Connect with us

Bencana

Batal Buka HPS, Jokowi Serahkan Bantuan Rumah Korban Gempa ke NTB

Diterbitkan

pada

Presiden Jokowi meresmikan rumah untuk korban gempa Foto: net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LOMBOK, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menyerahkan secara langsung bantuan pembangunan rumah kepada korban bencana.

Berdasarkan keterangan resmi, Kamis (18/10), Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah pada pukul 10.30 WITA, Presiden langsung bertemu sejumlah pejabat dari daerah terdampak gempa.

Selanjutnya, Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan helikopter Super Puma. Presiden dan rombongan kemudian menuju kantor Bupati Sumbawa Barat untuk menyerahkan langsung buku tabungan stimulan pembangunan rumah bagi korban gempa.

Pada siang harinya, Presiden direncanakan untuk menuju Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, guna meninjau pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Setelah itu, Presiden akan berangkat menuju Dusun Pademekan, Desa Belanting, Kecamatan Sembelia untuk melakukan peninjauan. Tak hanya itu, Presiden juga akan menyaksikan penandatanganan SPK kelompok antara masyarakat dan aplikator RISHA.

Pada petang harinya, Presiden diagendakan untuk menuju Kabupaten Lombok Tengah guna menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa terdampak bencana alam.

Presiden dan rombongan kemudian akan kembali ke Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk terbang menuju Provinsi Bali. Setibanya di Bali, Presiden akan menuju hotel untuk bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Dalam kunjungan ke NTB kali ini, Presiden ingin melihat langsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa serta memastikan bahwa penyederhanaan administrasi untuk pemanfaatan dana bantuan pemerintah bagi warga terdampak gempa telah dilakukan.

Sebelumnya, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada Selasa (16/10), Presiden memerintahkan jajarannya untuk menyederhanakan proses administrasi bagi warga terdampak gempa dalam pemanfaatan dana bantuan pemerintah.

“Kita juga sudah memutuskan untuk prosedur pengambilan uang yang sudah diberikan itu agar disederhanakan. Dari 17 prosedur yang ada, kemarin sudah diputuskan menjadi 1 prosedur saja yang harus diikuti,” ujar Presiden ketika itu.

Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa penyederhanaan prosedur tersebut tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penerbangan menuju Provinsi NTB ini Presiden dan Ibu Iriana didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, dan Staf Khusus Presiden Adita Irawati. (cel/dtc)

Reporter: Cel/dtc
Editor: Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Bencana

7.483 Jiwa Terdampak Bencana, BPBD Kalsel Siaga hingga April 2019

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sejumlah bencana masih mengancam Kalsel pada 2019 Foto: net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel merilis hasil rekapitulasi bencana selama Januari-November 2018. Disebutkan, bencana yang terjadi selama kurun tersebut telah menyebabkan 7.483 jiwa atau 3.045 kepala keluarga (KK) terdampak.

Bencana yang terjadi mulai dari banjir, puting beliung, kebakaran hutan lahan, kebakaran permukiman, tanah longsor, orang tenggelam, kebakaran bangunan, pohon tumbang, dan jembatan rusak. Hal tersebut disampaikan Kepala BPBD Kalsel Wahyuddin seperti dilansir kumparan.com/banjarhits.com.

Tentu saja, data tersebut diperkirakan akan bertambah hingga akhir 2018. Sebab BPBD belum  memasukkan rekapitulasi bulan Desember 2018.

“Jenis bencana kebakaran hutan lahan paling sering melanda Kalsel dengan intensitas 944 kali. Kemudian diikuti bencana kebakaran permukiman 205 kali, bencana kebakaran bangunan 35 kali, bencana banjir 26 kali, bencana puting beliung dan tanah longsong masing-masing 19 kali, bencana pohon tumbang 18 kali, orang tenggelam 12 kali, dan bencana jembatan rusak 2 kali,” terangnya.

Meski demikian, Wahyuddin belum tahu detail berapa angka kerugian materi dan korban tewas atas 1.280 kali bencana ini.

Korban terdampak bencana paling banyak di Kabupaten Tanah Bumbu sepanjang tahun 2018. Dari angka 7.483 jiwa dan 3.045 KK terdampak bencana, Kabupaten Tanah Bumbu mencatatkan 4.582 jiwa dan 2.154 KK yang terdampak bencana periode Januari – November 2018.

Setelah itu, menyusul tiga kabupaten/kota lain di antaranya Kabupaten Balangan dengan 476 jiwa dan 196 KK, Kabupaten Banjar dengan 419 jiwa dan 120 KK, dan Kota Banjarmasin dengan 455 jiwa dan 55 KK. “Rumah rusak total ada 723 unit, rusak berat 269 unit, rusak sedang 130 unit, rusak ringan 77 unit rumah, dan 140 unit rumah terendam,” kata Wahyuddin.

Siaga Bencana

Bercermin dari kondisi yang terjadi pada 2018, BPBD Kalsel menetapkan status siaga bencana banjir, puting beliung, tanah longsor, dan gelombang tinggi pada periode 1 Januari – 31 April 2019. Kepala BPBD Kalsel Wahyuddin menuturkan status ini diteken setelah tiga kabupaten lebih dulu menetapkan siaga darurat bencana.

Menurut dia, ketiga kabupaten ini yakni Banjar, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Selatan. “Status siaga darurat mulai 1 Januari sampai 31 April 2019 untuk provinsi, siaga darurat banjir, puting beliung, dan gelombang pasang. Tiga kabupaten ini sudah ditetapkan pertengahan Desember lalu dan awal Januari 2019,” tegas Wahyuddin dilansir Kumparan.com.

Namun untuk menetapkan status siaga darurat level provinsi, Wahyuddin menunggu minimal ada dua kabupaten lebih dulu dilanda bencana alam dan berstatus siaga darurat. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ia mencatat ketinggian air sudah melewati ambang batas yang memicu banjir. Kejadian serupa melanda sebagian kecamatan di Kabupaten Barito Kuala dan Banjar.

“Di Barito Kuala, Kecamata Jejangkit dan Kuripan permukaan air sudah naik. Di Kabupaten Banjar, Kecamatan Pengaron juga sudah ada bencana. Kabupaten lain menyusul proses, seperti Hulu Sungai Utara, Tapin, Tabalong, dan Balangan. Sekarang (status siaga darurat) dalam proses penandatanganan ke pak gubernur,” katanya.

Pihaknya terus memantau potensi bencana banjir lewat tujuh dari delapan alat early warning system (EWS) yang dipasang di Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Banjar, dan Hulu Sungai Tengah. Wahyuddin mengklaim alat EWS efektif memberi sinyal potensi banjir ke posko pengendalian di kantor BPBD Kalsel. Sayang, satu alat EWS tidak berfungsi karena dicuri yang terpasang di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemasang alat EWS pada 2015, 2016, dan 2017. Ia mengimbau kabupaten/kota se-Kalsel meningkatkan kewaspadaan bencana di tengah peringatan bencana alam. “Sampai sekarang belum ada pengungsian, termasuk kejadian abrasi di pesisir pantai Kabupaten Tanah Laut bikin kaget saja,” katanya.

Di awal tahun 2019, BMKG merilis potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir. melanda Kalimantan Selatan. Potensi angin kencang dan hujan lebat di antaranya mengguyur Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Adapun prakiraan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter di perairan selatan Kalimantan dan perairan selatan Kotabaru. (dian/kump)

Reporter: dian/kump
Editor: Cell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bencana

BNPB Prediksi Akan Ada 2.500 Bencana di Indonesia pada Tahun 2019

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

BNPB prediksi tahun 2019 masih potensial bencana alam. Foto: detik.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi ada lebih dari 2.500 kejadian bencana pada 2019. Prediksi ini dikeluarkan semata-mata sebagai bentuk antisipasi sehingga ada kesiapan mitigasi.

“Diprediksi bencana selama 2019 lebih dari 2.500 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia,” kata Kapusdatin dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam pemaparan yang disampaikan kepada wartawan di kantornya, Kemayoran, Jakarta, Senin (31/12).

Bencana hidrometeorologi diprediksi masih mendominasi pada 2019, seperti banjir, longsor, hingga puting beliung. Sutopo memaparkan 95 persen bencana adalah hidrometeorologi. “Masih luasnya kerusakan DAS, lahan kritis, laju kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, perubahan penggunaan lahan, dan tingginya kerentanan menyebabkan bencana hidrometeorologi meningkat,” kata Sutopo dilansir detik.com.

Dalam pemaparan Sutopo, disebutkan bahwa laju perubahan lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian adalah 110 ribu hektare per tahun. Adapun luas lahan kritis adalah 14 juta hektare. “Diprediksi selama 2019, musim akan normal. Tidak ada El Nino dan La Nina yang menguat intensitasnya sehingga musim hujan dan kemarau bersifat normal,” ujar dia.

Bencana banjir hingga tanah longsor masih akan banyak terjadi di daerah-daerah yang rawan bencana tersebut. Kebakaran hutan masih akan terjadi, tapi bisa diantisipasi dengan baik.

“Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden-Wakil Presiden pada 17 April 2019 akan berpengaruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga perlu diantisipasi sejak dini,” ujar dia.

Sebagai gambaran, menurut rekapitulasi BNPB per 30 Desember 2018 yang dikutip detikcom, ada 1.245 kejadian bencana yang terjadi selama tahun ini. Tahun lalu ada 2.862 kejadian bencana dengan jumlah korban jiwa 378 orang.

Jumlah bencana memang tak berbanding lurus dengan jumlah korban jiwa. Sebagai contohnya, pada 2004 ada 774 atau lebih sedikit dari tahun ini. Namun pada tahun 2004 ada 166.388 korban meninggal dunia dan hilang.

“Diprediksi gempa akan terjadi selama 2019. Rata-rata setiap bulan ada sekitar 500 kejadian gempa di Indonesia. Gempa bumi tidak dapat diprediksikan secara pasti di mana, berapa besar, dan kapan. Namun diprediksi gempa terjadi di jalur subduksi di laut dan jalur sesar di darat. Perlu diwaspadai gempa-gempa di Indonesia bagian timur yang kondisi seismisitas dan geologinya lebih rumit dan kerentanannya lebih tinggi,” papar Sutopo.

Selain gempa, potensi tsunami ada. Potensi tsunami bergantung pada besaran gempa bumi dan lokasinya. “Jika gempa lebih dari 7 SR, kedalaman kurang dari 20 km dan berada di jalur subduksi, maka ada potensi tsunami. Sistem peringatan dini tsunami sudah lebih baik dibanding sebelumnya,” kata Sutopo.

Kemudian erupsi gunung api tak dapat diprediksi kapan berakhirnya. Setiap gunung memiliki karakteristik yang berbeda-beda. “Dari 127 gunung api di Indonesia, saat ini terdapat 1 gunung berstatus Awas, 4 gunung berstatus Siaga, dan 16 gunung berstatus Waspada,” papar Sutopo.

Gunung yang berstatus awas adalah Sinabung. Relokasi warga di wilayah terdampak diharapkan rampung pada 2019. Gunung yang berstatus Siaga di antaranya Soputan (berpotensi erupsi yang bersifat fluktuatif), Gunung Anak Krakatau, dan Gunung Agung. Sementara itu, gunung yang berstatus Waspada adalah Merapi.

“Gunung Merapi masih akan meningkat aktivitas magmatik, tetapi tidak akan terjadi erupsi besar,” ungkap Sutopo.

Upaya Mitigsi
Upaya mitigasi sangat diperlukan setelah adanya prediksi bencana. Setiap orang harus melakukan upaya mitigasi bencana. “Tidak cukup hanya mengandalkan kearifan lokal saja atau iptek saja. Faktanya, sering kali di masyarakat lebih percaya pada kearifan lokal, namun kondisi saat ini sudah tidak memungkinkan karena banyak binatang yang tidak ada di daerah tersebut atau ancaman bencana makin meningkat. Dengan iptek saja juga tidak mungkin karena masyarakat belum percaya sepenuhnya peringatan yang diberikan alat tersebut. Banyak sistem peringatan dini yang rusak,” kata Sutopo.

Bentuk kearifan lokal terkait bencana antara lain Smong di Simeulue dan Teteu di Mentawai. Bagi masyarakat Gunung Slamet, misalnya, ada pula kearifan lokal yang percaya erupsi akan datang jika satwa-satwa sudah turun gunung.

“Sistem peringatan dini bencana harus menyeluruh. Satu sistem terdiri atas kumpulan subsistem, yaitu alat, sosialisasi, edukasi, kearifan lokal, partisipasi masyarakat, mata pencarian masyarakat, politik lokal, kebijakan publik, dan sebagainya. Jadi semua subsistem tersebut harus dikaji menyeluruh,” papar Sutopo.(bag/van/dtc)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Bencana

Status Krakatau Siaga Level III, Warga Diminta Waspada Tsunami Susulan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Status gunung krakatau memasuki level III Foto: kompas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Status Gunung Anak Krakatau yang sebelumnya waspada (level II), kini ditingkatkan menjadi siaga (level III). Status baru tersebut ditetapkan pada Kamis (27/12), pukul 06.00 WIB, akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau yang terus meningkat.
Dilansir dari Kompas.com, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, peningkatan status Gunung Anak Krakatau dilakukan karena masih terus berlangsung erupsi di kawah gunung. Bahkan, pada dini hari tadi, juga terdengar suara dentuman.
Melihat hal itu, PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM meminta warga dan wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas di dalam radius 5 kilometer dari puncak kawah.
“Aktivitas dalam radius tersebut sangat berbahaya karena bisa terkena dampak erupsi berupa lontaran batu pijar, awan panas dan abu vulkanik pekat. Di dalam radius 5 kilometer, tidak ada permukiman,” kata Sutopo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau juga dikhawatirkan menimbulkan longsoran bawah laut dan memicu tsunami seperti yang terjadi pada Sabtu (22/12) lalu. BMKG pun meminta masyarakat dan wisatawan untuk menjauhi area pantai. “Masyarakat sebaiknya tidak melakukan aktivitas di pantai pada radius 500 meter hingga 1 kilometer dari pantai untuk mengantisipasi adanya tsunami susulan,” ujar Sutopo.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaannya. Warga diharapkan tidak memercayai informasi yang belum jelas kecuali yang bersumber PVMBG untuk peringatan dini gunung api dan BMKG terkait peringatan dini tsunami. “Jangan percaya dari informasi yang menyesatkan yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Sutopo. (ngp/kom)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->