Balai Kota Banjarbaru Klaster Perkantoran? Kadinkes: Tidak Benar Disebut Klaster

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sederet nama pejabat tinggi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru terkonfirmasi positif Covid-19. Potensi akan munculnya klaster penyebaran di lingkungan perkantoran kini menjadi ancaman bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemko Banjarbaru.

Berawal dari Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani dan istri yang lebih dulu diketahui positif terpapar virus corona, pada pekan lalu, tepatnya saat Wali Kota Banjarbaru dijadwalkan hadir dalam acara kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri, Kamis (23/7/2020) sore.

Saat itu, Nadjmi batal menghadiri acara dan digantikan oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan.

Belakangan, hari Kamis itu, Nadjmi rupanya menjalani rapid test dan hasilnya dinyatakan reaktif. Masih di hari yang sama, Nadjmi langsung menjalani swab beserta istri di Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Banjarbaru.

Dua hari setelahnya pada Sabtu (25/7/2020), Wali Kota Banjarbaru dan istri dinyatakan positif terpapar Covid-19. Kabar ini pun langsung diumumkan dalam sebuah video yang diposting melalui akun Instagram pribadi Nadjmi Adhani pada Senin (27/7/2020) siang.

Update data kasus Covid-19 di Kota Banjarbaru per 1 Agustus 2020. grafis: gugus tugas covid-19 banjarbaru

Pemko Banjarbaru langsung menggelar konfrensi pers dipimpin oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan. Kala itu, Jaya menyatakan bahwa seluruh pejabat termasuk dirinya dan orang-orang yang berkontak erat dengan Wali Kota Banjarbaru baru saja menjalani tes swab, sebagai upaya tracing dan testing, pasca Wali Kota dinyatakan positif terpapar.

Kamis (30/7/2020), hasil swab keluar dan menyatakan 5 pejabat Pemko Banjarbaru ikut dinyatakan terpapar Covid-19. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru H Said Abdullah, termasuk sopir dan ajudan.

Lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banjarbaru Hanafi dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Banjarbaru Jainudin

Berikutnya, Kepala Bagian Hukum Pemko Banjarbaru Gugus dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sri Lailana.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarbaru masih irit informasi soal faktor terjadinya penularan Covid-19 terhadap para pejabat Pemko Banjarbaru tersebut. Hanya saja menurut riwayat aktivitas, antara 15 juli – 19 Juli, Wali Kota bersama 5 pejabat lainnya memang baru saja melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.

Baca juga: Seluruh Kantor di Pemko Banjarbaru Ditutup 2 Hari

Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan mengatakan, terpaparnya para pejabat di lingkungan Pemko Banjarbaru diduga karena padatnya aktivitas berinteraksi dengan banyak orang. Ia juga telah meminta pihak Dinkes untuk melakukan penelusuran, terhadap orang-orang yang kontak erat dengan kelima pejabat tersebut.

“Kita ingin melihat dimana kemungkinan terpaparnya, dengan melihat riwayat aktivitas dan perjalanan dinas kelima pejabat kita,” tuturnya.

Lantas, dengan melihat kondisi ini, apakah penyebaran Covid-19 sudah dikatakan masuk dalam klaster perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru? Kepala Dinkes Banjarbaru Rizana Mirza membantah jika sebutan tersebut justru digaungkan ke publik. Sebab, menurutnya untuk dikatakan klaster merujuk pada kasus Covid-19 di lingkungan perkantoran yang jumlah terus berkembang dan menularkan ke lingkungan lain.

“Upaya tracing dan testing masih kita lakukan. Kita belum tahu berapa ASN di setiap kantor yang terpapar Covid-19. Kita belum bisa melakukan tes swab secara massal karena harus antre juga. Jadi untuk saat ini, saya tidak membenarkan bahwa sudah disebut klaster,” terangnya. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter: rico
Editor: bie