Connect with us

HEADLINE

Bawaslu Kalsel Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Syaifullah Tamliha

Diterbitkan

pada

Syaifullah Tamliha, Caleg PPP.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel menghentikan kasus laporan dugaan politik uang yang dituduhkan ke caleg politisi senior PPP Syaifullah Tamliha.

Laporan yang diajukan kader caleg sejawat Nasrullah AR, soal praktik bagi-bagi uang yang dituduhkan ke Syaifullah Tamliha di Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, berdasar kajian Bawaslu Kalsel tak memenuhi syarat formil dan materil.

Laporan Nasrullah AR, menurut Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhanie tidak bisa ditingkatkan ke tahapan penyelidikan dan penyidikan untuk dikaji selama 14 hari kerja, terlebih tak ada saksi yang menguatkan.

“Dari pembahasan dan kajian kedua yang dilakukan Bawaslu Kalsel, laporan saudara Nasrullah atas terlapor Syaifullah Tamliha diputuskan dihentikan. Ini merupakan pendapat dan pandangan Bawaslu Kalsel secara resmi,” tegas Aldo -panggilan akrab Azharie-.
Dua alat bukti yang diajukan pelapor Nasrullah tidak mengarahkan kepada subjek pelanggar. Dalam hal ini, ada yang putus dalam mengusut perkara tersebut untuk dinaikkan dalam tahap penyelidikan.
Dengan pertimbangan berdasar kajian, Bawaslu Kalsel menegaskan laporan Nasrullah tak bisa ditelusuri lagi, dengan waktu yang ada karena semuanya tidak mengarah kepada subjek pelanggar.
“Memang dalam kasus ini banyak saksi, tapi pada saat proses pembuktikan justru tidak mengetahui. Ini ditambah pelapor dalam mendata saksi tidak mengarahkan atau bisa membuktikan ke arah subjek pelanggar,” cetusnya.
Aldo menjelaskan lagi, yang memberi uang atau dituduh membagi-bagikan uang itu bukan subjek. Sementara yang dilaporkan Nasrullah yakni Syaifullah Tamliha adalah subjek yang dimaksud.
Nasrullah pun mengakui keputusan itu hak Bawaslu Kalsel. Namun menurutnya tentu ada upaya lain yang bisa saja ditempuh seperti memasukkan perkara ini ke Polda Kalsel baik pidana umum atau tindak pidana korupsi.

Nasrullah AR. foto : mario

Namun untuk melanjutkan kasus tersebut, Nasrullah mengaku pikir-pikir dulu. “Ya kita akan pikiran dulu untuk melakukan langkah selanjutnya,” terang Nasrullah.
Nasrullah juga mengakui bahwa ia tak pernah ‘bernegosisi’ dengan Syaifullah Tamliha. Meski memang ada arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk mediasi. (mario)

Reporter:mario
Editor:bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Konflik Satwa Liar dan Manusia, Bekantan Masih Menjadi yang Utama

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Koloni bekantan Tanjung Pedada Tua, suaka margasatwa Kuala Lupak. Foto: BKSDA via bksdakalsel.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU – Konflik antara manusia dan satwa liar menjadi ancaman yang mengakibatkan menurunnya populasi beberapa jenis satwa liar. Konflik melibatkan perebutan sumberdaya yang terbatas antara manusia dan satwa liar pada suatu daerah, menyebabkan kerugian bagi satwa liar atau manusia tersebut.

Konflik tersebut terjadi akibat perubahan hutan menjadi kawasan produktif seperti pemukiman, pertanian, perkebunan, dan industri kehutanan. Hal itu menyebabkan berkurangnya kantong populasi dan mempersempit luasan area jelajah satwa liar. Konflik juga terjadi akibat perburuan berlebihan terhadap satwa liar.

Kalimantan Selatan sendiri mencatat data cukup besar akan konflik satwa liar dan manusia yang terjadi. Bekantan menjadi satwa liar yang paling sering berkonflik dengan manusia di wilayah Kalimantan Selatan.

Bekantan merupakan hewan endemik pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa dan hutan pantai. Penyempitan wilayah habitat utama bekantan dan perluasan wilayah permukiman, perkebunan dan tambang menjadi faktor utama penyebabnya.

Berbicara dengan Kanalkalimantan.com kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel Dr Ir Mahrus Aryadi MSc menyampaikan konflik manusia dan bekantan yang terjadi di Kalsel sebagian besar terjadi di lokasi dimana habitat bekantan sebagian besar sudah tidak kompak (terfragmentasi) dan beralihfungsi menjadi berbagai bentuk pemanfaatan lain.

Data sampai bulan Juni 2020 tercatat, ada 6 kasus bekantan yang keluar habitat dan masuk wilayah manusia. Enam kasus terjadi di Balangan, Sengayam (Tanah Bumbu), Banjarmasin (dua kasus), dan Tanah Laut (dua kasus).

“Beragam faktor yang memaksa bekantan keluar habitat.  Faktor-faktor tersebut antara lain perkebunan, tambang, pembangunan (pemukiman, kantor dan lain-lain). BKSDA Kalsel telah mengambil langkah strategis, baik yang bersifat preventif maupun kuratif,” ungkapnya.

Kawasan Hutan Mangrove Suaka Marga Satwa Kuala Lupak. Foto: BKSDA via bksdakalsel.com

Mitigasi Konflik dan Penyadaraan Masyarakat

Menurut Mahrus, persoalan konflik manusia dan satwa liar (bekantan) merupakan persoalan yang multi sektoral dan multilanskap. Artinya pemecahan permasalahan konflik bekantan dan manusia harus melibatkan banyak instansi karena cakupannya tidak mengenal batas administrasi. Konflik satwa bukan hanya urusannya BKSDA Kalsel/KLHK saja tapi perlu dukungan pihak/instansi lain. Karena sebagian besar habitat bekantan (60% lebih) berada di luar kawasan konservasi, yang kewenangannya berada di Pemprov/Pemda. Untuk itu peran multipihak sangat diharapkan dalam mencegah dan mengurangi konflik di masa depan.

BKSDA Kalsel telah mengambil langkah strategis, baik yang bersifat preventif maupun kuratif.

Langkah preventif antara lain:

– Mengintensifkan perlindungan habitat bekantan di Kawasan konservasi melalui patrol kawasan dan monitoring populasi bekantan

– kerjasama multipihak dengan instansi lain (Dinas Kehutanan, Pemprov/Pemda, swasta) untuk mengalokasikan lahan di luar kawasan konservasi sebagai kawasan ekosistem esensial (KEE) yang salah satu fungsinya untuk habitat bekantan. KEE yang sudah ada: lahan di desa Panjaratan Tanah Laut,  KEE Kuala Lupak, Barito Kuala

– Sosialisasi melalui berbagai media, Website, Sosmed (FB, IG, Twiter), Poster, spanduk dll, untuk menyadarkan masyarakat agar turut berperan dalam pelestarian bekantan

Kuratif:

– Melakukan penyelamatan bekantan yang terlibat konflik oleh tim Satgas BKSDA Kalsel

– Penegakan hukum terhadap tindakan ilegal terhadap satwa liar dilindungi bekerjasama dengan aparat penegak hokum Polda dan Polres  (banyak kasus yang sudah berhasil diungkap).

Lebih lanjut Mahrus mengatakan “Persoalan konflik manusia dan satwa liar (bekantan) merupakan persoalan yang multi sektoral dan multilanskap. Artinya pemecahan permasalahan konflik bekantan dan manusia harus melibatkan banyak instansi karena cakupannya tidak mengenal batas administrasi. Konflik satwa bukan hanya urusannya BKSDA Kalsel/KLHK saja tapi perlu dukungan pihak/instansi lain”

Sebagian besar habitat bekantan (60% lebih) berada di luar kawasan konservasi, yang kewenangannya berada di Pemprov/Pemda. Untuk itu peran multipihak sangat diharapkan dalam mencegah dan mengurangi konflik di masa depan.

“Kedepan kami BKSDA Kalsel, sebagai kepanjangan Kementian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang ada di daerah berharap pihak-pihak terkait mau untuk memikirkan masa depan bekantan yang ada di luar kawasan konservasi. Peran yang diharapkan adalah dengan melindungi habitat yang saat ini masih ada. Habitat-habitat ini agar ditetapkan dalam RTRW Pemprov/Pemda sebagai areal lindung yang tidak boleh dibuka,” pungkas Mahrus. (kanalkalimantan.com/andy)

 

Reporter : Andy
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Covid-19 Kalsel Terus Melonjak, Kepala BNPB, Menkes, hingga Menko PMK Cek Langkah Provinsi!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Harian Gugus Tugas P2 Covid-19 Kalsel Abdul Harris Makkie menyampaikan rencana kedatangan kepala BNPB, Menkes dan Menko PMK ke Kalsel. Foto: gugus tugas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Tingginya kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan (Kalsel) membuat Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Pusat, Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, turun tangan. Mereka akan datang pada Minggu (7/6/2020), guna meninjau langsung penanganan Covid-19 di Kalsel.

Ketua Harian Gugus Tugas P2 Covid-19 Kalsel Abdul Harris Makkie mengatakan, hari ini ia telah menerima informasi langsung dari penghubung BNPB. Jika dipastikan datang, Kepala BNPB itu kemungkinan akan datang bersama dua menteri.

“Insyaallah hari Minggu beliau (Kepala BNPB) datang dan kemungkinan juga bersama dua menteri. Tapi kita belum dapat konfirmasi protokol, (karena) rencananya yang datang itu Menteri Kesehatan maupun Menko PMK yang akan datang ke Kalsel,” ungkap Harris Makkie di Banjarmasin, Jumat (5/6/2020) siang.

Kedatangan itu akan dikemas dengan beberapa kunjungan ke beberapa tempat lokasi, serta melihat lokasi-lokasi yang akan disepakati nantinya. Harris Makkie mengungkapkan, kedatangan Kepala BNPB dua menteri itu merupakan sebuah kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Kalsel.

“Kita mengapresiasi kedatangan menteri ke Kalsel itu positif, dan kita memanfaatkan kedatangan itu. Kita mengapresiasi kalau pemerintah pusat memperhatikan Kalsel, sehingga saya berharap bagaimana kita bersama pemerintah pusat dan teman media menangani ini semua,” tukasnya.

Seperti diketahui, Kalsel merupakan satu dari tiga provinsi di Indonesia yang akan mendapat perhatian khusus dalam penanganan Covid-19. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo sudah memerintahkan Tim Gugus Tugas P2 Covid-19 Pusat untuk memberi perhatian khusus, mengingat penyebaran Covid-19 di tiga provinsi ini cukup masif.

Hingga Jumat (5/6/2020) sore, sudah tercatat sebanyak 1.213 kasus positif Covid-19 di Kalsel. Jumlah ini sendiri menjadikan Kalsel menduduki peringkat pertama dalam penyebaran Covid-19 di pulau Kalimantan.

Sebelumnya, Kamis (4/6/2020) lalu, Kalsel mencatat kenaikan tertinggi angka infeksi corona tingkat nasional. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, kenaikan kasus positif corona di Kalimantan Selatan karena adanya kontak erat yang terjadi di dua pasar pada sepekan lalu.

“Jumlah ini cukup banyak dan hari ini tidak ada yang dilaporkan sembuh (di Kalimantan Selatan),” kata Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (4/6), dilansir Katadata.co.id.

Data yang dihimpun Kanalkalimantan.com, jumlah orang yang terpapar Covid-19 di Kalsel hingga awal Juni 2020 ini belum menunjukkan grafik penurunan, bahkan cenderung terus meningkat. Data yang dikeluarkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (P2) Covid-19 Kalimantan Selatan pada Jumat (5/6/2020) menunjukkan adanya lonjakan kasus baru positif Covid-19, sehingga kini tercatat ada 1.213 kasus positif Covid-19 di Kalsel.

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo memerintahkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama TNI, dan Polri untuk fokus mengendalikan virus corona di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Ini lantaran laju penyebaran Covid-19 di ketiga wilayah tersebut hingga saat ini masih tinggi.

“Tolong ini dijadikan perhatian khusus sehingga angka penyebarannya bisa kita tekan lebih turun lagi,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Kamis (4/6). (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Pertama Kali Sejak Pandemi Covid-19, Masjid Jami Banjarmasin Dipadati Jemaah Sholat Jumat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Suasana Sholat Jumat di Mesjid Jami Banjarmasin. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami, Banjarmasin, berjalan khusyuk meski dengan aturan baru. Yaitu menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah guna mencegah paparan Covid-19 di tempat ibadah.

Dalam pantauan di lokasi, jemaah memadati ruang utama hingga ke halaman dari masjid yang berlokasi di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara tersebut untuk menjalankan ibadah sholat Jumat.

Menurut salah satu pengurus dari masjid tersebut, H Radiansyah mengatakan, diizinkannya pelaksanaan sholat Jumat lantaran sudah memenuhi persyaratan dari pemerintah. Di antaranya tidak memakai karpet sebagai sejadah bersama, menyediakan sabun untuk mencuci tangan dan melakulan screening di pintu masuk halaman masjid.

“Jemaah yang sholat juga diwajibkan untuk mengenakan masker, dan membawa sajadah sendiri untuk digunakan dalam pelaksanaan sholat berjamaah,” ucapnya, Jumat (5/6/2020) siang.

Ia mengaku sangat bersyukur atas izin yang diberikan pemerintah untuk menggelar salat Jumat berjamaah secara terbuka. Kendati shaf salatnya sendiri diberi jarak, hingga khutbah dan pelaksanaan sholat tak begitu lama. “Hanya memakai surah pendek saja. Ini dilakukan untuk meminimalisir terjadi penularan Covid-19 saat pelaksanaan ibadah di masjid,” pungkasnya.

Sementara itu salah satu jemaah salat Jumat, Fahmi mengakui bahwa dirinya masih ada rasa takut dalam menjalankan ibadah dalam pelaksanaan salat berjamaah yang pertamakali digelar sejak ditemukannya kasus Covid-19 di Banjarmasin. “Ya tentu masih ada rasa takut. Karena kita khawatir terjadi penularan di tempat ibadah ini,” ujarnya.

Kendati demikian, ia ikut merasa senang dengan dibukanya kembali aktivitas masjid. Walaupun dengan beberapa catatan yang harus dipenuhi lebih dulu oleh jemaah. “Asalkan jemaahnya disiplin dan petugasnya selalu proaktif dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan, Insyaallah risiko penularan bisa ditekan,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->