Banjir di Kalsel Kategori Skala Besar, PUPR Kalsel: Penanganannya Perlu Anggaran Ratusan Miliar

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan mengakui banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 ini masuk dalam skala besar. Berbagai penanganan banjir telah diwacanakan dengan mengalokasikan anggaran hingga ratusan miliar.

Kini, seluruh dinas-dinas teknis seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Balai Wilayah Sungai (BWS) Barito, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dinas teknis di kabupaten/kota telah dilibatkan dalam melakukan penanganan banjir di Kalsel.

Seluruh dinas ini dimotori Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (PUPR) Provinsi Kalsel. Dalam jumpa awak media yang digelar Selasa (11/2/2020) siang, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar menerangkan bahwa seluruh dinas teknis akan saling berkerjasama untuk menemukan jawaban dari peristiwa banjir yang terjadi.

“Kita bersama-sama akan mencari tahu apa permasalahan di lapangan. Kita ingin mencari informasi awal apa penyebabnya banjir, kondisinya seperti apa, bantuan seperti apa, dan apakah memang kondisi ini sudah biasa terjadi atau memang siklus beberapa tahunan,” kata Roy kepada awak media.

Hal yang pertama dilakukan Dinas PUPR Provinsi Kalsel yakni berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Barito selaku pemegang wewenang atas sejumlah sungai-sungai besar di Kalimantan Selatan. Adapun beberapa penanganan yang dilakukan, contohnya seperti sungai Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan pembangunan Bendungan Jaro di Kabupaten Tabalong.

Roy mengakui Balai Wilayah Sungai Barito telah memberikan beberapa usulan penanganan banjir dengan menggunakan alokasi anggaran yang cukup besar. Namun, anggaran tersebut dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan sistem kontrak tahun jamak (multiyears contract).

Beberapa daerah masih dalam pengitungan anggaran. Namun, untuk penanganan banjir Barabai, Kabupaten HST telah diperhitungkan alokasi anggaran mencapai ratusan miliar.

“Untuk penanganan banjir di Barabai, Kabupaten HST informasinya tahun dialokasikan anggaran Rp 30 miliar. Kemudian, direncanakan untuk penyelesaiannya dan dibangunan beberapa kanal (saluran) itu kurang lebih Rp 350 miliar,” katanya.

Sementara penanganan banjir di Kabupaten Tabalong melalui pembangunan Bendungan Jaro, masih dalam tahap kajian. Rencananya, pada tahun 2020 ini, akan dilakukan pembebasan lahan lebih dulu. Sehingga pada tahun 2021, bangunan konstruksinya akan diusulkan kepada BWS.

“Bendungan Jaro masih dalam tahap kajian kita, designnya masih kita selesaikan. Nanti, pertengahan tahun 2020 ini sudah ketahuan berapa alokasi anggaran pembangunan bendungan tersebut,” tandas Roy. (kanalkalimantan.com/rico)