Connect with us

HEADLINE

Arab Saudi Larang Sementara Indonesia Kirim Jamaah Umrah

Diterbitkan

pada

Umat ​​Muslim, menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram sambil menjaga jarak sosial yang aman, setelah otoritas Saudi meringankan restriksi untuk pencegahan Covid-19, di kota suci Mekkah, Arab Saudi, 1 November 2020. Foto: Kantor Pers Saudi / Handout via REUTERS
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Arab Saudi melarang sementara Indonesia untuk mengirim jamaah umrah. Konsul Haji dan Umrah di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kota Jeddah, Arab Saudi Endang Jumali mengatakan saat ini pihak Saudi sedang melakukan evaluasi terkait pelaksanaan protokol kesehatan untuk Covid-19 dan kebijakan-kebijakan pelaksanaan umrah di masa pandemi Covid-19.

Baru sekitar dua pekan, Arab Saudi mengizinkan jamaah dari luar negeri termasuk Indonesia, datang untuk berumrah, negara Kabah itu kembali memutuskan melarang Indonesia mengirim jamaah umrahnya. Keputusan itu diambil secara sepihak oleh Arab Saudi setelah mendapati adanya 13 jamaah dari Indonesia yang terinfeksi Covid-19 setelah menjalani tes swab saat menjalani karantina tiga hari di hotel tempat mereka menginap.

Ketika dihubungi VOA, Endang Jumali, Konsul Haji dan Umrah di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kota Jeddah, Arab Saudi membenarkan mengenai adanya larangan sementara bagi Indonesia untuk mengirim jamaah umrah. Dia menambahkan sekarang ini pihak Saudi sedang melakukan evaluasi terkait pelaksanaan protokol kesehatan untuk Covid-19 dan kebijakan-kebijakan pelaksanaan umrah di masa pandemi Covid-19.

“Sehingga larangan bagi jamaah dari Indonesia hanya bersifat sementara yang kemungkinan untuk evaluasi berbagai aspek, baik di Arab saudi ataupun di Indonesia,” kata Endang.



Endang mengatakan sejak umrah bagi jamaah dari luar negeri dibuka pada 1 November lalu, Arab saudi baru mengizinkan Indonesia dan Pakistan untuk mengirim jamaah umrah. Dia mengakui Saudi tidak menerbitkan daftar negara yang boleh memberangkatkan jamaah umrah. Riyadh juga tidak membuat pengumuman resmi tentang larangan sementara bagi jamaah umrah dari Indonesia.

Arab Saudi Evaluasi Kebijakan Umrah pada Masa Pandemi

Kepala Sub Direktorat Umrah Kementerian Agama, Ali Zakiyudin, mengatakan penghentian sementara umrah bagi jamaah asal Indonesia tersebut dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi guna mengevaluasi bagaimana memaksimalkan upaya untuk menekan penularan Covid-19 di antara jamaah umrah.

Ali mengaku belum mengetahui apakah sejak 1 November lalu juga ada jamaah umrah dari Pakistan yang terkena Covid-19 seperti dialami 13 jamaah Indonesia. Dia menduga evaluasi tersebut akan berfokus pada dampak kesehatan dari pembukaan umrah, apakah pelaksanaan umrah sejak 4 Oktober sudah sesuai dengan protokol kesehatan ditetapkan pemerintah Saudi.

Evaluasi itu juga untuk melihat tingkat kedisiplinan jamaah umrah dalam melaksanakan protokol kesehatan, apakah jamaah dari luar negeri yang datang untuk berumrah mengalami kesulitan dan berbagai hal terkait.

Umat Muslim menjalankan ibadah umrah di Masjidil Haram sambil menjaga jarak sosial yang aman setelah otoritas Saudi meringankan restriksi di tengah pandemi COvid-19, di kota suci Mekkah, Arab Saudi, 4 Oktober 2020. Foto: Saudi Press Agency / Handout via Reuters

Ali menceritakan 13 jamaah yang terinfeksi Covid-19 ketika berada di Mekkah sudah menjalani tes swab sebelum terbang ke Arab saudi dan dinyatakan negatif sehingga dapat berangkat. Sebanyak delapan jamaah berasal dari rombongan umrah gelombang pertama dan lima lagi yang positif berasal dari gelombang kedua.

Ali belum bisa memastikan kapan Indonesia bisa memberangkatkan kembali jamaah umrah. “Untuk pengumuman lebih tepatnya sampai dengan hari ini belum. Jadi yang jelas untuk ementara penghentian dalam rangka evaluasi. karena tidak ada rilis secara resmi. Kita juga sama-sama tahu ketika 1 November Arab Saudi buka tahapan untuk negara lain, kita pun tidak memperoleh rilis resmi,” ujar Ali.

Kemenag Kembali Sosialisasi Protokol Covid-19 di Arab Saudi pada Calon Jemaah Umrah

Menurut Ali, Kementerian Agama akan mengevaluasi kembali pemberangkatan jamaah umrah sejak 1 November hingga sebelum dilarang kembali. Pihaknya akan memastikan jamaah sebelum berangkat tetap steril atau bebas dari Covid-19 setelah tes swab. Kementerian Agama juga akan mensosialisasikan kepada jamaah umrah agar memahami protokol Covid-19 yang berlaku di Arab Saudi.

Sejak 1 November, lanjut Ali, sudah 224 jamaah umrah berangkat pada gelombang pertama, 89 orang pada gelombang kedua, dan 46 orang pada gelombang ketiga. Jamaah umrah gelombang pertama terbang ke Arab Saudi pada 1 November, gelombang kedua pada 3 November, dan gelombang ketiga pada 8 November.

Hanya 46 jamaah di gelombang ketiga yang diizinkan berziarah ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi di Kota Madinah. Sedangkan jamaah di gelombang pertama dan kedua cuma bisa melaksanakan umrah tapi tidak bisa berziarah ke Madinah.

Setelah ditutup sejak 27 Februari karena pandemi Covid-19, Arab saudi membuka kembali umrah secara bertahap mulai 4 Oktober lalu. Tahap pertama dan kedua umrah hanya untuk penduduk Saudi baik warga Saudi dan non-Saudi. Sedangkan di tahap ketiga sejak 1 November, Saudi mengizinkan jamaah dari luar Saudi untuk berumrah. (fw/em)

 

Reporter: Fathiyah
Editor: VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Komentar

HEADLINE

Kasus Covid-19 Naik di Banjarbaru, Izin Rekomendasi Kegiatan Tak Dikeluarkan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Upaya Satgas Covid-19 Banjarbaru menegakkan protokol kesehatan di titik-titik keramaian. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Tren kenaikan kasus Covid-19 di Banjarbaru, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru memutuskan menangguhkan seluruh izin rekomendasi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang.

Sebagaimana diketahui, surat izin rekomendasi dari Satgas Covid-19 menjadi syarat utama dalam menyelenggarakan kegiatan atau membuka usaha yang sifatnya dapat mengumpulkan orang banyak. Namun, kebijakan ini telah ditanggugkan sementara waktu oleh pemerintah.

Pjs Wali Kota Banjarbaru Bernhard E Rondonuwu menyatakan, pihaknya telah melakukan pertimbangan atas keputusan ini. Diakuinya bahwa pemerintah harus memilih aspek kesehatan masyarakat sebagai prioritas yang didahulukan.

“Sebenarnya kita tidak enak hati dengan masyarakat yang sudah mengajukan rekomendasi kegiatan. Namun kita memilih untuk mendahulukan keamanan kesehatan dari 200 ribu masyarakat Banjarbaru,” tegas Bernhard yang juga Ketua Satgas Covid-19 Banjarbaru.




Artinya tanpa adanya surat izin rekomendasi yang dikeluarkan Satgas Covid-19, masyarakat tak lagi bisa menyelenggarakan kegiatan dengan mengumpulkan banyak orang. Contohnya, menggelar resepsi pernikahan.

Termasuk pula bagi para pelaku usaha yang akan membuka kembali tempat usaha mereka, seperti cafe dan tempat hiburan.
Lantas, bagaimana dengan surat izin rekomendasi yang telah dikeluarkan November lalu, namum pelaksanaan acara digelar di Desember ini?

Menjawab hal itu, Koordinator Sekretariat Satgas Covid-19 Banjarbaru Zaini Syahranie, menyatakan kegiatan tetap boleh dilaksanakan. Namun, ditegaskan tetap akan mendapatkan pengawasan ketat dari personel satgas.

“Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan izin rekomendasi dari kami, tetap dipersilahkan menggelar kegiatan. Namun saya meminta agar protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan. Untuk memastikan itu, personel kami juga akan melakukan monitoring saat hari pelaksanaan kegiatan nanti,” ujar Zaini.

Zaini menerangkan bahwa penangguhan seluruh surat izin rekomendasi ini terus berlaku seiring dengan lajunya kurva angka kasus Covid-19 di Banjarbaru. Bahkan, ia memprediksi kebijakan ini tetap akan diterapakan hingga 2021 mendatang.

“Melihat tren kenaikan angka kasus Covid-19 di Banjarbaru, apalagi menjelang momen libur panjang akhir tahun. Sangat mungkin jika surat izin rekomendasi tidak akan dikeluarkan sampai 30 Desember nanti. Tapi kami dari Satgas Covid-19 tetap membuka ruang bagi masyarkat, untuk konsultasi ke kantor sekretariat Satgas,” lugasnya.

Kasus Covid-19 di Banjarbaru mengalami tren kenaikan sejak 2 pekan terakhir. Penambahan kasus terkonfirmasi dengan belasan hingga puluhan kasus, membuat kota Idaman kembali masuk dalam zona merah.

Misalnya saja pada 1 Desember kemarin, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Banjarbaru mencatat ada penambahan 19 kasus dalam sehari.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru, Rizana Mirza menjelaskan, salah satu faktor utama terjadinya tren kenaikan kasus Covid-19 disebabkan pasca libur panjang November lalu.

“Lonjakan kasus ini memang sudah kami prediksi. Penyebab utamanya karena libur panjang kemarin dan baru sekarang ditemukan adanya kasus-kasus baru ini,” sebutnya. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Sudah 9 Bulan, Masih Ada 9 Daerah Belum Terinfeksi Covid-19, Ini Daftarnya

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi sebaran pandemi covid-19. Foto: pexels.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengungkapkan tersisa sembilan daerah di Indonesia yang belum ditemukan kasus Covid-19 setelah pandemi berlangsung selama sembilan bulan. Tercatat sudah 34 provinsi dan 505 kabupaten/kota yang terinfeksi virus corona.

Dilansir dari situs resmi Satgas Covid-19, kesembilan daerah tersebut berada di Indonesia bagian timur. Antara lain: Pegunungan Arfak di Papua Barat; Yahukimo, Dogiyai, Deiyai, Mamberamo Raya, Nduga, Puncak, dan Intan Jaya di Papua, serta Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur.

Kesembilan daerah ini masuk dalam kategori zona hijau yang tidak terdampak atau 1,75 persen.

Zona hijau tidak ada kasus baru juga hanya enam kabupaten/kota atau 1,17 persen, antara lain Tolikara, Yalimo, Boven Digoel, Waropen di Papua; serta Alor dan Manggarai Timur di NTT.



Sementara zona merah bertambah dua kali lipat dari pekan sebelumnya menjadi 50 kabupaten/kota (9,73 persen).

Kemudian zona resiko sedang atau oranye juga meningkat menjadi 374 kabupaten/kota (72,76 persen), dan zona resiko rendah menjadi 75 kabupaten/kota (14,59 persen).

“Keadaan ini harus menjadi cambukan keras bagi kita untuk terus memperbaiki diri, bagi masyarakat jangan pernah abai. Karena cepat atau lambat, anda akan menjadi penderita Covid-19, jika lengah dalam memproteksi diri, lingkungan ataupun keluarga anda,” kata Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito dalam jumpa pers dari Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Pemerintah daerah diminta lakukan evaluasi terhadap kedisiplinan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, serta penegakan kedisiplinan protokol kesehatan harus dimasifkan, dan pelaksanaan 3T yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan) dan treatment (perawatan) di berbagai tatanan kesehatan di daerah.(suara)

Editor: Suara.com


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->