Connect with us

HEADLINE

Bawaslu Banjarbaru Kirim Surat ke KPU, 1.554 APK Harus Ditertibkan Sebelum Masa Tenang

Diterbitkan

pada

Bawaslu Banjarbaru mengatakan ada 1.554 APK harus ditertibkan sebelum masa tenang. foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sabtu (5/12/2020) besok menjadi hari terakhir berlangsungnya masa kampanye Pilkada 2020 di Kota Banjarbaru. Seusai itu, maka tahapan pesta demokrasi resmi memasuki masa tenang yang berlangsung selama 3 hari lamanya, dari tanggal 6 – 8 Desember.

Selama masa tenang, maka tak ada lagi aktivitas kampanye para paslon maupun partai politik. Termasuk pula tak adanya lagi alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk dan baleho paslon yang terpampang di wajah kota Idaman.

Artinya, seluruh APK tersebut harus segera dicopot dan ditertibkan. Dalam hal penertiban APK pada ajang Pilkada, menjadi ranah dan wewenang KPU Kota Banjarbaru.

Pada Jumat (4/12/2020) siang, Bawaslu Kota Banjarbaru melayangkan surat rekomendasi ke KPU Banjarbaru tentang APK tersebut. Laporan yang disampaikan meliputi titik-titik lokasi APK yang saat ini terpasang di 5 Kecamatan dan 20 Kelurahan di wilayah Banjarbaru.



“Hasil identifikasi kami, saat ini ada sebanyak 1.554 APK yang terpasang. Titik-titik ini sudah kami inventarisir, sehingga nanti KPU berkoordinasi dengan Pemko Banjarbaru bisa melakukan penertiban menuju ke sasaran,” kata Ketua Bawaslu Banjarbaru, Dahtiar.

Sebagaimana dengan Pasal 31 PKPU No 11 Tahun 2020, disebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu untuk menertibkan APK paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Adapun 3 hari dimaksud itu ialah berlangsungnya masa tenang.

Dahtiar menjelaskan bahwa banyak pandangan yang menyimpulkan bahwa penertiban APK menjadi ranah pihak Bawaslu. Padahal dalam aturan, khusus untuk penertiban APK di kontestasi Pilkada sebenarnya menjadi ranah pihak KPU.

“Rezim pilkada dan pemilu itu berbeda. Saat pemilu 2019 kemarin, memang Bawaslu yang bertanggung jawab untuk menurunkan APK. Namun, untuk di Pilkada tahun ini, koordinasi untuk menurunkan APK merupakan tanggung jawab KPU,” jelasnya.

Kendati masih adanya waktu sebelum memasuki masa tenang, Dahtiar juga meminta kepada para paslon secara inisatif sendiri untuk menurunkan media promosinya masing-masing.

Sebab sesuai dengan pasal 178 ayat 1, APK yang masih terpasang saat berlangsungnya masa tenang, disebut sebagai kampanye di luar jadwal. Hal itu dampaknya berujung pada lelanggaran pidana pemilihan.

“Kalau tidak diturunkan, maka paslon juga yang akan kena nantinya. Meskipun tidak sampai menggugurkan pencalonan, tapi ada sanksi yang dikenakan kepada paslon,” tegasnya.

Sesuai jadwal, setelah berakhirnya masa tenang 3 hari lamanya itu, maka pilkada telah memasuki momentum puncaknya. Yakni hari pencoblosan pada 9 Desember mendatang. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Jembatan Bailey Kamis Rampung, Martapura-Hulu Sungai Bisa Terhubung

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pekerja terus merangkai jembatan bailey di perbatasan Kecamatan Mataraman-Astambul, Kabupaten Banjar. Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Jalan nasional terputus di jembatan Sungai Salim, Desa Banua Hanyar-Bawahan Pasar, jalan A Yani Km 55,500, perbatasan Kecamatan Astambul-Mataraman, Kabupaten Banjar, mulai dibangun jembatan bailey.

Pemerintah menargetkan pemasangan jembatan bailey paling lama pada Kamis (21/1/2021) lusa, bisa rampung. Perbaikan jembatan ini untuk mendukung pemulihan konektivitas di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Konstruksi jembatan Bailey telah dikirim untuk memulihkan jalan nasional lintas Kalsel-Kalteng-Kaltim yang terputus tergerus banjir.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, perbaikan jembatan ini sesuai instruksi presiden Jokowi dalam pemulihan konektivitas jalan nasional lintas Kalsel-Kalteng-Kaltim.



 

 

 

Pemasangan jembatan bailey untuk menggantikan jembatan Sungai Salim saat ini sudah dalam tahap dirangkai dan dipasang sejak Senin (18/1/2021) sore.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Banjar AKP Faizal Rahman mengatakan, untuk akses jalan Banjarmasin menuju Hulu Sungai masih belum bisa dilewati.

“Bagi masyarakat yang berpergian, menuju Hulu Sungai, lebih baik urungkan diri dulu, sampai benar-benar jembatan bailey sudah aman dilewati,” ucap Kasat Lantas kepada Kanalkalimantan.com, Selasa (19/1/2021) siang.

Dia mengimbau, kepada masyarakat agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, patuhi arah petugas di lapangan, kalau pun diakan buka tutup arus, sabar lah untuk mengantre, menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

“Dari hasil kordinasi pihak lantas bersama pihak petugas pekerja jembatan, diperkiraan jembatan rampung sekitar hari Rabu atau hari Kamis,” tutupnya. (kanalkalimantan.com/wahyu)

Reporter: Wahyu
Editor: Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Menag: Belum Ada Kepastian Soal Pelaksanaan Ibadah Haji 2021

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Para jemaah haji menjaga jarak aman saat beribadah di dalam Masjid Namira di Arafat, di tengah pandemi Covid-19, di Makkah, Arab Saudi, 30 Juli 2020. (Foto: Saudi Press Agency via Reuters)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM – Pemerintah belum mendapatkan kepastian dari pemerintah Arab Saudi perihal pelaksanaan haji tahun 2021 ini.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (18/1), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Dia menekankan keputusan mengenai pelaksanaan rukun Islam kelima itu menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi.

Yaqut menambahkan Kementerian Agama sudah menempuh sejumlah upaya untuk mencari informasi tentang kepastian pelaksanaan ibadah haji tahun ini, termasuk melangsungkan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi pada Senin pekan lalu (11/1) di kantor Kementerian Agama di Jakarta.



 

Umat ​​Muslim, menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram sambil menjaga jarak sosial yang aman, setelah otoritas Saudi meringankan restriksi untuk pencegahan Covid-19, di kota suci Mekkah, Arab Saudi, 1 November 2020. (Kantor Pers Saudi / Handout via REUTERS)

Yaqut juga telah menyurati Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh bin Tahir al-Bantani. Selain itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama telah bertemu dan berkoordinasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi pada Desember 2020.

“Sampai saat ini, kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2021 belum diperoleh. Pemerintah Arab Saudi saat ini masih fokus pada penanganan Covid-19 di dalam negeri mereka serta pemantauan penanganan Covid-19 pada negara-negara pengirim jamaah haji,” kata Yaqut.

Seorang jemaah haji asal Indonesia di Masjid Namira di Arafat, Makkah, Arab Saudi, Jumat, 9 Agustus 2019. (Foto: Amr Nabil/AP)

Meski begitu, Yaqut menegaskan Kementerian Agama akan terus melakukan upaya terbaik terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kementerian Agama memiliki tiga opsi, yakni kuota penuh, kuota terbatas, dan seperti tahun lalu tidak memberangkatkan jamaah haji.

Yaqut menjelaskan pemerintah tetap berpegang pada opsi pertama dalam persiapan pengiriman jamaah haji tahun ini. Dia berharap pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga peelaksanaan haji 2021 dapat berjalan normal seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi Covid-19.

Kalau segalanya berjalan normal, Yaqut memperkirakan pemberangkatan pertama kloter pertama jamaah haji mulai 15 Juni 2021. Sehingga waktu tersisa untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji tinggal 15 bulan saja.

Berdasarkan informasi masuk ke Kementerian Agama, jumlah jamaah umrah berangkat ke Arab Saudi hingga 11 januari 2021 sebanyak 1.090 yang diberangkatkan oleh 112 biro perjalanan. Mereka diberangkatkan dengan empat maskapai, yakni Saudia Airlines, Garuda Indonesia, Lion Air, dan Citylink melalui dua bandar udara, yaitu Soekarno Hatta di Tangerang dan Juanda di Surabaya.

Jemaah Stres

Menanggapi persoalan ibadah haji, Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Diah Pitaloka mengungkapkan pihaknya menerima laporan banyak calon jamaah yang stres karena tahun lalu tidak dapat berangkat untuk beribadah haji.

Para jemaah haji di sekitar Kabah saat pelaksanaan puncak ibadah Haji, Jumat, di Makkah, Jumat, 31 Juli 2020. (Foto: AFP)

Seharusnya ketika gagal berangkat, ujar Diah, harus ada konsultasi atau komunikasi, serta pendekatan psikologis terhadap jamaah yang batal menunaikan ibadah haji.

“Di Jawa Barat, banyak sekali yang stres karena nunggunya kan lebih dari sepuluh tahun. Mereka bisa menerima alasan, tapi secara psikologis untuk mereka tetap berat,” ujar Diah.

Asli Chaidir dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini disuntik vaksin Covid-19.

Restoran Indonesia “Wong Solo” di kota Jeddah, Arab Saudi, mencoba bertahan di masa pandemi, di tengah ketiadaan jemaah umrah dan haji (foto: courtesy).

“Mungkin bisa saja kita merencanakan yang mau berangkat haji ini kita pikirkan bagaimana mereka sudah bisa terealisasi vaksin. Kalau nanti Insyaallah dapat berangkat mereka sudah tidak ada masalah lagi tentang vaksin tersebut dan juga ada gunanya untuk memutus mata rantai Covid-19,” tutur Chaidir.

Karena pandemi Covid-19, Saudi memutuskan ibadah haji tahun lalu cuma bagi penduduk negara Kabah itu (warga Saudi dan ekspatriat). Jumlah mereka pun dibatasi maksimal seribu orang dengan penerapan protokol Covid-19 sangat ketat, termasuk selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan.

Haji tahun lalu hanya diperuntukkan bagi penduduk Arab Saudi yang berumur 18-59 tahun dan memiliki bukti hasil tes menunjukkan tidak terinfeksi virus Covid-19. (voaindonesia)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->