diantara seperti tas, tikar, topi, bakul, hiasan dinding, aksesoris lainnya bahkan sedotan yang kini diekspor sampai ke luar negeri.

Selain itu, kata Anisah tak jarang kerajinan purun asal kabupaten HSU ini mengikuti ajang di pameran-pameran nasional untuk dipromosikan.

Anisah mengakui, meski pada masa pandemi covid 19 ini pemasaran kerajinan menurun hampir 30% yang disebabkan oleh menurunnya daya beli konsumen, kenaikan harga bahan baku, kenaikan biaya produksi. Serta terhambatnya distribusi produk, namun hal itu tidak serta merta membuat para pengrajin berhenti sama sekali.

Karena segala permasalahan tersebutlah Dekranasda HSU semakin berupaya kembali untuk meningkatkan kembali produksi kerajinan, antaralain melalui pelatihan digital marketing kepada pelaku IKM. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk pemasaran produk di antaranya dengan Bank Indonesia (BI) dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

“Di era saat ini pemasaran produksi kerajinan meningkat  20%, Alhamdulilah kenaikan sudah terlihat signifikan untuk pemasaran produksi dan pemasaran produk kerajinan,” kata Ketua Dekranasda HSU.

Lebih jauh, Anisa menghimbau kepada masyarakat HSU untuk bersama-sama menggunakan produk buatan kabupaten HSU sembari berharap agar produk kerajinan asal HSU dapat kembali normal dipasarkan seperti biasanya baik di dalam negeri maupun keluar negeri. (kanalkalimantan.com/dew)

Reporter: dew
Editor: bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bisnis

Besek Purun Ramah Lingkungan, Pengrajin Kebanjiran Order Jelang Idul Kurban

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kelompok Pengrajin Purun “Berkat Ilahi” Desa Pulantani, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten HSU kebanjiran order pembuatan tempat besek untuk daging kurban. foto: dew
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Kelompok Pengrajin Purun “Berkat Ilahi” Desa Pulantani, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kebanjiran order pembuatan tempat besek untuk daging kurban.

Pengemasan daging kurban harus menggunakan bahan yang ramah lingkungan tanpa menggunakan kantong plastik.

Pengrajin “Berkat Ilahi” mendapatkan pesanan sebanyak 2.000 buah, besek merupakan tempat berbentuk kotak setinggi sekitar 10 hingga 15 cm, terbuat dari anyaman purun dilengkapi dengan tutup.

Untuk panitia penyelenggara penyembelihan hewan kurban yang ingin lebih ramah lingkungan, biasanya menggunakan besek ini untuk mengurangi penggunaan kantong plastik.



 

“Pembuatan besek hampir sama dengan pembuatan bakul hanya saja berbeda dalam bentuk dan ukuran menggunakan cara disusuk,”  ungkap Sekretaris Kelompok Kerajinan Berkat Ilahi, Siti Rahmah kepada Kanalkalimantan.com, Kamis (30/7/2020). Untuk pembuatan satu besek bisa dikerjakan antara 1 hingga 1,5 jam dengan bahan yang sudah tersedia.

“Dalam 1 hari pengrajin biasanya bisa mengerjakan antara 5 hingga 6 buah besek, tergantung kecepatan pengrajinnya, kelompok kerajinan ini juga menerima berbagai jenis macam kerajinan seperti bakul dan tas,”kata Siti Rahmah.

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerajinan Ahmad Baihaqi mengatakan, kelompok usaha bersama “Berkat Ilahi” ini awalnya hanya diikuti sekitar 20 pengrajin, saat ini sudah sekitar 50 pengrajin.

Kelompok kerajinan “Berkat Ilahi” saat ini sudah berusia hampir 2 tahun dan akan terus dikembangkan dengan membangun jaringan ke desa sekitar. “Untuk memaksimalkan hasil hasil kerajinan baik secara jumlah maupun kualitas,” kata Baihaqi.

Ia mengharapankan semakin banyaknya pengrajin yang ikut terlibat, maka semakin banyak pula warga yang mendapatkan keuntungan dan mampu meningkatkan perekonomian keluarga.

Jelang Idul Adha 1441 H Bupati HSU H Abdul Wahid HK sendiri mengeluarkan surat edaran nomor 660/431/DISPERKIM-LH/2020 tentang imbauan pelaksanaan Idul Adha tanpa kantong plastik di Kabupaten HSU. Ini juga merupakan tindak lanjut Surat Edaran yang dikeluarkan tahun 2018 dengan nomor 660/496/Disperkim-LH/2020 tentang Himbauan untuk Mengurangi Penggunaan Kantong Plastik yang Tidak Ramah Lingkungan.  Ditambah dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Nomor 41 Tahun 2014 terkait tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. (kanalkalimantan.com/dew)

Reporter : dew
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->