Connect with us

Politik

Berebut Nasdem, Denny Indrayana Susul Incumbent Sahbirin Noor Mendaftar!

Diterbitkan

pada

Denny Indrayana saat mendaftar di DPW Nasdem Kalsel Foto : fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Bakal calon gubernur Kalsel Denny Indrayana secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran di DPW Partai Nasdem Kalsel, Rabu (16/10) siang. Tepat pukul 13:00 Wita, rombongan Denny tiba dari Banjarbaru dan disambut oleh Ketua DPW Partai Nasdem Kalsel Guntur Perwira.

Denny menegaskan, Partai Nasdem merupakan partai pertama yang ia datangi untuk mendaftar melawan pertahana H Sahbirin Noor. Sebelunya dia mewakilkan pada adiknya untuk mengambil formulir di partai besutan Surya Paloh tersebut.

“Karena saat bersamaan masih di Melbourne, supaya tidak terlambat saya minta diambilkan, dan langsung gas pol. Mengambil lebih awal supaya tidak kehilangan waktu,” jelasnya.

“Yang saya tekankan adalah saya memang pertama kali menyampaikam lamaran ke Nasdem yang pertama. Prinsipnya kami datangi satu-satu, yang membuka kesempatan pendaftaran,” kata Denny. Ia berharap, Partai Nasdem bisa menjadi salah satu pengusungnya dalam Pilgub mendatang.

Sementara Ketua Nasdem Kalsel Guntur Perwira mengatakan, menyambut baik kedatangan Denny mendaftar di partainya. Ia mengatakan, sebelumnya incumbent Gubernur Sahbirin juga telah mendaftar di Nasdem. Ketika itu, Sahbirin datang bersama rombongan Partai Golkar Kalsel.

“Saat initugas DPW adalah menjaringkandidat, setelah itu menilai dan memeriksa kelengkapan persyaratan untuk disampaikan ke DPP. Nah, DPP nantiya yang memutuskan siapa yang ditunjuk sebagai calon. Tentunya tetap dengan komunikasi dengan DPW,” kata Guntur.

Selain Nasdem, Denny sebelumnya juga ke DPD Demokrat Kalsel, Minggu (13/10) sore. Kedatangannya untuk mengambil formulir pendaftaran calon gubernur. Denny memang memiliki kedekatan dengan partai besutan Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. Sebab pada masanya, Denny pernah diangkat oleh SBY sebagai Wakil Menkumham.

Selain itu, kedatangan Denny Indrayana juga didampingi oleh senator Habib Abdurrahman Bahasyim atau dikenal Habib Banua. Kedatangan Habib Banua yang sebelumnya juga mendaftar sebagai calon Walikota Banjarmasin ini menarik, karena namanya masuk dalam bursa salah satu calon pendamping Denny Indrayana.

Ikhal kedekatannya dengan Demokrat, Denny tak menampik. Ia mengatakan memiliki hubungan khusus dengan Presiden SBY. “Dengan Pak SBY saya pernah ikut di jajaran kabinet. Juga pernah menjadi staf khusus beliau bidang hukum dan saat ini masih rutin berkomunikasi juga dengan beliau,” ujarnya.

Usai mengambil formulir pendaftaran cagub, Denny pun optimis kelak akan diusung oleh Partai Demokrat pada Pilkada Kalsel 2020. Dalam waktu dekat ia akan melengkapi berkas pencalonannya agar bisa diusung Partai Demokrat. “Insya Allah kita akan penuhi semua syarat-syarat yang diminta oleh Partai Demokrat. Termasuk juga berkenaan hasil survei karena itu juga menjadi parameter apakah kandidat itu layak diusung atau tidak,” tegas Denny. (Baca: Deny Indrayana Deklarasi Pencalonan Lawan Incumbent Sahbirin di Pilgub Kalsel).

Seperti diketahui, Denny harus mengikuti beberapa persyaratan lainnya. Denny tanggapi persyaratan hal ini lumrah dan siap untuk memenuhinya. “Syarat  memang alat ukur yang wajar dilakukan untuk setiap pemilihan kepla daerah. Lumrah. Sebagai satuan parameter kandidat itu layak maju atau tidak. Akan kami penuhi. Berharap berujung pencalonan,” harapnya.

Terkait pendamping, ia mengatakan menerima banyak banyak masukan. Salah satunya berpasangan dengan Habib Banua. Merespon hal ini, ia mengatakan bahwa ia akan mencari wakil yang kapasitas, elaktibilitas, dan visi yang sama dengannya. “Nanti lihat prosesnya. Calon harus melengkapi elaktibilitas kompetensi. Kelihatannya habib ini cocok,” ucapnya santai.(fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Politik

Khofifah-Risma ‘Perang’, ‘Rivalitas Politik’ yang Rugikan Rakyat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi grafis Khofifah vs Risma. Foto: grafis Andy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, SURABAYA – Pascakejadian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah-marah menyebut ada sabotase terkait penanganan Covid-19 di Surabaya, beberapa pihak menyebut polemik antara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mestinya bisa diselesaikan dengan duduk bersama.

Pengamat Media Rossi Rahardjo yang karib disapa Cak Rossi, mengatakan permasalahan yang ada selama ini lebih disebabkan miskomunikasi.

“Ini lebih kepada miskomunikasi dan bisa diselesaikan duduk bersama, bicara sambil ngopi-ngopi cantik,” ujar mantan Pemred  Harian Kabar Madura tersebut.

Menurut Rossi, buruknya komunikasi pemimpin dapat menyengsarakan rakyat, terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

“Kuncinya komunikasi dan koordinasi. Jangan sampai ego pemimpin membuat rakyat jadi korban. Jumlah positif Covid-19 di Jawa Timur, terutama Surabaya terus melonjak tajam,” tambah mahasiswa Program Doktoral Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya ini.

Terkait adanya dugaan persaingan jelang Pilkada Surabaya 2020, Rossi yang juga peneliti di Lembaga Kajian Pilkada Nusakom Pratama menyebut hal tersebut sangat tidak patut.

Baca juga: Kronologi Lengkap Wali Kota Risma Ngamuk sampai Gemetar Karena Mobil PCR

Menurutnya, penyebaran Covid-19 sangat cepat dan membahayakan seluruh warga harus menjadi prioritas utama semua pihak dan untuk sementara bisa mengenyampingkan syahwat politik masing-masing.

“Sangat tidak elok dan tidak etis jika ada kepentingan politik dicampuradukkan dalam penanganan Covid-19. Rakyat yang akan jadi korbannya!” imbuh pria yang sudah menerbitkan empat buah buku tersebut.

Rossi Rahardjo dalam sebuah sesi perkuliahan. Foto: dok. pribadi Rossi

Ia mengatakan, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya tidak perlu malu menyontoh daerah lain yang berhasil menekan laju positif Covid-19 seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Tegal bisa menjadi contoh bagaimana adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antarinstitusinya. Saya juga mendengar kabar jika Kota Batu juga berhasil. Mengapa Surabaya justru semakin banyak? Jawabnya karena komunikasi dan koordinasi yang buruk antara Pemprov dan Pemkot,” papar Rossi.

Menurutnya, pemimpin wajib memiliki  logical frame work yang terdiri dari visi, misi, strategi, intervensi,  dan aksi saat menghadapi ancaman. Jika pemimpin tidak dapat melakukan hal tersebut, lalu apa fungsi pemerintah sebagai institusi yang berwenang untuk melindungi rakyatnya?.

Yang dibutuhkan di Jatim-Surabaya saat ini adalah duduk bersama membahas penanganan Covid-19, bukan malah memprovokasi. Ada jembatan komunikasi yang harus dibuka, bukan malah makin disumbat dengan mobilisasi tensi melalui perang di media massa. (kanalkalimantan.com/andy)

Reporter : andy
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Pilkada 2020 Akan Jadi Ajang Calon Kepala Daerah Adu Solusi Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pilkada akan jadi ajang cari solusi penanganan Covid-19 Foto: janushenderson.com Editor: cell
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai gelaran Pilkada serentak tahun 2020 yang rencananya digelar 9 Desember berpotensi membuat penanggulangan virus corona (Covid-19) menjadi lebih optimal di sejumlah daerah. Dia menganggap calon kepala daerah bakal saling membuat terobosan.

Para kepala daerah yang menjadi calon petahana atau incumbent juga dipastikan akan terpacu mengendalikan kasus corona di wilayahnya untuk meraih simpati publik agar kembali dipilih.

“Justru kita balik menjadi peluang untuk makin menekan Covid-19 karena seluruh daerah incumbent akan all out,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II, KPU, Bawaslu dan DKPP melalui sambungan jarak jauh, Rabu (27/5).

Dilansir cnnindonesia.com, Tito memprediksi calon petahana bakal berbuat lebih banyak dalam menangani virus corona karena penantang mencari kelemahan yang ada selama ini. Misalnya soal penyaluran bantuan sosial.

Apabila ada bansos yang tak tepat sasaran, bisa saja menjadi bahan kritik calon kepala daerah penantang. Penyebaran virus corona yang masif juga bisa menjadi bahan calon kepala daerah penantang untuk menurunkan elektabilitas calon kepala daerah petahana.

“Sebaliknya bagi penantang, mereka unlimited, bisa keluarkan gagasan ide ditawarkan ke masyarakat. Kami lihat ini justru bisa mendorong, bukan menghambat,” kata Tito.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan Pilkada Serentak 2020 berpotensi membuat semakin banyak bantuan sosial yang disalurkan kepada warga terdampak virus corona. Sumbangan semakin besar lantaran ada pihak-pihak yang ingin menaikkan elektabilitas.

“Sehingga ada semacam ekonomi yang bisa semakin hidup. Bahkan mungkin ada kerja baru, EO atau event organizer kampanye di tengah Covid-19. Ini bagaimana jaring orang tapi melalui media nonpertemuan akbar,” kata Tito.

Diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Perppu berisi tentang penundaan Pilkada 2020 yang mestinya dihelat September 2020, jadi direncanakan pada 9 Desember 2020.

Sejumlah pegiat pemilu, salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menilai pilkada sebaiknya ditunda hingga 2021. Alasannya, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan masyarakat. (cnnindonesia)

 

Reporter : CNN
Editor : Cell

 

a


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Pilkada Serentak 9 Desember, Mendagri Didukung Kemenkes dan Gugus Tugas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Pilkada tetap digelar 9 Desember Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Pilkada serentak tetap dilaksakan pada 9 Desember seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penundaan Pilkada 2020.

Hal itu ia sampaikan, saat gelaran rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. Dalam pemaparannya, Tito mengungkapkan 47 negara di dunia yang melaksanakan pemilihan umum tahun ini tetap melanjutkan. Meski ada sebagian yang menunda, tetapi penundaan hanya perpindahan bulan bukan tahun. Adapun pelaksaan pilkada serentak, nantinya tetap bakal mematuhi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.

“Belajar dari pengalaman negara lain dan kemudian bagaimana mensiasatinya, pilkada Desember ini tetap kita laksanakan namun protokol kesehatan kita komunikasikan dan kita koordinasikan,” kata Tito, Rabu (27/5/2020) seperti dilansir suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com.

Terkait pelaksanaan pilkada pada Desember mendatang, Tito mengatakan telah melakukam komunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganam Covid-19. Ia mengemukakan, mereka mendukung dengan catatan tahapan Pilkada harus mematuhi protokol kesehatan.

“Kami sudah komunikasikan dengan Kemenkes dan Gugus Tugas, prinsipnya mereka lihat belum selesai 2021 mereka dukung 9 Desember. Namun protokol kesehatan dipatuhi, disusun dengan mengikutsertakan mereka-mereka dan waktu pelaksanaan bersama dan bisa menjadi pendorong,” ujar Tito.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai, Pilkada 2020 yang direncanakan pada Desember bisa saja tetap dilaksanakan, asal dapat memenuhi sejumlah syarat agar pemungutan suara tetap memiliki integritas, meski dilangsungkan saat pandemi Covid-19.

Merujuk kepada Global Comimission on Elections, Democracy and Security, Titi mengungkapkan, untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas maka ada dua aspek yang perlu dipenuhi, yakni hak asasi manusia dan keadilan pemilu.

Ia berujar kedua aspek tersebut harus dapat dipastikan pemenuhannya apabila pemerintah ingin melangsungkan Pilkada pada Desember 2020. Sebelumnya, Titi sendiri memandang pelaksanaan Pilkada pada Desember dirasa tidak memungkinkan karena membutuhkan persiapan yang mau tidak mau dikerjakan saat masa pandemi.

“Jadi kalau Pilkada mau di tengah pandemi boleh-boleh saja toh juga negara ada yang bisa melakukan. Tetapi apakah kita bisa meyakinkan bahwa kita bisa memenuhi hak asasi manusia dan juga electoral justice atau keadilan pemilu?” kata Titi dalam diskusi online, Minggu (17/5/2020).(suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->