Connect with us

HEADLINE

Bawa Senpi Laras Panjang, Amunisi, dan 5 Senjata Tajam, Khairullah Siap ‘Habis-habisan’!

Diterbitkan

pada

Khairullah membawa senpi dan sajam saat penyergapan di HSS Foto : fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANDANGAN, Proses perburuan hingga akhirnya menewaskan tersangka pencuri sapi dan penembak anggota intel polisi, Khairullah, berlangsung dramatis. Disebutkan, aksi tembak menembak antara polisi dengan tersangka terjadi di di sebuah pondok yang beralamat di Desa Telaga Sili, Kecamatan Angkinang, Kabupate Hulu Sungai Selatan, Rabu (11/9).

Saat dilakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan. Hal ini memaksa tindakkan tegas terukur yang mengakibatkan Khairullah tewas.

Dari laporan di TKP saat penggerebekan, tersangka memang sudah siap untuk ‘habis-habisan’ melawan polisi. Hal ini terlihat dari sejumlah senjata dan amunisi yang diamankan di lokasi penyergapan. Polisi menemukan sejumlah barang bukti di TKP meliputi: 1 pucuk senjata api laras panjang rakitan, 5 butir selonsong amunisi kaliber 5,56, dan 1 butir selongsong amunisi kaliber 5,56  yang masih terpasang pada kamar peluru senjata api rakitan laras panjang

Baca : Beredar Kabar Pencuri Sapi Tewas Tertembak dalam Penangkapan di Hulu Sungai Selatan

Juga ditemukan sebuah dompet warna biru lis putih berisi 5 butir selongsong amunisi kaliber 5,56, sebanyak 3 butir selongsong amunisi kaliber 9 mili, dan 2 butir selongsong amunisi kaliber 38, serta – 4 butir amunisi aktif kaliber 38. Tak hanya senpi juga ditemukan pula 5 buah senjata tajam.

Belum diketahui, dari mana Khairullah mendapatkan 1 senjata laras panjang tersebut. Karena pada penggerebekan pertama di Kabupaten Tanahlaut, satu senjata laras panjang miliknya ditinggalkan dalam mobil Innova. Sedangkan senjata laras pendek berupa pistol, tetap dibawa kabur masuk ke hutan karet untuk lolos penyergapan polisi.

Baca Juga: Belum Ada Uji Balistik, Asal Peluru yang Mengenai Novianti Saat Baku Tembak Masih Misterius!

Pihak Polda Kalsel, hingga saat ini belum secara resmi merilis  proses penangkapan pelaku Khairullah. Namun dipastikan bahwa jasad yang dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin adalah benar yang bersangkutan.

Tak lama kemudian, jasad Khairullah langsung dimasukkan ke ruang jenazah untuk keperluan visum. Berselang kemudian, Kasubdit Jatanras Polda Kalsel AKBP Afebrianto tiba di kamar jenazah untuk memastikan bahwa benar Khairullah yang merupakan buronan selama lima hari terakhir.

Usai melihat jasad Khairullah, AKBP Afebrianto lantas meninggalkan para wartawan yang hendak mengkonfirmasi  dan menolak untuk memberikan keterangan.

Baca Juga: Merasa Terendus, Penembak Polisi di Tala Jadikan Penumpang Mobil Sebagai ‘Perisai Hidup’?

Sebagai bekas anggota TNI yang pernah bertugas di satuan Zeni Tempur (Zipur), tersangka diduga memahami survival hingga teknik penyamaran di hutan. Itulah sebabnya, perburuan pelaku tersebut tidak mudah.

AKBP Sentot Adi mengatakan, tersangka Khairullah sebelum berhenti menjadi anggota TNI terakhir bertugas di satuan Zeni Tempur (Zipur). “Dari informasi, tersangka yang sementara kami kejar ini adalah bekas anggota TNI, pecatan Zipur, catam (calon tamtama),” ujar Sentot Adi, Minggu (8/9) lalu.

Hal ini juga dibenarkan Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Mochamad Rifai. Ia mengatakan pelaku saat ini masih DPO. “Kita akan buru terus karena dia sadis hingga melukai anggota di lapangan. Identitasnya berinisial K, terakhir bertugas di satuan Zeni Tempur (Zipur),” terangnya.

Baca Juga: Novianti, Bocah Tertembak Saat Penyergapan Pencuri Sapi Meninggal

Dari hasil penelusuran kanalkalimantan.com, Zeni merupakan satuan bantuan tempur dan satuan bantuan administrasi. Zeni sendiri berasal dari bahasa Belanda, Genie, yang berarti pandai/banyak akalnya. Kesatuan ini merupakan kesatuan standar militer di seluruh dunia karena perannya dalam pertempuran sejak zaman purba, karena pada intinya fungsi bantuan tempur Zeni adalah bersifat improvisasi, insidentil, dan menggunakan standar teknik yang khusus dikualifikasikan pada Satuan Zeni.

Baca Juga: Pelaku Pencuri Sapi yang Baku Tembak dengan Polisi Ternyata Mantan TNI

Zeni Tempur sendiri secara umum baik di dalam maupun luar negeri mempunyai fungsi sebagai pasukan Bantuan Tempur terhadap Pasukan Manuver (Infanteri) berupa Bantuan Tempur Zeni (Banpurzi) dan Bantuan Administrasi Zeni (Banminzi).

Fungsi zeni diaplikasikan pada segala pekerjaan yang bersifat membantu gerak maju pasukan manuver, dan aksi menghambat gerak maju pasukan lawan. 9 tugas Pokok Zeni AD terdiri dari: Konstruksi, Destruksi, Rintangan, Samaran, Penyeberangan, Penyelidikan, Perkubuan, Penjinakan bahan peledak (Jihandak), serta Nuklir-Biologi-Kimia (Nubika) pasif.(fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Tunjuk Prabowo di Proyek Food Estate Kalteng, ‘Sampul Baru’ Ketahanan Pangan di Era Jokowi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Jokowi saat berbincang bersama Menhan Probowo di lokasi food estate di Kapuas Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/ laily rachev
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai leading sector pembangunan food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), seluas 178 ribu hektare. Namun, proyek tersebut diragukan keberhasilannya oleh sejumlah pihak karena sebelumnya sempat gagal dicanangkan di era Soeharto. Mampukah Jokowi membuktikan?

Proyek food estate yang mengambil sejumlah lokasi di berbagai provinsi ini, termasuk di Kalteng, sempat mengundang pertanyaan sejumlah pihak. Hal ini karena sebagai leading sectornya adalah Kemenhan, bukan Kementerian Pertanian (Kementan).

Menjawab hal tersebut, Jokowi menjelaskan alasan menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam proyek Food Estate di Kalimantan Tengah. Salah satu alasan, proyek tersebut adalah peringatan Organisasi Pangan Dunia (FAO) yang memprediksi bakal ada krisis pangan dunia.

“Sudah disampaikan Food Estate itu berangkat dari peringatan FAO akan ada krisis pangan dunia sehingga perlu antisipasi cepat dengan membuat cadangan pangan strategis,” ujar Jokowi dalam pertemuan dengan media, Senin (13/7).

(Baca: Sawah dan Citra Politik Para Presiden RI, Dari Soekarno hingga Jokowi)

Ia mengatakan, bidang pertahanan tak hanya mengurusi alutsista melainkan juga ketahanan di bidang pangan. Hal itu juga telah disampaikan oleh Prabowo lengkap dengan besaran anggaran untuk membangun Food Estate di Kapuas dan Pulang Pisau, Kalteng. “Dan yang namanya pertahanan itu bukan hanya alutsista tapi juga ketahanan di bidang pangan,” tegasnya.

Dengan keterlibatan Prabowo, Jokowi meyakini persoalan pangan di Indonesia akan lebih mudah diatasi. “Jadi Pak Menhan menjadi leading sector karena memang kita ingin membangun cadangan strategis pangan, sehingga kalau nanti kekurangan beras ya tanam padi. Kurang jagung ya tanam jagung, bisa di situ,” jelasnya.

Meski dikelola Kemenhan, Jokowi menuturkan menteri pertanian tetap akan ikut membantu. “Tetap mentan kan juga back di situ. Nanti urusan pertanian yang lain (misalnya) pangan ya tetap mentan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Jokowi juga menekankan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan Food Estate bukan lahan gambut melainkan jenis tanah aluvial yang berasal dari endapan lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi.

Infografis: kanalkalimantan/yuda

“Itu bukan gambut lho ya. Kemarin kan agak ramai masalah itu. Nggak, itu semua sudah kita cek, aluvial semua. Itu di luar gambut dan saya kira nggak akan mengganggu lingkungan yang ada,” ucap Jokowi.

Jokowi menyatakan lumbung padi yang akan dibangun pada tahap awal seluas 30 ribu Ha. Lalu, dalam waktu satu setengah tahun atau maksimal dua tahun akan ditambah lagi lumbung padi seluas 148 ribu Ha.

Ia berharap cadangan strategis pangan ini bisa dikelola dengan baik. Dengan demikian, jika masyarakat kekurangan bahan pangan, maka bisa disediakan dari Kalimantan Tengah. “Semuanya akan dikelola dengan manajemen yang ada dan kalau sisa itulah yang akan diekspor ke negara lain,” jelas Jokowi.

Pernah Gagal di Era Soeharto

Namun demikian, Masyarakat Sipil, yang merupakan koalisi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menilai dalih pemenuhan pangan lewat program food estate di Kalimantan Tengah hanya ‘janji kosong’ yang berpotensi besar merusak lahan gambut dan memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Di tengah pandemi Covid-19 pemerintah kemudian menggunakan isu krisis pangan sebagai satu alasan untuk mempercepat proyek pencetakan sawah di Kalimantan Tengah,” ujar koalisi dalam siaran pers yang dikutip dari situs ELSAM, sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com.

Menurut mereka, proyek food estate yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) ini bakal digelar di lahan bekas Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare era Orde Baru. Program ini, katanya, minim transparansi dan partisipasi masyarakat. “Kami meminta pemerintah untuk tidak lagi mengulangi kesalahan masa lalu dan kembali membangun malapetaka yang baru. Pemerintah harus berhenti menggunakan pandemi sebagai alasan untuk mengeksploitasi gambut,” kata Masyarakat Sipil.

Diketahui, Presiden kedua RI Soeharto meluncurkan proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuannya, menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektare lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi.

Namun, Proyek itu gagal total. Transmigran di kawasan gambut tersebut meninggalkan lokasi. Sementara, penduduk setempat mengalami kerugian akibat kerusakan sumber daya alam akibat proyek tersebut.

Di era Soeharto, ketahanan pangan hanya dilihat dari kemampuan swasembada beras saja. Ketahanan pangan kala itu diartikan secara sempit. Padahal ketahanan pangan merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara. Tujuan ketahanan pangan itu sendiri adalah untuk menyediakan kebutuhan pangan yang tak hanya mencukupi (availability), terjangkau (affordability) tetapi juga aman dan bergizi (safety).

Jika mengacu pada data global food security index (GFSCI), ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat 62. Indonesia masih kalah dengan Singapura yang berada di peringkat 1, Malaysia di peringkat 28, Thailand di peringkat 52 dan Vietnam di peringkat 54.

Skor total ketahanan pangan Tanah Air berada di angka 62,6. Jika dilihat dari aspek keterjangkauan Indonesia mendapatkan skor 70,2. Indonesia masih lemah dalam hal akses pembiayaan untuk petani yang berada di bawah rata-rata indeks global tahun lalu.

Jika dilihat dari aspek ketersediaan, skor Indonesia berada di angka 61,3. Aspek seperti infrastruktur pertanian dan infrastruktur irigasi di Indonesia masih dinilai lemah sehingga sering terjadi masalah ketersediaan dan harga pangan. (Kanalkalimantan.com/cel/berbagai sumber)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Tak Tercantum Duet Haris Makkie-H Yuni di Rekomendasi DPP Golkar, Supian HK: Lihat Saja Nanti!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pasangan Haris Makkie- H Yuni belum terima rekomendasi DPP Golkar. Foto: kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ada kejutan dari acara ‘Penyerahan Surat Keputusan Pasangan Calon Partai Golkar di Pilkada Serentak 2020’ di DPP Partai Golkar, Minggu (12/7/2020) kemarin. Pasalnya, nama pasangan calon kandidat di Pilkada Banjarmasin Haris Makkie- H Yuni Abdi Nur Sulaiman tidak masuk dalam daftar yang hadir menerima SK rekomendasi tersebut. Ada apa?

Nama-nama kandidat yang sebelumnya diusulkan oleh DPD Golkar Kalsel melalui pengajuan rekomendasi No A-054/GOLKAR-KS/V1/2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Tahapan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah Partai Golkar di Pilkada 2020, terlihat datang ke acara tersebut untuk menerima ‘mandat’ pencalonan. Sebut saja pasangan H Rusli-Guru Fadlan di Pilkada Banjar, Darmawan Jaya (yang mewakili duet Nadjmi-Jaya) di Pilkada Banjarbaru, Ansharuddin- M Noor Iswan di Pilkada Balangan, Saban Effendi- Habib Abdillah di HST, dan Syafruddin H Maming- Andi Rudi Latif di Tanbu.

Lantas, bagaimana dengan nama Abdul Haris Makkie – H. Yuni Abdi Nur Sulaiman yang digadang-gadang akan diusung Golkar di Pilwali Banjarmasin?

Dikonfirmasi terkait tak munculnya nama Haris Makkie-H Yuni, Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalsel H. Supian HK sempat celetuk bahwa nama-nama tersebut sudah beredar di media massa. Ia  mengatakan dalam waktu dekat surat rekomendasi untuk pasangan Haris-Yuni akan keluar. “Mungkin, Insyaallah dalam minggu ini sudah keluar,” kata Supian usai rapat paripurna DPRD Kalsel, kepada Kanalkalimantan.com pada Senin (13/7/2020) pagi.

 

Supian menyebutkan masih ada dua pasang bakal calon kepala daerah yang belum mendapatkan surat rekomendasi DPP Partai Golkar. Yaitu untuk Pilwali Banjarmasin dan Pilbup Kotabaru. “Tinggal dua lagi. (Yaitu) Kotabaru dan Haris Makkie (di Banjarmasin). Itu hanya soal teknis saja,” lugas Supian.

Ditanya soal peluang kader Golkar lainnya yaitu Hj. Ananda yang juga digadang-gadang akan ikut bertarung di Pilwali Banjarmasin, Supian menanggapinya dengan santai. “Lihat sajalah nanti. Karena yang diusulkan bukan bu Nanda (sapaan Hj. Ananda),” tegas Supian.

Supian pun menegaskan bahwa nama-nama yang sudah tercantum di surat rekomendasi DPP Partai Golkar sudah final. “Nama Paman Birin sudah final. Hanya dua saja yang belum,” tutur Supian. Ia sendiri memastikan, surat rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah di Pilwali Banjarmasin dan Pilbup Kotabaru akan keluar dalam waktu tiga hingga empat hari ke depan.

Lalu, mengapa nama bakal calon kepala daerah ini belum juga ditetapkan? “Tanyakan pada rumput yang bergoyang,” pungkas Supian sambil celetuk.

Terpisah, ketika ditanya soal namanya yang tidak muncul di surat rekomendasi DPP Partai Golkar, Abdul Haris Makkie memilih untuk irit bicara. “Itu urusan partai, bukan urusan saya,” singkat Haris yang juga Sekdaprov Kalsel ini.

Sementara itu, informasi yang dihimpun Kanalkalimantan.com terkait belum keluarnya SK untk Banjarmasin karena belum kelarnya hasil survai di ibukota provinsi tersebut. DPP terkesan berhati-hati menelurkan kandidat karena medan pertarungan di Banjarmasin diprediksi akan cukup sengit dan memiliki nilai strategis.

Sebelumnya disebutkan, apalagi, Banjarmasin sebagai ibukota provinsi memiliki nilai startegis. Selain kantong massa lantaran banyaknya jumlah pemilih, Banjarmasin menjadi simbol pemerintahan Kalsel yang harus bisa digandeng oleh Gubernur nantinya.

Dari data pemilu sebelumnya yang dihimpun Kanalkalimantan.com, Banjarmasin memiliki jumlah pemilih terbesar sebanyak 423.392 orang. Disusul kemudian Kabupaten Banjar sebanyak 401. 445 pemilih, Kabupaten Tanah Laut (Tala) sebanyak 230.136 pemilih, Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 220.789 pemilih dan Kabupaten Kotabaru sebanyak 216.845 pemilih.

Lalu Barito Kuala sebanyak 217.969 pemilih, Banjarbaru sebanyak 144.275 pemilih, Tapin sebanyak 131.510 pemilih, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sebanyak 166.196 pemilih, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebanyak 184.435 pemilih, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebanyak 160.318 pemilih. Kemudian Kabupaten Tabalong sebanyak 167.897 pemilih dan Kabupaten Balangan sebanyak 89.144 pemilih.

Melihat data tersebut, memenangkan Banjarmasin menjadi salah satu kunci kemenangan untuk Pilgub Kalsel.

Disamping itu, ada juga pertimbangan untuk menilai posisi wakil dari Haris Makkie. Apakah memasang Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda yang sebelumnya aktif melakukan sosialisasi pencalonannya sebagai ‘orang nomor 2’ atau tetap mempertahankan posisi H Yuni yang juga kader Golkar, sebagai wakil dari Haris Makkie.

Walau sebelumnya Supian HK mengatakan, alasan memilih H Yuni sebagai pendamping Haris Makkie lantaran yang bersangkutan mampu menghubungkan dengan sejumlah partai untuk diajak koalisi di Pilkada Banjarmasin.

Dalam surat pengajuan rekomendasi DPD I Golkar Kalsel ke DPP Golkar, No A-054/GOLKAR-KS/V1/2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Tahapan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah Partai Golkar di Pilkada 2020, yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2020 lalu, disebutkan sejumlah parpol yang diajak. Termasuk PAN Banjarmasin yang memberikan 9 kursinya secara gratis! Selain itu, ada pula PDIP dengan 5 kursi, Nasdem 1 kursi.

Sebelumnya, disebutkan bahwa PKS ikut mendukung. Tapi hal tersebut diklarifikasi oleh Ketua DPD PKS Banjarmasin Hendra kepada Kanalkalimantan.com, mengatakan masih merupakan klaim sepihak.

Ia mengatakan, partainya belum menyampaikan dukungan apapun terkait bakal pasangan calon di Pilkada Banjarmasin. “Jadi surat yang beredar itu masih merupakan klaim sepihak dari Partai Golkar. Karena kami sesuai mekanisme masih menunggu keputusan DPP PKS,” katanya.

Hendara mengatakan, peluang petahana Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina, untuk kembali diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Banjarmasin 2020, cukup besar. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Omnibus Law, Konsolidasi Oligarki yang ‘Mengancam’ Lingkungan dan Pekerja!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dewan Kalsel Klaim Sudah Lakukan Penolakan


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Demo mahasiswa di DPRD kalsel menolak Omnibus law, Senin (13/7/2020) Foto: Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sempat tegang lantaran permintaan mahasiswa yang menamakan Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan untuk bertemu dewan tak segera dipenuhi, akhirnya Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK akhirnya menemui pendemo.

Pantauan di lokasi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalsel pada Senin (13/7/2020) siang, Supian tampak duduk  bersama ratusan mahasiswa yang menuntut pencabutan RUU Omnibus Law.

Selain mengapresiasi aspirasi mahasiswa, Supian mengklaim pihaknya bersama Komisi IV DPRD Kalsel telah terbang ke Jakarta dan menyampaikan tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh mahasiswa. Seperti ke Sekretariat Presiden, kementerian terkait termasuk DPR RI Komisi IX.

“Sikap kami jelas menolak, kami tetap mengontrol sampai mana pembahasan omnibus law. (Kami tegaskan) menolak,” tegas Supian di hadapan ratusan mahasiswa.

 

Kendati tuntutan pencabutan RUU Omnibus Law sudah disampaikan, Supian pun memberikan tawaran. Jika mahasiswa memiliki tuntutan tambahan. “Kami sudah menolak terus apalagi yang harus dilakukan? RUU Omnibus Law belum disahkan di pusat,” tambah Supian.

Sementara itu, Ketua Komisi IV HM Lutfi Saifudin juga sependapat dengan Supian. Menurut Lutfi, RUU Omnibus Law akan merugikan pekerja, karena diantaranya penggajian jaminan sosial para pekerja dihilangkan. “Ini merugikan Kalsel, karena kita merupakan dua terbesar produksi batu bara secara nasional,” kata Lutfi.

Dia khawatir, dengan disahkannya RUU Omnibus Law, pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel akan hilang lebih dari separuh. Lutfi sendiri kembali menegaskan penolakan RUU Omnibus Law. “Jami semua yang ada di Rumah Banjar akan menolak apapun yang terjadi. Terutama yang merugikan rakyat dan keseluruhan,” pungkas Lutfi.

Di sela-sela dengar pendapat, mahasiswa tampak memberikan pembersih telinga berukuran besar kepada Supian. Mahasiswa mengklaim, pemberian pembersih telinga itu merupakan wujud agar wakil rakyat mau mendengarkan aspirasi masyarakat.

Penolakan atas RUU Omnibus Law tak hanya di Kalsel. Tapi di berbagai tempat, penolakan serupa juga dilakukan mahasiswa dan aktivis. Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana mengatakan, Omnibus Law adalah pemikiran yang keliru. Kata Arif, seharusnya pembentukan aturan menyertakan semua pemangku kepentingan, termasuk rakyat. Salah satunya adalah masyarakat yang nantinya akan terdampak. Namun, menurut Arif, sejauh ini orang-orang yang terlibat hanya orang-orang tertentu sehingga ke depan akan cenderung terjadi pendekatan yang destruktif.

“Omnibus Law adalah konsolidasi oligarki politik dan cara terakhir negara menyelamatkan elit politik oligark. Tak ada satu pun pasal atau kata ’perempuan’ dalam draf RUU yang dibuat. Padahal kabar terakhir RUU itu sudah masuk prolegnas,” katanya.

Selein itu, dampak lingkungan dari Omnibus Law ini telah dipetakan juga oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Koordinator JATAM, Merah Johansyah, menilai bahwa Omnibus Law akan menimbulkan daya rusak yang tinggi terhadap aspek pertambangan dan lingkungan hidup di Indonesia. “Menurut saya, rancangan Omnibus Law akan resmi melakukan pengusiran, peracunan, dan akan membentuk pengungsian sosial ekologi kolosal di Indonesia, karena akan adanya bencana lingkungan hidup di Indonesia,” kata Merah.

“Padahal BNPB pernah menyebut ada sekitar enam juta warga mengungsi massal akibat kerusakan dan bencana lingkungan,” lanjutnya.

Merah mengaku pihaknya telah melakukan pemetaan bahwa akan ada tiga UU yang akan terintegrasi atau diselaraskan dengan RUU Omnibus Law, yaitu UU 4/2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan UU 41/1999 tentang Kehutanan.

Kata dia, Omnibus Law akan banyak melakukan perubahan, penghapusan, dan penambahan pasal terhadap tiga UU itu. “Contoh, yang awalnya ‘izin usaha pertambangan’ akan diubah menjadi ‘perizinan berusaha pertambangan’,” katanya.

Tak hanya itu, Omnibus Law akan berusaha menghapus tahapan-tahapan produksi ketika korporasi ingin melakukan pertambangan. “Awalnya kan ada eksplorasi, terus produksi, dan seterusnya. Nah, tahapan itu akan dihapus. Pemodal akan untung karena langsung dapat izin jadi satu,” katanya.

Peran Polisi

Ombudsman Republik Indonesia menolak adanya perluasan kewenangan Polri dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja. Sebab, menurut Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu, sejumlah pasal yang memberikan leluasa lebih kepada Polri, dinilai tidak memiliki definisi yang jelas.

Misalnya Pasal 82 RUU Cilaka mengubah Pasal 15 UU Kepolisian. Dalam pasal itu, Polri diperkenankan untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; dan melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

“Ibu dan bapak ini catatan penting mengenai beberapa hal. Pertama adalah definisi penyakit masyarakat, aliran yang dapat menimbulkan perpecahan, dan pemeriksaan khusus,” kata Ninik dalam diskusi daring pada Ahad (12/7/2020).

Menurut Ninik, penjelasan definisi tersebut sebelumnya sudah ada dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d UU Nomor 2 Tahun 2002. Bahwa yang dimaksud dengan penyakit masyarakat adalah pengelandangan, pengemisan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan atau praktik lintah darah, dan pungutan liar.

Menurut Ninik, perlu adanya standar dalam definisi agar kemudian tidak bersifat subyektif dan berpotensi tidak adil ketika ada warga negara yang sedang berhadapan dengan hukum. “Jangan sampai ada diskriminasi karena perbedaan gender, ras, agama, dan lainnya,” ucap Komisioner Ombusman ini. (Kanalkalimantan.com/fikri/berbagai sumber)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->