Bappedalitbang Banjar dan Pokja PKP Tindaklanjuti Implementasi NSUP

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Merujuk surat PA.01.04-CK 66 Tahun 2022 merupakan Tahun Akhir implementasi National Slum Upgrading Project (NSUP) – Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dengan orientasi dan lingkup pendampingan kegiatan skala kawasan, penyiapan pengakhiran program (exit strategi) dan keberlanjutan program (Program sustainability).

Menindaklanjuti surat tersebut Bappedalitbang Kabupaten Banjar melalui Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kelompok Keja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kegiatan itu memuat tiga agenda rapat, yaitu, Penilaian Kinerja Pokja PKP Berdasarkan Aspek Penilaian Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)- National Slum Upgrading Project (NSUP), dan Penanganan Kawasan Kumuh berbasis Geografis Informasi Sistem (GIS), serta Pembahasan Tindak Lanjut Monitoring Kawasan Air Santri.

Baca juga: Rehab Jembatan Perjuangan Sempat Terhenti, Begini Penjelasan Dinas PUPR Banjarbaru

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Hj Herlina Maulidah ST, MT didampingi oleh Kasubid Kewilayahan Edy Jaya, ST, MT di Ruang Rapat Bauntung Lantai III Bappedalitbang, Rabu (6/9/2022).

Elin sapaan akrabnya menyampaikan mengenai laporan kinerja pokja PKP, di akhir tahun akan dilaporkan ke bupati Banjar terkait keberadaan Pokja PKP Kabupaten Banjar.

Dari aspek media sosialisasi dan edukasi penanganan kumuh sementara ini hanya melalui website Bappedalitbang Kabupaten Banjar, kedepannya diperlukan media website khusus penanganan kumuh serta KOTAKU akan meluncurkan bulletin media agar terjadinya transparansi dan penyebarluasan informasi sampai ke masyarakat luas.

Terkait agenda Penanganan Kawasan Kumuh berbasis Geografis Informasi Sistem (GIS) Edy Jaya menambahkan untuk penanganan kumuh diperlukan data bersifat visual, 3D, pemetaan berbasis informasi geografis tematik tidak berupa tabular lagi supaya lebih menarik serta mudah dipahami.

Dari tim Kotaku Kabupaten Banjar menyampaikan penarikan delineasi kumuh sebagai informasi geospasial tematik kumuh nasional dengan keakuratan peta kawasan permukiman kumuh skala 1:5.000 dalam hal mendukung refleksibasis data baik data tabular maupun data spasial (keruangan) yang mampu merepresentasikannya dalam bentuk visual (dunia nyata) berbasis komputer secara cepat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

Terkait tindak lanjut monitoring kawasan Air Santri berdasar hasil evaluasi bersama tim di lapangan ada 128 MCK yang masih bermasalah dikawasan Air Santri dengan rincian 62 MCK ditangani di 2021 oleh Dinas PUPR Banjar sisanya 66 MCK masih dalam proses kolaborasi dengan SKPD.

Baca juga: Dinas PUPR Kalsel Rehabilitasi Jaringan irigasi Tanggul Martapura

Yang menjadi permasalahan MCK sebagian belum terdapat penyambungan antara bilik ke mainhole, ini menjadi catatan penting bagi Pokja PKP Kabupaten Banjar dalam hal penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Banjar.

Dari Citychanger menyampaikan harapannya diperlukan air hydrant pemadam kebakaran di kawasan air santri dalam hal pencegahan kebakaran.

Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa Kabupaten Banjar, perwakilan Dinkes, perwakilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Koordinator KOTAKU Kabupaten Banjar, City Changer, dan Tim Management Consultant Kabupaten Banjar. (kanalkalimantan.com/rls/Bappedalitbang)

Reporter: rls
Editor: Dhani