Banjir 2022 Berpengaruh Terhadap Penyerapan Belanja Daerah HSU

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) melalui Sekretaris Daerah Adi Lesmana menyebutkan musibah banjir yang dihadapi Pemerintah Kabupaten HSU selama tahun 2022 berpengaruh terhadap penyerapan belanja daerah.

“Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya aktivitas pembangunan proyek-proyek jalan, jembatan, gedung, dan lain lain yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam APBD tahun 2022, sehingga berdampak langsung terhadap penyerapan anggaran belanja modal pemerintah daerah,” kata Adi Lesmana saat agenda penyampaian jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Senin (12/6/2023) siang.

Dalam penjelasannya, sebagaimana laporan keuangan anggaran belanja pegawai yang tidak terealisasikan pada tahun 2022 mencapai Rp 77 miliar lebih, disebabkan lantaran anggaran TPP ASN yang telah dialokasikan tidak jadi dibayar, karena belum mendapatkan persetujuan pembayaran dari Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Pemasok Narkoba THM di Banjarmasin Dibekuk, 1 Kg Sabu dan 980 Butir Ekstasi Disita

Terkait dengan sisa lebih pembiayaan tahun 2022 yang mencapai Rp 320 miliar, disebabkan adanya pelampauan penerimaan dana transfer bagi hasil dari pemerintah pusat yang semula dianggarkan sebesar Rp 245 miliar terealisasi sebesar Rp 386 miliar.

Kemudian, terkait dengan alokasi piutang daerah yang mencapai Rp 63 miliar, merupakan akumulasi dari piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau yang terbanyak berasal dari piutang PBB-P2, piutang pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang penetapannya setelah tahun anggaran berakhir dan piutang lainnya.

“Sampai saat ini, piutang yang telah disalurkan sudah mencapai Rp 31 miliar, sehingga nilai piutang daerah berkurang menjadi Rp 32 miliar,” bebernya.

“Terkait dengan adanya capaian belanja SKPD yang masih di bawah 50 persen akan dijelaskan masing-masing SKPD pada saat rapat kerja,” imbuhnya.

Baca juga: Arena Judi Sabung Ayam di Tengah Maraknya Perjudian Online

Sementara itu, terkait dengan tidak tercapainya target Pendapatan Retribusi Daerah dan PAD lainnya yang sah karena dalam laporan keuangan yang disampaikan terealisasi hanya sekitar 63,52 persen.

Diantaranya, pertama adalah retribusi pelayanan kesehatan terealisasi hanya 35,42 persen disebabkan 11 Puskesmas telah berubah bentuk menjadi BLUD.

Kedua, retribusi pelayanan kebersihan terealisasi hanya 61,90 persen disebabkan belum semua penduduk HSU mendapatkan pelayanan kebersihan dan adanya kendala dalam pemungutan.

Ketiga, retribusi izin mendirikan bangunan terealisasi hanya 2,32 persen disebabkan perubahan IMB menjadi PBG, dan adanya syarat PBG yang sulit dipenuhi pemohon.

Baca juga: Mahasiswa-Polisi Saling Dorong Depan Rumah Banjar, Lagi Ditinggal Anggota Dewan Reses ke Dapil

Sedangkan dari sektor PAD lainnya yang sah, terealisasi hanya sekitar 77,97 persen. Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan bunga, pendapatan BLUD, dan pendapatan dana kapitasi JKN.

“Segala saran dan masukan yang disampaikan, akan menjadi catatan bagi kami, sebagai bahan evaluasi guna perbaikan kinerja pemerintah di masa yang akan datang,” pungkas Sekda HSU. (Kanalkalimanatan.com/dew)

Reporter : dew
Editor : bie