Connect with us

ADV DPRD BANJARBARU

Belasan Pohon Besar di Jalan A Yani Ditebang, DPRD Banjarbaru Soroti Tindak Lanjutnya

Diterbitkan

pada

Penebangan pohon untuk antisipasi tumbang saat musim hujan Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Peristiwa pohon tumbang tentu menjadi rentan terjadi saat memasuki musim penghujan. Sebab angin yang kencang bisa saja mengancam masyarakat yang tidak sadar menyadari sedang berlalu lalang. Parahnya lagi, jika ada bangunan yang tertimpa.

Seperti halnya, di kota Banjarbaru yang memiliki banyak pohon besar yang bertengger di area pinggir jalan. Potensi terjadinya pohon tumbang di kota Banjarbaru tentu cukuo besar, mengingat pohon besar ini juga telah berumur tua.

Antisipasi pun telah dilakukan sejak awal oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kota Banjarbaru. Sejumlah pohon jenis Palm Jaya yang berlokasi di depan areal Kantor Dishut Kalsel maupun ULM Banjarbaru telah ditebang.

Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (P3JU) Disperkim Kota Banjarbaru, Jainah Muchran mengatakan pihaknya akan melakukan pemotongan terhadap 18 pohon Palm Jaya di jalan A Yani karena kondisinya rawan membahayakan.

“Dari 18 batang, kita baru berhasil memotong 7 batang pohon. Kita tidak ingin terburu-buru, karena harus memerhatikan aspek keselamatan & kenyamanan pengguna jalan,” katanya

Diakui Jainah, pekerjaan pemotongan pohon hanya pada malam hari. Dalam satu malam, Disperkim menargetkan ada dua batang pohon yang ditebang, termasuk proses mengangkut pohon yang dipotong tersebut.

“Karena pohon yang besar dan tinggi, maka petugas di lapangan harus memangkas daun-daunnya terlebih dahulu baru lanjut ke batangnya. Intinya kita harus ekstra hati-hati,” tandasnya.

Disperkim menargetkan rampungnya proses penebangan pohon di Jalan A Yani, tidak sampai berganti tahun. Pasalnya, tindak lanjut dari pemotongan pohon harus secepatnya dilakukan.

“Tentu kita ganti, kita juga berkoordinasi dengan SKPD terkait soal pemilihan pohon pengganti inim Rencananya akan menggunakan pohon Tanjungm Tapi seperti saya katakan tadi, titiknya mungkin tidak sama dengan sebelumnya, tapi tetap di sepanjang Jalan A Yani,” ungkapnya.

Kondisi nantinya pasca penebangan pohon yang menghiasi wajah kota Banjarbaru ini, juga menjadi sorotan DPRD Banjarbaru. Salah satu yang angkat bicara yakni, Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Takyin Baskoro, yang menyarankan agar penggantinya bisa berfungsi sebagai peneduh.

“Aspirasi dan saran sudah kita sampaikan ke Disperkim soal penebangan pohon ini termasuk tindak lanjutnya. Saya setuju saja ditebang karena aspek keamanan nyawa orang, tapi yang digaris bawahi adalah bagaimana tindak lanjutnya,” katanya.

Selain hanya diganti, Baskoro berharap bahwa penggantian bisa dilakukan dengan kuantiti yang lebih banyak dari sebelumnya. “Yang terpenting juga harus ditata rapi agar secara estetikanya juga bagus,” pungkasnya. (Rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

ADV DPRD BANJARBARU

Dorong Efektifitas PSBB di Banjarbaru, Dewan Minta Pemko Lebih Maksimal!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Emi Lasari, anggota DPRD Banjarbaru. Foto: Emi for Kanalkalimantan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Jum’at malam pergantian ke hari Sabtu (16/5/2020) dini hari, menjadi awal mula dimulainya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarbaru. Selama 14 hari pelaksanaan PSBB diharapkan dapat menekan angka kasus sebaran Covid-19 di kota berjuluk Idaman.

H-2 sebelum pelaksanaan, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru mulai melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat. Hanya saja, tajuk sosialisasi ini dinilai kurang maksimal.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III DPRD Banjarbaru, Emi Lasari. Melalui sambungan telepon, ia mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan kurang efektif lantaran masih minimnya informasi yang disampaikan ke masyarakat. Dimaksudnya ialah teknis seperti apa PSBB yang akan diterapkan.

“Teknis pelaksanaan PSBB itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali). Sampai hari ini, saya yang menjabat sebagai anggota dewan saja belum tahu bagaimana teknisnya,” katanya, Kamis (14/5/2020).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, masyarakat perlu mengetahui seluruh teknis pelaksanaan PSBB, seperti halnya pembatasan jam malam diadakan atau tidak. Lalu, apa saja sektor usaha yang diperbolehkan beroperasi selama pelaksanaan PSBB. Termasuk, bagaimana operasi pasar dalam aktivitas perbelanjaan.

“Hal-hal teknis inilah yang seharusnya sudah disosialisasikan. Kalau hanya menyosialisasikan bahwa pelaksanaan PSBB itu saja, jadinya kita menerka-nerka saja. Intinya, Perwali yang mengatur teknis pelaksanaan PSBB harus segera dikomunikasikan,” kata Emi.

Ada berbagai hal yang patut ditegaskan pemerintah selama berlangsungnya PSBB. Hal ini agar nantinya tujuan dari PSBB sendiri untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dinyatakan berhasil. Pasalnya, jika lengah, maka PSBB akan kembali diperpanjang atau disebut jilid II.

Meminimalisir ruang gerak masyarakat, kata Emi, menjadi salah prioritas yang harus diutamakan dalam pelaksanaan PSBB. Adanya sanksi tegas untuk mendisiplinkan masyarakat adalah salah satu solusinya. Tentunya hal ini juga didukung oleh jumlah personil keamanan yang cukup.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus memahami peta potensi masalah. Jika memang ada kebijakan yang diambil selama berlangsungnya PSBB, pemerintah harus menimbang kembali masalah sosial yang muncul atas kebijakan tersebut. Perlu tidaknya kebijakan diambil harus melalui pertimbangan yang telah dikaji seksama.

“Jangan sampai masyarakat tidak disiplin atas nama kebutuhan. Bagaimana potensi menjamin orang tidak kelaparan, adalah dengan penyaluran bantuan sosial. Saya mendorong program Jaring Pengaman Sosial (JPS) agar segera disalurkan sebelum dimulainya PSBB,” katanya.

Pun, antisipasi adanya masyarakat yang belum menerima bantuan, Pemko Banjarbaru juga dituntut untuk mencari solusi. Dalam hal ini, Emi mendorong dibukanya dapur umur di tiap Kecamatan, bahkan lebih bagus lagi setingkat Kelurahan. Namun tentunya hal ini tergantung kemampuan SDM.

Terakhir, jika telah selesainya 14 hari pelaksanaan PSBB, Pemko Banjarbaru maupun tim Gugus Tugas harus memiliki data seluruh kasus Covid-19 sampai di tingkat RT. Data ini nantinya akan menjadi pembanding, apakah angka sebaran kasus pandemi berhasil dikendalikan atau tidak. (kanalkalimantan.com/rico/adv)

Reporter : Rico/adv
Editor : Bie

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

ADV DPRD BANJARBARU

Nasib PSBB di Kota Banjarbaru Masih Menunggu Restu dari Kemenkes RI, DPRD Adakan Rapat Kerja

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Suasana Rapat kerja DPRD Kota Banjarbaru bersama Tim Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Covid-19. Foto: Rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Rapat kerja DPRD Kota Banjarbaru bersama Tim Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Covid-19 digelar guna membahas kesiapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan survei mengenai Jaring Pengamanan Sosial (JPS) di Kota Banjarbaru.

Di ruang Graha Paripurna DPRD Banjarbaru, rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah, didampingi Wakil Ketua Napsiani Samandi. Hadir juga, Ketua tim Gugus Tugas P2 Covid-19, Nadjmi Adhani serta Anggota DPRD Kota Banjarbaru dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Banjarbaru.

Membuka sambutan, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Napsiani Samandi, menyampaikan bahwa sebelumnya diadakan pertemuan dengan kecamatan dan kelurahan se-Kota Banjarbaru dalam rangka Kesiapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Survei mengenai Jaring Sosial di Kota Banjarbaru.

Usai rapat itulah, DPRD Banjarbaru melalui Komisi I, Komisi II dan Komisi III memberikan masukan serta saran-saran kepada Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Banjarbaru dalam rangka Kesiapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan survei mengenai Jaring Sosial di Kota Banjarbaru.

Sementara itu, Ketua Gugus Tugas P2 Covid-19 Banjarbaru, Nadjmi Adhani, menjelaskan tentang penanganan covid-19 di Kota Banjarbaru saat rapat kerja DPRD Kota Banjarbaru. Nadjmi yang menjabat sebagai Wali Kota Banjarbaru menyampaikan bahwa penerapan PSBB diharapkan mampu menurunkan angka ODP (Orang Dalam Pemantauan) serta menurunkan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan angka yang fositif covid-19 tidak ada lagi di Kota Banjarbaru.

“Penerapan PSBB di Kota Banjarbaru ini kita harapkan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentunya sampai saat ini kita masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tentang pelaksanaan PSBB,” katanya. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Dhani

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

ADV DPRD BANJARBARU

DPRD Banjarbaru Sampaikan Rekomendasi LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2019

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Paripurna DPRD Banjarbaru membahas LKPJ Wali Kota Tahun anggaran 2029, pada Senin (27/4/2020) siang. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Rapat paripurna kembali digelar DPRD Banjarbaru, pada Senin (27/4/2020) siang. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah, rapat kali ini mengagendakan 2 pembahasan.

Nampak hadir dalam lapat, Wali Kota Banjarbaru, H Nadjmi Adhani dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan, serta selururuh kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru.

Adapun agenda rapat kali ini, yakni penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Kota Banjarbaru tahun anggaran (TA) 2019 dan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian tiga buah raperda Kota Banjarbaru sekaligus jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum graksi-fraksi.

Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah Akbar mengatakan bahwa penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Kota Banjarbaru TA 2019 tersebut telah dibahas secara internal oleh pihaknya. Setelah itu, pihaknya memberikan rekomendasi melalui penetapan surat.

“Surat rekomendasi yang kami keluarkan memuat tentang catatan-catatan strategis mengenai permasalahan, saran dan masukkan serta koreksi terhadap kinerja penyelenggara kegiatan Pemko Banjarbaru selama tahun 2019. Pada rapat hari, naskah rekomandi ini saya sampaikan kepada wali kota,” katanya.

Sementara itu, terkait agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian tiga buah raperda Kota Banjarbaru sekaligus jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum graksi-fraksi, Fadliansyah mengatakan pada dasarnya merupakan tindak lanjut penyampaian Raperda Wali Kota Banjarbaru pada rapat paripurna sebelumnya.

“Ya, kita menyampaikam pandangan fraksi terhadap dengan raperda pembangunan kawasan industri, pengolahan limbah cair domestik dan pengaturan retribusi pelayanan pasar dan pertokoan. Semuanya berjalan lancar,” tuturnya. (Kanalkalima ntan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->