Banjarbaru Surplus Pendapatan dan Belanja Daerah di 2023

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pendapatan dan belanja daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dinilai surplus atau sejahtera selama tahun 2023.

Hal ini terlihat pada angka anggaran perubahan APBD yang jumlahnya mencapai Rp1,5 triliun, lebih besar daripada jumlah belanja.

Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menyampaikan hasil tersebut melalui Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) anggaran tahun 2023 pada rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Senin (10/6/2024).

“Alhamdulillah di tahun 2023 kita ada surplus, dimana anggaran perubahan APBD kita ada di angka Rp1,5 triliun lebih, dan realisi PAD di angka 115,02 persen,” ujar Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, Senin (10/6/2024).

Menurut Wali Kota Banjarbaru potensi paling besar yang didapatkan dari penghasilan daerah berada pada sektor jasa dan konsumsi. Kemudian ada pula sektor transportasi yang memberikan dampak signifikan.

Baca juga: Izin Trayek Angkot Tak Diperpanjang, Jalur Malah Kena Pangkas

Ke depan sama seperti tahun sebelumnya, kata Aditya, pemerintah kembali mengoptimalkan penerapan tapping box dan akan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pengelolaan parkir tepi jalan.

“Insyaallah kerja sama dengan KPKNL untuk pengelola parkir tepi jalan yang akan kita lelang, sehingga pemasukan daerah lebih maksimal dan dapat mencegah kebocoran,” ungkapnya.

Keberhasilan itu menurutnya, harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan agar Kota Banjarbaru dapat menjadi kota yang mandiri, tidak bertumpu pada dana transfer. Salah satu caranya dengan menggali dan meningkatkan potensi di sektor-sektor lain.

Menanggapi Raperda LPj 2023 itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah Akbar mengatakan akan segera mendengar pandangan umum fraksi-fraksi, sekaligus melakukan pembahasan melalui Banggar DPRD Banjarbaru.

Baca juga: Ditinggal Penghuni, Bedakan Tiga Pintu di Ratu Zaleha Hangus Terbakar

“Kalau lancar saja hubungan baik legislatif eksekutif terjaga bisa cepat selesai, tergantung realisasi. Karena LPJj ini menjadi acuan penting bagi perubahan anggaran 2024 baik dari program evaluasi maupun catatan kami terkait bagaimana efektvitasnya di Banjarbaru,” ucap Fadliansyah Akbar.

Melalui rapat Banggar itu, akan dibahas terutama realisasi SKPD dengan anggaran masing-masing.

Jika masih ditemukan realisasi rendah ataupun capaian pajak belum maksimal, akan menjadi catatan oleh anggota dewan.

“Ini pertama ditetapkan APBD Rp1,3 triliun dan realisasi tahun 2023 setelah perubahan Rp1,5 tahun triliun, jadi ada kenaikan sekitar Rp200 miliar. Itu merupakan pendapatan transfer pemerintah pusat, jadi saya apreasi terhadap keuangan yang cukup membaik, semoga tetap berlanjut untuk tahun 2025 yang akan datang,” jelasnya.

Baca juga: Plt Kanwil BKKBN Kalsel Apresiasi Penanganan Stunting yang Dilakukan Pemkab Banjar

DPRD Banjarbaru menargetkan pembahasan Raperda APBD perubahan akan selesai pada bulan Juni, sehingga dapat dilakukan pembahasan KUA PPAS perubahan 2024.

“Target kita sebelum masa jabatan selesai kita selesaikan semua pembahasan,” tuntas Fadli. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter : wanda
Editor : bie