Connect with us

HEADLINE

Balai Kota Banjarbaru Klaster Perkantoran? Kadinkes: Tidak Benar Disebut Klaster

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Menyusul Wali Kota Nadjmi, Sekdako dan 4 Pejabat Lainnya Positif Covid-19


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Para pejabat di lingkungan Pemko Banjarbaru pada perayaan Hari Jadi ke-21 Kota Banjarbaru pada 21 April 2020 lalu. foto: dok. kanalkalimantan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sederet nama pejabat tinggi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru terkonfirmasi positif Covid-19. Potensi akan munculnya klaster penyebaran di lingkungan perkantoran kini menjadi ancaman bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemko Banjarbaru.

Berawal dari Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani dan istri yang lebih dulu diketahui positif terpapar virus corona, pada pekan lalu, tepatnya saat Wali Kota Banjarbaru dijadwalkan hadir dalam acara kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri, Kamis (23/7/2020) sore.

Saat itu, Nadjmi batal menghadiri acara dan digantikan oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan.

Belakangan, hari Kamis itu, Nadjmi rupanya menjalani rapid test dan hasilnya dinyatakan reaktif. Masih di hari yang sama, Nadjmi langsung menjalani swab beserta istri di Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Banjarbaru.



Dua hari setelahnya pada Sabtu (25/7/2020), Wali Kota Banjarbaru dan istri dinyatakan positif terpapar Covid-19. Kabar ini pun langsung diumumkan dalam sebuah video yang diposting melalui akun Instagram pribadi Nadjmi Adhani pada Senin (27/7/2020) siang.

Update data kasus Covid-19 di Kota Banjarbaru per 1 Agustus 2020. grafis: gugus tugas covid-19 banjarbaru

Pemko Banjarbaru langsung menggelar konfrensi pers dipimpin oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan. Kala itu, Jaya menyatakan bahwa seluruh pejabat termasuk dirinya dan orang-orang yang berkontak erat dengan Wali Kota Banjarbaru baru saja menjalani tes swab, sebagai upaya tracing dan testing, pasca Wali Kota dinyatakan positif terpapar.

Kamis (30/7/2020), hasil swab keluar dan menyatakan 5 pejabat Pemko Banjarbaru ikut dinyatakan terpapar Covid-19. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru H Said Abdullah, termasuk sopir dan ajudan.

Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banjarbaru Hanafi dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Banjarbaru Jainudin

Berikutnya, Kepala Bagian Hukum Pemko Banjarbaru Gugus dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sri Lailana.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru masih irit informasi soal faktor terjadinya penularan Covid-19 terhadap para pejabat Pemko Banjarbaru tersebut. Hanya saja menurut riwayat aktivitas, antara 15 juli – 19 Juli, Wali Kota bersama 5 pejabat lainnya memang baru saja melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.

Baca juga: Seluruh Kantor di Pemko Banjarbaru Ditutup 2 Hari

Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan mengatakan, terpaparnya para pejabat di lingkungan Pemko Banjarbaru diduga karena padatnya aktivitas berinteraksi dengan banyak orang. Ia juga telah meminta pihak Dinkes untuk melakukan penelusuran, terhadap orang-orang yang kontak erat dengan kelima pejabat tersebut.

“Kita ingin melihat dimana kemungkinan terpaparnya, dengan melihat riwayat aktivitas dan perjalanan dinas kelima pejabat kita,” tuturnya.

Lantas, dengan melihat kondisi ini, apakah penyebaran Covid-19 sudah dikatakan masuk dalam klaster perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru? Kepala Dinkes Banjarbaru Rizana Mirza membantah jika sebutan tersebut justru digaungkan ke publik. Sebab, menurutnya untuk dikatakan klaster merujuk pada kasus Covid-19 di lingkungan perkantoran yang jumlah terus berkembang dan menularkan ke lingkungan lain.

“Upaya tracing dan testing masih kita lakukan. Kita belum tahu berapa ASN di setiap kantor yang terpapar Covid-19. Kita belum bisa melakukan tes swab secara massal karena harus antre juga. Jadi untuk saat ini, saya tidak membenarkan bahwa sudah disebut klaster,” terangnya. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter: rico
Editor: bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

HEADLINE

Verifikasi Administrasi KPU Banjar, 13.589 Dukungan Perbaikan Andin-Guru Oton Memenuhi Syarat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Penyampaian hasil verifikasi administrasi dukungan perbaikan pasangan Andin-Guru Oton. Foto: putra
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – KPU Banjar serahkan berita acara hasil dari tahapan verifikasi administrasi untuk perbaikan pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan di Pilkada Banjar, Selasa (4/8/2020) pukul 24.00 Wita.

Penyerahan berita acara ini berisi hasil tahapan verfikasi administrasi untuk pasangan Andin- Muhammad Syarif Busthomi (Guru Oton) yang sebelumnya menyerahkan bukti dukungan perbaikan berjumlah 22.194 KTP. Perbaikan tersebut guna menambal kekurangan suara sebanyak 13.118 yang ditetapkan KPU.

Lalu bagaimana hasilnya? Pengecekan tahapan verifikasi administrasi yang di lakukan KPU Banjar untuk pasangan Andin-Guru Oton, mencatat yang terhitung data tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 7.605 dan untuk jumlah memenuhi syarat (MS) sebanyak 13. 589 dukungan.

Karena melebihi syarat perbaikan yang ditetapkan, yakni selisih lebih 471 dukungan untuk lanjut di verifikasi faktual. Namun demikian, untuk melanjutkan ke tahapan ferivikasi faktual ini KPU Banjar akan melakukan penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan ini ke setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 8-10 Agustus 2020.



Tahapan verifikasi faktual ini akan dilaksanakan selama 7 hari dari mulai tanggal 8-16 Agustus sama seperti tahapan verifikasi faktual lalu.

Di sisi lain, Divisi Pengawasan Bawaslu Banjar Hairul Falah mengatakan, bakal melakukan pengawasan melekat terkait kelanjutan proses tahapan lanjutan. “Kita akan melakukan pengawasan dengan ketat,” katanya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil rapat pleno KPU Banjar, memutuskan KTP dukungan terhadap Andin-Guru Oton sebanyak 28.678 yang memenuhi syarat, masih ada kekurangan 6.559 KTP dukungan, sehingga ‘denda’ perbaikan syarat KTP dukungan sebanyak 13.118.

Andin-Guru Oton merupkan satu-satunya kandidat jalur independen yang masih bertahan. Mereka berjuang untuk lolos sebagai calon alternatif di Pilkada Banjar dari jalur non partai.

Sebelumnya, rekannya pasangan Yunani-Sidiq menyatakan mundur di saat penyerahan perbaikan dukungan, Senin (27/7/2020).

M Taufik, selaku tim pemenangan Yunani-Sidiq menyerahkan berkas pengunduran diri pasangannya di Pilkada Banjar ke KPU. Terkait hal tersebut, Muhaimin S. Ag selaku Ketua KPU Banjar menyampaikan dalam berkas pengunduran diri dari bakal calon yunani dan Shiddik sudah diterima.

Sementara hingga tutup masa perbaikan dukungan, pasangan Mada Teruna-Ferryansyah ketika itu tak datang. Langkah tersebut dilakukan karena sebelumnya mereka menyatakan menolak hasil pleno verifikasi suara KPU Banjar. (Kanalkalimantan.com/putra)
——————————-
CATATAN REDAKSI: Berita ini telah mengalami penyuntingan kembali oleh redaksi sehubungan kesalahan dalam penentuan persyaratan ferifikasi faktual berdasar PKPU yang hanya dihitung berdasarkan dari jumlah kekurangan suara. Kepada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan sebelumnya redaksi menyampaikan maaf. Terima Kasih.

——————————-

Reporter: Putra
Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Kalsel Catat 62 Dokter dan 208 Perawat Terpapar Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Tenaga kesehatan menjadi paling rentan tertular Covid-19. Sebagai ilustrasi: Pexels-Pixabay
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pandemi Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel) berdampak pada tenaga kesehatan (nakes) yang terpapar Covid-19. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, hingga perawat bahkan bidan terjangkit virus corona.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalsel Muhammad Muslim menyebutkan, ada dua klasifikasi nakes yang terpapar Covid-19. Yaitu nakes yang menangani Covid-19 secara langsung dan nakes yang menangani Covid-19 secara tidak langsung.

“Nakes itu ada yang menangani Covid-19, dan ada pula yang tidak menangani Covid-19 secara langsung. Yang menangani Covid-19 secara langsung yaitu yang memang ditugaskan untuk itu,” kata Muslim dalam jumpa pers melalui Zoom Meeting, Rabu (5/8/2020) sore.

Ia mencontohkan, nakes yang menangani Covid-19 secara langsung seperti petugas surveilans, dokter, perawat dan tenaga gizi yang semuanya melakukan pelayanan langsung. Namun begitu, ada juga nakes yang secara tidak langsung menangani Covid-19.



“Oleh karena itu, apakah penularannya pada saat pekerjaan, banyak informasi dan penanganan dalam riset. Oleh karena itu, jika dilihat dari angka, tidak serta merta karena melakukan pelayanan atau bertugas dalam penanganan Covid-19 secara langsung,” imbuh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel ini.

Muhammad Muslim, Kadinkes Kalsel. foto: fikri

Seperti dokter gigi, yang disebut Muslim bukan nakes yang secara langsung menangani Covid-19. Namun, dokter gigi bisa saja terpapar Covid-19 jika tengah melayani pasien yang terlebih dahulu terpapar Covid-19.

Berdasarkan catatan yang diterima GTPP Covid-19 Kalsel maupun Dinkes Provinsi Kalsel sendiri, sedikitnya ada 62 dokter umum dan dokter spesialis yang terpapar Covid-19. Namun begitu, pihaknya belum mengetahui persis dokter yang menangani langsung atau tidak menangani langsung Covid-19. “Ini catatannya berprofesi sebagai dokter,” imbuh Muslim.

Disamping itu, Muslim menambahkan, ada 5 dokter gigi yang terpapar Covid-19. Tak hanya dokter saja, ternyata perawat juga banyak yang terpapar Covid-19. “Perawat ini cukup banyak. Ada 208 perawat (terpapar Covid-19),” tambah Muslim.

Tak hanya dokter dan perawat, rupanya bidan juga berisiko terpapar Covid-19. Kendati tidak menangani Covid-19 secara langsung, kemungkinan bidan juga terpapar Covid-19 baik dari keluarganya maupun dari pasiennya.

“Ada 105 bidan terpapar Covid-19. Ditambah nakes lainnya. Angka-angka seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa profesi nakes ini berisiko, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penanganan Covid-19,” tandas Muslim.

Pihaknya meminta rumah sakit untuk melakukan screening awal yang cukup ketat untuk pasien. Diakuinya, rumah sakit harus tetap memberikan pelayanan-pelayanan kepada pasien, dimana pasien dengan gejala penyakit di luar Covid-19 tetap harus dilayani.

“Kadang kala teman-teman di fasilitas pelayanan kesehatan ini kalau mereka tidak begitu jelas dengan status pasien, maka ada sedikit kewaspadaan untuk menangani,” pungkas Muslim. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter: fikri
Editor: bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->