Connect with us

HEADLINE

AWAS. Modus Penggunaan Anggaran Covid-19 untuk Pilkada, KPK Mulai ‘Pasang Mata’!

Diterbitkan

pada

KPK mengungkap sejumlah modus kepala daerah menggunakan anggaran Covid-19 untuk Pilkada. Foto : thoughtco
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, terdapat modus anggaran penanganan Covid-19 diselewengkan untuk kepentingan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

“Penyalahgunaan juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan Covid-19, di wilayah atau daerah yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak,” kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Ia menyatakan beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, KPK melihat mengajukan alokasi anggaran Covid-19 yang cukup tinggi, padahal kasus di wilayahnya sedikit.

Selain itu, kata dia, ada juga kepala daerah yang mengajukan anggaran penanganan Covid-19 yang rendah, padahal kasus di wilayahnya terbilang tinggi.



 

Hal tersebut terjadi karena kepala daerah itu sudah memimpin di periode kedua sehingga tidak berkepentingan lagi untuk maju. “Saya ingatkan, jangan main-main. Ini menjadi perhatian penuh KPK. Terlebih dana penanganan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun dari APBN maupun APBD adalah uang rakyat yang harus jelas peruntukannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya,” tuturnya.

KPK, lanjut Firli, juga mengucapkan banyak terima kasih atas peran aktif seluruh elemen masyarakat bersama-sama KPK turut mengawasi proses penggunaan dana penanganan Covid-19 yang dilakukan penyelenggara negara baik di pusat maupun aparatur pemerintah khususnya kepala daerah, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah.

Selain bisa melaporkan langsung ke KPK, ia mengatakan masyarakat juga dapat mengakses aplikasi JAGA Bansos untuk melaporkan upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan aparatur pemerintahan baik di pusat maupun di daerah kepada KPK.

Ia mengungkapkan beberapa laporan masyarakat yang masuk ke KPK saat ini sudah ditindaklanjuti lembaganya. “Kembali saya ingatkan kepada calon koruptor atau siapapun yang berpikir atau coba-coba korupsi anggaran penanganan Covid-19, hukuman mati menanti dan hanya persoalan waktu bagi kami untuk mengungkap semua itu,” ujar dia.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkirakan potensi politik uang di pesta demokrasi tahun ini diperkirakan bakal lebih tinggi dibandingkan pada beberapa pemilihan sebelumnya.

Hal ini mengingat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia memburuk akibat pandemi virus corona Covid-19. “Karena kondisi pandemi ini ekonomi kurang baik, maka money politic juga bisa tinggi,” kata Ketua Bawaslu Abhan.

Ia memperkirakan modus politik uang berupa bantuan sosial diperkirakan marak terjadi dalam Pilkada 2020. Ada pula yang berbentuk pemberian bantuan alat kesehatan dan alat pelindung diri (APD).

Abhan, sebagaimana dilansir katadata.co.id menilai pemberian bansos, alat kesehatan, maupun APD ini sah-sah saja dalam kondisi normal. Hanya saja, bagi-bagi uang jelang Pilkada 2020 akan disertai unsur politis. “Nantinya dia diminta untuk memilih. Jadi unsurnya (politik uang) terpenuhi karena ada unsur untuk mengajak memilih,” kata Abhan.

Dia menjelaskan politik uang tersebut dapat menyebabkan timbulnya potensi korupsi dan merusak tatanan demokrasi yang ada saat ini. Selain itu, Abhan menilai pelaksanaan Pilkada nantinya tidak lagi berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Kemudian semakin tingginya biaya politik,” kata dia. Untuk mengantisipasi politik uang terjadi di Pilkada 2020, Abhan menilai sudah ada aturan yang melarang hal tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sanksi politik uang dalam UU tersebut bisa berupa pidana maupun administrasi. “Bawaslu punya kewenangan untuk memproses secara ajudikasi dan sanksi yang paling berat adalah memberikan putusan diskualifikasi,” katanya.

Potensi politik uang juga disampaikan Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kapiah saat menerima kunjungan Kapolda Kalsel Irjen Nico Afinta di Banjarmasin, beberapa waktu lalu. Erna meminta dukungan Polda Kalsel dalam penindakan terhadap kubu pasangan calon yang melakukan politik uang atau pelanggaran pemilu lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Irjen Nico mengatakan siap mendampingi penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu di wilayah hukum Polda Kalsel. “Polda Kalsel siap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dalam pelaksanaan pilkada dan senantiasa mendukung kerja Bawaslu dan KPU,” katanya. (Kanalkalimantan.com/suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

HEADLINE

WHO: Mungkin Tak Akan Pernah Ada Obat untuk Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto : Reuters/Dennis Balibouse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTA.COM, JENEWA – Harapan dunia untuk memutus siklus penularan dan penutupan wilayah kini bertumpu pada vaksin. Tetapi dalam konferensi pers secara virtual hari Selasa, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa mengatakan pemerintah dan warga seharusnya berfokus pada apa yang diketahui ampuh yaitu testing, pelacakan kontak, jaga jarak fisik dan pemakaian masker.

“Kita semua berharap memiliki sejumlah vaksin ampuh yang bisa membantu mencegah orang tertular. Namun, tidak ada obat yang manjur saat ini – dan mungkin tidak akan pernah ada. Jadi, yang bisa dilakukan saat ini untuk menghentikan wabah adalah menerapkan dasar-dasar kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit,” ujar Tedros.

Meskipun sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama berbulan-bulan sehingga melumpuhkan ekonomi, pandemi virus corona terus meluas. Kini tercatat hampir 700.000 kematian di seluruh dunia. Di Amerika, penasihat Gedung Putih memperingatkan, virus itu “menyebar sangat luas.”

Di negara-negara yang sebelumnya berhasil mengendalikan, wabah kembali merebak, misalnya Australia. Hari Senin, PSBB baru kembali diterapkan di negara bagian Victoria yang terimbas keras. Jam malam juga diberlakukan di Melbourne, ibu kota negara bagian itu, selama enam minggu ke depan. Semua bisnis yang dinilai non-esensial ditutup, dan pesta pernikahan dilarang.



Di Filipina, pemerintah juga menerapkan kembali penutupan wilayah atau lockdown setelah jumlah penularan melampaui 100 ribu. Lebih dari 27 juta orang – termasuk di ibukota negara itu, Manila, kembali harus diam di rumah selama dua minggu mulai Selasa.

Iran, negara yang paling terimbas pandemi di Timur Tengah, melaporkan jumlah penularan tertinggi dalam satu hari dalam hampir sebulan. Pemerintah memperingatkan, sebagian besar provinsi di sana menghadapi perebakan kembali virus corona.

Tetapi, Amerika masih menjadi negara yang paling terimbas pandemi. Sejauh ini, dilaporkan 4,6 juta kasus dan hampir 155.000 kematian di Amerika.

Deborah Birx, kepala gugus tugas virus corona Gedung Putih, memperingatkan negara itu telah memasuki “fase baru”. “Apa yang kita saksikan sekarang berbeda dari apa yang terjadi pada Maret dan April,” kata Birx kepada stasiun televisi CNN. Ia menambahkan, virus ini “menyebar sangat luas.”

Kepala teknis WHO untuk tanggap COVID-19 Maria Van Kerkhove mengatakan kajian baru-baru ini memperkirakan tingkat kematian akibat virus corona adalah 0,6 persen. “Mungkin angka itu terdengar tidak besar, tetapi cukup tinggi jika memperhitungkan virus yang mudah menular, yang bisa menular dengan cepat,” katanya.

Pandemi mendorong banyak pihak bergegas membuat vaksin. Rusia hari Senin menyatakan akan meluncurkan vaksin secara massal pada September dan memproduksi “jutaan” dosis vaksin setiap bulan sebelum tahun depan. (ka/jm)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Jalan Panjang Denny Raih ‘Tiket’ Gerindra-Demokrat, Politik Tanpa Fulus Berakhir Mulus!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Jalan panjang dilakukan Denny-Difriadi mendapatkan dukungan Gerindra dan Demokrat di Pilgub Kalsel. Foto : ilustrasi yuda
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU– Perjalanan panjang ‘hijrah gasan Banua’ Denny Indrayana di Pilgub Kalsel akhirnya sampai pada level pertama untuk mengantongi tiket rekomendasi parpol. Setelah lebih sembilan bulan berjuang meyakinkan Gerindra dan Demokrat, akhirnya kedua parpol tersebut memutuskan memberikan mandat. Terpenting, Denny membuktikan komitmennya bahwa dukungan tersebut diraih tanpa mahar politik uang!

Berawal dari tekadnya maju melawan incumbent Sahbirin Noor, langkah mantan Wamenkum HAM era Presiden SBY ini terasa musykil pertamanya. Betapa tidak, tanpa dukungan apapun dan hanya bermodal niat, ia bertekad maju.

Kepada Kanalkalimantan.com, pegiat anti korupsi ini menceritakan awal mula langkahnya mencebur ke pertarungan Pilgub Kalsel.

“Saya ketika itu gelisah. Masak tidak ada yang berani melawan incumbent? Dengan membaca Bismillah, setelah saya melaksankan sholat malam ketika itu, saya tegaskan untuk maju!” katanya.



Lalu, pada Minggu (13/10/2019) Denny mendeklarasikan pencalonannya sebagai Gubernur Kalsel di hadapan puluhan jurnalis di Kalsel, yang hadir dalam jumpa pers di Varras Resto, Jl A Yani Km 36,6 Banjarbaru, Kalsel.

Dari situlah, langkah demi langkah mulai ditapaki Denny Indrayana. Hanya bermodal solidaritas rekan dan koleganya saat itu, ia mulai mendaftar ke sejumlah partai yang mulai membuka penjaringan kandidat. Hampir semua parpol didatangi, termasuk Gerindra dan Demokrat.

Termasuk, ia menggalang dukungan relawan untuk menyetor KTP sebagai cadangan jika tak ada parpol yang meminangnya. Sehingga ia akan menggunakan jalur independen. Tapi seiring waktu, jalur independen ia tinggalkan. Denny pun fokus kepada dukungan partai.

Denny mengatakan, ia memiliki kedekatan emosional dengan sejumlah partai. “Ya, khususnya dengan Partai Demokrat dan Gerindra. Karena memang secara pribadi kenal dan pernah bersama dengan ketua umumnya,” katanya.

Ia menceritkan, perlu waktu dan kesabaran berjuang di jalur parpol. Terlebih, ia menegaskan bahwa tak menggunakan politik uang. Baginya, terwujudnya good governance harus dimulai dari langkah pertamanya.

“Ibaratnya, wudhu kita harus sah sebelum kita sholat. Kalau langkah pertamanya saja sudah batal dengan melakukan politik uang, maka otomatis semua yang kita idealkan untuk membangun politik yang bersih juga akan batal,” katanya.

Grafis : yuda kanalkalimantan

Hal itu juga yang ia tegaskan, saat diwawancara koleganya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dalam video yang diunggah lewat saluran Youtube, Selasa (21/7/2020) malam. Dalam video berjudul “Optimisme Denny Indrayana, Bisa Menang Tanpa Mahar dan Politik Uang”, Refly menyinggung soal pandangan umum soal money politics pada kontestasi politik, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Orang bilang no money no candidacy. Itu bagaimana mau ngomong anti korupsi? Bagaimana menjawab rumor seperti itu?” tanya Refly kepada juniornya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Denny mengatakan, justru di situlah letak tantangannya. Sejauh ini Denny mengaku mendapatkan surat tugas dari Partai Demokrat tanpa sepeser rupiah pun. Begitu juga dengan surat rekomendasi sementara dari Partai Gerindra. Ada juga relawan-relawan yang dinilainya luar biasa militan.

“Jangankan saya kasih uang, malah mereka yang menyumbang membuat kaos, masker dan lain-lain. Jadi tidak ada yang impossible, tapi memang agak ekstra kerjanya,” ujar mantan Stafsus Presiden SBY ini.

Kini, dengan dukungan 8 kursi Gerindra dan 3 kursi Demokrat, sudah pas untuk menjadikan Haji Denny sebagai Cagub Pilgub Kalsel 2020. Dengan total 55 kursi DPRD Provinsi Kalsel, maka 11 kursi Gerindra-Demokrat sudah memenuhi syarat minimal 20% kursi pencalonan.

Namun, Denny rupanya tidak hanya memastikan 11 kursi DPRD Provinsi. Sedang berada di Jakarta, Denny terus berkeliling dan memastikan mendapatkan dukungan partai lainnya. Ketika ditanya, ia tidak mau mengungkapkan partai mana saja yang ditemuinya. “Saya terus membangun komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi. Insya Allah dalam waktu dekat partai koalisi kami akan mendeklarasikan dukungannya,” katanya. (kanalkalimantan.com/cel)

Reporter : Cel
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->