Connect with us

HEADLINE

Bawa ‘Gerbong Besar’ 5 Partai Pengusung, Duet Sahbirin-Muhidin Disokong 35 Kursi di Parlemen!

Diterbitkan

pada

Duet Sahbirin-Muhidin disokong 5 partai pengusung Foto: kanal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Duet pasangan incumbent Sahbirin-Muhidin di Pilgub Kalsel 2020 tampil membawa kekuatan penuh! Hampir semua parpol besar ‘diangkut’ untuk menyokong kemenangannya. Sebanyak 5 partai pengusung dengan kekuatan 35 kursi di DPRD Kalsel menjadi kereta politiknya.

Berdasar surat No A-054/GOLKAR-KS/V1/2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Tahapan Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah Partai Golkar di Pilkada 2020 yang disetor ke DPP Golkar untuk dimintakan rekomendasi, Golkar Kalsel juga membeber ‘peta’ partai pengusung duet mantan rival ini.

Dimana koalisi parti pengusung Sahbirin-Muhidin di Pilgub Kalsel saat ini terdiri dari Partai Golkar dengan 12 kursi, PDIP dengan 8 kursi, PAN 6 kursi, PKS 5 Kursi, dan Nasdem 4 kursi. Total jumlah kursi pengusung berjumlah 35 kursi. Tentu saja, jumlah tersebut lebih dari cukup untuk mengusung jago sebagai syarat pendaftaran Cagub/Cawagub Kalsel di KPU nanti.

Cukup? Ternyata tidak. Sebab saat ini, kubu incumbent disebut sedang melakukan penjajakan dukungan ke 3 partai lain. Maka jika, hal ini sampai terjadi, kursi tersisa untuk mengusung calon hanya tersisa 1 saja. Yakni dari Partai Gerindra yang tidak dimasukkan dalam partai koalisi oleh Sahbirin-Muhidin.

Walhasil, dengan data tersebut otomatis di Pilgub 2020 nanti hanya akan menghasilkan tarung head to head antara pasangan Sahbirin-Muhidin melawan Denny Indrayana-Difriadi Darjat yang kemungkinan bakal diusung Demokrat-Gerindra.

Meski belum mendeklarasi, tabir pasangan kandidat Pilgub Kalsel ini sedikit tersingkap, dengan deklarasi pencalonan H Difriadi Darjat sebagai calon Wakil Gubernur Kalsel yang dilakukan oleh Partai Gerindra, beberapa waktu lalu. Difriadi yang notabene mantan Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut, bahkan telah mengantongi SK DPP Partai Gerindra. Keputusan Gerindra mengusung Difriadi sebagai kandidat cawagub, ditegaskan dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Gerindra Kalsel, Rabu (18/3/2020) lalu.

Tarung head to head menjadi keniscayaan, mengingat KPU Kalsel sebelumnya mengatakan hingga tanggal penetapan untuk memasukan berkas dukungan, tidak ada calon independen atau perorangan yang datang.

Ketua KPU Propinsi Kalsel, Sarmuji, sebelumnya mengatakan sejak dibuka pengajuan berkas dukungan pasangan calon perseorangan dari 16 hingga 20 Februari 2020 lalu, ternyata tak ada yang mendaftar. “Kita sudah menunggu sampai batas akhir, yakni pukul 24.00 Wita, nyatanya tidak ada pasangan calon yang menyerahkan berkas dukungan untuk pencalonan perseorang ini,”  ujarnya.

Dengan tidaknya ada calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan ini, maka tinggal menunggu pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari partai politik.

Sementara itu, dipilihnya Muhidin sebagai pendamping Sahbirin menyisihkan enam nama kandidat calon lainnya yang sebelumnya mendaftar di Golkar Kalsel. Mereka adalah Gusti Syahyar (tim ahli gubernur), Rosehan NB (kader PDIP), Supian HK (Ketua Harian Golkar Kalsel), M Sofwat Hadi (mantan DPD), Gusti Iskandar (Golkar Kalsel), dan Abdul Wahid (Bupati HSU/Golkar).

Sebelumnya, Rosehan pun menekankan, dalam dunia politik memang segala sesuatu mungkin terjadi. Ya, karena baginya politik itu dinamis dan tidak kaku. “Politik itu tidak terlalu harus kaku begitu lah. Apa saja bisa terjadi. Santai saja,” bebernya.(Kanalkalimantan.com/tim)

 

Reporter : Tim
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Empat Wilayah Masuk ‘Zona Hitam’ Covid-19, Pemko Banjarmasin Belum Ambil Langkah Ekstra!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Empat kelurahan di Banjarmasin masuk level ‘zona hitam’ Covid-19 Foto: gugus tugas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sebanyak empat kelurahan di Banjarmasin ditetapkan masuk dalam ‘zona hitam’ karena penyebaran kasus Covid-19 yang cukup masif. Ironisnya, saat ini Pemko Banjarmasin belum melakukan langkah ekstra, meskipun jumlah kasus kematian di wilayah tersebut cukup tinggi. Di sisi lain, sejumlah warga pun cuek dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat.

Empat kelurahan yang ditetapkan sebagai ‘zona hitam’ tersebut yakni Kelurahan Pekapuran Raya di Kecamatan Banjarmasin Timur , Kelurahan Pemurus Dalam dan Pemurus Baru di Kecamatan Banjarmasin Selatan, serta Kelurahan Teluk Dalam di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Data yang dihimpun Kanalkalimantan.com, per Jumat (3/7/2020) sore, dari gugus tugas Covid-19 Banjarmasin, tercatat 7 warga Pemurus Dalam dan Pemurus Baru yang telah meninggal akibat Covid-19. Sedangkan terkonfirmasi positif di Pemurus Dalam sebanyak 61 orang, dan Pemurus Baru sebanyak 52 orang.

Sedangkan, di Pekapuran Raya ada 7 warganya yang meninggal karena Covid-19 dan 76 orang saat ini dinyatakan positif. Tak jauh beda, di Kelurahan Teluk Dalam, 10 orang meninggal dan sebanyak 54 warganya terpapar Covid-19.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Banjarmasin Dr. Machli Riyadi menyebutkan, penetapan ‘zona hitam’ di empat kelurahan itu karena jumlah positif Covid-19 sudah mencapai di atas 50 kasus.

“Pengistilahan zona hitam kita sampaikan kepada masyarakat, agar lebih berhati-hati. Sebenarnya itu memang merah tua. Karena sudah pada level berbahaya. Walaupun sistem dalam zonasi kita itu tidak mengenal adanya zona hitam itu,” kata Machli, Jumat (3/7/2020).

Tapi, dengan kondisi tersebut Pemko Banjarmasin belum melakukan kebijakan estra di empat keluarhan tersebut. Padahal, jika merujuk protokol terkait penetapan zona (hijau, kuning, oranye, merah), mestinya beberapa hal dilakukan secara ketat di empat kelurahan ini.

Data yang dihimpun Kanalkalimantan.com, di daerah yang masuk kategori zona merah perlu dilakukan langkah-langkah yang meliputi: pemberlakuan protokol kesehatan yang serius seperti menutup sekolah, tempat ibadah, dan bisnis. Termasuk juga membatasi perjalanan hanya untuk tujuan penting.

Selain itu, juga diberlakukan lockdown (karantina) bagi komunitas yang telah terinfeksi virus corona dan menjaga orang-orang tetap berada di rumah mereka serta mengirimkan kebutuhan mereka tanpa kontak fisik. Tak hanya itu, juga perlu perlu menyediakan fasilitas terpisah untuk kasus infeksi dari layanan kesehatan lainnya. (Lihat Grafis: Langkah-langah penangangan di Zona Covid-19, red).

Arti zona warna pada pandemi covid-19. Foto: grafis kanalkalimantan.com/yuda

Secara lebih rinci, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Dr dr Tri Yunis Miko Wahyono, MSc, dikutip dari detik.com menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk merubah ‘zona hitam’ agar bisa kembali ke zona hijau.

Menurut dr Tri, tahapan pertama yang dilakukan adalah:

1) Menutupnya pusat-pusat keramaian.

Pusat keramaian ini, meliputi sejumlah lokasi yang sering menjadi aktiftas warga di lokasi, baik pasar, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya.

2) Penerapan ‘PSBB’ secara ketat

Pemerintah mestinya menerapkan isolasi, tidak keluar rumah begitu, jadi pastikan kasus yang ada di kelurahan terisolasi. Pemerintah harus benar-benar membatasi aktivitas warga yang keluar jika tidak dalam keadaan mendesak atau apapun.

3) 80 persen atau 70 persen orang kerja di rumah

Penerapan PSBB yang ketat bisa dikatakan efektif jika jalanan sudah terlihat sepi dan sebagian besar warga bekerja dari rumah. Kalau 80 persen atau 70 persen orang kerja dari rumah dan jalanan sepi. Itu (kasus Corona) nggak akan berkurang dari hitam akan turun ke level yang lebih rendah.

Namun ironisnya, menurut Machli, aktivitas warga di empat kelurahan masih tidak menunjukkan perhatian tinggiatas protokol kesehatan. “Tampak biasa-biasa saja, tak menyadari sudah zona berbahaya,” ungkap mantan Wakil Direktur RSUD Ulin Banjarmasin.

Ia berharap, masyarakat yang menetap dan berada di empat kelurahan itu harus peduli dengan kondisi wilayahnya. “Karena ini sudah dalam konteks awas, dalam istilah kesehatan. Sangat berbahaya, maksudnya agar masyarakat itu care terhadap hal ini,” lugasnya.

Hingga Jumat (3/7/2020) sore, jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Kota Banjarmasin tercatat sebanyak 1.441 kasus. Dimana, dari jumlah tersebut sebanyak 1.065 kasus tengah menjalani perawatan. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Kabar Kadishut Kalsel Terpapar Covid-19, Sekda: Belum dapat Konfirmasi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kadishut Kalsel Hanif Faisol Nurrofiq Foto: Dishut Kalsel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin bertambah, bahkan berhembus kabar bahwa salah satu pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga ikut terpapar.

Informasi yang diterima Kanalkalimantan.com, pejabat tersebut ialah Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq. Kabarnya, Hanif -sapaan akrabnya- sempat jatuh sakit hingga akhirnya dibawa menggunakan ambulance untuk menjalani isolasi.

Terkait hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Makkie, mengaku belum mengetahui kondisi Hanif saat ini. Namun begitu, ia menyatakan bahwa sampai pada tadi malam, dirinya masih berkomunikasi dengan yang bersangkutan. “Sampai tadi malam kami masih komunikasi via WhatsApp,” katanya, Jumat (3/7/2020) sore.

Terkait informasi apakah benar Hanif terpapar Covid-19, Sekda Prov Kalsel belum bisa membenarkan kabar ini. Sebab, sampat saat ini dirinya juga belum menerima konfirmasi secara langsung. “Belum dapat konfirmasi. Kita juga tidak tahu apakah saat ini sedang menjalani isolasi, karena kami belum ketemu secara langsung dengan pak Hanif,” tandasnya.

Perlu diketahui, Hanif merupakan salah satu pejabat pemerintah yang masuk dalam struktur organisasi tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Kalsel. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Harian Gugus Tugas.

Kabar Hanif terpapar Covid-19 ini dipicu atas pergantian jabatan Pelaksana Tugas (plt) Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Prov Kalsel. Hanif awalnya ditunjuk untuk mengisi kursi kosong jabatan tersebut pasca Kalak BPBD sebelumnya Wahyuddin memutuskan untuk pensiun.

Namun, hanya beberapa pekan pasca penunjukan Hanif, jabatan tersebut kembali dirombak. Kini, Plt Kalak BPBD Prov Kalsel telah diserahkan kepada Roy Rizali Anwar, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Prov Kalsel.
Sementara itu, tren kasus positif Covid-19 di Kalimantan Selatan terus bertambah.

Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalsel pada Jumat (3/7/2020) sore mencatat, total kasus positif Covid-19 mencapai 3.447 kasus, atau ada 110 kasus baru.

Juru Bicara GTPP Covid-19 Kalsel Muhamad Muslim membeberkan, dari 110 kasus baru ini, dua diantaranya merupakan pasien dalam pengawasan (PDP) yang kini terkonfirmasi positif Covid-19. Yaitu masing-masing satu kasus dari RSUD H. Boejasin Pelaihari asal Kabupaten Tanah Laut dan RSUD Ratu Zalecha Martapura asal Kabupaten Banjar.

“Selebihnya, sebanya 108 kasus merupakan hasil tracing kontak oleh tim Surveilans di lapangan,” kata Muslim di Banjarbaru, Jumat (3/7/2020) petang.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel ini, hasil tracing kontak terbanyak tercatat berasal dari Kabupaten Banjar, yaitu sebanyak 26 kasus. Disusul dari Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 24 kasus, Kabupaten Barito Kuala sebanyak 21 kasus. Serta masing-masing 9 kasus dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut.

Kemudian, 8 kasus tercatat dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terakhir, masing-masing satu kasus dari Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tapin. “Saat ini, jumlah kasus keseluruhan sebanyak 3.447 kasus, dan 2.361 kasus menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun dalam karantina khusus,” beber Muslim. (Kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Dampak Krisis, Bawaslu Prediksi Politik Uang Meningkat saat Pilkada 2020

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Politik uang diprediksi meningkat saat Pilkada 2020 nanti/ilustrasi Foto: ineteconomics.org
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pandemi Covid-19 yang berdampak pada melemahnya ekonomi masyarakat dipercaya juga dapat berpengaruh kepada dinamika Pilkada 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkirakan potensi politik uang di pesta demokrasi tahun ini diperkirakan bakal lebih tinggi dibandingkan pada beberapa pemilihan sebelumnya.

Termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hal ini mengingat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia memburuk akibat pandemi virus corona Covid-19. “Karena kondisi pandemi ini ekonomi kurang baik, maka money politic juga bisa tinggi,” kata Ketua Bawaslu Abhan dalam diskusi virtual, Kamis (2/7).

Ia memperkirakan modus politik uang berupa bantuan sosial diperkirakan marak terjadi dalam Pilkada 2020. Ada pula yang berbentuk pemberian bantuan alat kesehatan dan alat pelindung diri (APD).

Abhan, sebagaimana dilansir katadata.co.id menilai pemberian bansos, alat kesehatan, maupun APD ini sah-sah saja dalam kondisi normal. Hanya saja, bagi-bagi uang jelang Pilkada 2020 akan disertai unsur politis.

“Nantinya dia diminta untuk memilih. Jadi unsurnya (politik uang) terpenuhi karena ada unsur untuk mengajak memilih,” kata Abhan.

Dia menjelaskan politik uang tersebut dapat menyebabkan timbulnya potensi korupsi dan merusak tatanan demokrasi yang ada saat ini. Selain itu, Abhan menilai pelaksanaan Pilkada nantinya tidak lagi berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Kemudian semakin tingginya biaya politik,” kata dia. Untuk mengantisipasi politik uang terjadi di Pilkada 2020, Abhan menilai sudah ada aturan yang melarang hal tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sanksi politik uang dalam UU tersebut bisa berupa pidana maupun administrasi. “Bawaslu punya kewenangan untuk memproses secara ajudikasi dan sanksi yang paling berat adalah memberikan putusan diskualifikasi,” katanya.

Potensi politik uang juga disampaikan Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kapiah saat menerima kunjungan Kapolda Kalsel Irjen Nico Afinta di Banjarmasin, beberapa waktu lalu. Erna meminta dukungan Polda Kalsel dalam penindakan terhadap kubu pasangan calon yang melakukan politik uang atau pelanggaran pemilu lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Irjen Nico mengatakan siap mendampingi penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu di wilayah hukum Polda Kalsel. “Polda Kalsel siap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif dalam pelaksanaan pilkada dan senantiasa mendukung kerja Bawaslu dan KPU,” katanya.

Sementara itu selain politik uang, minimnya partisipasi publik juga menjadi ancaman di Pilkada serantak saat Covid-19. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Kalsel Brigjen Winarto sebelumnya mengatakanperlunya mengambil langkah agar partisipasi pemilih jangan sampai menurun.

“Mungkin bisa dengan cara peningkatan disiplin semua lapisan masyarakat terhadap protokoler kesehatan Covid-19, seperti penggunaan masker,” katanya saat pertemuann dengan DPRD Kalsel.(Kanalkalimantan.com/katadata)

 

Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->